Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan

Prioritas Kerja Kementerian Pertahanan Ilustrasi Natuna ☆

Dalam dua tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2016, Jokowi – JK menjadikan tahun kedua pemerintahan sebagai tahun percepatan pembangunan nasional. Kementerian Pertahanan sebagai bagian pemerintahan Jokowi – JK pun turut mendukung percepatan pembangunan nasional di bidang pertahanan.

Untuk itu guna mendukung program pemerintah yang mengacu kepada Visi dan Misi serta Nawacita yang merupakan agenda prioritas, maka Kementerian Pertahanan menetapkan agenda di bidang Pertahanan Negara 2015 – 2019 dimana salah satu agendanya adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan. Kementerian Pertahanan telah merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara dengan mencermati ancaman dan tantangan aktual maupun faktual serta dinamikanya yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam pembangunan wilayah perbatasan, Kemhan telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang disusun dalam rangka mendorong adanya satu kesatuan arah kebijakan pertahanan negara. Beberapa pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pemerintahan Jokowi – JK antara lain pembangunan di wilayah Papua, Kalimantan, NTT, Kepulauan Riau (Natuna) dan Maluku serta Maluku Utara yang dikenal dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

 Pembangunan Daerah 3T 

Dalam kurun waktu 2 tahun, Kemhan telah melakukan beberapa pembangunan di Papua seperti pembangunan dermaga TNI AL di Merauke dan Biak. Juga dilakukan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas penerbangan TNI AU di Lanud Biak dan Merauke serta pembangunan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat di Manokwari. Kemhan juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR membangun jalan Wamena – Mamugu sepanjang 23 km. Selain pembangunan fisik, Kemhan juga melakukan pembangunan non fisik di Bumi Cendrawasih seperti penyuluhan hukum tentang Bela Negara dan Cinta Tanah Air kepada masyarakat Papua, pemberdayaan pertahanan kawasan perbatasan dan penanganan wilayah batas darat RI – Papua Nugini.

Demikian juga di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Kemhan telah melakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) sepanjang 621,09 km. Sebelumnya pada tahun 2015 telah dilakukan pembangunan JIPP sepanjang 312,84 km dan tahun 2016 JIPP sepanjang 308,25 km. Pembangunan dermaga TNI AL Sei Pancang Pulau Sebatik, Nunukan di Kalimantan Utara juga dilakukan untuk mendukung keamanan laut. Selain itu, guna mendukung peran TNI AU sebagai pertahanan udara dilakukan pembangunan untuk peningkatan fasilitas Lanud di Pontianak dan Tarakan serta membangun Lanud Tipe C di Kabupaten Sambas.

Melihat perkembangan Laut China Selatan, Kemhan melakuan pembangunan pertahanan di Natuna, Kepulauan Riau, sebagai antisipasi dampak konflik di perairan tersebut. Pembangunan Lanud R. Sajad Ranai Natuna untuk meningkatkan struktur runway Lanud. Kemhan juga membangun pangkalan TNI AL, dermaga, Pangkalan Yon Komposit, Rai Armed, Rai Arhanud dan Ki Zipur di Natuna.

Sementara itu di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kemhan telah memperluas Apron Lanud Eltari di Kupang. Selain itu, di bulan Februari 2016, Kemhan dan TNI menggelar bakti kesehatan dengan pasien sebanyak 1.000 orang di Kecamatan Raihat, Kabupaten Atambua. Lokasi bakti kesehatan tersebut merupakan wilayah perbatasan antara NTT (Indonesia) dengan Timor Leste. Sedangkan di Maluku dan Maluku Utara, telah dilakukan pembangunan Dodik Bela Negara di Rindam XVI/PTM Ambon.

Keseluruhan pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan Kemhan sepanjang kurun waktu 2 tahun tentu akan membawa dampak posisif bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. (ERA/SGY)

  ★ Kemhan