PR untuk Panglima TNI Berikutnya: Pembangunan Kesejahteraan

Pasukan gabungan TNI melumpuhkan teroris di Hotel Borobudur dalam rangka latihan penangulangan teror (Gultor), Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015. Latihan tersebut sebagai salah satu uji coba sebelum diresmikan menjadi Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI yang terdiri dari Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Korphaskas TNI AU. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) ●

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan segera menanggalkan posisinya selaku Panglima setelah Presiden Indonesia Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai penggantinya. Di saat posisinya segera digantikan, Moeldoko memiliki beberapa pekerjaan rumah bagi penggantinya.

"Yang telah kami susun sekarang (adalah) pembangunan kesejahteraan prajurit dan strategi pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista)," kata Moeldoko saat ditemui di lokasi latihan Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, di Gunung Sanggabuana, Karawang pada Jumat (12/6).

"Itulah kesejahteraan dan kesiapan. Jadi kita semua tidak cukup hanya membeli alutsista tapi mengabaikan kesejahteraan," ujarnya.

Saat ditanya oleh Jokowi soal prioritas utama yang sedang dikerjakan TNI saat ini, Moeldoko mengatakan bahwa alutsista tetap menjadi yang utama. Meski begitu, kata Moeldoko, kesejahteraan pun tak akan dia lupakan.

"Jadi alutsista dipikirkan, kesejahteraan tak boleh diabaikan," ujar Moeldoko tegas.

"Ini kira-kira berjalan seiring dan seirama tapi yang satu (berjalan) sedikit di depan dan yang lain tak dilupakan," kata Jenderal yang berasal dari Angkatan Darat tersebut.

Sebelumnya DPR RI telah menerima nama pengganti dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Dalam surat yang diterima pimpinan DPR RI pada Selasa sore (9/6), Presiden Indonesia Joko Widodo membubuhkan satu nama, yaitu Kelapa Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Ada satu nama, Pak Gatot Nurmantyo, KSAD ya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa malam (9/6). "Surat baru masuk tadi sore," katanya.

Sementara itu, selain menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, Jokowi pun memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Namun keduanya akan resmi memangku jabatan dengan catatan keduanya diterima oleh DPR di tes kelayakan dan kepatutan.

"Saya berharap tidak (ditolak), karena sudah melalui banyak pertimbangan," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6).

 Kenaikkan Tunjangan Disetujui Jokowi 

Sementara itu dalam laman Sekretariat Kabinet permintaan kenaikan tunjangan untuk anggota TNI sudah ditandatangani oleh Jokowi. Dengan adanya persetujuan tersebut, Moeldoko pun mengucapkan rasa terima kasih.

"Remonerasi sudah ditandatangani oleh presiden dan saya sangat berterima kasih pada itu karena itu harapan para prajurit yang kehidupannya masih kurang cukup," kata Moeldoko.

"Para prajurit sekarang hanya meraih Rp 3,5 juta padahal ada yang tinggal di kos-kosan dan harus bayar air dan lain-lain. Dengan kenaikan ini akan sangat membantu prajurit kita," katanya.

Moeldoko mengatakan kenaikan tunjangan yang diterima prajuritnya akan naik sekitar 19% atau menjadi sekitar Rp 4 juta. Dan kenaikan tersebut sudah dilakukan sejak 1 Mei 2015. (sip)

  ★ CNN