TNI AU Deteksi Ada Ratusan Kapal Ilegal di Laut Aru

Kapal milik nelayan asing berbendera Indonesia [Poskota]

Pesawat intai milik TNI Angkatan Udara Boeing 737 AI-7302 berhasil mendeteksi ratusan kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal yang beraktivitas di Laut Aru, Senin (8/12/2014).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen AU) Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto di Jakarta, Selasa, mengatakan, pesawat yang dilengkapi dengan kemampuan foto udara tersebut diterbangkan atas permintaan Kemenko Kemaritiman yang menduga banyaknya penangkapan ikan secara ilegal di perairan tersebut.

Menurut dia, Boeing 737 tersebut diterbangkan ke sasaran dengan rute Merauke-Laut Arafuru-Merauke dengan nama operasi "Sayap Maleo 2014", dan berhasil merekam kegiatan kapal-kapal itu di perairan Laut Aru.

Pesawat intai yang dipiloti oleh Kapten Pnb Hendro Sukadani tersebut, kata dia, menangkap obyek ratusan kapal ukuran besar tengah melakukan aktivitas mencurigakan. Setelah mengidentifikasi secara visual, terlihat bahwa kapal-kapal tersebut menggunakan bendera Merah Putih untuk menyamarkan identitasnya.

"Identifikasi dan hasil foto target kapal tersebut segera dilaporkan ke Kemenko Kemaritiman untuk tindakan selanjutnya," ucap Hadi.

Di tempat terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun mengaku tak gentar menghadapi kapal-kapal pencuri ikan walau bentuknya besar, dan yakin bahwa TNI mampu menenggelamkannya.

"Mau sebesar apa pun (kapalnya) kalau maling ya diselesaikan. Kalau mencuri terus, tidak ada surat-surat, kemudian berulang kali diingatkan, dilepaskan mencuri lagi, ya ditenggelamkan saja," tekan Ryamizard seusai acara pengangkatannya sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir di Bumi Marinir, Cilandak, Jaksel, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sebelum kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan, awak-awak kapal tersebut terlebih dahulu dievakuasi.

"Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang salah kaprah dengan menilai kapal pencuri ikan ditenggelamkan bersama awak kapalnya," tuturnya.

Ia yakin kekuatan kemaritiman Indonesia melebihi negara-negara tetangga sehingga bisa menanggulangi pencurian ikan.

"Tentara dibuat untuk menjaga kedaulatan. Diberdayakan, harus. Ingat ya, di dunia ini ada 3 negara besar yang punya marinir kuat, salah satunya Indonesia," sambung Ryamizard.

Menhan mengatakan akan terus meningkatkan keamanan kemaritiman Indonesia, mengingat perairan Indonesia yang sangat luas sehingga banyak sekali terjadi pencurian ikan oleh nelayan-nelayan negara tetangga.

"(Keamanan kemaritiman Indonesia) ke depan juga pasti, setiap tahun pasti ditingkatkan, pasti dimodernisasi, pasti itu, karena itu tugas kita. Hampir seluruhnya (perairan Indonesia rawan pencurian ikan), terutama di bagian Timur. Indonesia Timur itu lautnya mampu menghidupi separuh penduduk dunia. Bayangkan, begitu banyak ikannya," tutur Ryamizard.

Terkait kapal-kapal milik nelayan Vietnam yang diledakkan oleh TNI AL beberapa waktu lalu, Ryamizard memastikan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Vietnam masih tetap baik.

Peledakan kapal dilakukan sebagai tindakan hukum atas pelanggaran oknum nelayan di wilayah Indonesia, bukan terhadap pemerintahnya.

"Kita tetap bersahabat dengan Vietnam, dengan siapa saja negara-negara ASEAN. Ikatan ASEAN tetap harus kuat. Akan tetapi, namanya maling, jangankan Vietnam, orang kita sendiri kalau maling ya ditangkap," ujarnya.Penenggelaman Kapal Ilegal Masalah Kriminal, Bukan Masalah Tetangga-tetanggaan 'Meme' yang Bikin Susi Cekikikan Ini Dipajang di 3 Gedung KKP [detik]

Presiden Joko Widodo mengatakan, penenggelaman kapal pencuri ikan adalah murni masalah kriminal dan bukan merupakan sengketa antarnegara.

"Saya minta Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjelaskan (ke negara tetangga) bahwa ini masalah kriminal, bukan masalah tetangga-tetanggaan," kata Presiden Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, masalah peneggalaman kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia merupakan masalah wibawa negara.

Presiden mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa beredar sekitar 5.400 kapal penangkap ikan berbobot besar. Sekitar Rp 300 triliun kekayaan sumber daya alam laut Indonesia hilang karena pencurian ikan.

"Hampir semuanya tidak legal. Artinya, ya ilegal," kata Jokowi.

Presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf AL untuk segera menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.

Jokowi awalnya mengaku heran karena sudah diperintahkan, tetapi belum juga ditenggelamkan, hingga akhirnya pada Jumat (5/12/2014) sudah mulai ditenggelamkan.

"Moga-moga ada tambahan biar menunjukkan bahwa negara berdaulat. Negara itu tegas dan punya wibawa," katanya.

Presiden rencananya akan menyaksikan proses penenggelaman lima unit kapal asing asal Thailand di Sungai Kapuas. Penenggelaman kapal akan dilakukan pada 14 Desember 2014 atau bertepatan dengan Hari Nusantara.Jokowi Terus Dukung Penenggelaman Kapal Asing Ilegal Anggota TNI AL memantau penenggelaman kapal milik nelayan asing di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan juga Panglima TNI dan KSAL untuk kembali menenggelamkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Langkah tegas tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Ada 5.400 kapal di seluruh perairan kita, hampir semuanya tidak legal, yang artinya ilegal. Rp 300 triliun hilang tiap tahun karena praktik illegal fishing. Subsidi perikanan kita mencapai Rp 11 triliun, pendapatannya hanya Rp 300 miliar. Ini Sudah tidak masuk akal," kata Jokowi dalam kuliah umum di UGM, Selasa (9/12/2014).

Menurut Jokowi, tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menghentikan praktik illegal fishing tersebut selain dengan penenggelaman kapal.

"Tentu saja setelah nelayannya diambil terlebih dulu. Jika ikut ditenggelamkan, nanti jadi ramai," lanjut Jokowi.

Terhadap penenggelaman tiga kapal yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan sebenarnya dirinya telah memerintahkan sejak tiga minggu yang lalu.

"Dua minggu, kok tidak ada tindakan. Saya perintahkan lagi, baru kemudian ada penenggelaman. Namun, kok juga baru tiga? Kita harapkan akan segera bertambah lagi," lanjut Jokowi.

Sebagai bangsa yang berdaulat, menurut Jokowi, Indonesia tidak perlu takut karena ada UU yang mengatur. Negara lain pun melakukan hal yang sama.

"Kita diperbolehkan oleh undang-undang, tapi ada prosedurnya. Menlu juga harus segera memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut," kata Jokowi.

  ★ Kompas