Uni Eropa Bilang, Indonesia Negara "Brisik"

Jakarta ♼ Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa Indonesia disebut "negara berisik" oleh sejumlah anggota parlemen Uni Eropa. Ucapan tersebut tercetus dalam satu diskusi dengan sejumlah anggota parlemen Uni Eropa, beberapa waktu lalu.

"Saya dua minggu lalu ada diskusi dengan anggota parlemen Uni Eropa. Bicara macem-macem tentang Indonesia dan mereka hanya kenal Indonesia dari media massa," ungkap Mahfudz, dalam acara diskusi "Membangun Kemampuan Kekuatan Pertahanan Berkelanjutan", di Hotel Century Park, Jakarta, Jumat (29/11).

Menurutnya, para anggota parlemen Uni Eropa tersebut pernah mengunjungi Indonesia 10 atau 15 tahun silam. Salah satu kesan mereka yang kuat, mereka bilang, "Kami apresiasi Indonesia dengan demokrasinya, dengan capaian ekonominya, tapi satu, kenapa Indonesia ini 'berisik' ya? Bising," ujar Mahfudz, menirukan ucapan anggota parlemen Uni Eropa tersebut.

Jadi, imbuh Mahfudz, "berisik" dan "bisingnya" Indonesia ternyata sampai di telinga para anggota parlemen Uni Eropa, sehingga mereka bertanya-tanya. "Itu membuat mereka menjadi ragu, ini kalau mau investasi dan kerja sama dengan Indonesia, kira-kira nyaman ga? Enak ga?" ungkapnya.

Namun demikian, Mahfudz mengaku mempunyai cara untuk menyelesaikan kebisingan atau keberisikan itu. "Ada caranya untuk mengatasi brisik, kita bersihkan yang kotor, tetapi tidak mengganggu kerja-kerja yang lebih fungsional dan produktif," ujarnya.

Sedangkan terkait jelang Pemilu 2014 yang akan melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan, Mahfudz mengakui ada kekhawatiran terhadap pembangunan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan kekuatan pertahanan yang segera masuk tahap Renstra II.

“Karena itu, partai yang berkuasa mendatang, siapapun presidennya, seharusnya sudah berpikir bahwa pertahanan adalah hal yang sangat utama. Artinya, problematika pertahanan adalah problem bangsa ini,” katanya.

Dengan paradigma seperti itu, imbuh Mahfud, maka pembangunan kekuatan pertahanan tetap akan 'on the track'. Untuk penganggaran pertahanan sebagai bentuk dukungan politik anggaran, Komisi I akan mengikatnya dalam bentuk komitment saat masa bakti DPR berakhir pada Oktober 2014.

"Komisi I tentunya akan memberikan rekomendasi saat masa bakti DPR periode ini berakhir. Dan penganggaran masih dilakukan oleh DPR periode ini. Salah satu klausulnya bisa jadi, bahwa Renstra II harus dilanjutkan. Artinya, ini merupakan dukungan DPR terhadap pembangunan kekuatan pertahanan berkelanjutan,” tandasnya.(IS)

  ♞ Gatra