Jakarta | Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih membahas dan mengaji
rencana Markas Besar TNI membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
Kemhan juga masih mengaji rencana TNI AL membentuk Komando Armada RI
Kawasan Tengah dan rencana pembangunan Komando Armada RI Kawasan Timur
di Sorong, Papua.
"Saat ini Kemhan sedang membahas pembentukan kelembagaan-kelembagaan
pertahanan itu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro,
di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (19/2).
Purnomo menjelaskan pembentukan kelembagaan akan dikaji secara
komprehensif dan memperhatikan ancaman geografi. Tak hanya Kogabwilhan
dan Armada Tengah, Kemhan juga sedang mengaji penambahan Komando Operasi
Angkatan Udara dan kelembagaan di TNI AD. "Kita akan buat dulu semacam
exercise untuk hal itu," ujarnya.
Kemhan membahas pengembangan kelembagaan pertahanan dalam rangka
percepatan pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential
forces/MEF). "Seiring percepatan MEF yang awalnya ditargetkan pada 2024
dan dimajukan menjadi 2019, maka pembentukan kelembagaan akan
dipercepat," jelas Menhan.
Sebelumnya, Markas Besar TNI memastikan satu dari tiga Kogabwilhan akan
terbentuk pada Februari atau Maret 2013 ini. "Direncanakan pada bulan
ini akan kita ajukan untuk organisasinya. Mudah-mudahanan awal tahun
ini, antara Februari atau Maret, akan kita bentuk," kata Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono.
Adapun tahapan pembentukannya, Panglima menjelaskan, tinggal
mengimplementasikan seperti yang tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI. "Tinggal organisasi rinci dan
tahapan pembentukannya yang kita susun," jelas Agus.
Tahap pertama, lanjut dia, Mabes TNI akan membentuk satu Kogabwilhan di
wilayah barat, tepatnya di Mabes TNI. Kogabwilhan ini mengkaver dulu
kegiatan operasi mabes TNI di seluruh Indonesia, sambil menunggu
pembentukan di wilayah tengah dan timur.
Panglima menjelaskan, pembentukan Kogabwilhan untuk mengurangi tugas
Panglima dalam mengendalikan semua kegiatan operasi TNI. "Saya
memerlukan salah satu panglima komando wilayah pertahanan untuk
memonitor kegiatan operasi," kata Panglima.
Selama ini pembinaan angkatan dilimpahkan ke kepala staf angkatan. Dan
untuk operasi, Panglima menginginkan ada satu panglima yang
mengendalikan seluruh operasi. "Sehingga ada panglima yang mengurusi
operasi teritorial, operasi perbatasan, dan operasi-operasi lainnya.
Jadi, semua akan terbagi dengan baik. Harapannya, semua operasi
terkendali dengan baik," jelasnya.
Sementara itu, untuk persoalan alat utama sistem senjata (alutsista)
yang juga merupakan instrumen pencapaian MEF, Kemhan pun akan
mempercepatnya. Purnomo mengatakan, Kemhan menargetkan mampu memenuhi 50
persen alutsista pada semester pertama 2014.
Artinya, selama 2013 ini Kemhan harus menggenjot pengadaan alutsista
hingga 24 persen karena pencapaian MEF di 2012 hanya 26 persen. "Target
pencapaian MEF kita mendekati 45-50 persen pada 2014 agar pembangunan
kekuatan bisa dipercepat dalam dua kali renstra hingga 2019," jelas
Purnomo.
Tak heran, pada 2013 ini Kemhan menargetkan bisa mendatangkan 45 jenis
alutsista. Bahkan, Kemhan membuat tim khusus untuk membangun kekuatan
itu. "Saat ini sudah sebagian besar dalam proses produksi. Sebagian
sudah datang dan sebagian lagi sudah selesai," kata Purnomo.
Adapun alutsista yang belum selesai, jelas Purnomo, posisinya saat ini
masih diproses di DPR dan Kementerian Keuangan. "Yang masih di DPR
tinggal menunggu proses ke Kementerian Keuangan terkait pendanaan.
Sedangkan yang di Kementerian Keuangan tinggal menunggu persetujuan
pinjaman dan menunggu dikirim ke DPR untuk pencabutan tanda bintang,"
kata Menhan.
Dia yakin sebanyak 90 persen dari target 45 alutsista bisa selesai pada
semester pertama 2014 mendatang. "Semoga akhir tahun ini persoalan
regulasi selesai dan proses produksi bisa cepat dijalankan," jelasnya.
● Koran Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.