Perkuat Choke Point di Perbatasan 
Ilustrasi desain OPV 95 Tesco Indomaritim [screenshoot instagram Tesco] ★
Rapat pimpinan nasional di Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas salah satunya terkait keamanan perbatasan. Dalam jangka panjang, Menhan Prabowo Subianto disebut akan fokus memperkuat choke point atau titik sempit di berbagai wilayah Indonesia.
"Tadi kan juga disampaikan kebijakan misalnya Pak Prabowo fokus salah satunya penguatan choke point di banyak daerah dengan perbanyak kapal laut kita, kapal perang, dan kapal lainnya, tentu ini bukan pekerjaan jangka pendek tapi pekerjaan jangka panjang," kata jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Kerja sama pertahanan dan keamanan juga akan dilakukan di wilayah perbatasan. Hal itu, kata Dahnil, sesuai dengan masukan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi yang memberi masukan terkait pentingnya politik perbatasan.
"Tadi juga ada feeding dari Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) terkait politik perbatasan kita, diplomasi perbatasan kita, ini yang menjadi catatan untuk pihak Kementerian Pertahanan dan masukan bagi TNI," ujarnya.
Dahnil mengatakan dalam politik perbatasan, bukan saja diplomasi yang diperlukan. Kerja sama dalam pertahanan dan keamanan, kata dia, juga merupakan hal yang harus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan.
"Ini yang menjadi catatan untuk pihak Kemhan dan masukan bagi TNI bagaimana menjaga selain diplomasi tapi juga kerja sama pertahanan, kerja sama militer dan keamanan," pungkas Dahnil.
Beli Senjata Tak Seperti Beli TV
Staf Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan mengenai gencarnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri. Ada dua hal yang menjadi alasannya.
"Yang terpenting adalah penguatan dan modernisasi alutsista di mana Pak Prabowo ingin mengajukan politik anggaran pertahanan itu beliau punya 4 fungsi yakni tepat guna, efisien, lalu ekonomis. Kemudian yang kedua juga tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dahnil menyampaikan, sang menteri tidak hanya melakukan diplomasi pertahanan. Menurutnya, Prabowo juga mengurus beberapa perizinan diplomatik, termasuk mengenai pembelian senjata.
"Itulah kenapa kemudian Pak Prabowo banyak berkunjung melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka diplomasi pertahanan. Bukan cuma sekedar melakukan diplomasi pertahanan dalam hal menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis tapi juga terkait dengan persenjataan, alutsista, misalnya clearance," sambungnya.
Dia pun menganalogikan, hal ini tidaklah sama seperti membeli sebuah alat elektronik. "Beli senjata itu tidak seperti beli TV Atau beli mobil di dealer tapi butuh clearance atau kesepakatan G to G," ucap Dahnil.
Terkait pembelian senjata, Dahnil menambahkan, hal tersebut harus dilakukan antar pemerintah setiap negara. Walaupun dia tidak menampik hal tersebut awalnya didasari oleh keperluan bisnis.
"Sekarang apa lagi bisnis senjata, beli senjata dan alutsista itu walaupun membelinya bisnis to bisnis tapi akhirnya nanti clearance nya ada G to G, government to government. Sebab itulah dibutuhkan diplomasi," ungkapnya.
Dahnil menilai, pihak-pihak yang mengkritik kegiatan diplomatik pertahanan Prabowo tersebut sebenarnya tidak memahami esensi dari tugas pertahanan. Dia pun merasa hal tersebut didasari pada literasi sang pengkritik yang tidak memadai.
"Seperti tadi pak Presiden yang bilang ada kritik yang mengatakan bahwa Pak Menhan jalan jalan ke luar negeri saya pikir itu datang dari mereka yang tidak punya pemahaman baik tentang tugas tugas pertahanan, ada diplomasi pertahanan yang sangat penting harus dilakukan," kata Dahnil.
"Jadi kalau kritik menyebutkan seolah-olah menyebut pak Prabowo jalan jalan ke luar negeri ini membuktikan bahwasanya ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'pasang badan' terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain," ujar Jokowi dalam Rapim Kemhan 2020 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1/2020) (jef/imk)
Ilustrasi desain OPV 95 Tesco Indomaritim [screenshoot instagram Tesco] ★Rapat pimpinan nasional di Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas salah satunya terkait keamanan perbatasan. Dalam jangka panjang, Menhan Prabowo Subianto disebut akan fokus memperkuat choke point atau titik sempit di berbagai wilayah Indonesia.
"Tadi kan juga disampaikan kebijakan misalnya Pak Prabowo fokus salah satunya penguatan choke point di banyak daerah dengan perbanyak kapal laut kita, kapal perang, dan kapal lainnya, tentu ini bukan pekerjaan jangka pendek tapi pekerjaan jangka panjang," kata jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Kerja sama pertahanan dan keamanan juga akan dilakukan di wilayah perbatasan. Hal itu, kata Dahnil, sesuai dengan masukan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi yang memberi masukan terkait pentingnya politik perbatasan.
"Tadi juga ada feeding dari Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) terkait politik perbatasan kita, diplomasi perbatasan kita, ini yang menjadi catatan untuk pihak Kementerian Pertahanan dan masukan bagi TNI," ujarnya.
Dahnil mengatakan dalam politik perbatasan, bukan saja diplomasi yang diperlukan. Kerja sama dalam pertahanan dan keamanan, kata dia, juga merupakan hal yang harus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan.
"Ini yang menjadi catatan untuk pihak Kemhan dan masukan bagi TNI bagaimana menjaga selain diplomasi tapi juga kerja sama pertahanan, kerja sama militer dan keamanan," pungkas Dahnil.
Beli Senjata Tak Seperti Beli TV
Staf Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan mengenai gencarnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri. Ada dua hal yang menjadi alasannya.
"Yang terpenting adalah penguatan dan modernisasi alutsista di mana Pak Prabowo ingin mengajukan politik anggaran pertahanan itu beliau punya 4 fungsi yakni tepat guna, efisien, lalu ekonomis. Kemudian yang kedua juga tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dahnil menyampaikan, sang menteri tidak hanya melakukan diplomasi pertahanan. Menurutnya, Prabowo juga mengurus beberapa perizinan diplomatik, termasuk mengenai pembelian senjata.
"Itulah kenapa kemudian Pak Prabowo banyak berkunjung melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka diplomasi pertahanan. Bukan cuma sekedar melakukan diplomasi pertahanan dalam hal menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis tapi juga terkait dengan persenjataan, alutsista, misalnya clearance," sambungnya.
Dia pun menganalogikan, hal ini tidaklah sama seperti membeli sebuah alat elektronik. "Beli senjata itu tidak seperti beli TV Atau beli mobil di dealer tapi butuh clearance atau kesepakatan G to G," ucap Dahnil.
Terkait pembelian senjata, Dahnil menambahkan, hal tersebut harus dilakukan antar pemerintah setiap negara. Walaupun dia tidak menampik hal tersebut awalnya didasari oleh keperluan bisnis.
"Sekarang apa lagi bisnis senjata, beli senjata dan alutsista itu walaupun membelinya bisnis to bisnis tapi akhirnya nanti clearance nya ada G to G, government to government. Sebab itulah dibutuhkan diplomasi," ungkapnya.
Dahnil menilai, pihak-pihak yang mengkritik kegiatan diplomatik pertahanan Prabowo tersebut sebenarnya tidak memahami esensi dari tugas pertahanan. Dia pun merasa hal tersebut didasari pada literasi sang pengkritik yang tidak memadai.
"Seperti tadi pak Presiden yang bilang ada kritik yang mengatakan bahwa Pak Menhan jalan jalan ke luar negeri saya pikir itu datang dari mereka yang tidak punya pemahaman baik tentang tugas tugas pertahanan, ada diplomasi pertahanan yang sangat penting harus dilakukan," kata Dahnil.
"Jadi kalau kritik menyebutkan seolah-olah menyebut pak Prabowo jalan jalan ke luar negeri ini membuktikan bahwasanya ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'pasang badan' terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain," ujar Jokowi dalam Rapim Kemhan 2020 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1/2020) (jef/imk)
♞ detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.