Belanda Jual Tank Leopard 2A6 Pada Indonesia
Kabinet Belanda sebenarnya tidak mendukung transaksi ini, tapi Menteri Pertahanan Hans Hillen, yang harus melakukan operasi penghematan anggaran di departemennya, sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.
Melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.
"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed.(RNW)
Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas
Dua
media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant menyorot keputusan
kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia.
Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada
harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.
Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.
Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemen pertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.
Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.
Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.
Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.
"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.
Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.
Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.(RNW)
Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.
Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemen pertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.
Nyaris tuntas
Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.
Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.
HAM
Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.
"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.
Kondisi geografi
Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.
Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.(RNW)
Ketua Fraksi PvdA Tolak Temui Dubes RI
Halaman
muka harian dengan oplah terbesar di Belanda, De Telegraaf, Rabu 20
Juni 2012, dengan huruf cukup besar memberitakan penolakan pemimpin
partai Buruh, PvdA, Diederik Samsom, untuk menerima kunjungan Duta Besar
Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Retno Marsudi.
Beberapa waktu lalu, Dubes RI memang telah sempat bertemu dengan beberapa politisi PvdA. Namun, hasratnya untuk bertemu dengan ketua fraksi, ternyata belum bisa terwujud.
Sementara itu, melalui jejaring Twitter, Diederik Samsom langsung menanggapi pemberitaan De Telegraaf ini. Ia menyatakan, beberapa pekan lalu, Dubes RI telah diterima oleh Frans Timmermans, juru bicara urusan Hubungan Luar Negeri fraksi PvdA di de Tweede Kamer.
Selanjutnya Diederik Samsom menambahkan bahwa dalam partainya sudah menjadi kebiasaan, ketua fraksi hanya menerima dubes negara besar, seperti misalnya dubes negara besar Eropa atau Amerika Serikat. Dubes negara lainnya cukup diterima oleh jubir urusan hubungan luar negeri.
Mengenai rencana penjualan tank bekas ini De Telegraaf menyajikan
pemberitaan lebih lanjut di halaman dalam. Antara lain sikap Departemen
Pertahanan Belanda yang sangat mengharapkan agar transaksi ini jadi.
Karena ini menyangkut penjualan senilai 200 juta euro. Di tengah
gelombang penghematan anggaran sekarang ini, nilai penjualan sebesar itu
akan sangat berarti bagi departemen ini.
Kalangan bisnis juga gencar melancarkan desakan pada politisi agar transaksi ini jadi. Misalnya galangan kapal Damen Naval Shipbuilding. Beberapa hari lalu, perusahaan ini menanda-tangani kontrak penjualan dua buah kapal fregat bagi Indonesia. Senilai 350 juta euro.
Direktur galangan kapal mengkhawatirkan dampak penolakan bagi kelangsungan hidup bisnis mereka dengan Indonesia. Dengan demikian, perusahaan ini mengirim surat himbauan pada berbagai fraksi di parlemen, agar jangan membuat keputusan yang menyinggung perasaan pihak Indonesia.
Radio Nederland Wereldomroep telah menghubungi KBRI Den Haag untuk mengkonfirmasi pemberitaan De Telegraaf dan bagaimana tanggapan perwakilan Indonesia mengenai kasus ini. Namun, hingga saat tulisan ini diterbitkan, tidak ada pejabat yang merasa berwenang untuk memberi tanggapan.(RNW)
'Samsom
onbeschoft tegen ambassadrice' tulis harian pagi yang terbit di
Amsterdam ini. Artinya kira-kira, Samsom bersikap kasar terhadap ibu
dubes. Dalam lingkungan diplomatik, penolakan seperti itu dianggap
sebagai penghinaan. Demikian De Telegraaf.
Tidak tersinggung
Dubes Republik Indonesia |
Walaupun demikian, menurut koran ini sikap Dubes RI tetap kalem. Pada
De Telegraaf Retno Marsudi menjelaskan, saat ini agenda kegiatan
Diederik Samsom sangat padat. "Saya bisa menunggu. Dan saya tidak cepat
tersinggung," katanya.
De Telegraaf mengaitkan hasrat bertemu
sang ibu dubes ini dengan sikap PvdA di parlemen, de Tweede Kamer,
mengenai penjualan 80 buah tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Dan
Kamis 21 Juni 2012, parlemen akan menggelar debat mengenai keputusan
kabinet untuk menjual tank bekas tersebut.
Sejauh ini mayoritas
suara di parlemen, termasuk PvdA, menentang rencana penjualan. Dengan
alasan buruknya situasi hak azasi manusia.
Menurut Dubes RI
alasan tersebut 'ongelooflijk'. Tidak masuk akal. Pelanggaran HAM mana
yang mereka maksudkan? Kami saat ini negara demokrasi terbesar nomor
tiga di dunia. Politisi yang menentang rencana jual beli ini harus
mencopot kacamata usang mereka. "Lihatlah Indonesia dengan kacamata
baru," demikian kutip De Telegraaf.
Negara besar ?
Beberapa waktu lalu, Dubes RI memang telah sempat bertemu dengan beberapa politisi PvdA. Namun, hasratnya untuk bertemu dengan ketua fraksi, ternyata belum bisa terwujud.
Sementara itu, melalui jejaring Twitter, Diederik Samsom langsung menanggapi pemberitaan De Telegraaf ini. Ia menyatakan, beberapa pekan lalu, Dubes RI telah diterima oleh Frans Timmermans, juru bicara urusan Hubungan Luar Negeri fraksi PvdA di de Tweede Kamer.
Selanjutnya Diederik Samsom menambahkan bahwa dalam partainya sudah menjadi kebiasaan, ketua fraksi hanya menerima dubes negara besar, seperti misalnya dubes negara besar Eropa atau Amerika Serikat. Dubes negara lainnya cukup diterima oleh jubir urusan hubungan luar negeri.
Tank bekas
Leopard dari Jerman lebih baik |
Kalangan bisnis juga gencar melancarkan desakan pada politisi agar transaksi ini jadi. Misalnya galangan kapal Damen Naval Shipbuilding. Beberapa hari lalu, perusahaan ini menanda-tangani kontrak penjualan dua buah kapal fregat bagi Indonesia. Senilai 350 juta euro.
Direktur galangan kapal mengkhawatirkan dampak penolakan bagi kelangsungan hidup bisnis mereka dengan Indonesia. Dengan demikian, perusahaan ini mengirim surat himbauan pada berbagai fraksi di parlemen, agar jangan membuat keputusan yang menyinggung perasaan pihak Indonesia.
KBRI Den Haag
Radio Nederland Wereldomroep telah menghubungi KBRI Den Haag untuk mengkonfirmasi pemberitaan De Telegraaf dan bagaimana tanggapan perwakilan Indonesia mengenai kasus ini. Namun, hingga saat tulisan ini diterbitkan, tidak ada pejabat yang merasa berwenang untuk memberi tanggapan.(RNW)
Parlemen Belanda Tetap Menentang Penjualan Tank ke Indonesia
Hamis kemarin
kabinet Belanda gagal meyakinkan parlemen de Tweede Kamer untuk
menyetujui rencana penjualan 80 tank kepada Indonesia. Mayoritas fraksi
tetap menentang penjualan tank tersebut, sehubungan dengan pelanggaran
Hak Asasi Indonesia (HAM) terutama di Papua.
Ini
upaya terakhir kabinet demisioner Belanda untuk meyakinkan parlemen.
Tiga menteri yaitu Menlu Rosenthal, Menteri Pertahanan Hillen dan
Menteri Ekonomi, Bleker khusus mendatangi parlemen untuk mencari
dukungan. Mereka hanya berhasil memperoleh dukungan dari partai liberal
konservatif VVD dan partai kristen demokrat CDA.
Menindas rakyat
Partai buru PvdA, partai sosialis SP, partai hijau GroenLinks dan
partai kristen konservatif ChristenUnie tidak bergeming. Partai-partai
itu memberi contoh, bahwa Mesir dan Bahrein menggunakan alutsista yang
dibeli dari Belanda tahun lalu untuk menindas rakyat yang memberontak.
"Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Jasper dari partai sosialis SP.
Tahun
lalu Parlemen mendukung mosi Arjan El Fassed dari GroenLinks untuk
membatalkan penjualan tank itu. Makanya El Fassed menyebut debat di
parlemen kemarin sebenarnya tidak perlu lagi. Menurut Han Ten Broeke
dari VVD, dalam hal ini sikap Belanda bukan menggurui sebagai bekas
penjajah. Ia juga menyinggung pemasokan senjata oleh perusahaan Belanda
sebelumnya kepada Indonesia.
Menhan Hans
Hillen ingin menjual tank Leopard sebagai bagian dari penghematan
besar-besaran. Ia harus menghemat sekitar satu miliar euro. Hasil
penjualan, yang jumlahnya sekitar 200 juto euro, akan digunakan untuk
membeli pesawat tanpa awak.
HAM Indonesia makin membaik
Kabinet tidak keberatan terhadap penjualan itu, karena memenuhi
kriteria ekspor senjata Uni Eropa. Selain itu, kondisi HAM di Indonesia
makin membaik. Baik Belanda maupun Indonesia keduanya mau memperbaiki
hubungan bilateral. Makanya penjualan tank tersebut, yang tidak akan
dikerahkan di Papua, tidak bermasalah.
Menlu
Uri Rosenthal mengakui memang masih "banyak yang perlu diprihatinkan"
sehubungan dengan HAM di Indonesia "yang demokrasinya mulai stabil".
Namun ia juga menambahkan, banyak insiden di Papua tidak terkait dengan
HAM. Menolak transaksi penjualan tank, menurut Rosenthal, akan tidak
dipahami oleh dunia internasional dan akan menimbulkan "kerepotan".
Rapat
parlemen akhirnya diskors untuk memberi kesempatan para menteri kabinet
berunding membahas kasus ini lagi. Menlu Rosenthal mengatakan, bahwa
kabinet akan sangat mempertimbangkan pendapat parlemen atau De Tweede
Kamer, karena kabinet ini statusnya demisioner.(RNW)
RI Hentikan Pembelian 100 Tank Leopard dari Belanda
Keputusan untuk menghentikan proses
pembelian tank tempur utama dari Belanda tidak terkait dengan tuntutan
dari sebagian rakyat Papua Barat.
Indonesia memutuskan untuk menghentikan proses pengadaan 100 unit peralatan militer tank tempur utama Leopard 2A6 dari Belanda karena tidak adanya jawaban yang pasti mengenai waktu dan proses sesuai dengan yang diperlukan oleh Indonesia.
“Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Belanda dan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi Belanda yang telah bekerja sama dengan kami di inter-kementerian Indonesia untuk merealisasikan rencana ini, namun tidak bisa mencapai target yang diharapkan,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dalam jumpa pers, di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, hari ini (02/07/2012).
Menurut Sjafrie, terhentinya rencana ini tetap membuka kesempatan untuk peluang kerjasama pertahanan di masa yang akan datang.
Ditambahkannya, keputusan untuk menghentikan proses pembelian tank tempur utama dari Belanda tidak terkait dengan tuntutan dari sebagian rakyat Papua Barat yang mengatakan bahwa membeli tank dari Belanda adalah bentuk pengkhianatan.
Mengenai adanya perbedaan pendapat di Belanda untuk memberikan persetujuan penjualan tank Leopard mereka kepada Indonesia, Sjafrie mengatakan bahwa itu adalah proses internal di Belanda.
“Tetapi yang kita selalu pertimbangkan adalah kita tidak ingin memberikan beban kepada pihak Belanda apabila kita memberi atau membeli peralatan militer dari Belanda, tanpa ada soliditas dari Belanda sendiri,” tandas Sjafrie.(BeritaSatu)
Indonesia memutuskan untuk menghentikan proses pengadaan 100 unit peralatan militer tank tempur utama Leopard 2A6 dari Belanda karena tidak adanya jawaban yang pasti mengenai waktu dan proses sesuai dengan yang diperlukan oleh Indonesia.
“Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Belanda dan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ekonomi Belanda yang telah bekerja sama dengan kami di inter-kementerian Indonesia untuk merealisasikan rencana ini, namun tidak bisa mencapai target yang diharapkan,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dalam jumpa pers, di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, hari ini (02/07/2012).
Menurut Sjafrie, terhentinya rencana ini tetap membuka kesempatan untuk peluang kerjasama pertahanan di masa yang akan datang.
Ditambahkannya, keputusan untuk menghentikan proses pembelian tank tempur utama dari Belanda tidak terkait dengan tuntutan dari sebagian rakyat Papua Barat yang mengatakan bahwa membeli tank dari Belanda adalah bentuk pengkhianatan.
Mengenai adanya perbedaan pendapat di Belanda untuk memberikan persetujuan penjualan tank Leopard mereka kepada Indonesia, Sjafrie mengatakan bahwa itu adalah proses internal di Belanda.
“Tetapi yang kita selalu pertimbangkan adalah kita tidak ingin memberikan beban kepada pihak Belanda apabila kita memberi atau membeli peralatan militer dari Belanda, tanpa ada soliditas dari Belanda sendiri,” tandas Sjafrie.(BeritaSatu)
Akhirnya Tuntas Juga .. Bye bye Belanda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.