Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar Sidang Pleno ke
VII, Rabu (29/8) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Sidang dipimpin
oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP. Sidang
ini dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Panglima TNI Laksamana
TNI Agus Suhartono selaku Anggota KKIP dan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin
sebagai Sekretaris merangkap Anggota KKIP.
Sementara itu, Anggota KKIP yang lain yaitu Menteri Riset dan Teknologi, Meneg BUMN dan Kapolri berhalangan hadir. Menristek diwakili oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Teguh Rahardjo, Meneg BUMN diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih dan Kapolri diwakili oleh Asrena Kapolri Irjen Pol. Drs. Sulistyo Ishak, Msi.
Selain dihadiri oleh para Anggota KKIP, Sidang Pleno KKIP kali ini Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Sidang juga dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya dan pihak BUMNIP/BUMS.
Sidang Pleno Ke-VII KKIP yang merupakan Sidang KKIP ketiga di Tahun 2012 meliputi dua agenda, pertama penyampaian tentang “Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan serta Rencana Kebijakan Pembangunan Network Industri Pertahanan” oleh Kabalitbang Kemhan Prof. Dr. Eddy S. Sumarno sebagai Ketua Tim Pokja I KKIP bidang Kebijakan dan Sekaligus Ketua Komtek Hankam Dewan Riset Nasional.
Sedangkan agenda kedua adalah penyampaian tentang “Penguasaan Teknologi Pembangunan Kapal Selam Melalui Pengadaan 3 Kapal Selam Dari Korea Selatan” oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat.
Sidang diakhiri dengan Penandatanganan Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan , yang selanjutnya Cetak Biru tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI saat Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Kamis (30/8) di Gedung Merdeka, Bandung.
Cetak Biru ini dibuat dengan maksud untuk memberikan arah, kerangka kebijakan, pedoman dan prioritas utama dalam riset dan pengembangan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan, selaras dengan rencana pencapaian kebutuhan pokok minimum hingga postur ideal alat peralatan pertahanan dan keamanan.
Demikian Siaran Press Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, Anggota KKIP yang lain yaitu Menteri Riset dan Teknologi, Meneg BUMN dan Kapolri berhalangan hadir. Menristek diwakili oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Teguh Rahardjo, Meneg BUMN diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih dan Kapolri diwakili oleh Asrena Kapolri Irjen Pol. Drs. Sulistyo Ishak, Msi.
Selain dihadiri oleh para Anggota KKIP, Sidang Pleno KKIP kali ini Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Sidang juga dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya dan pihak BUMNIP/BUMS.
Sidang Pleno Ke-VII KKIP yang merupakan Sidang KKIP ketiga di Tahun 2012 meliputi dua agenda, pertama penyampaian tentang “Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan serta Rencana Kebijakan Pembangunan Network Industri Pertahanan” oleh Kabalitbang Kemhan Prof. Dr. Eddy S. Sumarno sebagai Ketua Tim Pokja I KKIP bidang Kebijakan dan Sekaligus Ketua Komtek Hankam Dewan Riset Nasional.
Sedangkan agenda kedua adalah penyampaian tentang “Penguasaan Teknologi Pembangunan Kapal Selam Melalui Pengadaan 3 Kapal Selam Dari Korea Selatan” oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat.
Sidang diakhiri dengan Penandatanganan Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan , yang selanjutnya Cetak Biru tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI saat Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Kamis (30/8) di Gedung Merdeka, Bandung.
Cetak Biru ini dibuat dengan maksud untuk memberikan arah, kerangka kebijakan, pedoman dan prioritas utama dalam riset dan pengembangan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan, selaras dengan rencana pencapaian kebutuhan pokok minimum hingga postur ideal alat peralatan pertahanan dan keamanan.
Demikian Siaran Press Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.
(DMC)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.