Wamenhan Tegaskan Tak Perlu Panik Atas OPM di Inggris

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengimbau agar masyarakat Indonesia tak perlu gelisah dan panik dengan keberadaan Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, beberapa waktu lalu.

"Memang ada manuver OPM di luar negara kita, tetapi manuver itu menjadi perhatian kita. Namun, kita tidak perlu gelisah dan panik dengan hal itu," kata Wamenhan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya dengan institusi intelijen yang ada untuk melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik OPM di Inggris.

"Republik ini selalu siap terhadap fenomena yang ada. Yang penting tetap waspada terhadap fenomena tersebut, dalam hal ini intelijen," ujarnya.

Perkembangan gerak-gerik OPM di Inggris sejauh ini, datar-datar saja. Tapi jangan menurunkan kwaspadaan, dan tidak terlena, dan terus melakukan intelijen, ucap Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Inggris terus memantau kegiatan yang dilakukan OPM pascamendirikan kantor perwakilannya di Oxford, Inggris.

"Pemerintah Indonesia mengerahkan kedutaan besar dan perwakilan atase pertahanan untuk melakukannya. Apakah cuma `show off` saja atau memang ada kegiatan," kata Purnomo, usai meresmikan pembangunan dan perkembangan "Assessment Center" Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (10/5).

Ia menduga OPM hanya ingin menunjukkan identitas dan eksistensinya di mata internasional. Pembukaan kantor OPM itu bukan hal yang mengejutkan karena sejak lama sekelompok OPM memang sudah ada di Inggris, yakni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden dihadang unjuk rasa soal Papua yang ingin merdeka.

Ia pun berpendapat pembukaan kantor OPM dapat mengganggu hubungan pemerintah Indonesia dan Inggris, namun sudah ada klarifikasi dari kedua negara.

Dalam klarifikasi itu, pemerintah Inggris menyatakan masih menghormati dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Inggris juga mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.(S037/C004)

  ● Antara