[Foto] Cope West 17 di Manado

Cope West 17 merupakan latihan pesawat tempur pertama dalam 19 tahun yang melibatkan Korps Marinir AS dan TNI AU. Latihan bilateral pesawat tempur antara Korps Marinir AS dan TNI AU dirancang untuk meningkatkan kesiapan interoperabilitas gabungan antara kedua negara.

Latihan ini berencana untuk fokus pada manuver tempur dasar, perang anti-udara dan pertahanan udara aktif bersama untuk meningkatkan kesiapan, interoperabilitas, pengetahuan dan kemitraan antara AS dan Indonesia.

Latihan bersama ini mempersiapkan Korps Marinir AS dan Angkatan Udara Indonesia untuk bekerja sama dalam menjaga daerah Indo-Asia-Pasifik yang damai. [Dvidshub]

Dua pesawat Korps Marinir AS F / A-18D Hornets tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Indonesia, dalam persiapan latihan Cope West 17, Oktober 27, 2016. [Photos by Lance Cpl. Aaron Henson]

Korps Marinir AS Letnan Kolonel Stephen N. McClune dan Mayor. Daniel P. Knutson, menunggu untuk melucuti senjata saat tiba Bandara Internasional Sam Ratulangi, Indonesia, dalam persiapan latihan Cope West 17, 27 Oktober 2016. [Photos by Lance Cpl. Aaron Henson]

Sgt. Matthew Dailey dan Sgt. Zachary Wilde tiba di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Indonesia. [Photos by Lance Cpl. Aaron Henson]

Korps Marinir AS Letnan Kolonel Stephen N. McClune, dan Mayor. Daniel P. Knutson, saat tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Indonesia. [Photos by Lance Cpl. Aaron Henson]

Pesawat Korps Marinir F / A-18D Hornets tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Indonesia, dalam persiapan latihan Cope West 17, 27 Oktober 2016. [Photos by Lance Cpl. Aaron Henson]

Pesawat pendukung pembawa logistik Korps Marinir tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Indonesia, dalam persiapan latihan Cope West 17, 27 Oktober 2016. [Photos by Lance Cpl. Aaron Henson]
  ★ Garuda Militer  

Industri Militer Rusia Akan Hadir di Jakarta

Indo Defence 2016 Su 35 Rusia [© Sputnik/ Maxim Blinov] ☆

Selusin perusahaan militer Rusia akan menghadiri pameran internasional Indo Defence di ibukota Indonesia pada tanggal 2 dan 5 November.

Dalam sebuah pernyataan kantor militer Rusia (FSVTS) menyatakan bahwa puluhan contoh peralatan militer termasuk perusahaan eksportir terbesar Rusia, Rosoboronexport dan Rostec akan ditawarkan di Jakarta.

Industri militer Rusia akan menawarkan berbagai macam alutsista, diantaranya pesawat tempur Su-35, helikopter Ka-52, tank T-90S, tank tempur BMP-3M, rudal Buk-M2E, kapal selam diesel, kapal patroli, dengan total 405 sampel.

Delegasi Rusia, wakil kepala FSVTS, Mikhail Petujov akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat dari Kementerian Pertahanan Indonesia dan pasukan keamanan.

Direncanakan Presiden Indonesia Joko Widodo akan meresmikan acara tersebut yang diadakan sejak tahun 2004. [sputniknews]

  ★ Garuda Militer  

Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan

Prioritas Kerja Kementerian Pertahanan Ilustrasi Natuna ☆

Dalam dua tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2016, Jokowi – JK menjadikan tahun kedua pemerintahan sebagai tahun percepatan pembangunan nasional. Kementerian Pertahanan sebagai bagian pemerintahan Jokowi – JK pun turut mendukung percepatan pembangunan nasional di bidang pertahanan.

Untuk itu guna mendukung program pemerintah yang mengacu kepada Visi dan Misi serta Nawacita yang merupakan agenda prioritas, maka Kementerian Pertahanan menetapkan agenda di bidang Pertahanan Negara 2015 – 2019 dimana salah satu agendanya adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan. Kementerian Pertahanan telah merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara dengan mencermati ancaman dan tantangan aktual maupun faktual serta dinamikanya yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam pembangunan wilayah perbatasan, Kemhan telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang disusun dalam rangka mendorong adanya satu kesatuan arah kebijakan pertahanan negara. Beberapa pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pemerintahan Jokowi – JK antara lain pembangunan di wilayah Papua, Kalimantan, NTT, Kepulauan Riau (Natuna) dan Maluku serta Maluku Utara yang dikenal dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

 Pembangunan Daerah 3T 

Dalam kurun waktu 2 tahun, Kemhan telah melakukan beberapa pembangunan di Papua seperti pembangunan dermaga TNI AL di Merauke dan Biak. Juga dilakukan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas penerbangan TNI AU di Lanud Biak dan Merauke serta pembangunan Kodam XVIII Kasuari Papua Barat di Manokwari. Kemhan juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR membangun jalan Wamena – Mamugu sepanjang 23 km. Selain pembangunan fisik, Kemhan juga melakukan pembangunan non fisik di Bumi Cendrawasih seperti penyuluhan hukum tentang Bela Negara dan Cinta Tanah Air kepada masyarakat Papua, pemberdayaan pertahanan kawasan perbatasan dan penanganan wilayah batas darat RI – Papua Nugini.

Demikian juga di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Kemhan telah melakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) sepanjang 621,09 km. Sebelumnya pada tahun 2015 telah dilakukan pembangunan JIPP sepanjang 312,84 km dan tahun 2016 JIPP sepanjang 308,25 km. Pembangunan dermaga TNI AL Sei Pancang Pulau Sebatik, Nunukan di Kalimantan Utara juga dilakukan untuk mendukung keamanan laut. Selain itu, guna mendukung peran TNI AU sebagai pertahanan udara dilakukan pembangunan untuk peningkatan fasilitas Lanud di Pontianak dan Tarakan serta membangun Lanud Tipe C di Kabupaten Sambas.

Melihat perkembangan Laut China Selatan, Kemhan melakuan pembangunan pertahanan di Natuna, Kepulauan Riau, sebagai antisipasi dampak konflik di perairan tersebut. Pembangunan Lanud R. Sajad Ranai Natuna untuk meningkatkan struktur runway Lanud. Kemhan juga membangun pangkalan TNI AL, dermaga, Pangkalan Yon Komposit, Rai Armed, Rai Arhanud dan Ki Zipur di Natuna.

Sementara itu di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kemhan telah memperluas Apron Lanud Eltari di Kupang. Selain itu, di bulan Februari 2016, Kemhan dan TNI menggelar bakti kesehatan dengan pasien sebanyak 1.000 orang di Kecamatan Raihat, Kabupaten Atambua. Lokasi bakti kesehatan tersebut merupakan wilayah perbatasan antara NTT (Indonesia) dengan Timor Leste. Sedangkan di Maluku dan Maluku Utara, telah dilakukan pembangunan Dodik Bela Negara di Rindam XVI/PTM Ambon.

Keseluruhan pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan Kemhan sepanjang kurun waktu 2 tahun tentu akan membawa dampak posisif bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. (ERA/SGY)

  ★ Kemhan  

Pesawat Buatan RI Dipakai Thailand, Senegal, Hingga Arab

Ilustrasi Hanggar PT DI ☆

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) terus melakukan penjualan pesawat ke luar negeri alias ekspor. BUMN produsen pesawat ini tidak mau bergantung lagi pada uang negara untuk pengembangan bisnisnya.

"Penjualan kita agak menurun dari tahun 2015 ke 2016. Karena ada banyak perubahan dari renstra (rencana strategis) dan keterbatasan budget negara. Oleh karena itu, di 2015 kita sudah kencang penetrasi ke luar negeri. Jadi kita tidak bisa tergantung lagi kepada renstra atau APBN," ujar Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI, Budiman Saleh, kepada detikFinance saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (27/10/2016).

Ia mengatakan, hingga akhir tahun ini, PTDI menargetkan akan mengeksor pesawat untuk tiga negara, yaitu Thailand, Senegal, dan Filipina. Masing-masing dengan tipe pesawat yang berbeda. Dua unit N212 untuk Thailand, 2 unit CN235 untuk Senegal, dan 6 unit NC212 untuk Filipina.

"Senegal ada dua lagi, order yang akan kita delivery di bulan Desember ini merupakan repeat order untuk pesawat CN235. Lalu Thailand 2 unit NC212, dan Filipina juga kalau bisa kita selesaikan settlement termination contract-nya, kita akan bisa dapatkan kontrak berikutnya, karena dalam perencanaannya mereka masih membutuhkan sekitar 6 pesawat lagi," katanya.

"Jadi sampai akhir tahun ini kita targetkan tambahan order untuk 2 unit 212 Thailand, dari Senegal (2 unit CN235), dan dari Filipina (6 unit NC212)," jelasnya.

Pesawat CN295 pesanan Polri dalam tahap penyelesaian di PT DI [Hindawan H]

Selain negara-negara tersebut, PTDI juga tengah mengincar kerja sama dengan sejumlah negara lainnya seperti Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan yang juga menjadi pelanggan setia BUMN pesawat terbang ini. Korea Selatan sendiri sudah mengoperasikan 12 unit N235, dan masih ada potensi 4 sampai 6 lagi untuk kebutuhan pertahanan negara tersebut.

Khusus untuk Uni Emirat Arab, Direktur Utama PTDI, Budi Santoso mengatakan, negara tersebut menginginkan adanya pesawat baru modifikasi dari CN235. Pesawat jenis ini sendiri telah digunakan sejak tahun 1993 oleh negara ini.

"Saya kemarin juga baru pulang dari Abu Dhabi. Di sana dia pakai CN235 buatan PTDI tahun 93-95. Jadi 20 tahun lebih. Dan mereka sangat puas. Mereka ingin sesuatu yang baru sekarang untuk menggantikan," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Kondisi keuangan PTDI sendiri mulai membaik setelah di 2012 mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan adanya PMN tersebut, perusahaan kembali mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mendapatkan pendanaan, dan dari customer untuk melakukan pengembangan rencana perusahaan.

"Dengan adanya PMN, kita punya kepercayaan dari bank untuk pinjam uang ke bank, dan customer bisa percaya bahwa kita bisa kerjakan," jelas Budi. (drk/wdl)

  ★ detik  

Berjuang Selamatkan Perusahan dari Ancaman Bangkrut

Cerita Pilu Dirut PTDI Ilustrasi kegiatan Hanggar PT DI [def.pk] ☆

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso, telah mengalami masa-masa sulit. Perusahaan pelat merah yang ia pimpin sempat dicap pailit hingga sulit berkembang.

Namun PTDI bisa bertahan dan terus beroperasi. Terutama setelah diberikan suntikan dana lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Budi menjelaskan hal ini setelah dicecar oleh DPR mengenai dugaan denda keterlambatan salah satu proyek pemerintah. Budi dituduh bermasalah dalam mengelola kinerja keuangan PTDI oleh DPR.

"Kalau mau dicari apa yang salah di kami memang banyak. Kami dipailitkan tahun 2007. Kami perusahaan yang tidak mempunyai modal saat itu. Kami tidak bisa meminjam uang modal kerja. Kalau dilihat saat kami diberikan PMN, kondisi jauh berubah," tutur dia saat rapat kerja dengan komisi VI DPR RI hari ini di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia bercerita bagaimana perusahaan sempat bangkrut di tahun 2012 karena sulit berkembang akibat banyaknya utang. Bahkan jajaran direksi sempat tidak digaji pada tahun tersebut.

"Tahun 2011 adalah saat yang paling berat bagi kami. 2012 bahkan direksi tidak digaji. Sebagai direksi, kami tidak punya keinginan apa-apa. Saya sudah di PTDI selama 9 tahun dan saya tetap harus bekerja untuk pengembangan perusahaan ini," katanya.

Sebagai informasi, PT DI telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak tiga kali sejak 2011. Yaitu Rp 1,18 triliun pada tahun 2011; Rp 1,4 triliun pada tahun 2012; dan Rp 400 miliar pada tahun 2015.

Meski PTDI telah berhasil melewati masa-masa sulit, Komisi VI DPR RI masih mempertanyakan kinerja direksi PTDI yang ditenggarai membawa perusahaan ke ambang kebangkrutan.

Hal ini terjadi lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit tahun 2015. Dalam audit itu ditemukan adanya denda keterlambatan pekerjaan pengadaan helikopter di TNI AL sebesar Rp 3,35 miliar.

Ilustrasi helikopter TNI AL produksi PT DI [TNI AL]

Budi menjelaskan, PTDI telah melakukan pengiriman helikopter kepada TNI AL dalam waktu yang tepat. Hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya oleh sejumlah anggota komisi VI DPR yang hadir dalam rapat kerja hari ini.

"Saya menilai direksi PTDI melakukan sesuatu yang salah dalam penjelasan. Pengiriman helikopter dikatakan tepat tapi audit BPK tahun 2015 ada denda keterlambatan," ujar anggota komisi VI DPR Iskandar dalam kesempatan yang sama.

Anggota komisi VI DPR Iskandar kemudian meminta keterbukaan kepada direksi PTDI mengenai hal ini.

"Kalau melihat kinerja keuangannya, saya pesimis untuk bisa hidup kembali. Kalau dilihat dari penggambaran, direksi ini sudah tidak layak lagi," tutur dia.

Anggota komisi VI DPR lainnya Nyoman Dhamantara juga menyatakan hal serupa.

"Kekhawatiran saya luar biasa saat Pak Dirut membela diri. Ada operasional cost tapi tidak dibenarkan. Ini negara bisa bubar, makanya hati-hati Pak Dirut, kita minta Kementerian BUMN untuk investigasi," ungkap Nyoman. (ang/ang)

 Bikin Pesawat Perintis Tanpa Bantuan Tenaga Asing 
N219 karya PT DI

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah mengembangkan pesawat produksi terbarunya N219, pesawat perintis perdana yang menghubungkan wilayah pedalaman dan kepulauan Indonesia.

Direktur Utama PTDI, Budi Santoso mengatakan, pengerjaan N219 menjadi langkah PTDI dalam melakukan regenerasi kepercayaan kepada para penerus, untuk bisa diberi kepercayaan dalam pengambilan keputusan.

Selama ini, PTDI mengandalkan tenaga kerja asing untuk mengambil keputusan dalam membuat sebuah pesawat, seperti pembuatan pesawat N250.

"N219 adalah suatu yang kita inginkan, kita tidak ingin tergantung tenaga asing. Kalau saya ambil lagi tenaga asing di sini, adik-adik saya ini akan tergantung kalau mendesain pesawat," katanya kepada detikFinance, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (28/10/2016).

"Yang ada di tempat kami adalah mantan-mantan orang yang mendesain N250. Meskipun situasi dulu berbeda. Waktu kami mendesain N250, ada 300 lebih tenaga asing yang mensupervisi kita. Jadi kalau ada mentor, harus memutuskan sesuatu nggak ada yang memutuskan, harus ada mentor. Bahkan Pak Habibie punya asisten khusus, satu dari Wiena, satu dari Jerman," tambahnya.

Pesawat ini dijadwalkan terbang perdana pada akhir tahun ini. Jadwal ini terbilang molor, lantaran proses desain pesawat terbang jenis fixed wing ini sepenuhnya dikerjakan oleh para ahli Indonesia, dan juga memakan sertifikasi yang lumayan lama.

Dengan mendesain pesawat sederhana N219 ini, diharapkan para karyawan PTDI tidak hanya mempunyai kemampuan untuk mendesain pesawat, tetapi juga keputusan. Kemampuan mengambil keputusan inilah yang paling berat untuk ditimbulkan.

"Karena ini pengalamannya setengah-setengah, mereka butuh waktu lebih lama. Itu makanya saya juga tidak ingin keluar dari keinginan awal, yaitu regenerasi di PTDI," katanya.

Semua komponen yang akan dipasang di pesawat harus ada sertifikasinya yang akan disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Namun, badan sertifikasi Kemenhub juga belum punya pengalaman yang sama untuk melakukan ini.

Proses administrasi kemudian menjadi panjang, karena harus memvalidasi teori penerbangan pesawat terbukti menghasilkan yang sesuai dengan teori.

"Waktu membuat N250 dulu, mereka juga mempunyai technical assistant dari FAA dari Amerika. Sekarang mereka nggak punya itu, jadi kita harus sama-sama belajar. Text book berbeda dengan realitas. Jadi ini yang membuat kita agak perlu waktu untuk meyakinkan," ungkapnya.

Saat ini, proses pengerjaan pesawat N219 sendiri telah memasuki tahap akhir, yakni uji statik sayap pesawat.

"Sekarang wings sudah mulai kita tes. Kita statik. Nanti setelah operasional, kita ada dynamic test-nya. Naik turun berapa cycle. Sekarang kita tes berapa kekuatan sayapnya," jelas dia.

Pesawat N219 menjadi pesawat perintis pertama yang memiliki bobot ringan dengan teknologi avionik modern dan berfungsi menghubungkan daerah-daerah terpencil seperti di Papua dan Sulawesi. sendiri

Pesawat ini diproyeksikan untuk penerbangan ke wilayah-wilayah pedalaman pegunungan di timur Indonesia, yang memiliki medan sulit jika ditempuh melalui jalur darat.

"Jarak yang tadinya ditempuh pakai mobil dengan waktu 8 jam, dengan pesawat terbang ini mungkin 1,5 jam. Khususnya daerah timur Indonesia. Akhir tahun kita harapkan bisa melakukan penerbangan perdana," pungkasnya. (drk/wdl)

  ★ detik