Jokowi Berikan Tujuh Arahan 
Presiden Joko Widodo memberi pengarahan saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta, Jumat (29/1). (B1/Farouk Arnaz)★
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh arahan pokok kepada jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Auditorium STIK - PTIK Jakarta, Jumat (29/1).
Ketujuh arahan tersebut adalah, pertama jajaran TNI-Polri wajib memperkuat sinergitas, menghilangkan kompartementalisasi, dan kompetisi sektoral.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah mengapresiasi prestasi TNI-Polri dalam penanggulangan kerusuhan di Poso (Sulawesi Tengah), pemadaman kebakaran hutan, evakuasi eks Gafatar, dan aksi teror di Jalan MH Thamrin.
“Diperlukan penguatan sinergitas secara terstruktur melalui pendidikan dan latihan bersama, gelar pengamanan, hingga operasi gabungan. Di tahun 2016 ini, diharapkan tidak lagi ada kasus perselisihan TNI dan Polri yang berujung kepada kekerasan fisik antar anggota,” kata dia.
Kedua, TNI-Polri harus siap dan sigap bergerak mengatasi kejadian insendentil.
TNI- POLRI harus selalu siap dan sigap digerakkan ketika negara membutuhkan seperti saat terjadi bencana alam.
Menurut Presiden Jokowi, respons cepat dalam penanggulangan aksi teror di Jalan MH Thamrin, pada 14 Januari lalu mendapat banyak apresiasi. “Banyak negara sahabat memberikan pujian atas reaksi cepat aparat keamanan kita dalam mengendalikan keadaan sehingga situasi kembali normal,” kata Presiden Jokowi.
Arahan ketiga adalah, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran TNI - Polri ikut mendukung program-program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah.
Keempat, pada era kompetisi yang semakin terbuka ini, TNI-Polri wajib meningkatkan produktivitas serta daya saing, baik di bidang pangan, energi, maupun kemaritiman.
Arahan kelima, kata Presiden Jokowi, TNI-Polri berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan antisipatif, terutama dalam cegah konflik sosial, terorisme dan gangguan keamanan lainnya. “Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran,” kata dia.
Keenam, TNI-Polri harus melek teknologi informasi sehingga bisa memberikan respons lebih cepat dalam penyebarkan informasi.
Sedangkan arahan ketujuh Presiden Jokowi adalah menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan TNI dan Polri turun ke lapangan.
”Jajaran pimpinan TNI-POLRI tidak hanya bekerja dari belakang meja." "Lihat langsung kondisi di lapangan, karena kondisi lapangan bisa sangat dinamis. Beri solusi cepat di lapangan ketika timbul ancaman pada keamanan nasional," kata Presiden Jokowi.
Jokowi Perintahkan TNI-Polri Berantas Pungli di Pelabuhan dan Bandara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bahu-membahu memberantas berbagai aksi pungutan liar (pungli) di pelabuhan dan bandar udara (bandara) yang tersebar di negeri ini.
Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri di auditorium STIK-PTIK Jakarta, Jumat (29/1).
Presiden Jokowi mengatakan pada era kompetisi yang makin ketat saat ini, TNI-Polri wajib meningkatkan daya saingnya, sehingga dapat mendukung arus masuk investasi ke dalam negeri.
“Saya perintahkan untuk perangi dan berantas segala bentuk pungli, baik pungli di pelabuhan, pungli di bandara, pungli di pabrik, dan pungli di jalan-jalan,” katanya.
Jokowi mengatakan TNI-Polri juga tidak perlu ragu menindak tegas para mafia atau kartel yang beroperasi di sektor pangan, energi, illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging, yang selama ini membuat rakyat sengsara.
“Semuanya ini, justru menyengsarakan rakyat dan memperlemah daya saing ekonomi kita," kata Presiden Jokowi.
Dia mengatakan, TNI-Polri juga wajib melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan, sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing investasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa pengadaan lahan dan ketenagakerjaan.
“Kita perlu mengamankan penerimaan negara baik dengan memaksimalkan pajak maupun cegah penyeludupan. Kita harus pangkas ekonomi biaya tinggi,” katanya.
TNI-Polri Kawal Kemajemukan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengawal kemajemukan bangsa Indonesia agar tidak dinodai radikalisme.
“TNI dan Polri harus menjadi pengawal Kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran pimpinan TNI-Polri di Auditorium STIK - PTIK Jakarta, Jumat (29/1).
Hadir pada kesempatan itu, di antaranya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta para pejabat tinggi TNI-Polri.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Pastikan agar rakyat Indonesia benar-benar mendapatkan perlindungan dari berbagai berbagai jenis kejahatan yang mengusik rasa aman masyarakat,” katanya.
Presiden Joko Widodo memberi pengarahan saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta, Jumat (29/1). (B1/Farouk Arnaz)★ Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh arahan pokok kepada jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Auditorium STIK - PTIK Jakarta, Jumat (29/1).
Ketujuh arahan tersebut adalah, pertama jajaran TNI-Polri wajib memperkuat sinergitas, menghilangkan kompartementalisasi, dan kompetisi sektoral.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah mengapresiasi prestasi TNI-Polri dalam penanggulangan kerusuhan di Poso (Sulawesi Tengah), pemadaman kebakaran hutan, evakuasi eks Gafatar, dan aksi teror di Jalan MH Thamrin.
“Diperlukan penguatan sinergitas secara terstruktur melalui pendidikan dan latihan bersama, gelar pengamanan, hingga operasi gabungan. Di tahun 2016 ini, diharapkan tidak lagi ada kasus perselisihan TNI dan Polri yang berujung kepada kekerasan fisik antar anggota,” kata dia.
Kedua, TNI-Polri harus siap dan sigap bergerak mengatasi kejadian insendentil.
TNI- POLRI harus selalu siap dan sigap digerakkan ketika negara membutuhkan seperti saat terjadi bencana alam.
Menurut Presiden Jokowi, respons cepat dalam penanggulangan aksi teror di Jalan MH Thamrin, pada 14 Januari lalu mendapat banyak apresiasi. “Banyak negara sahabat memberikan pujian atas reaksi cepat aparat keamanan kita dalam mengendalikan keadaan sehingga situasi kembali normal,” kata Presiden Jokowi.
Arahan ketiga adalah, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran TNI - Polri ikut mendukung program-program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah.
Keempat, pada era kompetisi yang semakin terbuka ini, TNI-Polri wajib meningkatkan produktivitas serta daya saing, baik di bidang pangan, energi, maupun kemaritiman.
Arahan kelima, kata Presiden Jokowi, TNI-Polri berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan antisipatif, terutama dalam cegah konflik sosial, terorisme dan gangguan keamanan lainnya. “Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran,” kata dia.
Keenam, TNI-Polri harus melek teknologi informasi sehingga bisa memberikan respons lebih cepat dalam penyebarkan informasi.
Sedangkan arahan ketujuh Presiden Jokowi adalah menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan TNI dan Polri turun ke lapangan.
”Jajaran pimpinan TNI-POLRI tidak hanya bekerja dari belakang meja." "Lihat langsung kondisi di lapangan, karena kondisi lapangan bisa sangat dinamis. Beri solusi cepat di lapangan ketika timbul ancaman pada keamanan nasional," kata Presiden Jokowi.
Jokowi Perintahkan TNI-Polri Berantas Pungli di Pelabuhan dan Bandara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bahu-membahu memberantas berbagai aksi pungutan liar (pungli) di pelabuhan dan bandar udara (bandara) yang tersebar di negeri ini.
Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran TNI-Polri di auditorium STIK-PTIK Jakarta, Jumat (29/1).
Presiden Jokowi mengatakan pada era kompetisi yang makin ketat saat ini, TNI-Polri wajib meningkatkan daya saingnya, sehingga dapat mendukung arus masuk investasi ke dalam negeri.
“Saya perintahkan untuk perangi dan berantas segala bentuk pungli, baik pungli di pelabuhan, pungli di bandara, pungli di pabrik, dan pungli di jalan-jalan,” katanya.
Jokowi mengatakan TNI-Polri juga tidak perlu ragu menindak tegas para mafia atau kartel yang beroperasi di sektor pangan, energi, illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging, yang selama ini membuat rakyat sengsara.
“Semuanya ini, justru menyengsarakan rakyat dan memperlemah daya saing ekonomi kita," kata Presiden Jokowi.
Dia mengatakan, TNI-Polri juga wajib melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan, sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing investasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa pengadaan lahan dan ketenagakerjaan.
“Kita perlu mengamankan penerimaan negara baik dengan memaksimalkan pajak maupun cegah penyeludupan. Kita harus pangkas ekonomi biaya tinggi,” katanya.
TNI-Polri Kawal Kemajemukan Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengawal kemajemukan bangsa Indonesia agar tidak dinodai radikalisme.
“TNI dan Polri harus menjadi pengawal Kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran pimpinan TNI-Polri di Auditorium STIK - PTIK Jakarta, Jumat (29/1).
Hadir pada kesempatan itu, di antaranya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta para pejabat tinggi TNI-Polri.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Pastikan agar rakyat Indonesia benar-benar mendapatkan perlindungan dari berbagai berbagai jenis kejahatan yang mengusik rasa aman masyarakat,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.