Demikian ungkap Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September 2013. Menurut dia, untuk menekan dan mencegah ruang gerak para teroris di desa-desa, BNPT akan menggandeng TNI Angkatan Darat.
"Selama ini kami baru bekerjasama dengan Polri," kata Agus di kantor BNPT, Jakarta. TNI AD, menurut Agus, mempunyai kemampuan pengawasan dan pengamanan teritorial hingga tingkat desa.
"TNI AD, dalam hal ini Bintara Pembina Desa (Babinsa), hanya menjalankan fungsi teritori sesuai kepentingan TNI. Kami ingin ke depan berjalan bersama," kata mantan Komandan Grup Kopassus itu.
Namun soal penindakan aksi teror yang terjadi, Agus menuturkan, saat ini pihaknya belum ingin bekerjasama dengan TNI. "Polri masih sanggup tangani itu. Kami fokus ke pencegahan dulu," katanya.
Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah sebagai upaya pengawasan masih menjadi prioritas. Terutama koordinasi hingga tingkat kelurahan.
"Kami tidak punya kemampuan untuk mengawasi semua pesantren dan sekolah. Upaya deradikalisasi di wilayah itu cukup potensial. Kami minta bantuan unsur pemerintah daerah," tuturnya.
Agus mengakui unsur pemerintah juga rawan terhadap berbagai doktrin deradikalisasi. BNPT dalam hal ini akan melakukan upaya peningkatan kesadaran para PNS agar terhindar dari dradikalisasi. "Teroris itu musuh negara. Harus dilawan bersama," katanya.
● Vivanews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.