Panglima TNI Siap Bantu Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri dan TNI untuk mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memberantas maling ikan. Salah satunya adalah usulan untuk menenggelamkan kapal bagi kapal nelayan asing yang ketahuan mencuri ikan.

"Kita akan lakukan, dulu kita pernah lakukan tapi mungkin tidak terekspose," ujar Panglima TNI Moeldoko, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Moeldoko mengatakan, kebijakan tenggelamkan kapal nelayan asing tak berizin tidak akan merusak hubungan RI dengan negara tetangga. Menurutnya, negara lain akan memahami.

"Saya kira mereka akan memahami," ujarnya.

Soal kendala BBM yang menjadi alasan TNI dalam patroli di laut juga dibahas tadi dengan Presiden Jokowi. Menurut Moeldoko, presiden siapkan kebutuhan BBM untuk TNI AL.

"159 kapal siap digerakkan dan semua sesuai kemampuannya," ujarnya.(rvk/kha)

 Buru Pencuri Ikan, TNI Minta 350 Ribu Kiloliter BBM ke Jokowi  Presiden Joko Widodo tiba-tiba menggelar rapat dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Menteri Koodinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 24 November 2014.

Mereka membahas tentang masalah keamanan maritim. Menurut Moeldoko, Jokowi minta dalam menangani masalah keamanan laut ini harus ada integrasi antar kementerian.

"Operasi ini harus dilakukan secara integrasi. (Jika tidak) nanti tidak efektif," kata Moeldoko usai menggelar rapat.

Bahkan, kata dia, TNI sudah mengajukan kebutuhan bahan bakar minyak yang mereka butuhkan untuk mengoperasikan kapal agar bisa terus berpatroli mengamankan laut.

"Pasti ada tambahan, kita ajukan tadi berapa kebutuhan riil di lapangan sudah kita sampaikan," kata Moeldoko.

Menurut dia, untuk mengoperasikan 159 kapal TNI untuk menyisir dan mengejar para pencuri ikan, dibutuhkan 350 ribu kiloliter bahan bakar per bulan.

Sementara itu, menurut Tedjo, dalam pertemuan dengan Jokowi itu dibahas mengenai keamanan laut agar segera dilakukan koordinasi di semua sektor.

"Anggaran kita sudah ada untuk operasional. Bagaimana kita terkoordinasi, jangan sektoral. Jika ada yang punya data, berikan datanya," lanjutnya.

Data-data itu, kata Tedjo diperlukan karena tidak mungkin kapal TNI digunakan untuk memagari lautan yang begitu luas. Sehingga diperlukan kerjasama dengan semua sektor.

  ♞ detik  | Vivanews