Australia juga janji tak lagi sadap pejabat Indonesia.
Pemerintah Australia menyampaikan persetujuannya terhadap enam langkah yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai prasyarat untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Julie Bishop ketika bertemu dengan Menlu Marty Natalegawa di Pejambon, Kamis 5 Desember 2013.
Stasiun berita Australia, Sky News, melansir Pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott juga memastikan tidak akan lagi mengerahkan aset intelijennya atas Indonesia.
"Kami catat langkah-langkah yang telah diajukan oleh Presiden Yudhyono yang harus ditempuh dalam upaya menormalisasi hubungan kedua negara dan tentu saja kami setuju mematuhi langkah tersebut," ujar Bishop saat memberikan keterangan pers.
Dalam kesempatan itu, Bishop kembali menyatakan penyesalan yang mendalam atas memburuknya hubungan bilateral kedua negara akibat pemberitaan mengenai aksi spionase yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden SBY, Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia.
"Terus terang, kami menyesal atas peristiwa yang menyebabkan situasi ini. Kami menyesal telah melukai Presiden SBY dan rakyat Indonesia," imbuh Bishop.
PM Tony Abbott, ujar Bishop, kembali menegaskan bahwa Pemerintahannya tidak akan bertindak atau menggunakan aset atau sumber daya mereka, termasuk intelijen, untuk kembali menyakiti Indonesia.
Namun, dalam kunjungan tersebut, Bishop tidak mengurai apakah permintaan maaf yang sebelumnya turut dituntut oleh Pemerintah Indonesia, telah diutarakan.
Kerjasama 2 negara
Sementara dalam kesempatan yang sama Marty menyampaikan komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Bishop pada Kamis ini, membantu menjelaskan beberapa hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam surat balasan Abbott. Dia juga menyebut kendati komunikasi di antara kedua pihak sudah terjalin, namun bukan berarti kerjasama di bidang pertahanan dan militer langsung kembali normal.
Marty mengatakan kerjasama di bidang militer dan pertukaran data intelijen akan tetap dihentikan sementara hingga enam langkah yang diajukan Presiden SBY terpenuhi. Laporan pertemuan bilateral keduanya pun, lanjut Marty, telah disampaikan kepada Presiden yang saat ini tengah berada di Jawa Timur.
Presiden SBY, ungkap Marty, mengaku gembira mendengar adanya perkembangan dari dialog yang terjalin hari ini.
"Pada dasarnya, Presiden menyampaikan bahwa dia senang kami dapat berkomunikasi hari ini dan Beliau juga gembira ada perkembangan yang telah dicapai, sehingga kami dapat mengatasi semua isu bilateral yang ada," kata Marty.
Namun, dia menolak untuk membeberkan lebih jauh penjelasan detail yang dia sampaikan kepada Presiden SBY. Dalam kesempatan itu, Marty juga tidak mengungkap kapan pertemuan selanjutnya akan digelar untuk membahas konsep tata kelakuan baik yang dituntut oleh Presiden SBY.
Kunjungan Bishop ke Indonesia dilakukan di tengah-tengah rencananya menyambangi Filipina dan China. Ini merupakan kali keempat kunjungannya ke Indonesia sejak koalisi Abbott berkuasa bulan September lalu.
Turut hadir mendampingi Bishop, Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, Peter Varghese, Penasihat Keamanan Nasional Abbott, Andrew Shearer dan mantan Kepala Badan Intelijen Australia (ASIO), Dennis Richardson.(ren)
Stasiun berita Australia, Sky News, melansir Pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott juga memastikan tidak akan lagi mengerahkan aset intelijennya atas Indonesia.
"Kami catat langkah-langkah yang telah diajukan oleh Presiden Yudhyono yang harus ditempuh dalam upaya menormalisasi hubungan kedua negara dan tentu saja kami setuju mematuhi langkah tersebut," ujar Bishop saat memberikan keterangan pers.
Dalam kesempatan itu, Bishop kembali menyatakan penyesalan yang mendalam atas memburuknya hubungan bilateral kedua negara akibat pemberitaan mengenai aksi spionase yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden SBY, Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia.
"Terus terang, kami menyesal atas peristiwa yang menyebabkan situasi ini. Kami menyesal telah melukai Presiden SBY dan rakyat Indonesia," imbuh Bishop.
PM Tony Abbott, ujar Bishop, kembali menegaskan bahwa Pemerintahannya tidak akan bertindak atau menggunakan aset atau sumber daya mereka, termasuk intelijen, untuk kembali menyakiti Indonesia.
Namun, dalam kunjungan tersebut, Bishop tidak mengurai apakah permintaan maaf yang sebelumnya turut dituntut oleh Pemerintah Indonesia, telah diutarakan.
Kerjasama 2 negara
Sementara dalam kesempatan yang sama Marty menyampaikan komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Bishop pada Kamis ini, membantu menjelaskan beberapa hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam surat balasan Abbott. Dia juga menyebut kendati komunikasi di antara kedua pihak sudah terjalin, namun bukan berarti kerjasama di bidang pertahanan dan militer langsung kembali normal.
Marty mengatakan kerjasama di bidang militer dan pertukaran data intelijen akan tetap dihentikan sementara hingga enam langkah yang diajukan Presiden SBY terpenuhi. Laporan pertemuan bilateral keduanya pun, lanjut Marty, telah disampaikan kepada Presiden yang saat ini tengah berada di Jawa Timur.
Presiden SBY, ungkap Marty, mengaku gembira mendengar adanya perkembangan dari dialog yang terjalin hari ini.
"Pada dasarnya, Presiden menyampaikan bahwa dia senang kami dapat berkomunikasi hari ini dan Beliau juga gembira ada perkembangan yang telah dicapai, sehingga kami dapat mengatasi semua isu bilateral yang ada," kata Marty.
Namun, dia menolak untuk membeberkan lebih jauh penjelasan detail yang dia sampaikan kepada Presiden SBY. Dalam kesempatan itu, Marty juga tidak mengungkap kapan pertemuan selanjutnya akan digelar untuk membahas konsep tata kelakuan baik yang dituntut oleh Presiden SBY.
Kunjungan Bishop ke Indonesia dilakukan di tengah-tengah rencananya menyambangi Filipina dan China. Ini merupakan kali keempat kunjungannya ke Indonesia sejak koalisi Abbott berkuasa bulan September lalu.
Turut hadir mendampingi Bishop, Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, Peter Varghese, Penasihat Keamanan Nasional Abbott, Andrew Shearer dan mantan Kepala Badan Intelijen Australia (ASIO), Dennis Richardson.(ren)
♞ Vivanews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.