Jakarta - Dinamika politik menjelang Pilpres 2014 juga disoroti oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Ia mengutarakan ketakutannya jika pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak berlanjut jika presidennya tak mengerti militer.
"Kalau Presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," kata sambutan Purnomo di Hotel Century Altlet, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Ia mengatakan ini dalam 'Diskusi Panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional'. Acara ini juga dihadiri jajaran prajurit TNI dan para pemimpin redaksi berbagai media.
Purnomo menjelaskan jika rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Ketakutan yang ia rasakan apakah sistem pertahanan yang sudah dirintisnya dapat dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.
"Dalam rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," terangnya.
Ia merekomendasikan jika harus ada landasan hukum berbentuk UU agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.
"Perlu ada landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada," pungkasnya.
"Kalau Presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," kata sambutan Purnomo di Hotel Century Altlet, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Ia mengatakan ini dalam 'Diskusi Panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional'. Acara ini juga dihadiri jajaran prajurit TNI dan para pemimpin redaksi berbagai media.
Purnomo menjelaskan jika rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Ketakutan yang ia rasakan apakah sistem pertahanan yang sudah dirintisnya dapat dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.
"Dalam rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," terangnya.
Ia merekomendasikan jika harus ada landasan hukum berbentuk UU agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.
"Perlu ada landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada," pungkasnya.
♞ detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.