Para Jenderal TNI Diberi Waktu 3 Menit Sampaikan Uneg-unegnya ke Jokowi
Bogor ★ Perwira tinggi TNI akan bertemu Presiden Jokowi dan Wapres JK. Namun sebelum bertemu untuk berdialog, Panglima TNI memberi arahan kepada para perwira TNI.Bertempat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014), para perwira TNI mulai dari Pangdam seluruh Indonesia, Pangarmabar, Pangarmatim, Marinir, Kopassus, Paskhas AU datang ke Istana Bogor.
Tampak KSAL Laksamana Marsetio, KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo mendengarkan arahan Moeldoko.
"Saya akan memberikan pembukaan, kalau ada persoalan yang tidak pokok atau tidak signifkan tidak perlu disampaikan," jelas Moeldoko.
"Dan nanti akan diberi urutan Pangkostrad, Pangdam Jaya, Pangdam Siliwangi sampai Pangdam Cendrawasih, kemudian Pangarmabar, Pangarmatim dan sampai Marinir serta Kopassus. Waktu yang disiapkan 3 menit," tutur Moeldoko.Curhat Moeldoko ke Jokowi: Dongkrak Peran BAIS
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan peran dan fungsi Badan Intelijen Strategis harus ditingkatkan. Menurut dia, pascareformasi, peran BAIS menurun."Setelah reformasi, Badan Intelijen Strategis mengalami penurunan, maka kita mengambil langkah agar bisa efisien. Sekarang sedang berjalan," katanya dalam pertemuan antara Panglima Komando Utama TNI dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.
Moeldoko mengatakan TNI berkomitmen menciptakan sumber daya manusia intelijen yang berkualitas. Moeldoko juga berkomitmen meningkatkan fungsi peralatan canggih militer saat ini demi mempertahankan kekuatan TNI angkatan darat, laut, dan udara.
"Kita rancang hardware, software-nya sehingga semua berada dalam satu kendali yang efektif," katanya.
Pagi ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan para panglima komando utama operasional di Istana Bogor. Pertemuan dimulai pukul 08.00 WIB.
Dalam pertemuan ini, tiap panglima komando utama menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Tiap pangkotama memiliki waktu tiga menit untuk curhat dengan Jokowi dan Kalla.
Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.Presiden Jokowi pertimbangkan usulan penambahan organisasi TNI
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penambahan dan penataan organisasi TNI diantaranya pembentukan Komando Daerah Militer di Manado dan Papua serta Armada Tengah untuk Angkatan Laut."Dalam proses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau sudah final termasuk Komando Gabungan WIlayah Pertahanan, termasuk Armada Tengah," kata Presiden di Istana Bogor, Jumat.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam paparannya di Istana Bogor dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan para Panglima Komando Utama (Pangkotama), Jumat, mengatakan saat ini TNI melakukan penataan organisasi.
"Kami telah melakukan penataan organisasi, pertama pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan," kata Panglima TNI.
Ditambahkannya, "Untuk itu hanya menunggu keputusan Bapak Presiden, mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan."
Panglima juga mengatakan, "Pembangunan dan pembentukan organisasi kami akan bentuk Kodam Manado dan Papua dan pembentukan Divisi 3 Kostrad, TNI AL kita akan bentuk satu komando armada, Armada Tengah, Korps Angkatan Udara, kita tambah satu Korps Angkatan Udara 3."Rencana Strategis TNI di Bawah Pemerintahan Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memiliki rencana ke depan untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Rencana Jokowi ini sudah tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mengevaluasi rencana strategis untuk prajurit TNI agar sesuai dengan rencana Jokowi.
"Rencana renstra (rencana strategis) pembangunan 2014-2019 kita akan evaluasi," kata Moeldoko di hadapan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 28 November 2014.
Beberapa yang dievaluasi, diantaranya adalah rencana strategis untuk kesejahteraan prajurit yang akan dilaksanakan pada 2015-2019. Sebab, kata Moeldoko, rencana pembinaan dan kesejahteraan prajurit belum ada.
"Sehingga kita bisa bangun proyeksi pada tahun depan berapa perumahan prajurit bisa diselesaikan, rumah sakit prajurit dan sistem penggajian dan peningkatan bagi prajurit TNI," ujar dia.
Moeldoko menambahkan, rencana strategis ini juga berlaku dalam pemeliharaan alutsista dan perkantoran. "Sehingga semua alutsista yang kita beli jangan sampai ada kerusakan bersamaan tetapi anggaran belum tersedia," kata Moeldoko.
Rencana strategis ini tentu berbeda dengan masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di pemerintahan lalu, lebih mengutamakan pembelian senjata baru yang lebih canggih.
Moeldoko juga menyoroti soal penguatan pusdiklat TNI untuk mengembangkan sumber daya manusia di tubuh TNI. Di mana, peralatan canggih TNI yang terus berdatangan harus juga diimbangi dengan kemampuan para prajuritnya.
"Saat ini berdatangan alutsista yang canggih, sehingga penguatan SDM ini ditingkatkan dari waktu ke waktu," ujar dia.
Selain itu, Moeldoko juga mengaku telah melakukan penguatan badan intelijen strategis dengan melakukan pendidikan selama enam bulan.
"Setelah reformasi berjalan, badan intelijen strategis kita telah mengalami penurunan. Kami telah melakukan langkah-langkah agar efektif dan efisien, peningkatan. Kami didik secara berkelanjutan, kami ingin menciptakan manusia-manusia intelijen," ucapnya.Jokowi Tanya ke TNI, Kenapa Enggak Bisa Kejar Illegal Fishing ? Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuannya dengan para panglima komando daerah militer (pangdam) untuk menggali persoalan TNI, terutama mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi menanyakan persoalan sulitnya TNI dalam mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.
"Mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM (bahan bakar minyak) seperti apa, kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain, illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah disampaikan," ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
Jokowi tidak menyampaikan secara spesifik mengenai persoalan dasar dari lemahnya pengawasan dalam aksi illegal fishing.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah mengungkapkan bahwa TNI AL sulit mengawasi pencurian ikan di laut Indonesia karena kurangnya anggaran untuk mengoperasikan kapal-kapal patroli. "Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun. Enggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).
Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal korvet, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. "Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam," kata Moeldoko.
Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. "Secara (jumlah) kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh, bisa ribuan ton itu urusan BBM," ucap Moeldoko.
Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. "Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.