Proses perjalanan demokrasi di Indonesia sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada 1998 hingga kini membawa pengaruh penting bagi kebijakan politik luar negeri negara-negara ASEAN, kata seorang peneliti.

"Di ASEAN, Indonesia konsisten dalam mempromosikan demokrasi dan fondasi hak asasi manusia, setelah mereka bertransformasi, dan itu tidak mudah karena banyak sekali rintangan," kata peneliti Politik dan Hubungan Internasional University of South California Donald E. Weatherbee dalam pemaparan "Kemajuan Politik Luar Negeri Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Persahabatan Indonesia-AS (Usindo) di Jakarta, Jumat.

Profesor yang menulis buku pertamanya tentang sikap politik Soekarno (1966) ini mengungkapkan jalan berliku Indonesia dalam memulihkan kepercayaan negara-negara sahabat setelah reformasi 1998.

Perjuangan untuk menyelaraskan demokrasi, ujarnya, ditandai dari bagaimana negara ini mencoba mereformasi aspek-aspek penting yang menimbulkan "luka" jika mengingat era pemerintahan sebelum 1998, seperti keamanan sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembentukan Komisi Nasional HAM setelah 1998 juga menjadi bentuk pujian Weatherbee, walaupun masih lebih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Selain itu, proses penyusunan kebijakan publik yang asalnya hanya melibatkan pemerintah, kini melibatkan banyak ahli di bidangnya seperti praktisi, ilmuwan dan lain-lain telah mengembalikan nilai demokrasi dan menghargai azas manfaat.

"Ini membuka kepercayaan, dan peluang berbagai negara untuk menjalin hubungan lebih dekat, tidak hanya Amerika tapi juga Eropa.... serta Australia," ujarnya.

Weatherbee mengatakan usaha-usaha implementasi demokrasi di Indonesia menular ke berbagai kebijakan dan inisatif perhimpunan bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Seperti lahirnya Piagam ASEAN 2007 yang membuat anggotanya harus mematuhi peraturan yang mengandung nilai demokrasi dan penghargaan terhadap HAM.

Kemudian, lanjut Weatherbee, Indonesia juga berkontribusi penuh dalam pembentukan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012. Begitu juga dalam cita-cita pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015 yang memiliki pilar komunitas politik dan keamanan, sosial budaya dan ekonomi.

"Masuknya nilai demokrasi ASEAN tidak akan terjadi tanpa demokrasi di Indonesia," katanya.

Namun, penerapan demokrasi juga tidak mudah karena sikap negara-negara ASEAN yang masih "resisten".

"Itu membuktikan ada `lip service` dengan aturan ASEAN," katanya.

Eksistensi Indonesia juga terlihat dalam kepedulian kepada negara-negara di kawasan. Dalam konflik Rohingya di Myanmar, Indonesia berhasil menegaskan sikapnya dan menunjukkan kepedulian.

Weatherbee mengatakan sikap itu menunjukan salah satu bukti sifat kepemimpinan Indonesia yang tak akan surut. "Saya melihat itu sebagai posisi `natural leader`," ujarnya.(*)