Pemberontakan Houthi 
Pemberontak Houthi, yang termasuk minoritas masyarakat Zaidi dan menganut Islam Syiah, kerap meluncurkan pemberontakan periodik sejak tahun 2004 untuk memenangkan otonomi daerah yang lebih besar di Saada, provinsi Yaman utara. (Reuters/Mohamed al-Sayaghi)
Ahmed bin Mubarak, kepala staf Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, diculik sekelompok orang bersenjata di pusat kota Sana'a, pada Sabtu (17/1) pagi. Sesaat setelah penculikan, kelompok pemberontak Syiah, Houthi, menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.
"Pemberontak Houthi terpaksa menculik Mubarak, karena ini merupakan langkah penting untuk menghapus kemungkinan batalnya kesepakatan perdamaian dan transisi," tulis pernyataan resmi dari faksi politik kelompok Houthi, Ansarullah, dikutip dari CNN, Sabtu (17/1).
Mubarak sempat dinominasikan sebagai perdana menteri pada bulan Oktober lalu oleh Presiden Hadi. Namun, keputusan tersebut ditentang oleh kelompok pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Sana'a.
Penasihat senior gerakan Houthi di Yaman, Osama Sari, menyatakan penculikan kepala staf kepresidenan merupakan pesan kepada presiden, yang santer dikabarkan akan memperkenalkan konstitusi baru tanpa persetujuan dari pemberontak Houthi.
Informasi ini dikonfirmasi oleh pejabat Yaman yang dekat dengan presiden. Pejabat yang tak mau disebutkan identitasnya tersebut meyakini bahwa penculikan tersebut terkait dengan perselisihan konstitusi antara Houthi dengan pemerintah Yaman.
"Ini terkait kepentingan politik, cara konyol untuk memberikan ancaman," kata pejabat tersebut.
Insiden penculikan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di negara Semenanjung Arab menyusul maraknya pemberontak Syiah Houthi. Houthi menguasai ibukota Sana'a sejak akhir tahun lalu, dan memicu pertempuran yang menewaskan lebih dari 300 orang dalam kurun waktu satu bulan.
"Pasti ada serangkaian langkah dari pasukan perlawanan untuk menghentikan mereka yang tengah berkuasa untuk melakukan kegiatan kriminal terhadap rakyat, hari ini dan di masa depan," kata pernyataan pemberontak Houthi, dalam akun media sosial Facebook, dikutip dari CNN, Sabtu (17/1).
"Presiden Hadi harus memahami sensitivitas situasi saat ini dan tidak menjadi payung bagi kekuasaan yang korup dan kriminal," bunyi pernyataan tersebut.
Langkah pemerintah Yaman
Sehari setelah penculikan, yaitu Sabtu (18/1), pemimpin provinsi Yaman selatan memberikan tenggat waktu bagi kelompok Houthi selama 24 jam untuk melepaskan Mubarak.
Seperti dilaporkan Al-Arabiya, pemerintah Yaman mengajak seluruh komponen politik untuk menghentikan keanggotaan mereka dalam semua komite, dan menghimbau warga, utamanya di utara Yaman yang terkenal sebagai markas Houthi, agar mendukung pemerintah.
Sementara itu, pemerintah juga menghimbau agar penduduk di kota Shabwa, Hadramouth, dan Maareb untuk menghentikan operasi semua perusahaan gas dan minyak.
Diduga, Mubarak diculik untuk mencegah kesepakatan damai yang ditengahi PBB, dan agar Mubarak tidak hadir dalam pertemuan yang membahas rancangan konstitusi.
Rancangan konstitusi, yang secara resmi diluncurkan pada Sabtu (18/1), bertujuan untuk mengatasi perbedaan regional, politik dan sektarian di Yaman dengan pengalihan wewenang kepada masing-masing kepala daerah. RUU ini ditentang oleh Houthi.
Pemberontak Houthi, yang termasuk minoritas masyarakat Zaidi dan menganut Islam Syiah, kerap meluncurkan pemberontakan periodik sejak tahun 2004 untuk memenangkan otonomi daerah yang lebih besar di Saada, provinsi Yaman utara.
Pada September 2014, pemberontak Houthi menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah. Sejak itu, anggota Houthi banyak yang mendapat posisi penting di lembaga pemerintahan dan keuangan.
Selain kelompok pemberontak Houthi, Yaman juga tengah menghadapi teror dari jaringan Al-Qaeda di Semenanjung Arab, atau AQAP.
Sementara, Duta Besar Inggris untuk Yaman dan Kedutaan Besar AS di Sana'a menyerukan agar Mubarak segera dibebaskan.
"Sangat prihatin dengan penculikan Dr Ahmed Bin Mubarak, salah satu tokoh yang berjasa dalam Revolusi 2011 dan cita-cita negara," kata Jane Marriott, Duta Besar Inggris untuk Yaman, dalam akun sosial media Twitter resmi miliknya.(ama)
Pemberontak Houthi, yang termasuk minoritas masyarakat Zaidi dan menganut Islam Syiah, kerap meluncurkan pemberontakan periodik sejak tahun 2004 untuk memenangkan otonomi daerah yang lebih besar di Saada, provinsi Yaman utara. (Reuters/Mohamed al-Sayaghi) Ahmed bin Mubarak, kepala staf Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, diculik sekelompok orang bersenjata di pusat kota Sana'a, pada Sabtu (17/1) pagi. Sesaat setelah penculikan, kelompok pemberontak Syiah, Houthi, menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.
"Pemberontak Houthi terpaksa menculik Mubarak, karena ini merupakan langkah penting untuk menghapus kemungkinan batalnya kesepakatan perdamaian dan transisi," tulis pernyataan resmi dari faksi politik kelompok Houthi, Ansarullah, dikutip dari CNN, Sabtu (17/1).
Mubarak sempat dinominasikan sebagai perdana menteri pada bulan Oktober lalu oleh Presiden Hadi. Namun, keputusan tersebut ditentang oleh kelompok pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Sana'a.
Penasihat senior gerakan Houthi di Yaman, Osama Sari, menyatakan penculikan kepala staf kepresidenan merupakan pesan kepada presiden, yang santer dikabarkan akan memperkenalkan konstitusi baru tanpa persetujuan dari pemberontak Houthi.
Informasi ini dikonfirmasi oleh pejabat Yaman yang dekat dengan presiden. Pejabat yang tak mau disebutkan identitasnya tersebut meyakini bahwa penculikan tersebut terkait dengan perselisihan konstitusi antara Houthi dengan pemerintah Yaman.
"Ini terkait kepentingan politik, cara konyol untuk memberikan ancaman," kata pejabat tersebut.
Insiden penculikan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di negara Semenanjung Arab menyusul maraknya pemberontak Syiah Houthi. Houthi menguasai ibukota Sana'a sejak akhir tahun lalu, dan memicu pertempuran yang menewaskan lebih dari 300 orang dalam kurun waktu satu bulan.
"Pasti ada serangkaian langkah dari pasukan perlawanan untuk menghentikan mereka yang tengah berkuasa untuk melakukan kegiatan kriminal terhadap rakyat, hari ini dan di masa depan," kata pernyataan pemberontak Houthi, dalam akun media sosial Facebook, dikutip dari CNN, Sabtu (17/1).
"Presiden Hadi harus memahami sensitivitas situasi saat ini dan tidak menjadi payung bagi kekuasaan yang korup dan kriminal," bunyi pernyataan tersebut.
Langkah pemerintah Yaman
Sehari setelah penculikan, yaitu Sabtu (18/1), pemimpin provinsi Yaman selatan memberikan tenggat waktu bagi kelompok Houthi selama 24 jam untuk melepaskan Mubarak.
Seperti dilaporkan Al-Arabiya, pemerintah Yaman mengajak seluruh komponen politik untuk menghentikan keanggotaan mereka dalam semua komite, dan menghimbau warga, utamanya di utara Yaman yang terkenal sebagai markas Houthi, agar mendukung pemerintah.
Sementara itu, pemerintah juga menghimbau agar penduduk di kota Shabwa, Hadramouth, dan Maareb untuk menghentikan operasi semua perusahaan gas dan minyak.
Diduga, Mubarak diculik untuk mencegah kesepakatan damai yang ditengahi PBB, dan agar Mubarak tidak hadir dalam pertemuan yang membahas rancangan konstitusi.
Rancangan konstitusi, yang secara resmi diluncurkan pada Sabtu (18/1), bertujuan untuk mengatasi perbedaan regional, politik dan sektarian di Yaman dengan pengalihan wewenang kepada masing-masing kepala daerah. RUU ini ditentang oleh Houthi.
Pemberontak Houthi, yang termasuk minoritas masyarakat Zaidi dan menganut Islam Syiah, kerap meluncurkan pemberontakan periodik sejak tahun 2004 untuk memenangkan otonomi daerah yang lebih besar di Saada, provinsi Yaman utara.
Pada September 2014, pemberontak Houthi menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah. Sejak itu, anggota Houthi banyak yang mendapat posisi penting di lembaga pemerintahan dan keuangan.
Selain kelompok pemberontak Houthi, Yaman juga tengah menghadapi teror dari jaringan Al-Qaeda di Semenanjung Arab, atau AQAP.
Sementara, Duta Besar Inggris untuk Yaman dan Kedutaan Besar AS di Sana'a menyerukan agar Mubarak segera dibebaskan.
"Sangat prihatin dengan penculikan Dr Ahmed Bin Mubarak, salah satu tokoh yang berjasa dalam Revolusi 2011 dan cita-cita negara," kata Jane Marriott, Duta Besar Inggris untuk Yaman, dalam akun sosial media Twitter resmi miliknya.(ama)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.