Ilustrasi Pesawat Amfibi produk Korea SelatanPresiden Jokowi telah memerintahkan aparat terkait untuk menenggelamkan kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. TNI AU pun meningkatkan penjagaan dengan membeli pesawat Amfibi untuk patroli di laut Indonesia.
"Pengadaan tersebut merupakan solusi tindakan pencurian di tengah laut. Tentu dengan pesawat Amfibi yang bisa di laut (bekerja) serta membawa tim ke laut," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia di Mabes TNI, Cillangkap, Jakarta, Senin (22/12/2014).
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyatakan, rencana pembelian pesawat Amfibi tersebut sangat efektif untuk mendukung TNI AU mengatasi pencurian ikan di laut Indonesia.
"Itu sangat efektif untuk mengatasi kegiatan ilegal. Tentu kebutuhan dan kekurangan dengan adanya pesawat melakukan patroli kini bisa dilakukan. Bahkan pesawat sejenis itu pernah dimiliki TNI AL pada tahun 65-an," jelas Marsetio.Buru Illegal Fishing, TNI Siap Beli Jet Amfibi
Beriev Be 200TNI siap memburu pelaku illegal fishing, yang berada di perairan Indonesia. TNI juga akan mempersenjatai diri dengan jet amfibi.
Kapala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, pesawat jenis BE 200 ini andal untuk kawasan perairan. Amfibi ini dapat mendarat di laut sehingga pelaku illegal fishing sulit melarikan diri.
"Pesawat bisa bawa tim dan bawa peralatan. Juga bawa bom air untuk pemadaman kebakaran," ujar Ida Bagus di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).
Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Marsetio menambahkan, sejatinya pesawat semacam ini pernah dimiliki Indonesia pada era 60-an. Kala itu, Indonesia memiliki pesawat buatan Rusia. "Sangat efektif dalam isu kegiatan ilegal," imbuh Marsetio.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Marsetio, menyetujui pengadaan pesawat ini. "Beliau minta agar masalah kekuatan patroli langsung diajukan ke beliau," kata dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku geram dengan ulah kapal asing yang memasuki perairan Indonesia dan mencuri ikan. Ia kemudian memerintahkan Kementerian Keuangan RI untuk membeli kapal laut, sebagai kebutuhan operasional menjaga wilayah perairan Indonesia.
Kapal-kapal itu, kata Kepala Negara, mengoptimalkan tugas TNI dan Polri yang bertugas menjaga wilayah perbatasan. Jumlah kapal disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Setahun, kita kehilangan Rp 300 triliun. Apa mau alam laut kita dicuri terus-terus? Saya katakan tidak. Ya, tidak! Kapal patroli perlu disiapkan lagi," tegas Jokowi, saat menutup pergelaran Hari Nusantara di Pantai Tanjung Serdang, Batulicin, Kabupaten Tanah Bambu, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 15 Desember lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.