Hibah pesawat Hercules itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.
Jajaran pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa bingung dengan keputusan Pemerintah menyetujui rencana hibah Hercules dari Australia. Alasannya, hingga saat ini, Pemerintah bahkan belum mengirim permohonan persetujuan anggaran hibah itu ke DPR.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, hingga saat ini sama sekali belum pernah ada persetujuan dari Komisi I terhadap rencana hibah tersebut. Padahal, hibah itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.
Ditambahkan Tubagus, bahkan permohonan untuk persetujuan hibahnya sendiri juga belum dikirim ke DPR oleh Pemerintah. "Biaya perbaikannya belum ada, mau pakai apa? Jadi apa yang disetujui?," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, di Jakarta, hari ini.
Pandangan senada diungkapkan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, yang menyatakan anggaran hibah Hercules memang belum dibahas. Dari sisi mata anggaran, lanjutnya, alokasi anggaran sebelumnya pada APBN-P 2011 sudah direalokasi untuk perbaikan dan perawatan pesawat Hercules yang sudah dimiliki TNI AU.
"Jadi jika hibah tersebut akan diselesaikan pada 2012, maka Pemerintah harus ajukan inisiatif baru ke DPR untuk dibahas dan disepakati bersama," kata Mahfudz.
Sementara itu, Komisi I DPR sendiri sudah menanyakan perihal hibah pesawat Hercules saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, di DPR, di awal minggu ini. Dalam pertemuan itu, dilaporkan Menlu Australia menyatakan masalah harga perbaikan Hercules tergantung dalam perjanjian kontrak.
Sebaliknya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri belum pernah menyampaikan informasi yang jelas terkait itu. Komisi I DPR hanya mendapat kabar hibah Hercules itu membutuhkan biaya sekitar $60 juta dan itu dianggap terlalu mahal.
Pada 2011 silam, Komisi Pertahanan sudah pernah membahas soal Hercules itu bersama dengan Kemenhan. Namun, pada waktu itu, Kemenhan tidak menggunakan anggaran tersebut serta sepakat menundanya.
Lebih jauh, Tubagus kembali menjelaskan anggaran hibah itu lalu direalokasi untuk biaya perbaikan pesawat Hercules yang ada. "Itu dananya sudah dipakai oleh TNI AU. Jadi harus ada pengajuan baru," tandas dia.
Jajaran pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa bingung dengan keputusan Pemerintah menyetujui rencana hibah Hercules dari Australia. Alasannya, hingga saat ini, Pemerintah bahkan belum mengirim permohonan persetujuan anggaran hibah itu ke DPR.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, hingga saat ini sama sekali belum pernah ada persetujuan dari Komisi I terhadap rencana hibah tersebut. Padahal, hibah itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.
Ditambahkan Tubagus, bahkan permohonan untuk persetujuan hibahnya sendiri juga belum dikirim ke DPR oleh Pemerintah. "Biaya perbaikannya belum ada, mau pakai apa? Jadi apa yang disetujui?," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, di Jakarta, hari ini.
Pandangan senada diungkapkan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, yang menyatakan anggaran hibah Hercules memang belum dibahas. Dari sisi mata anggaran, lanjutnya, alokasi anggaran sebelumnya pada APBN-P 2011 sudah direalokasi untuk perbaikan dan perawatan pesawat Hercules yang sudah dimiliki TNI AU.
"Jadi jika hibah tersebut akan diselesaikan pada 2012, maka Pemerintah harus ajukan inisiatif baru ke DPR untuk dibahas dan disepakati bersama," kata Mahfudz.
Sementara itu, Komisi I DPR sendiri sudah menanyakan perihal hibah pesawat Hercules saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, di DPR, di awal minggu ini. Dalam pertemuan itu, dilaporkan Menlu Australia menyatakan masalah harga perbaikan Hercules tergantung dalam perjanjian kontrak.
Sebaliknya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri belum pernah menyampaikan informasi yang jelas terkait itu. Komisi I DPR hanya mendapat kabar hibah Hercules itu membutuhkan biaya sekitar $60 juta dan itu dianggap terlalu mahal.
Pada 2011 silam, Komisi Pertahanan sudah pernah membahas soal Hercules itu bersama dengan Kemenhan. Namun, pada waktu itu, Kemenhan tidak menggunakan anggaran tersebut serta sepakat menundanya.
Lebih jauh, Tubagus kembali menjelaskan anggaran hibah itu lalu direalokasi untuk biaya perbaikan pesawat Hercules yang ada. "Itu dananya sudah dipakai oleh TNI AU. Jadi harus ada pengajuan baru," tandas dia.
TBH lagi ..
Beli bekas salah ...
Beli baru dibintangi ..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.