SBY Disadap di London

 BIN Jamin Tak Balas di APEC  

Kepala (BIN) Letjen TNI Marciano Norman

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Nasional Marciano Norman mengaku lembaganya tidak akan melakukan penyadapan terhadap semua pemimpin negara dan delegasi yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) pada Desember 2013 di Bali. BIN menghormati dan menjamin keamanan informasi dan komunikasi selama pertemuan kepada para negara tamu.

"Kami memberi jaminan insiden penyadapan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2009 di London tidak akan terjadi di Indonesia," kata Marciano Norman saat ditemui di kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.

Sesuai dengan tata hubungan internasional, menurut dia, setiap pemimpin dan delegasi negara harus mendapatkan jaminan keamanan dalam kunjungan ke negara lain. Keamanan tidak hanya meliputi kegiatan, tetapi juga pemberitaan dan informasi.

Berkaitan dengan penyadapan SBY di London, BIN sendiri mengklaim sedang melakukan evaluasi terhadap tingkat keamanan informasi. BIN berupaya terus meningkatkan kemampuan dan teknologi mereka agar dapat mengimbangi perkembangan teknik penyadapan negara-negara tetangga.

"Kalau tidak dilakukan, kita dengan mudah akan mengalami kebocoran informasi," kata dia. Peningkatan kemampuan dan keamanan ini, menurut Marciano, dilakukan dengan kerja sama dan pengembangan bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Saya rasa kita memang harus meningkatkan kembali," kata Marciano.

SBY dan delegasi Indonesia dikabarkan menjadi korban penyadapan intelijen Inggris saat KTT G20 di London. Data tersebut kemudian tersebar dan dimanfaatkan pemerintah Australia untuk kepentingan politik, terutama dalam proses pencalonan Australia menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah mengetahui informasi penyadapan terhadap Presiden melalui dua media Australia, yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaan media itu, dikabarkan pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelijen Inggris. Ketika itu, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan atas SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Presiden Cina (waktu itu) Hu Jintao.

 BIN Cari Bukti Penyadapan G20 di London 

Jumpa pers usai G 20 di Hotel Ritz Carlton, Washington DC, (16/11).

Kepala Badan Intelijen Marciano Norman masih mencari bukti penyadapan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London, termasuk pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan delegasi. BIN masih menjalin komunikasi dengan mitra di tiga negara yang berkaitan dengan penyadapan.

"Kami tidak sepenuhnya percaya karena ini pemberitaan sepihak. Kami harus klarifikasi pihak lainnya," kata Marciano Norman di Kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.

BIN masih mengumpulkan informasi dan penjelasan dari negara-negara yang diduga terlibat, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Informasi penyadapan belum dapat diterima karena berasal dari salah satu agen yang membocorkan, Edward Snowden.

"Pemberitaan dari KTT G20 London, April 2009. Ini sedang dalam proses," kata dia.

BIN berkukuh informasi penyadapan ini adalah keterangan sepihak yang masih membutuhkan pendalaman. Informasi mulai terkuak saat Edward mulai membocorkan data penyadapan pada awal Juni 2013. Penyadapan tersebut, menurut Norman, tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara peserta G20.

BIN juga belum mengadakan komunikasi dengan negara-negara lain hingga ada bukti kuat. Bila hasil penyelidikan BIN dan mitranya di luar negeri terbukti, BIN akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkomunikasi dengan negara yang melanggar aturan informasi tersebut.

"Apabila penyadapan itu sengaja, negara yang menjadi delegasi pasti akan keberatan," kata Norman.

 Indonesia Klarifikasi Inggris 

Menlu Marty Natalegawa

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, pemerintah telah meminta konfirmasi dari pemerintah Inggris mengenai informasi penyadapan yang terjadi selama Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London 2009. Pemerintah belum mau bertindak lebih detail sebelum mendapat penjelasan dan bukti.

"Kebenaran itu harus kita konfirmasi, ini beritanya masih dari pihak ketiga," kata Marty Natalegawa saat ditemui di Kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.

Ia juga menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengetahui kerugian dan tingkat penyadapan yang dilakukan intelijen Inggris. Pemerintah juga belum mengetahui secara detail alasan dan arah penggunaan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan delegasi Indonesia di G20.

Pemerintah mengetahui informasi penyadapan terhadap Presiden SBY melalui dua media Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelijen Inggris.

Dalam dokumen yang diterimanya, Perdana Menteri Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan beberapa pemimpin Asia-Pasifik yaitu SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh dan mantan Presiden China Hu Jintao. "Seandainya betul, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sangat melanggar tata krama hubungan internasional," ucap dia.

Media Inggris The Guardian sendiri sebelumnya melaporkan Edward Snowden yang membocorkan dokumen intelijen Amerika Serikat dan Inggris. Keduanya menargetkan penyadapan kepada para pemimpin dunia saat menghadiri KTT G20 di London.

Dokumen yang dibocorkan Snowden tersebut mengungkap informasi intelijen Inggris, Government Communication Headquarters (GCHQ) telah menerobos dan menyadap komunikasi ke jaringan keamanan Blackberry atau telepon seluler pintar untuk memantau email dan panggilan masuk para delegasi.

GCHQ dilaporkan juga menyadap jaringan di kafe Internet dengan program penyadapan email dan perangkat lunak mata-mata untuk kata sandi email yang digunakan para delegasi. "Saya belum mendengar ada reaksi dari beliau (SBY). Belum ada reaksi dari beliau," kata Marty.

 DPR: Indonesia Jadi Ancaman 

Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Nurul Arifin, mengatakan penyadapan yang menimpa delegasi Indonesia dalam pertemuan G20 di London, pada 2009 lalu menandakan posisi Indonesia yang kian dianggap sebagai ancaman di kawasan.

"Negara-negara yang melakukan penyadapan terhadap Indonesia merasa terancam dengan kondisi tanah air," kata politikus Golkar ini, Senin 29 Juli 2013. Menurut dia, kondisi keamanan Indonesia yang relatif damai dan pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi membuat negara lain khawatir.

"Pergerakan yang kita (Indonesia) capai tentu saja dianggap ancaman bagi negara lain," ucap Nurul ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan. Dia menuturkan, Indonesia yang mulai maju ditambah kekayaan alam yang melimpah membuat para negara-negara tetangga ingin selalu mengganggu Indonesia.

Menurut Nurul, kondisi Indonesia saat ini menjadi ancaman bagi hegemoni Amerika, Australia, Ingris atau negara-negara maju lainnya. Mereka khawatir Indonesia akan lepas dari pengaruh Barat dan semakin dekat dengan Cina. "Apalagi saat ini ada perebutan pengaruh antara Cina dan negara barat," ucap Nurul.

 Ketua MPR Protes Keras 

Ketua MPR

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Inggris karena melakukan penyadapan pada delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di London. Menurut Sidarto, sikap Inggris ini tidak beretika.

"Saya prihatin, harus ada protes," kata Sidarto ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 29 Juli 2013. Menurut dia, informasi mengenai Indonesia pasti tak hanya dimanfaatkan oleh Inggris, tetapi juga dengan negara-negara sekutunya seperti Australia dan Selandia Baru.

Sidarto menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia memang lazim disadap. Menurutnya, gedung-gedung kedutaan Indonesia di luar negeri juga banyak yang disadap. Penyadapan di gedung kedutaan Indonesia, kata Sidarto, biasanya bekerjasama dengan kontraktor yang membangun atau menempatkan instalasi di kantor tersebut.

"Ini harus dihentikan, Indonesia harus menunjukan wibawanya," ucap mantan ajudan Presiden pertama ini. Pemerintah Indonesia tidak boleh diam saja dan harus mengantisipasi agar penyadapan tidak terjadi lagi.

Informasi penyadapan delegasi Indonesia dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.

  ● Tempo