Banyak negara punya kepentingan, cyber war serbu Indonesia
Jakarta ☆ Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, Indonesia menjadi objek cyber war (perang teknologi) didasarkan karena peran Indonesia yang semakin penting dalam ekonomi dan politik global.
Menurutnya, hal ini karena banyak negara yang punya kepentingan di Indonesia, baik sebagai mitra kerja atau memposisikan Indonesia sebagai ancaman untuk mereka.
“Karena semakin penting posisi suatu negara makan akan semakin banyak pula dilakukan penyadapan,” kata Tantowi saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 13 Desember 2013.
Tantowi mengatakan, dalam sisi peralatan dan teknologi, Indonesia belum mampu mengahadapi cyber war. Maka diperlukan penguatan pada sektor teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu, Indonesia masih terlalu pasif, pada proses selanjutya Indonesia harus lebih aktif dalam forum cyber war. Saat ini, lanjut dia, dibutuhkan upaya koordinatif antara kementerian dan lembaga terkait.
Seperti Kemenkoinfo, BIN, TNI, Lemsaneg, dan Polisi. Selain itu, dibutuhkan pembelian satelit tersendiri tertama guna kepentingan TNI. Karena ancaman sangat mungkin terajadi dalam pemberian satelit-satelit yang menajdi hibah atau bantuan.
“Alat-alat tersebut harus dipastikan, bahwa aman dari koneksi dengan negara pemberi. Karena teknologi memang tidak terkalahkan, maka Indonesia dituntut untuk berjalan selaras dengan kemajuan dalam batasan kemampuan khususnya anggaran ” ucapnya.
Menurut dia, tantangan ke depan yang akan dihadapi ialah melalui penyadapan dan berlanjut kepada hack ke situs-situs pemerintahan oleh para hacker (peretas). Seperti masih banyak kepala negara yang telah disadap karena dunia sekarang sudah saling mencurigai.
“Tinggal tunggu penjelasan dari snowden saja, dengan demikian dapat dipastikan banyak negara yang telah mempersiapkan diri dalam upaya penangkalan melalui teknologi dan perundingan bilateral maupun multilateral,” tegasnya.
Indonesia siap hadapi cyber war
Indonesia sudah dapat menghadapi cyber war hal ini terlihat dari peralatan dan upgrade yang dilakukan secara menyeleluruh.
Hal ini dipersiapakan guna belajar dari seringnya Indonesia dijadikan objek cyber war (perang teknologi).
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan, sudah siap dengan cyber war.
Dalam hal ini sudah dipersiapkan alat-alat yang diberi ruang untuk anti-hacker (peretas).
Menurut dia, peralatan tersebut dilengkapi produk-produk dan formulasi teknik agar alat-alat tersebut tidak hack oleh para hacker. Karena semuanya sudah berstandar SNI yang mengacu pada internasional di setiap produknya.
Maka dikeluarkanlah ISO 27001 sampai 27008 yang akan mengatur alat-alat elektronik dalam cyber war. “Itu laporan dari Kemenkominfo. ISO 27001 sampai 270008 lah paling tepat guna melindungi internet negara kita,” kata dia saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 13 Desember 2013.
Dia menerangkan, ISO tersebut mewajibkan di dalamnya agar internet tidak menjadi hack. Hal in diperhitungkan karena alat tersebut mempunyai sandi khusus yang dipegang oleh user tertentu yang sudah dibentengi keberadaannya.
“Siapapun bisa menggunakan itu baik pengguna dan penjual yang memproduk harus menggunakan itu, untuk melindungi internetnya, termasuk negara,” ucapnya.
Jakarta ☆ Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, Indonesia menjadi objek cyber war (perang teknologi) didasarkan karena peran Indonesia yang semakin penting dalam ekonomi dan politik global.Menurutnya, hal ini karena banyak negara yang punya kepentingan di Indonesia, baik sebagai mitra kerja atau memposisikan Indonesia sebagai ancaman untuk mereka.
“Karena semakin penting posisi suatu negara makan akan semakin banyak pula dilakukan penyadapan,” kata Tantowi saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 13 Desember 2013.
Tantowi mengatakan, dalam sisi peralatan dan teknologi, Indonesia belum mampu mengahadapi cyber war. Maka diperlukan penguatan pada sektor teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu, Indonesia masih terlalu pasif, pada proses selanjutya Indonesia harus lebih aktif dalam forum cyber war. Saat ini, lanjut dia, dibutuhkan upaya koordinatif antara kementerian dan lembaga terkait.
Seperti Kemenkoinfo, BIN, TNI, Lemsaneg, dan Polisi. Selain itu, dibutuhkan pembelian satelit tersendiri tertama guna kepentingan TNI. Karena ancaman sangat mungkin terajadi dalam pemberian satelit-satelit yang menajdi hibah atau bantuan.
“Alat-alat tersebut harus dipastikan, bahwa aman dari koneksi dengan negara pemberi. Karena teknologi memang tidak terkalahkan, maka Indonesia dituntut untuk berjalan selaras dengan kemajuan dalam batasan kemampuan khususnya anggaran ” ucapnya.
Menurut dia, tantangan ke depan yang akan dihadapi ialah melalui penyadapan dan berlanjut kepada hack ke situs-situs pemerintahan oleh para hacker (peretas). Seperti masih banyak kepala negara yang telah disadap karena dunia sekarang sudah saling mencurigai.
“Tinggal tunggu penjelasan dari snowden saja, dengan demikian dapat dipastikan banyak negara yang telah mempersiapkan diri dalam upaya penangkalan melalui teknologi dan perundingan bilateral maupun multilateral,” tegasnya.
Indonesia siap hadapi cyber war
Indonesia sudah dapat menghadapi cyber war hal ini terlihat dari peralatan dan upgrade yang dilakukan secara menyeleluruh.
Hal ini dipersiapakan guna belajar dari seringnya Indonesia dijadikan objek cyber war (perang teknologi).
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan, sudah siap dengan cyber war.
Dalam hal ini sudah dipersiapkan alat-alat yang diberi ruang untuk anti-hacker (peretas).
Menurut dia, peralatan tersebut dilengkapi produk-produk dan formulasi teknik agar alat-alat tersebut tidak hack oleh para hacker. Karena semuanya sudah berstandar SNI yang mengacu pada internasional di setiap produknya.
Maka dikeluarkanlah ISO 27001 sampai 27008 yang akan mengatur alat-alat elektronik dalam cyber war. “Itu laporan dari Kemenkominfo. ISO 27001 sampai 270008 lah paling tepat guna melindungi internet negara kita,” kata dia saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 13 Desember 2013.
Dia menerangkan, ISO tersebut mewajibkan di dalamnya agar internet tidak menjadi hack. Hal in diperhitungkan karena alat tersebut mempunyai sandi khusus yang dipegang oleh user tertentu yang sudah dibentengi keberadaannya.
“Siapapun bisa menggunakan itu baik pengguna dan penjual yang memproduk harus menggunakan itu, untuk melindungi internetnya, termasuk negara,” ucapnya.
♞ Sindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.