TNI AL Perketat Pengawalan Wilayah Natuna

Salah satu KRI sebagai Satgas Natuna [def.pk] ★

KSAL, Laksamana Ade Supandi memastikan, prajuritnya akan ditempatkan di wilayah berdaulat di perairan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Pihaknya juga menghadirkan strategi operasi di kawasan tersebut. Apalagi hingga kini, Tiongkok masih mengklaim adanya traditional fishing line di titik 9-Dashed Line yang berdekatan dengan perairan Natuna.

"Itu (9-Dashed Line) sudah dijelaskan Menlu sama Menko Polhukam. Kita hadirkan kapal sebagai strategi naval operation. Pokoknya di wilayah kedaulatan utuh atau di kawasan hak berdaulat di ZEE, TNI AL harus hadir disana," ujar Ade di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Rabut (15/6/2016) malam.

Sementara itu, Komandan Gugus Tempur Laut Armabar (Danguspurla Armabar), Laksma TNSB Hutabarat menegaskan, prajurit matra laut bakal menegakkan hukum di wilayah ZEE. Ia menyebut, Indonesia punya hak berdaulat atas ekonomi di kawasan tersebut. Alhasil, jika terjadi pelanggaran seperti penangkapan ikan atau pengeboran, TNI AL akan melakukan penindakan.

"Jadi gini, di sektor itu dengan atau tidak ada klaim, AL tetap akan tegakkan hukum di ZEE. Di situ ada hak berdaulat atas ekonomi, kalau kapal asing lewat tidak masalah. Nah, yang tidak boleh dia lewat nangkap ikan atau melakukan pengeboran," ujar di saat yang sama.

Hutabarat menambahkan, selama ini, pihaknya memang sering menjumpai nelayan asing yang menangkap ikan di ZEE. Lebih lagi, nelayan Indonesia sendiri selama ini jarang menangkap ikan di wilayah tersebut.

"Vietnam paling banyak, dulu Thailand. Kalau di lapangan, ZEE kita itu tidak ada nelayan Indonesia, makanya kesannya kosong dan dimanfaatkan oleh nelayan asing," sambungnya.

Seperti diketahui, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan memastikan Indonesia tidak mengakui adanya traditional fishing area di kawasan ZEE. Sebab itu, penangkapan ikan oleh negara asing di zona tersebut juga dilarang dan akan dilakukan penindakan. (day)

  ★ Okezone