Jakarta • Komisi I DPR mengkritisi permasalahan hibah alutsista (alat utama sistem persenjataan) dari negara lain. Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menuturkan pada tahun 2011 sesuai dengan renstra (rencana strategi) TNI akan membeli 6 unit F 16 blok 52 yang merupakan unit tercanggih dan terbaru seharga USD 600 juta.
"Tapi kemudian pemerintah melalui KSAU saat itu tiba-tiba memutuskan menerima hibah pesawat-pesawat F 16 ( bekas US National Guard ) yang sudah teronggok di Gurun Arizona sebanyak 24 unit," kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (4/6/2013).
TNI, katanya, harus harus membayar lebih dari USD 700 juta untu, memperbaiki, membawanya dan tetap dalam standar pesawat tua yakni. blok 25 dan blok 32. Ia mengatakan secara jumlah alutista memang bertambah, namun dari efek daya tangkal terhadap sistim pertahanan udara, hampir tidak ada.
"Tahun 91, TNI AL pernah juga menerima puluhan kapal ex Jerman Timur, negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit, dan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban pemeliharaan selamanya, tapi sudah tak efektif lagi untuk dipakai," ujar Politisi PDIP itu.
Ia pun berharap pemerinta dan DPR duduk bersama membuat definisi mengenai hibah. "Agar hibah benar-benar hibah murni, tak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat, apalagi hanya menguntungkan calo," tuturnya.
"Tapi kemudian pemerintah melalui KSAU saat itu tiba-tiba memutuskan menerima hibah pesawat-pesawat F 16 ( bekas US National Guard ) yang sudah teronggok di Gurun Arizona sebanyak 24 unit," kata TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (4/6/2013).
TNI, katanya, harus harus membayar lebih dari USD 700 juta untu, memperbaiki, membawanya dan tetap dalam standar pesawat tua yakni. blok 25 dan blok 32. Ia mengatakan secara jumlah alutista memang bertambah, namun dari efek daya tangkal terhadap sistim pertahanan udara, hampir tidak ada.
"Tahun 91, TNI AL pernah juga menerima puluhan kapal ex Jerman Timur, negara saat itu harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit, dan sekarang kapal-kapal itu menjadi beban pemeliharaan selamanya, tapi sudah tak efektif lagi untuk dipakai," ujar Politisi PDIP itu.
Ia pun berharap pemerinta dan DPR duduk bersama membuat definisi mengenai hibah. "Agar hibah benar-benar hibah murni, tak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat, apalagi hanya menguntungkan calo," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.