Presiden Jokowi saat mengumumkan tim penyelamat KPK dan Polri (Foto - Intan/Setpres)
Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk memperkuat Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim yang awalnya berjumlah tujuh ditambah dua orang lagi.
Dua nama terakhir yang masuk bukan sembarangan. Mereka adalah mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK Imam Prasodjo dan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (purn) Sutanto. Sutanto menambah satu lagi unsur kepolisian di Tim Independen setelah mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (purn) Oegroseno.
Seperti apa sosok Sutanto sehingga direkrut Presiden Jokowi menjadi anggota Tim 9?
Sutanto yang lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950 itu merupakan lulusan terbaik peraih Bintang Adhi Makayasa Akademi Kepolisian RI angkatan 1973.
Sejak diangkat menjadi Kepala Kepolisian RI pada 7 Juli 2005, Jenderal Sutanto langsung menabuh genderang perang melawan 4 jenis kejahatan yaitu pertama; korupsi, illegal logging, illegal mining dan penyelundupan. Kedua, kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat seperti judi dan narkoba.
Ketiga, kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti aksi premanisme. Terakhir, menindak aneka bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan, ketidaktertiban dan kemacetan.
Di bidang pemberantasan perjudian, Sutanto memang tak mengenal kata kompromi. Saat menjabat Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2000 dia menangkap gembong judi terbesar di Medan kala itu.
Saat sudah menjadi Kapolri dia perintahkan seluruh Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia tegas memberantas perjudian. Para Kapolda itu diberi waktu satu pekan untuk memberantas judi tanpa pandang bulu.
"Jika ada Kapolda yang tidak mampu memberantas judi, masih banyak pejabat lain yang mampu melaksanakan," kata Sutanto waktu itu.
Masih di bidang pemberantasan narkoba, di masa kepemimpinan Sutanto Polri berhasil menggerebek sebuah pabrik ekstasi dan sabu-sabu berskala terbesar ketiga dunia di Jalan Raya Cikande KM 18, Serang, Banten.
Sikap tanpa kompromi juga ditunjukkan Sutanto ke jajaran internal Kepolisian RI. Dia tak segan menindak anggota korps Bhayangkara jika terbukti melanggar hukum, khususnya korupsi.
Saat mengungkap kasus pembobolan Bank BNI, Sutanto menjebloskan dua anggota Polri Brigadir Jenderal Samuel Ismoko dan Komisaris Besar Irman Santoso karena diduga menerima suap. Bahkan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris.
Jenderal Suyitno Landung juga dibui karena diduga menerima suap saat mengusut kasus pembobolan PT Bank BNI.
Purnatugas dari Kepolisian RI pada 30 September 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Sutanto menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Sutanto yang juga teman diskusi dan satu kamar SBY saat sama-sama menempuh pendidikan di AKABRI mengakhiri jabatan di BIN pada Oktober 2011.
Pada Selasa (27/1/2015) Presiden Joko Widodo meminta Sutanto bergabung dalam Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Polri dengan KPK.
"Jenderal (Purn) Sutanto, mantan Kapolri. Tapi beliau belum hadir," kata Jimly Asshiddiqie, wakil ketua tim independen, di sela-sela rapat di Sekretarian Negara, Jakarta Pusat, Selasa.
Di Tim 9 nanti, sikap tegas antikorupsi Sutanto kembali diuji.
Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk memperkuat Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim yang awalnya berjumlah tujuh ditambah dua orang lagi.
Dua nama terakhir yang masuk bukan sembarangan. Mereka adalah mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK Imam Prasodjo dan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (purn) Sutanto. Sutanto menambah satu lagi unsur kepolisian di Tim Independen setelah mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (purn) Oegroseno.
Seperti apa sosok Sutanto sehingga direkrut Presiden Jokowi menjadi anggota Tim 9?
Sutanto yang lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950 itu merupakan lulusan terbaik peraih Bintang Adhi Makayasa Akademi Kepolisian RI angkatan 1973.
Sejak diangkat menjadi Kepala Kepolisian RI pada 7 Juli 2005, Jenderal Sutanto langsung menabuh genderang perang melawan 4 jenis kejahatan yaitu pertama; korupsi, illegal logging, illegal mining dan penyelundupan. Kedua, kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat seperti judi dan narkoba.
Ketiga, kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti aksi premanisme. Terakhir, menindak aneka bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan, ketidaktertiban dan kemacetan.
Di bidang pemberantasan perjudian, Sutanto memang tak mengenal kata kompromi. Saat menjabat Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2000 dia menangkap gembong judi terbesar di Medan kala itu.
Saat sudah menjadi Kapolri dia perintahkan seluruh Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia tegas memberantas perjudian. Para Kapolda itu diberi waktu satu pekan untuk memberantas judi tanpa pandang bulu.
"Jika ada Kapolda yang tidak mampu memberantas judi, masih banyak pejabat lain yang mampu melaksanakan," kata Sutanto waktu itu.
Masih di bidang pemberantasan narkoba, di masa kepemimpinan Sutanto Polri berhasil menggerebek sebuah pabrik ekstasi dan sabu-sabu berskala terbesar ketiga dunia di Jalan Raya Cikande KM 18, Serang, Banten.
Sikap tanpa kompromi juga ditunjukkan Sutanto ke jajaran internal Kepolisian RI. Dia tak segan menindak anggota korps Bhayangkara jika terbukti melanggar hukum, khususnya korupsi.
Saat mengungkap kasus pembobolan Bank BNI, Sutanto menjebloskan dua anggota Polri Brigadir Jenderal Samuel Ismoko dan Komisaris Besar Irman Santoso karena diduga menerima suap. Bahkan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris.
Jenderal Suyitno Landung juga dibui karena diduga menerima suap saat mengusut kasus pembobolan PT Bank BNI.
Purnatugas dari Kepolisian RI pada 30 September 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Sutanto menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Sutanto yang juga teman diskusi dan satu kamar SBY saat sama-sama menempuh pendidikan di AKABRI mengakhiri jabatan di BIN pada Oktober 2011.
Pada Selasa (27/1/2015) Presiden Joko Widodo meminta Sutanto bergabung dalam Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Polri dengan KPK.
"Jenderal (Purn) Sutanto, mantan Kapolri. Tapi beliau belum hadir," kata Jimly Asshiddiqie, wakil ketua tim independen, di sela-sela rapat di Sekretarian Negara, Jakarta Pusat, Selasa.
Di Tim 9 nanti, sikap tegas antikorupsi Sutanto kembali diuji.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.