Senilai Rp 7,5 Triliun
Ilustrasi kapal KPLP [pr1v4t33r] ○
Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 7,5 triliun untuk membangun 30 kapal patroli kelas I dengan masa pengerjaan selama tiga tahun.
Karolus, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), mengatakan total kebutuhan kapal patroli untuk jajarannya ada sekitar 100 unit kapal, namun tahun ini dalam proses lelang hanya 30 unit kapal dengan nilai per kapal Rp 250 miliar.
“Kita sesuai instruksi presiden itu diberikan kesempatan utk bangun 100 kapal kelas I dalam waktu lima tahun secara bertahap. Yang tahun ini 30 unit,” ungkapnya, Selasa (3/5/2016).
Anggaran pembangunan kapal ini akan diambil dari APBN. Untuk pembiayaannya, tahun pertama dibayarkan 40%. Sementara itu, tahun kedua dan ketiga masing-masing porsinya sebesar 30%.
Direktorat KPLP telah melakukan lelang hingga tahap awal yang diikut 42 galangan kapal. Adapun yang lulus dari tahap pra-kualifikasi ini hanya sebanyak 20 galangan kapal. “Langkah berikutnya termasuk data teknis dan penawaran harga. Istilahnya tahap kualifikasi,” katanya.
Tahun lalu, KPLP sebenarnya telah melakukan lelang. Sayangnya, lelang tersebut gagal. Karolus mengaku jajarannya tidak tahu menahu karena proses lelang dilakukan oleh LPSE.
Dia berharap kontrak pengadaan 30 unit kapal patroli kelas I milik KPLP akan diteken pada akhir Juni. “Kalau sesuai dengan pengadaan barang dan jasa akhir Juni sudah kontrak. Kalau tidak ada sanggahan,” katanya.
30 unit kapal akan ditempatkan di lima pangkalan utama a.l. Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Tual dan Tanjung Uban.
Saat ini, KPLP memiliki tujuh unit kapal patroli kelas I, 14 unit kapal patroli kelas II dan 40 unit kapal patroli kelas III. Sisanya, sebanyak 400 unit merupakan kapal KPLP kelas patroli IV dan V yang rencananya ke depannya akan diganti dari bahan fiber menjadi rigid inflatable boat (RIB).
Sebelumnya, dua galangan kapal BUMN nasional dan satu galangan kapal swasta membentuk konsorsium guna membidik lelang pembangunan 30 kapal patroli.
Konsorsium besar itu terdiri dari PT PAL, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dan PT Krakatau Shipyard (KS) yang bernama KSO PALDKBKS.
April lalu, konsorsium ini tercatat sudah melewati tahap pra-kualifikasi untuk tender pengadaan kapal tersebut. Tahap selanjutnya, konsorsium ini akan mengikuti proses tahap kualifikasi teknis pada Mei 2016.
Askan Naim, Direktur Utama PT Krakatau Shipyard, mengaku kapal patroli yang ditenderkan oleh KPLP kali ini merupakan kapal dengan teknologi canggih (high specs) sehingga akhirnya konsorsium mengandeng PT PAL di dalamnya.
“Ini kapal high specs sehingga kita mengandeng PT PAL yang memiliki teknologi dan infrastruktur yang sangat bagus dan sudah diakui di tingkat global dan berkualitas tinggi,” ujarnya.
Bandung Bismono, Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, mengungkapkan pembangunan kapal ini perlu memperhatikan material grade A, proses pembuatan, operasi, tonase, kecepatan, tingkat kepanasan mesin, konsumsi bahan bakar, daya tarik dan lain sebagainya.
Secara detail, dia mengambarkan kecanggihan kapal antara lain koneksi satelit dan automatic start engine hanya dengan menempelkan kartu. Dalam konsorsium ini, porsi pengerjaannya dan pembagian keuntungan dibagi sebesar 35% untuk PT PAL, 32,5% DKB dan 32,5% untuk KS.
Ilustrasi kapal KPLP [pr1v4t33r] ○Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 7,5 triliun untuk membangun 30 kapal patroli kelas I dengan masa pengerjaan selama tiga tahun.
Karolus, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), mengatakan total kebutuhan kapal patroli untuk jajarannya ada sekitar 100 unit kapal, namun tahun ini dalam proses lelang hanya 30 unit kapal dengan nilai per kapal Rp 250 miliar.
“Kita sesuai instruksi presiden itu diberikan kesempatan utk bangun 100 kapal kelas I dalam waktu lima tahun secara bertahap. Yang tahun ini 30 unit,” ungkapnya, Selasa (3/5/2016).
Anggaran pembangunan kapal ini akan diambil dari APBN. Untuk pembiayaannya, tahun pertama dibayarkan 40%. Sementara itu, tahun kedua dan ketiga masing-masing porsinya sebesar 30%.
Direktorat KPLP telah melakukan lelang hingga tahap awal yang diikut 42 galangan kapal. Adapun yang lulus dari tahap pra-kualifikasi ini hanya sebanyak 20 galangan kapal. “Langkah berikutnya termasuk data teknis dan penawaran harga. Istilahnya tahap kualifikasi,” katanya.
Tahun lalu, KPLP sebenarnya telah melakukan lelang. Sayangnya, lelang tersebut gagal. Karolus mengaku jajarannya tidak tahu menahu karena proses lelang dilakukan oleh LPSE.
Dia berharap kontrak pengadaan 30 unit kapal patroli kelas I milik KPLP akan diteken pada akhir Juni. “Kalau sesuai dengan pengadaan barang dan jasa akhir Juni sudah kontrak. Kalau tidak ada sanggahan,” katanya.
30 unit kapal akan ditempatkan di lima pangkalan utama a.l. Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Tual dan Tanjung Uban.
Saat ini, KPLP memiliki tujuh unit kapal patroli kelas I, 14 unit kapal patroli kelas II dan 40 unit kapal patroli kelas III. Sisanya, sebanyak 400 unit merupakan kapal KPLP kelas patroli IV dan V yang rencananya ke depannya akan diganti dari bahan fiber menjadi rigid inflatable boat (RIB).
Sebelumnya, dua galangan kapal BUMN nasional dan satu galangan kapal swasta membentuk konsorsium guna membidik lelang pembangunan 30 kapal patroli.
Konsorsium besar itu terdiri dari PT PAL, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dan PT Krakatau Shipyard (KS) yang bernama KSO PALDKBKS.
April lalu, konsorsium ini tercatat sudah melewati tahap pra-kualifikasi untuk tender pengadaan kapal tersebut. Tahap selanjutnya, konsorsium ini akan mengikuti proses tahap kualifikasi teknis pada Mei 2016.
Askan Naim, Direktur Utama PT Krakatau Shipyard, mengaku kapal patroli yang ditenderkan oleh KPLP kali ini merupakan kapal dengan teknologi canggih (high specs) sehingga akhirnya konsorsium mengandeng PT PAL di dalamnya.
“Ini kapal high specs sehingga kita mengandeng PT PAL yang memiliki teknologi dan infrastruktur yang sangat bagus dan sudah diakui di tingkat global dan berkualitas tinggi,” ujarnya.
Bandung Bismono, Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, mengungkapkan pembangunan kapal ini perlu memperhatikan material grade A, proses pembuatan, operasi, tonase, kecepatan, tingkat kepanasan mesin, konsumsi bahan bakar, daya tarik dan lain sebagainya.
Secara detail, dia mengambarkan kecanggihan kapal antara lain koneksi satelit dan automatic start engine hanya dengan menempelkan kartu. Dalam konsorsium ini, porsi pengerjaannya dan pembagian keuntungan dibagi sebesar 35% untuk PT PAL, 32,5% DKB dan 32,5% untuk KS.
★ Bisnis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.