TNI AL Akan Bangun Pangkalan Laut Di Pantai Selatan, Jabar

KRI TNI AL di Perairan Selatan

Bandung - TNI Angkatan Laut (AL) berencana membangun pangkalan laut skala B di kawasan pesisir Pantai Selatan Jawa Barat.

Komandan Lanal Bandung Kolonel Laut (P) Iswan Sutiswan mengatakan kehadiran pangkalan laut di wilayah selatan sudah sangat mendesak terkait banyaknya persoalan di perairan tersebut.

“Pembangunan belum akan dimulai. Saat ini baru dicari tempat-tempat strategis di daerah tersebut,” kata Iswan di Bandung.

Pangkalan laut itu sendiri kemungkinan akan berstandar pada type B yang nantinya akan didukung oleh dermaga dan tempat perawatan alutsita TNI AL. Pembangunan pangkalan menurutnya direncanakan akan dilakukan secara bertahap dari type C ke B.

“Tidak menutup kemungkinan menjadi type A. nanti yang memimpin setingkat kolonel,” katanya.

Dengan pangkalan type tersebut menurut Iswan, di masa mendatang kerawanan wilayah laut selatan Jabar bisa ditakar TNI AL. “[Selatan Jabar] Ke depan kayak apa? Sekarang selatan tidak terpantau, ke depan bakal rawan seluruhnya. Kita jangan berpikir sekarang ini, tapi 10-20 tahun akan makin rawan perairan di sana,” katanya.

Menurut Iswan, persoalan penyelundupan seperti manusia, ikan dan barang-barang terlarang sudah makin banyak melewati laut selatan. Dalam perencanaan yang sudah disusun TNI AL pangkalan laut akan merata dibangun sepanjang wilayah Pantai Selatan Jabar.

“Bukan hanya di Pangandaran [Ciamis] tapi di tiap titik akan ada,” katanya.

TNI AL memandang keberadaan pangkalan laut di pantai selatan Jabar sepanjang 500 kilometer sudah menjadi kebutuhan mengingat untuk wilayah sepanjang itu pos yang ada masih terbatas.

“Sementara pos di wilayah tersebut Cuma ada dua, Pangandaran dan Pelabuhan Ratu, sub-sub pos pun sangat terbatas,” katanya.

Menurutnya perairan paling rawan terdapat di Sukabumi dan Ciamis. Iswan menuturkan, pelaku kriminal saat ini menganggap daerah pantai selatan aman untuk melakukan hal-hal kejahatan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum terpantau oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Persoalan kurangnya pemantauan juga terjadi karena minimnya kapal patroli yang dimiliki TNI AL. “Kita punya alat utama terbatas juga, wilayah rawan banyak. Ke depan, dimana prioritas rawan, akan dikerahkan di sana, dan perlu ada kerjasama antara TNI-Polri,” katanya.(ajz)

© Bisnis-Jabar.com