Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Kepresidenan, Senin malam, (17/11) (sumber: Beritasatu.tv)Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pasukan pengamanan presiden (paspampres) tak lagi didominasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu presiden meminta agar keterlibatan aparat Polri menjadi pasukan pengamanannya kembali dikaji.
“Presiden minta itu dikaji karena organisasi paspampres di bawah komando TNI jadi perlu dipikirkan bagaimana bentuk keterlibatan Polri dalam organisasi paspampres itu,” demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11).
Dalam Paspampres kali ini memang sudah ada sejumlah polisi yang masuk di lingkaran pengamanan presiden. Namun sifatnya kata Andi masih ad hoc atau tambahan.
“Jadi ring 2, ring 3 presiden dari polisi. Sifatnya berupa satgas adhoc, jadi di paspamres grup A,B,C,D, tdk ada unsur Kepolisian,” lanjutnya.
Presiden ingin agar Polri terlibat karena menurutnya intelijen selalu ada Polri maupun TNI. Maka selayaknya pula paspampres yang juga memerlukan keahlian intelijen.
“Presiden minta kajian yang memungkinkan pelibatan ini untuk bisa lebih diformalkan. Jd enggak perlu terus buat satgas. Jadi setiap pelibatan selalu ada satgas kemudian ada BKO ad hoc dari polisi,” ujar Andi.
★ Berita Satu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.