Konga Bhayangkara ♔
Pemerintah Indonesia berencana memperkuat dukungannya terhadap misi perdamaian PBB. Rencana ini akan diwujudkan dengan mengirim ratusan petugas polisi dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara yang tengah mengalami konflik.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Andy Rachmianto memaparkan bahwa untuk tahun 2016, telah terdapat kesiapan operasonal untuk mengirimkan satu Satuan Tugas Batalyon Komposit berkekuatan sekitar 800 personel dan satu Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) berkekuatan 140 personel.
"Pemerintah RI juga tengah melatih 100 personel polisi, termasuk 40 personel polisi perempuan, untuk dikirimkan ke misi pemeliharaan perdamaian PBB”, kata Andy dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Rabu (29/7).
Selain itu, Andy juga menyebutkan bahwa Indonesia diharapkan akan menyelesaikan pengiriman tiga helikopter ke misi MINUSMA pada akhir bulan Agustus 2015. Rencana ini sebelumnya juga disebutkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Dukungan Lapangan, Atul Khare kepada CNN Indonesia pada Selasa (28/7).
Namun hingga berita ini ditulis, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Fuad Basya menyatakan bahwa rencana ini belum dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi CNN Indonesia, Basya membenarkan bahwa rencana pemberian helikopter ini sudah dirancang pada masa kepemimpinan Panglima TNI, Moeldoko.
Pasalnya, Moeldoko akan segera pensiun pada 1 Agustus 2015, dan rencananya akan digantikan dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Basya belum dapat memastikan apakah rencana pemberian helikopter MI-17 ini akan dilanjutkan dalam kepemimpinan Gatot.
Perkuat dukungan misi perdamaian PBB
Sementara, menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib, Indonesia beserta negara-negara Asia Pasifik lainnya berkomitmen memperkuat dukungan kepada misi perdamaian PBB. "Tingginya jumlah kehadiran pada pertemuan ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memiliki komitmen kuat untuk memperkuat misi pemeliharaan perdamaian PBB", kata Hasan saat menutup Rapat Regional Asia Pasifik terkait Penjagaan Perdamaian PBB, Selasa (28/7).
Kleib memaparkan bahwa dalam dua hari terakhir, peserta pertemuan yang berasal dari 31 negara penyumbang pasukan dan personel, beserta dengan pejabat senior PBB dan wakil negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mendengarkan paparan dari pakar dan praktisi pemeliharaan perdamaian.
Peserta rapat juga telah membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pertemuan ini juga dinilai berhasil mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh PBB dan masyarakat internasional untuk membantu meningkatkan kapasitas dan peluang kontribusi negara-negara di kawasan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan perdamaian.
“Indonesia meyakini bahwa negara-negara di kawasan memiliki peluang yang besar untuk mempersempit contribution gap pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dan mendukung pengiriman personel dan pasukan dengan cepat dan tepat waktu”, ujar Kleib dalam siaran pers.
“Hal ini khususnya mengingat kawasan Asia-Pasifik tidak hanya menjadi ‘rumah’ bagi negara-negara penyumbang pasukan dan personel terbesar, melainkan juga negara-negara yang berpotensi menjadi kontributor besar,” tutur Kleib melanjutkan. Setelah pertemuan ditutup, para peserta telah meninjau langsung Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta telah mendengarkan paparan terkait PMPP TNI, serta menyaksikan showcase pre-deployment training personel TNI yang akan dikirimkan ke sejumlah misi pemeliharaan perdamaian PBB dan pelatihan berbasis skenario lapangan dengan menggunakan peralatan/kendaraan tempur yang akan dikirimkan ke misi pemeliharaan perdamaian.
Hasil Rapat Regional Asia-Pasifik Penjaga Perdamaian PBB yang diselenggarakan selama dua hari di Jakarta akan diajukan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York pada September mendatang.
Pemerintah Indonesia berencana memperkuat dukungannya terhadap misi perdamaian PBB. Rencana ini akan diwujudkan dengan mengirim ratusan petugas polisi dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara yang tengah mengalami konflik.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Andy Rachmianto memaparkan bahwa untuk tahun 2016, telah terdapat kesiapan operasonal untuk mengirimkan satu Satuan Tugas Batalyon Komposit berkekuatan sekitar 800 personel dan satu Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) berkekuatan 140 personel.
"Pemerintah RI juga tengah melatih 100 personel polisi, termasuk 40 personel polisi perempuan, untuk dikirimkan ke misi pemeliharaan perdamaian PBB”, kata Andy dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Rabu (29/7).
Selain itu, Andy juga menyebutkan bahwa Indonesia diharapkan akan menyelesaikan pengiriman tiga helikopter ke misi MINUSMA pada akhir bulan Agustus 2015. Rencana ini sebelumnya juga disebutkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Dukungan Lapangan, Atul Khare kepada CNN Indonesia pada Selasa (28/7).
Namun hingga berita ini ditulis, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Fuad Basya menyatakan bahwa rencana ini belum dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi CNN Indonesia, Basya membenarkan bahwa rencana pemberian helikopter ini sudah dirancang pada masa kepemimpinan Panglima TNI, Moeldoko.
Pasalnya, Moeldoko akan segera pensiun pada 1 Agustus 2015, dan rencananya akan digantikan dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Basya belum dapat memastikan apakah rencana pemberian helikopter MI-17 ini akan dilanjutkan dalam kepemimpinan Gatot.
Perkuat dukungan misi perdamaian PBB
Sementara, menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib, Indonesia beserta negara-negara Asia Pasifik lainnya berkomitmen memperkuat dukungan kepada misi perdamaian PBB. "Tingginya jumlah kehadiran pada pertemuan ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memiliki komitmen kuat untuk memperkuat misi pemeliharaan perdamaian PBB", kata Hasan saat menutup Rapat Regional Asia Pasifik terkait Penjagaan Perdamaian PBB, Selasa (28/7).
Kleib memaparkan bahwa dalam dua hari terakhir, peserta pertemuan yang berasal dari 31 negara penyumbang pasukan dan personel, beserta dengan pejabat senior PBB dan wakil negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mendengarkan paparan dari pakar dan praktisi pemeliharaan perdamaian.
Peserta rapat juga telah membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pertemuan ini juga dinilai berhasil mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh PBB dan masyarakat internasional untuk membantu meningkatkan kapasitas dan peluang kontribusi negara-negara di kawasan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan perdamaian.
“Indonesia meyakini bahwa negara-negara di kawasan memiliki peluang yang besar untuk mempersempit contribution gap pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dan mendukung pengiriman personel dan pasukan dengan cepat dan tepat waktu”, ujar Kleib dalam siaran pers.
“Hal ini khususnya mengingat kawasan Asia-Pasifik tidak hanya menjadi ‘rumah’ bagi negara-negara penyumbang pasukan dan personel terbesar, melainkan juga negara-negara yang berpotensi menjadi kontributor besar,” tutur Kleib melanjutkan. Setelah pertemuan ditutup, para peserta telah meninjau langsung Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta telah mendengarkan paparan terkait PMPP TNI, serta menyaksikan showcase pre-deployment training personel TNI yang akan dikirimkan ke sejumlah misi pemeliharaan perdamaian PBB dan pelatihan berbasis skenario lapangan dengan menggunakan peralatan/kendaraan tempur yang akan dikirimkan ke misi pemeliharaan perdamaian.
Hasil Rapat Regional Asia-Pasifik Penjaga Perdamaian PBB yang diselenggarakan selama dua hari di Jakarta akan diajukan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York pada September mendatang.
♔ CNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.