TNI AL-Telkom Kawal Telekomunikasi 11 Pulau Terluar

Telkom dan TNI Angkatan Laut (AL) melakukan sinergi melalui kick off Satuan Tugas Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi di 11 Pulau Terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kegiatan ini dilakukan oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin disaksikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI AL, Laksamana Pertama TNI Ir. Fedhy E. Wiyana beserta jajaran di Jakarta.

Dalam sambutannya Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa pelaksanaan kick off Satgas ini dimaksudkan sebagai tanda dimulainya kegiatan penyediaan fasilitas telekomunikasi di Pulau Terluar berupa layanan telepon PSTN, akses seluler Telkomsel, akses internet dan media televisi di 11 pulau terluar.

Adapun 11 pulau terluar tersebut antara lain, Pulau Rondo (Aceh), Pulau Berhala (Sumatera Utara), Pulau Nipah (Kepulauan Riau), Pulau Sekatung (Kepulauan Riau), Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur), Pulau Dana (Nusa Tenggara Timur), Pulau Marore (Sulawesi Utara), Pulau Miangas (Sulawesi Utara), Pulau Fani (Papua), Pulau Brass (Papua) dan Pulau Fanildo (Papua).

Sinergi antara Telkom dengan TNI AL diharapkan terus berlanjut, melalui penyediaan solusi TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment and Services) di lingkungan TNI AL, baik di markas besar, lembaga-lembaga pendidikan, armada, pangkalan sampai ke pos TNI AL yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara itu Laksamana Pertama TNI Ir. Fedhy E. Wiyana menyampaikan, fasilitas telekomunikasi di Pulau Terluar sangat dibutuhkan untuk koordinasi antara anggota TNI yang bertugas di Pulau Terluar dengan Pusat Komando dan Pengendalian baik yang ada di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) hingga Markas Besar TNI AL.

Fedhy menambahkan bahwa komunikasi tidak bisa memenangkan pertempuran tapi tanpa komunikasi pertempuran menjadi sulit dan mustahil untuk dimenangkan.

“Diharapkan melalui penyediaan fasilitas telekomunikasi di pulau terluar dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang mandiri, maju dan kuat dalam upaya menjaga kedaulatan politik, kedaulatan pertahanan, dan kedaulatan ekonomi di seluruh NKRI,” tutup Awaluddin.

  ★ detik