Presiden Jokowi ingin PTDI fokus ke transportasi antarpulau

Seorang teknisi PT Dirgantara Indonesia melakukan instalasi panel di badan pesawat NC212 - 200 di hanggar PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Hermanus Prihatna)

Presiden Joko Widodo menginginkan PT Dirgantara Indonesia (DI) fokus pada pembangunan transportasi udara antarpulau sesuai dengan karakteristik negara "archipelago" atau kepulauan, dengan mengembangkan pesawat yang berkapasitas hanya puluhan penumpang.

"Menurut saya, produk yang baik untuk negara kita adalah pesawat untuk angkutan 30-60 orang," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau PT DI di Lembang, Jawa Barat, Senin malam.

Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia memerlukan produk kebanggaan yang menunjukkan keunggulan suatu negara.

Namun, ujar dia, PT DI juga perlu untuk mengetahui akan dibawa ke mana dan produk apa yang seharusnya dikerjakan serta ada fokusnya.

"Sehingga konsistensi itulah yg diperlukan, jangan gonta-ganti acara. Saya ingin membuat sebuah planning atau perencanaan 50-100 tahun yang akan datang," katanya.

Jokowi berpendapat, fokus untuk pasar dalam negeri sebaiknya pesawat berkapasitas 30-60 orang terutama untuk dapat mengangkut penumpang dari pulau ke pulau seperti daerah dengan bandara yang runway atau landasannya pendek.

Sebelum ke PT DI, Presiden Joko Widodo juga meninjau Pindad dan menginginkan adanya peningkatan produksi dan pemasaran Pindad dengan cara memperluas persentase untuk penjualan persenjataan di sektor komersialisasi di luar pasokan terhadap pelanggan tradisional seperti TNI/Polri.

"Menurut saya di sini yang perlu dorongan agar kapasitas produksinya berlipat. Itu juga bergantung ke marketing," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau PT Pindad di Bandung, Senin siang.

Dengan demikian, ujar Presiden, maka pemasaran dan penjualan juga diminta jangan hanya bergantung kepada TNI/Polri.

Presiden juga mengungkapkan, 95 persen produksi Pindad masih untuk kebutuhan dalam negeri, dan hanya lima persen untuk ekspor.

Sedangkan dari produksi untuk kebutuhan dalam negeri tersebut, baru sekitar 20 persen atau seperlima yang masuk ke pasar komersial. "Artinya masih banyak peluang," katanya.

  ♞ Antara