Ilustrasi Flypast F16 TNI AU [def.pk] Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Muradi mengapresiasi rencana pembangunan empat pangkalan militer di Biak, Merauke, Morotai, dan Saumlaki karena hal itu bagian dari menjaga kedaulatan NKRI.
“Itu bagian dari pembacaan ancaman kita melihat geostrategi dan geopolitik. Natuna itu sudah enggak ada pilihan lain. Harus ada pangkalan yang memang menjadi simbol dan efek gentar buat negara lain, termasuk Tiongkok,” kata Muradi.
Pangkalan militer di Biak, kata dia, merupakan bentuk nyata dari pemerintah hadir di sana.
“Posisi Papua yang terus diganggu oleh negara-negara asing, seperti Australia dan Papua Nugini. Itu bukan sebatas menggentarkan, tapi juga memang efek nyata bahwa Indonesia hadir di sana,” ujar Muradi.
Muradi mengapresiasi pemerintah akan menambah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 10 triliun. Penguatan TNI juga, kata dia, mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, baik itu konvensional maupun nonkonvensional. Aspek kesejahteraan prajurit pun harus diperhatikan.
Terkait dengan keamanan dan separatisme di Tanah Papua, ia menilai pendekatan militer memang bukan jalan keluar. Pendekatan lunak melalui kesejahteraan lebih dibutuhkan untuk menghilangkan konflik Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.