MBT Leopard Revolution |
. Indonesia akan membeli 163 tank yang terdiri dari 103 unit MBT, 50 unit tank medium, dan sepuluh unit tank pendukung.Kepastian pembelian main battle tank (MBT) tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia Heeidrun Tempel, Rabu lalu di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie yang didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo mengatakan, terkait dengan pembelian tank tersebut, perwakilan dari pabrik Leopard, yaitu Rheinmetall, akan berada di Indonesia untuk penandatangan kontrak akhir September. Pada November, MBT Leopard sudah bisa dipamerkan dalam pameran Industri Pertahanan Indo De¬fence 2012.
Ke-103 MBT tersebut terdiri dari 61 unit MBT Leopard Revolution dan 42 unit MBT Leopard 2A4. Paket ini juga termasuk tank medium produksi Rheinmetall, yaitu Marder 1A3 sebanyak 50 unit, dan 10 unit lain tank pendukung seperti tank jembatan dan penarik.
Beda dengan DPR
Marder 1A3 |
Komisi I DPR secara resmi belum menyatakan persetujuan untuk pembelian ini. Secara internal, Agustus lalu, keputusan Komisi I adalah menyetujui pembelian tank medium.
Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Purwadi Mukson, Karnis (13/9), menyambut gembira pembelian tersebut.
Ia menjelaskan, MBT Leopard Revolution berbobot 62 ton, sedangkan MBT Leopard 2A4 berbobot 59 ton. Kedua jenis tank ini termasuk tank berat, sedangkan Marder 1A3 tergolong tank medium.
"Marder ini bagus karena juga untuk mengangkut personel. Satu tank bisa untuk mengangkut 10 orang," ujar Purwadi.
Di luar ekspektasi
Leopard 2A4 |
"Pembelian ini di atas ekspektasi. Tidak ada penurunan spesifikasi teknis. Malah amunisi semua lengkap," kata Purwadi.
Pengamat militer dari Imparsial, Al Araf, melihat keanehan dengan anggaran yang sama bisa didapat banyak sekali MBT. Ia khawatir, tank yang dibeli tidak dalam kondisi baik sehingga membutuhkan biaya retrofit dan perawatan tinggi.
Al Araf mengatakan, untuk menjawab kecurigaan tersebut, pemerintah harus transparan dalam pengadaan persenjataan termasuk kondisi barang dan perawatan dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan.(EDN)
(Kompas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.