⚓️ KaBIN Heran Anggarannya Dipotong Nyaris Separuh, Tinggal Rp 1,6 T %2Btahun%2B2015.jpg)
BIN
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengusahakan agar anggaran lembaganya bisa lebih banyak terakomodasi di APBN 2016. Dia heran anggarannya sekarang sudah terpotong separuhnya.
"Ya itu heran saja kita," kata Sutiyoso di sela rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Dia menyatakan, kegiatan BIN sangat banyak. Kegiatan-kegiatan itu perlu pendanaan dari negara.
"Kita ini lini terdepan sistem keamanan negara. Tapi anggarannya sudah kecil, dipotong lagi," kata mantan Ketua Umum PKPI ini.
Maka, Sutiyoso terus berembug dengan Komisi I DPR soal anggaran itu. Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN di APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun.
"Dipotong hampir separuh. (Menjadi) Kecil sekali," kata Sutiyoso. (dnu/tor)
BIN Tak Usah Teriak-teriak Pemotongan Anggaran
Tb Hasanuddin [Lamhot Aritonang]
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengeluhkan anggarannya di RAPBN 2016 berkurang dibanding 2015. Namun anggota Komisi I DPR menanggapi, seharusnya Sutiyoso tak perlu bereaksi berlebihan.
"Semua departemen ada pemotongan anggaran. BIN nggak usah teriak-teriak lah," kata anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin.
Dia berbicara di sela rapat dengan BIN di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Rapat ini berlangsung tertutup.
Politisi PDIP ini menyarankan agar BIN menggunakan dana lain selain duit negara. Dia meyakini BIN bisa memperoleh dana di luar APBN.
"Yang non budget saja ada di mana-mana. BIN itu banyak yang sayang kok. Jangan terlalu bersandar pada APBN dong," ujarnya.
Dia mencontohkan, BIN bisa bersinergi dengan perusahaan besar untuk mendapat dana Corporate Social Responsibility. Apa ini tak mengganggu netralitas dan independensi lembaga negara sekelas BIN?
"Ya terserah. Yang penting bisa memiliah-milah," kata mantan Sekretaris Militer Presiden SBY ini.
Untuk mengatasi kekurangan anggaran dari APBN, BIN bisa melakukan sinergi dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Asalkan, semua dilakukan demi negara, bukan untuk kepetningan pribadi dan golongan.
"Wakabin masuk Dirut Freeport, dari mana alasannya? Apa dia punya kompetensi dalam hal tambang? Itu konsepnya pendekatan kemanan, bukan produksi tambang emas," kata dia mencontohkan soal sinergi BIN dengan pihak eksternal.
Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN untuk APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun. (dnu/tor)
Sutiyoso Minta Rp 3,7 Triliun untuk Anggaran BIN 2016
KaBIN [Lamhot Aritonang]
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta tambahan anggaran untuk lembaganya. Dia meminta anggaran BIN ditambah sehingga menjadi Rp 3,7 triliun.
"Rp 3,7 triliun kita minta untuk 2016," kata Sutiyoso usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN untuk APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun.
"Dalam presentasi kami yang lama (soal pengajuan anggaran) minimal tiga koma (sekitar Rp 3 triliun)," kata Soetiyoso.
Menurutnya, pembiayaan operasional BIN membutuhkan banyak biaya. Komisi I DPR akan mendorong agar anggaran Rp 3,7 triliun itu gol masuk APBN 2016.
"BIN dan Komisi I akan memperjuangkan anggaran itu, terutama untuk menjaga keamanan dalam negeri selama ini," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (dnu/imk)
Minta Anggaran Rp 3,7 T, BIN ingin Rekrut 1.000 Personel Baru Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta anggaran Rp 3,7 triliun dari APBN 2016. Komisi I DPR menyetujui anggaran sebesar itu, karena BIN membutuhkan untuk membiayai kegiatannya.
"BIN akan merekrut 1.000 personel baru, terutama untuk BIN daerah," kata Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tandjung usai rapat dengan BIN di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Anggaran untuk BIN yang tercantum di RAPBN 2016 sebesar Rp 1,592 triliun. Itu karena, kata Asril, ada pengurangan sebesar Rp 424 miliar. Anggaran BIN perlu ditingkatkan menjadi Rp 3,7 triliun karena akan ada perekrutan 1.000 personel baru, juga akan ada pendidikan baru untuk BIN pusat.
"(Termasuk) Untuk intel polisi, intel kejaksaan," kata politisi Partai Gerindra ini.
Sebagai koordinator intelijen, BIN membawahi semua kegiatan intelijen berbagai lini. Lembaga ini juga ingin ada penambahan anggota BIN di luar negeri. Saat ini, kata Asril, baru ada 20 negara yang diawasi BIN. Rencananya perwakilan BIN di luar negeri akan ditambah di 12 negara.
BIN juga akan memperkuat badan siber yang dimilikinya. Ini sekaligus menjadi pertimbangan kembali keperluan pembentukan Badan Cyber Nasional.
"BIN itu maunya soal cyber ada di BIN. Kementerian Informasi dan Kementerian Luar Negeri setuju untuk membentuk badan siber. Tapi itu pemborosan, belum lagi untuk membeli alatnya (di badan bentukan yang baru)," kata Asril.
Dia menyatakan Komisi I DPR mendukung peningkatan anggaran BIN. Saat ini, BIN perlu membuat uraian kebutuhannya sehingga bisa ditindaklanjuti oleh DPR. (dnu/imk)
BIN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengusahakan agar anggaran lembaganya bisa lebih banyak terakomodasi di APBN 2016. Dia heran anggarannya sekarang sudah terpotong separuhnya.
"Ya itu heran saja kita," kata Sutiyoso di sela rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Dia menyatakan, kegiatan BIN sangat banyak. Kegiatan-kegiatan itu perlu pendanaan dari negara.
"Kita ini lini terdepan sistem keamanan negara. Tapi anggarannya sudah kecil, dipotong lagi," kata mantan Ketua Umum PKPI ini.
Maka, Sutiyoso terus berembug dengan Komisi I DPR soal anggaran itu. Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN di APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun.
"Dipotong hampir separuh. (Menjadi) Kecil sekali," kata Sutiyoso. (dnu/tor)
BIN Tak Usah Teriak-teriak Pemotongan Anggaran
Tb Hasanuddin [Lamhot Aritonang] Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengeluhkan anggarannya di RAPBN 2016 berkurang dibanding 2015. Namun anggota Komisi I DPR menanggapi, seharusnya Sutiyoso tak perlu bereaksi berlebihan.
"Semua departemen ada pemotongan anggaran. BIN nggak usah teriak-teriak lah," kata anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin.
Dia berbicara di sela rapat dengan BIN di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Rapat ini berlangsung tertutup.
Politisi PDIP ini menyarankan agar BIN menggunakan dana lain selain duit negara. Dia meyakini BIN bisa memperoleh dana di luar APBN.
"Yang non budget saja ada di mana-mana. BIN itu banyak yang sayang kok. Jangan terlalu bersandar pada APBN dong," ujarnya.
Dia mencontohkan, BIN bisa bersinergi dengan perusahaan besar untuk mendapat dana Corporate Social Responsibility. Apa ini tak mengganggu netralitas dan independensi lembaga negara sekelas BIN?
"Ya terserah. Yang penting bisa memiliah-milah," kata mantan Sekretaris Militer Presiden SBY ini.
Untuk mengatasi kekurangan anggaran dari APBN, BIN bisa melakukan sinergi dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Asalkan, semua dilakukan demi negara, bukan untuk kepetningan pribadi dan golongan.
"Wakabin masuk Dirut Freeport, dari mana alasannya? Apa dia punya kompetensi dalam hal tambang? Itu konsepnya pendekatan kemanan, bukan produksi tambang emas," kata dia mencontohkan soal sinergi BIN dengan pihak eksternal.
Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN untuk APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun. (dnu/tor)
Sutiyoso Minta Rp 3,7 Triliun untuk Anggaran BIN 2016
KaBIN [Lamhot Aritonang] Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta tambahan anggaran untuk lembaganya. Dia meminta anggaran BIN ditambah sehingga menjadi Rp 3,7 triliun.
"Rp 3,7 triliun kita minta untuk 2016," kata Sutiyoso usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN untuk APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun.
"Dalam presentasi kami yang lama (soal pengajuan anggaran) minimal tiga koma (sekitar Rp 3 triliun)," kata Soetiyoso.
Menurutnya, pembiayaan operasional BIN membutuhkan banyak biaya. Komisi I DPR akan mendorong agar anggaran Rp 3,7 triliun itu gol masuk APBN 2016.
"BIN dan Komisi I akan memperjuangkan anggaran itu, terutama untuk menjaga keamanan dalam negeri selama ini," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (dnu/imk)
Minta Anggaran Rp 3,7 T, BIN ingin Rekrut 1.000 Personel Baru Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso meminta anggaran Rp 3,7 triliun dari APBN 2016. Komisi I DPR menyetujui anggaran sebesar itu, karena BIN membutuhkan untuk membiayai kegiatannya.
"BIN akan merekrut 1.000 personel baru, terutama untuk BIN daerah," kata Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tandjung usai rapat dengan BIN di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Anggaran untuk BIN yang tercantum di RAPBN 2016 sebesar Rp 1,592 triliun. Itu karena, kata Asril, ada pengurangan sebesar Rp 424 miliar. Anggaran BIN perlu ditingkatkan menjadi Rp 3,7 triliun karena akan ada perekrutan 1.000 personel baru, juga akan ada pendidikan baru untuk BIN pusat.
"(Termasuk) Untuk intel polisi, intel kejaksaan," kata politisi Partai Gerindra ini.
Sebagai koordinator intelijen, BIN membawahi semua kegiatan intelijen berbagai lini. Lembaga ini juga ingin ada penambahan anggota BIN di luar negeri. Saat ini, kata Asril, baru ada 20 negara yang diawasi BIN. Rencananya perwakilan BIN di luar negeri akan ditambah di 12 negara.
BIN juga akan memperkuat badan siber yang dimilikinya. Ini sekaligus menjadi pertimbangan kembali keperluan pembentukan Badan Cyber Nasional.
"BIN itu maunya soal cyber ada di BIN. Kementerian Informasi dan Kementerian Luar Negeri setuju untuk membentuk badan siber. Tapi itu pemborosan, belum lagi untuk membeli alatnya (di badan bentukan yang baru)," kata Asril.
Dia menyatakan Komisi I DPR mendukung peningkatan anggaran BIN. Saat ini, BIN perlu membuat uraian kebutuhannya sehingga bisa ditindaklanjuti oleh DPR. (dnu/imk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.