Presiden Jokowi dan Wapres JK. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja perlu segera menyusun strategi memperkuat wilayah perbatasan.
Hal ini dilakukan sebagai upaya awal meningkatan pertahan nasional, kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Thontowi.
"Karena sampai saat ini wilayah perbatasan masih rentan kejahatan lintas negara serta rasa nasionalisme warganya yang setiap hari bisa berkurang," kata Jawahir di Yogyakarta, belum lama ini.
Kejahatan lintas negara yang kerap terjadi, kata dia, antara lain illegal loging, perdagangan orang, penyelundupan narkotika, serta jual beli senjata ilegal. Fenomena tersebut, rentan terjadi di wilayah perbatasan seperti di Tarakan, Kalimantan Selatan, Entikong, Kalimantan Barat serta Nunukan, Kalimantan Utara.
"Jika pemerintah abai, artinya semakin hari akan menjadi ancaman strategis bagi geopolitik atau keamanan bangsa," kata dia.
Selain itu, jika hak-hak konstitusional masyarakat perbatasan telah dirasa gagal dipenuhi oleh negara, menurut dia tidak menutup kemungkinan mereka akan menyeberang ke negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.
"Mereka akan mencari yang lebih menaungi kehidupan mereka," ujar Jawahir.
Adapun penguatan wilayah perbatasan itu, menurut dia, bukan hanya berhubungan dengan penempatan kekuatan militer, melainkan dapat dimulai dengan upaya pembangunan yang berparadigma pinggiran atau perbatasan. Misalnya dengan membangun sarana telekomunikasi, pelayanan publik, pembukaan akses transportasi dengan membangun infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.
Sementara untuk pembukaan lahannya, ia menyarankan, akan jauh lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan kekuatan TNI yang diperbantukan di wilayah perbatasan.
"Tanpa melibatkan kekuatan TNI maka tidak mudah sehingga akan menjadi alasan tidak dapat meyentuh wilayah perbatasan," kata Jawahir.
Upaya itu, kata dia, diharapkan akan bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat perbatasan yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Hal tersebut, menurut dia, sesungguhnya juga telah sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin menjadikan wilayah perbatasan menjadi halaman terdepan negara Indonesia dalam skema cita-cita negara maritim.
"Keberhasilan pembangunan perbatasan, dapat dilihat jika hak-hak konstitusional masyarakat perbatasan terpenuhi sederajat dan seimbang dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya," tutup Jawahir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.