Sabtu, 02 Januari 2021
Anggota DPR Minta Ungkap Asal-usul Benda Yang Diduga Drone Bawah Air
Diketemukan di wilayah Sulawesi Selatan
Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. [Foto Ist]
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul benda asing, diduga pesawat nir-awak (drone) bawah air, yang memasuki perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020.
Benda asing itu ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar.
"Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," ujar Sukamta melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia dan dia khawatir, sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.
Selanjutnya, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan pertahanan teritori dengan lebih memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
"Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," kata Sukamta.
Selain itu, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peristiwa itu juga menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi," kata Sukamta.
♖ antara
Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. [Foto Ist]Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul benda asing, diduga pesawat nir-awak (drone) bawah air, yang memasuki perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020.
Benda asing itu ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar.
"Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," ujar Sukamta melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia dan dia khawatir, sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.
Selanjutnya, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan pertahanan teritori dengan lebih memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
"Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," kata Sukamta.
Selain itu, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peristiwa itu juga menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi," kata Sukamta.
♖ antara
Menanti Pesawat N219 Versi Amfibi
Target Sertifikasi 2024
Infografis N219 Amfibi PTDI [detik] ☆
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkap pengembangan varian Pesawat N219 Nurtanio versi amfibi yang sudah dimulai pada tahun ini. Pesawat N219 adalah pesawat perintis hasil pengembangan bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan PT Dirgantara Indonesia.
“N219 yang bisa mendarat di perairan, tentunya ini sangat membantu untuk bisa menciptakan konektivitas yang lebih bagus lagi terutama untuk mendukung daerah wisata yang saat ini banyak tersebar di kepulauan," katanya di sela Aerosummit 2020 di Jakarta, Senin, 29 Desember 2020.
Menristek menambahkan, manfaat pesawat N219 versi amfibi nantinya juga akan sangat bermanfaat apabila terjadi kejadian bencana di daerah terpencil di Indonesia, "yang kebetulan tidak mempunyai sarana bandara yang memadai.”
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Gita Amperiawan, membenarkan pengembangan tersebut. Namun dia menyebut penggarapannya berbarengan dengan produksi komersial pesawat yang telah mengantongi Aircraft Type Certificate tersebut pada tahun depan.
“Kami ingin improve pesawat N219 ini sesuai tuntutan requirement customer, sekaligus sebetulnya bersama-sama kami ingin mendapatkan apa yang disebut basic aircraft amphibhioius untuk program amfibi kami,” kata Gita.
Gita menerangkan, produksi perdana pesawat N219 akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyerahan sebanyak empat unit pesawat ditargetkan Juli-Agustus 2022. “Sepanjang 2021 fokus pada mulai produksi untuk Pemerintah Aceh,” katanya.
Gita mengatakan, pesawat N219 dirancang untuk bisa mengusung berbagai misi (multipurpose). Selain sebagai pesawat angkut penumpang, juga menjadi pesawat kargo atau bisa pula untuk medikasi udara, dan bahkan militer.
Penggunaan untuk militer, kata Gita, akan diawali dengan diskusi intensif dengan TNI yang, menurutnya, telah memberikan lampu hijau. "Tentunya bersamaan itu kami harus menyelesaikan pada 2024 (versi) amfibinya,” kata dia sambil menambahkan telah menerima surat minat untuk membeli dari banyak kalangan.
"Kami juga akan coba juga berpartner, seperti Turki sudah melakukan pembicaraan untuk melakukan share production, termasuk improvement,” kata dia.
Versi amfibi pesawat N219 dirancang dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa. Pengembangannya sudah memasuki tahun kedua dan saat ini masih dalam tahap Preliminary Design, untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Prototyping and Structure Test, Development Test, dan ditargetkan memperoleh Aircfrat Type Certificate pada 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mendukung rencana pengembangan pesawat N219 versi amfibi. Dia berharap pesawat perintis itu bisa menjadi alat transportasi udara yang menghubungkan daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terluar dengan dukungan pembangunan port sea yang bisa mencakup area wisata dan daerah-daerah.
"Sehingga Kementerian Perhubungan tidak perlu membangun semua bandara di Kepulauan tapi bisa menggunakan shore seaplane dan Insya Allah memberikan manfaat yang maksimal dan outcome lebih baik,” kata dia, di sela Aerosummit 2020.
Infografis N219 Amfibi PTDI [detik] ☆Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkap pengembangan varian Pesawat N219 Nurtanio versi amfibi yang sudah dimulai pada tahun ini. Pesawat N219 adalah pesawat perintis hasil pengembangan bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan PT Dirgantara Indonesia.
“N219 yang bisa mendarat di perairan, tentunya ini sangat membantu untuk bisa menciptakan konektivitas yang lebih bagus lagi terutama untuk mendukung daerah wisata yang saat ini banyak tersebar di kepulauan," katanya di sela Aerosummit 2020 di Jakarta, Senin, 29 Desember 2020.
Menristek menambahkan, manfaat pesawat N219 versi amfibi nantinya juga akan sangat bermanfaat apabila terjadi kejadian bencana di daerah terpencil di Indonesia, "yang kebetulan tidak mempunyai sarana bandara yang memadai.”
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Gita Amperiawan, membenarkan pengembangan tersebut. Namun dia menyebut penggarapannya berbarengan dengan produksi komersial pesawat yang telah mengantongi Aircraft Type Certificate tersebut pada tahun depan.
“Kami ingin improve pesawat N219 ini sesuai tuntutan requirement customer, sekaligus sebetulnya bersama-sama kami ingin mendapatkan apa yang disebut basic aircraft amphibhioius untuk program amfibi kami,” kata Gita.
Gita menerangkan, produksi perdana pesawat N219 akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyerahan sebanyak empat unit pesawat ditargetkan Juli-Agustus 2022. “Sepanjang 2021 fokus pada mulai produksi untuk Pemerintah Aceh,” katanya.
Gita mengatakan, pesawat N219 dirancang untuk bisa mengusung berbagai misi (multipurpose). Selain sebagai pesawat angkut penumpang, juga menjadi pesawat kargo atau bisa pula untuk medikasi udara, dan bahkan militer.
Penggunaan untuk militer, kata Gita, akan diawali dengan diskusi intensif dengan TNI yang, menurutnya, telah memberikan lampu hijau. "Tentunya bersamaan itu kami harus menyelesaikan pada 2024 (versi) amfibinya,” kata dia sambil menambahkan telah menerima surat minat untuk membeli dari banyak kalangan.
"Kami juga akan coba juga berpartner, seperti Turki sudah melakukan pembicaraan untuk melakukan share production, termasuk improvement,” kata dia.
Versi amfibi pesawat N219 dirancang dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa. Pengembangannya sudah memasuki tahun kedua dan saat ini masih dalam tahap Preliminary Design, untuk kemudian dilanjutkan ke tahap Prototyping and Structure Test, Development Test, dan ditargetkan memperoleh Aircfrat Type Certificate pada 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mendukung rencana pengembangan pesawat N219 versi amfibi. Dia berharap pesawat perintis itu bisa menjadi alat transportasi udara yang menghubungkan daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terluar dengan dukungan pembangunan port sea yang bisa mencakup area wisata dan daerah-daerah.
"Sehingga Kementerian Perhubungan tidak perlu membangun semua bandara di Kepulauan tapi bisa menggunakan shore seaplane dan Insya Allah memberikan manfaat yang maksimal dan outcome lebih baik,” kata dia, di sela Aerosummit 2020.
☠ Tempo
Jumat, 01 Januari 2021
Jokowi Dan Tahun Terberat Sepanjang Sejarah Dunia
Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun 2021.
Presiden Joko Widodo ☆
Melaju pada putaran kedua dalam karier tertingginya sebagai presiden, Joko Widodo merasa memiliki impian yang masih panjang dan ingin segera dituntaskan.
Pria berdarah asli Solo itu sudah melewati beragam aral melintang untuk menempati kembali posisinya sebagai orang nomor satu di negeri ini.
Akan tetapi, belum juga genap 5 bulan sejak dilantiknya, Indonesia dihadang pandemi yang perlahan namun pasti merontokkan sendi-sendi kehidupan mulai dari kesehatan sampai pada ujungnya ekonomi.
Ia pun harus berjibaku mencari jalan keluar terbaik dan menyeimbangkan solusi antara kesehatan dan ekonomi meski keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun, mewajibkan mereka untuk tak melakukan aktivitas ekonomi tak ubahnya memusnahkan mereka dengan cara yang berbeda.
Maka, banting setir dan reorientasi penggunaan anggaran pun dilakukan secara drastis dan signifikan, bahkan pada tahun berjalan APBN. Sebagian besar digunakan sebagai jaring pengaman sosial, subsidi, hingga dana hibah sebagai program pemulihan ekonomi nasional.
Di satu sisi, Jokowi pun menghadapi berbagai gempuran persoalan lain yang tak bisa sembarangan untuk diabaikan.
Mulai dari persoalan yang muncul akibat dampak pandemi, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, persoalan intoleransi, permasalahan radikalisme, terorisme, kekerasan HAM, serta berbagai tantangan internal dan eksternal lainnya.
Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia Sahat Martin P. Sinurat mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan terberat pada saat pandemi. Bukan sekadar ia harus menyelesaikan persoalan utama terkait dengan wabah, melainkan juga serangan dari lawan politiknya di tingkat internal.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga harus menghadapi tekanan dunia internasional terkait dengan banyak hal bahkan tak melulu mengenai penanganan COVID-19 namun juga isu mengenai kawasan.
Sementara itu, di dalam negeri, ia menghadapi beragam persoalan mulai dari persoalan ekonomi yang rumit hingga intoleransi yang bahayanya laten dan pelik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi layak mendapatkan dukungan masyarakat secara solid untuk mendorong kebangkitan negeri ini pascapandemi.
Optimis Pulih
Presiden Joko Widodo saat menjelang pergantian tahun sempat menyebut tahun 2020 sebagai tahun terberat sepanjang sejarah dunia.
Perkataannya bukan tanpa alasan, ia telah menghadapi bulan-bulan yang berat sepanjang 2020 dengan tekanan yang berlipat. Gempuran dari berbagai arah ia hadapi setiap saat, malah ia tampak telah sampai pada satu titik sulit untuk percaya terhadap siapa pun.
Bahkan, jajaran pembantunya pun banyak yang bergerak sendiri tanpa koordinasi satu sama lain sehingga membuat langkahnya kian berat. Ia sempat pula terbentur keadaan yang sulit saat ingin mengganti tim menteri kabinetnya lantaran tak ingin ada gejolak ketika pandemi sedang pada puncaknya.
Pola komunikasinya sempat dianggap sangat buruk ketika timnya justru terlihat berbenturan saat menerjemahkan kebijakannya di lapangan. Masyarakat sempat kebingungan arah ketika kebijakan yang disampaikan pemerintah tumpang-tindih.
Hal itu diperparah dengan kasus-kasus lain, bahkan pelanggaran HAM hingga terorisme, di satu pihak intoleransi makin meruncing. Tuduhan kriminalisasi ulama menjadi isu politik yang paling seksi untuk dituduhkan kepada pemerintahan Jokowi.
Sampai pada puncaknya, ketika dua menterinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, Jokowi segera mengambil momentum tersebut untuk melakukan perombakan kabinetnya.
Kini timnya telah terbarui dengan tokoh-tokoh yang populer dan tegas pada kasus intoleransi. Jokowi sudah bulat tekad untuk tak lagi melakukan tawar-menawar dengan interaksi. Kado akhir tahunnya adalah pelarangan organisasi massa yang dianggap radikal, yakni melalui surat keputusan bersama (SKB) pelarangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
Menjelang tutup tahun, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur karena tetap mampu menghadapi persoalan global tersebut.
"Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran," katanya.
Menurut dia, meski diterpa dampak pandemi, Indonesia saat ini masih tetap dapat menjalankan roda kehidupan. Masyarakatnya juga mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini dapat segera diatasi dan menyelesaikan satu per satu dampak perekonomian yang ditimbulkan.
Ia optimistis memasuki 2021 Indonesia mampu bangkit dan melahirkan banyak inovasi. Demikian halnya kondisi perekonomian yang akan berangsur membaik.
Vaksin menjadi pekerjaan rumah selanjutnya. Namun, diyakininya bahwa itu akan mengendalikan penyebaran virus corona.
Adapun di sisi masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan serta tidak menganggap remeh penyebaran COVID-19.
"Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun 2021," kata Presiden.
Presiden mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama mengatasi ujian berat yang dirasakan sepanjang tahun 2020. Dengan komitmen dan kedisiplinan yang kuat, Kepala Negara berharap agar tahun 2021 menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan.
Kabar Baik
Ketua Umum DPP Gema Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi Arsyad, berharap pemerintahan Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin akan membawa kabar baik pada tahun 2021.
Bersama sejumlah organisasi lintas kepemudaan, Nawawi berharap agar negara dapat berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan.
Semua kementerian dan lembaga berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
Ia menyadari bahwa pembubaran ormas radikal menunjukkan ketegasan pemerintah untuk menangani dan meredam kasus-kasus intoleransi yang mungkin muncul di tengah pandemi.
Nawawi menyadari betapa rumitnya pemerintah yang harus berfokus menangani pada persoalan pandemi tetapi masih direpotkan dengan urusan radikalisme dan intoleransi berkepanjangan.
Sayangnya, kerap kali bahwa pembubaran organisasi hanyalah solusi awal yang sejatinya bukan akhir cerita melainkan masih butuh penuntasan tak sebentar.
Pasalnya, pemerintah berhadapan dengan ideologi yang diyakini pada setiap diri anggotanya. Ideologi nyaris tak bisa dimusnahkan. Bahayanya laten seperti kasus saat bangsa ini menghadapi laten komunis yang perlu puluhan tahun untuk membasminya.
Bangsa ini diajari untuk senantiasa merasakan trauma dan ketakutan untuk agar bisa membenci ideologi komunis. Sungguh harga yang tak murah.
Untuk itu, Nawawi mendorong pemerintahan Jokowi untuk tetap fokus membangun pada budaya toleransi, terutama pada pendidikan agama di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pembelajaran berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter. Dengan demikian, terbentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan warisan budaya Indonesia.
"Kita berperang melawan ideologi, sulit diberantas, kuncinya membangun karakter generasi muda sejak dini," katanya.
Maka, pada tahun 2021 diyakini sebagai tahun kebangkitan yang penuh pengharapan sebab semua telah lelah dengan ketidakpastian akibat pandemi. Semua ingin pemerintah Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin memiliki cara tersendiri untuk menginisiasi kebangkitan negeri ini.
Presiden Joko Widodo ☆Melaju pada putaran kedua dalam karier tertingginya sebagai presiden, Joko Widodo merasa memiliki impian yang masih panjang dan ingin segera dituntaskan.
Pria berdarah asli Solo itu sudah melewati beragam aral melintang untuk menempati kembali posisinya sebagai orang nomor satu di negeri ini.
Akan tetapi, belum juga genap 5 bulan sejak dilantiknya, Indonesia dihadang pandemi yang perlahan namun pasti merontokkan sendi-sendi kehidupan mulai dari kesehatan sampai pada ujungnya ekonomi.
Ia pun harus berjibaku mencari jalan keluar terbaik dan menyeimbangkan solusi antara kesehatan dan ekonomi meski keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun, mewajibkan mereka untuk tak melakukan aktivitas ekonomi tak ubahnya memusnahkan mereka dengan cara yang berbeda.
Maka, banting setir dan reorientasi penggunaan anggaran pun dilakukan secara drastis dan signifikan, bahkan pada tahun berjalan APBN. Sebagian besar digunakan sebagai jaring pengaman sosial, subsidi, hingga dana hibah sebagai program pemulihan ekonomi nasional.
Di satu sisi, Jokowi pun menghadapi berbagai gempuran persoalan lain yang tak bisa sembarangan untuk diabaikan.
Mulai dari persoalan yang muncul akibat dampak pandemi, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, persoalan intoleransi, permasalahan radikalisme, terorisme, kekerasan HAM, serta berbagai tantangan internal dan eksternal lainnya.
Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia Sahat Martin P. Sinurat mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan terberat pada saat pandemi. Bukan sekadar ia harus menyelesaikan persoalan utama terkait dengan wabah, melainkan juga serangan dari lawan politiknya di tingkat internal.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga harus menghadapi tekanan dunia internasional terkait dengan banyak hal bahkan tak melulu mengenai penanganan COVID-19 namun juga isu mengenai kawasan.
Sementara itu, di dalam negeri, ia menghadapi beragam persoalan mulai dari persoalan ekonomi yang rumit hingga intoleransi yang bahayanya laten dan pelik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi layak mendapatkan dukungan masyarakat secara solid untuk mendorong kebangkitan negeri ini pascapandemi.
Optimis Pulih
Presiden Joko Widodo saat menjelang pergantian tahun sempat menyebut tahun 2020 sebagai tahun terberat sepanjang sejarah dunia.
Perkataannya bukan tanpa alasan, ia telah menghadapi bulan-bulan yang berat sepanjang 2020 dengan tekanan yang berlipat. Gempuran dari berbagai arah ia hadapi setiap saat, malah ia tampak telah sampai pada satu titik sulit untuk percaya terhadap siapa pun.
Bahkan, jajaran pembantunya pun banyak yang bergerak sendiri tanpa koordinasi satu sama lain sehingga membuat langkahnya kian berat. Ia sempat pula terbentur keadaan yang sulit saat ingin mengganti tim menteri kabinetnya lantaran tak ingin ada gejolak ketika pandemi sedang pada puncaknya.
Pola komunikasinya sempat dianggap sangat buruk ketika timnya justru terlihat berbenturan saat menerjemahkan kebijakannya di lapangan. Masyarakat sempat kebingungan arah ketika kebijakan yang disampaikan pemerintah tumpang-tindih.
Hal itu diperparah dengan kasus-kasus lain, bahkan pelanggaran HAM hingga terorisme, di satu pihak intoleransi makin meruncing. Tuduhan kriminalisasi ulama menjadi isu politik yang paling seksi untuk dituduhkan kepada pemerintahan Jokowi.
Sampai pada puncaknya, ketika dua menterinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, Jokowi segera mengambil momentum tersebut untuk melakukan perombakan kabinetnya.
Kini timnya telah terbarui dengan tokoh-tokoh yang populer dan tegas pada kasus intoleransi. Jokowi sudah bulat tekad untuk tak lagi melakukan tawar-menawar dengan interaksi. Kado akhir tahunnya adalah pelarangan organisasi massa yang dianggap radikal, yakni melalui surat keputusan bersama (SKB) pelarangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
Menjelang tutup tahun, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur karena tetap mampu menghadapi persoalan global tersebut.
"Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran," katanya.
Menurut dia, meski diterpa dampak pandemi, Indonesia saat ini masih tetap dapat menjalankan roda kehidupan. Masyarakatnya juga mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini dapat segera diatasi dan menyelesaikan satu per satu dampak perekonomian yang ditimbulkan.
Ia optimistis memasuki 2021 Indonesia mampu bangkit dan melahirkan banyak inovasi. Demikian halnya kondisi perekonomian yang akan berangsur membaik.
Vaksin menjadi pekerjaan rumah selanjutnya. Namun, diyakininya bahwa itu akan mengendalikan penyebaran virus corona.
Adapun di sisi masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan serta tidak menganggap remeh penyebaran COVID-19.
"Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun 2021," kata Presiden.
Presiden mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama mengatasi ujian berat yang dirasakan sepanjang tahun 2020. Dengan komitmen dan kedisiplinan yang kuat, Kepala Negara berharap agar tahun 2021 menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan.
Kabar Baik
Ketua Umum DPP Gema Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi Arsyad, berharap pemerintahan Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin akan membawa kabar baik pada tahun 2021.
Bersama sejumlah organisasi lintas kepemudaan, Nawawi berharap agar negara dapat berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan.
Semua kementerian dan lembaga berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
Ia menyadari bahwa pembubaran ormas radikal menunjukkan ketegasan pemerintah untuk menangani dan meredam kasus-kasus intoleransi yang mungkin muncul di tengah pandemi.
Nawawi menyadari betapa rumitnya pemerintah yang harus berfokus menangani pada persoalan pandemi tetapi masih direpotkan dengan urusan radikalisme dan intoleransi berkepanjangan.
Sayangnya, kerap kali bahwa pembubaran organisasi hanyalah solusi awal yang sejatinya bukan akhir cerita melainkan masih butuh penuntasan tak sebentar.
Pasalnya, pemerintah berhadapan dengan ideologi yang diyakini pada setiap diri anggotanya. Ideologi nyaris tak bisa dimusnahkan. Bahayanya laten seperti kasus saat bangsa ini menghadapi laten komunis yang perlu puluhan tahun untuk membasminya.
Bangsa ini diajari untuk senantiasa merasakan trauma dan ketakutan untuk agar bisa membenci ideologi komunis. Sungguh harga yang tak murah.
Untuk itu, Nawawi mendorong pemerintahan Jokowi untuk tetap fokus membangun pada budaya toleransi, terutama pada pendidikan agama di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam pembelajaran berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter. Dengan demikian, terbentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan warisan budaya Indonesia.
"Kita berperang melawan ideologi, sulit diberantas, kuncinya membangun karakter generasi muda sejak dini," katanya.
Maka, pada tahun 2021 diyakini sebagai tahun kebangkitan yang penuh pengharapan sebab semua telah lelah dengan ketidakpastian akibat pandemi. Semua ingin pemerintah Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin memiliki cara tersendiri untuk menginisiasi kebangkitan negeri ini.
RI Tak Happy Bikin Jet Tempur KFX
Proses pembangunan prototipe pesawat tempur KFX [KAI]Kerjasama Indonesia - Korea Selatan (Korsel) mengenai pengembangan jet tempur KF-X dikabarkan retak. Pasalnya, Proyek jet tempur gabungan yang dinamakan KF-X (Korean Fighter eXperimental) di Korea dan IF-X (Indonesian Fighter eXperimental) di Indonesia itu, sempat terganggu akibat RI gagal membayar tunggakan untuk pengembangan pesawat itu.
Dilansir Korea Joongang, Proyek pengembangan Korea Fighter eXperimental (KF-X), jet tempur pertama yang akan dirakit Korsel, telah menelan biaya triliunan won. Bahkan, proyek itu disebut proyek militer termahal dalam sejarah negeri ginseng. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won ($ 7,8 miliar), di mana 1,6 triliun won, atau 20%, harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016.
Dalam perjalanannya sendiri, negosiasi antara pihak Jakarta dan Seoul selalu menemui jalan buntu. Di tingkat pemerintah Indonesia, suara-suara terkait proyek ini memang masih simpang siur.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono sempat buka-bukaan mengenai nasib proyek ini ke depannya. Meski tak secara eksplisit menyebut bahwa proyek ini batal, namun dia menyampaikan bahwa benefit yang didapat Indonesia dalam proyek ini tak terlalu signifikan.
"Gini, KFX itu kan pesawat tempur. Kita ngirim engineer ke Korea. Ini saya mempelajari. Kita mesti spending US$ 2 miliar, lalu ujungnya kita dapat 1 prototipe," ujar Trenggono dalam sebuah wawancara khusus bersama CNBC Indonesia, Jumat (10/7/2020).
Dari prototipe tersebut, nantinya ternyata Indonesia tak memiliki porsi kepemilikan penuh. Bahkan, Indonesia hanya memiliki porsi kepemilikan minoritas, adapun mayoritasnya menjadi milik Korsel.
"Kita punya ownership itu kira-kira cuma 15%. Tapi ada 9 teknologi yang dikuasai Korea, itu kita nggak dikasih, nggak boleh," kata Trenggono.
Belum lagi, ada ketentuan mengenai batas usia bagi para engineer Indonesia yang dikirimkan ke Korsel. Padahal, dari pengiriman engineer ini, pemerintah berharap ke depannya ada transfer teknologi ke tanah air.
Ilustrasi KFX/IFXNamun, hal ini sempat diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia sempat memastikan pembicaraan mengenai proyek kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX antara pemerintah Korsel dengan pemerintah Indonesia tetap dilanjutkan.
Mahfud sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel Jeong Kyeong-doo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). "Pembicaraannya tetap dilanjutkan," kata Mahfud ketika itu.
Ia mengatakan Menhan Korsel sengaja datang ke Indonesia menemui Prabowo. Menurut Mahfud, kunjungan itu bertujuan untuk melanjutkan kerja sama proyek tersebut. Mahfud menyatakan saat ini kedua negara masih dalam proses negosiasi untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Itu sekarang masih sedang dinegosiasi dan dari Indonesia memang yang ditunjuk Pak Prabowo Menteri Pertahanan untuk berbicara antar menteri pertahanan," kata Mahfud kala itu.
Menhan Prabowo sendiri telah memimpin diskusi mengenai pengembangan pesawat ini September lalu. Namun, menteri yang juga mantan Danjen Kopassus itu hanya mengatakan bahwa akan meninjau keseluruhan konten anggaran pertahanan dan sistem persenjataan negara terlebih dulu.
Sementara itu di Korsel efek perpecahan ini juga terjadi pada saat prototype pesawat itu telah terpasang seluruh bagiannya. CEO Korean Aviation Industry (KAI), Ahn Hyunho, selaku pembuat pesawat itu tidak menyebutkan Indonesia dalam pernyataannya resminya. Padahal Indonesia merupakan partner utama pengembangan pesawat itu.
"Terima kasih buat kemitraan yang hebat dan kolaborasi industri, universitas dan institut, kami mampu menyelesaikan proses selesai di tengah-tengah krisis covid-19. Tak ada hal lain yang berhasil. Kami akan sukses di proyek KF-X dan dapat membantu keberhasilan industri dirgantara dan ekonomi nasional (Korsel)," jelas Ahn Hyunho dikutip Selasa (15/9/2020).
Tak hanya dari perusahaan saja, parlemen negeri K-pop pun ikut buka suara mengenai hal ini. Menurut Shin Won-shik dari pihak oposisi Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya.
♖ CNBC
Kamis, 31 Desember 2020
PTDI Serahkan 1 Helikopter Bell 412 kepada TNI AD
1 dari pengadaan 9 Unit 
Bell 412EPI pesanan TNI AD [PT DI]
PTDI lakukan delivery 1 unit helikopter Bell 412EPI untuk TNI AD pada hari Selasa 29/12.
Ini merupakan 1 unit pertama yang dikirimkan dari kontrak pengadaan 9 unit helikopter Bell 412EPI dengan Kementerian Pertahanan RI untuk TNI AD yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018.
PTDI selalu siap memenuhi pesanan berikutnya dari Kementerian Pertahanan RI, sebagai wujud komitmen PTDI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara negara Indonesia.
Bell 412EPI pesanan TNI AD [PT DI] PTDI lakukan delivery 1 unit helikopter Bell 412EPI untuk TNI AD pada hari Selasa 29/12.
Ini merupakan 1 unit pertama yang dikirimkan dari kontrak pengadaan 9 unit helikopter Bell 412EPI dengan Kementerian Pertahanan RI untuk TNI AD yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018.
PTDI selalu siap memenuhi pesanan berikutnya dari Kementerian Pertahanan RI, sebagai wujud komitmen PTDI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara negara Indonesia.
Apa Saja Capaian Menhan Prabowo Subianto dalam Memperkuat Industri Pertahanan Nasional
Infografis rantis Maung 4x4 produksi Pindad [sindonews} Sejumlah capaian terkait kebijakan pertahanan telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selama 2020. Salah satunya tentang penguatan industri pertahanan nasional.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, penguatan itu sesuai dengan perintah dan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemhan turut fokus mengembangkan industri pertahanan nasional.
"Supaya dalam jangka panjang ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (Alutsista) dapat diminimalisir," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).
Oleh sebab itu untuk menuju penguatan Industri Pertahanan Nasional yang lebih mandiri, sambung Dahnil, Menhan Prabowo aktif menjajaki kerja sama industri pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen yang potensial memiliki komitmen nyata melakukan alih teknologi dengan industri pertahanan nasional.
Ilustrasi Heli Bell 412 EPI TNI AD [Awais Lali]"Selain itu, penguatan BUMN Pertahanan seperti Pindad, Dahana, PTDI, PTPAL dan lain sebagainya dilakukan semaksimal mungkin. BUMN-BUMN tersebut menjadi produsen utama alutsista-alutsista yang bisa dan mampu diproduksi di dalam negeri. Mulai dari produksi ranpur, randis, peluru dan lain sebagainya," ungkapnya.
Lebih jauh Dahnil menjelaskan, Prabowo sepanjang 2020 telah membuat peta jalan modernisasi alutsista. Dengan cara menempatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai prioritas utama dan pertama untuk seluruh alutsista-alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.
Selain itu, sambung Dahnil, Prabowo rajin menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen yang memiliki komitmen untuk alih teknologi untuk alutsista yang belum bisa diproduksi oleh indutsri pertahanan dalam negeri.
"Tentu upaya untuk mendapatkan alutsista yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," ucapnya. (Riezky Maulana)
KRI Sultan Hasanuddin-366 Latihan Bersama Kapal Perang Yunani
Di Laut Medterania
KRI Sultan Hasanuddin (SHN) – 366 melaksanakan latihan Mailbag Transfer serial Miscex 805 dengan unsur MTF dari Yunani yakni HS Hydra F – 452 di Area of Maritime Operation (AMO), Laut Mediterania, Lebanon, Selasa (29/12) waktu setempat. Foto: Dispen Koarmada II ☆
KRI Sultan Hasanuddin (SHN) – 366 dari jajaran Satkor Koarmada II yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI XXVIII-L/UNIFIL dengan Komandan Letkol Laut (P) Ludfy melaksanakan latihan Mailbag Transfer serial Miscex 805, dengan unsur MTF dari Yunani yakni HS Hydra F – 452 di Area of Maritime Operation (AMO), Laut Mediterania, Lebanon, Selasa (29/12) waktu setempat.
Kapal perang Hydra F-452 adalah kapal Angkatan Laut Yunani jenis Freegat yang dibangun tahun 1991 di Hellenic Shipyards Co, Scaramagas, Yunani.
Latihan ini diawali dengan HS Hydra F – 452 yang berperan sebagai kapal penerima melaksanakan approach ke KRI Sultan Hasanuddin – 366 hingga posisi sejajar, dilanjutkan dengan pengiriman tali pendahuluan, tali jarak serta high line.
Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang (Mailbag Transfer). Selanjutnya pada run kedua, KRI Sultan Hasanuddin – 366 berganti peran menjadi kapal penerima, melaksanakan approach kepada kapal pemberi yaitu HS Hydra F – 452.
Usai melaksanakan latihan, kedua kapal perang bermanuver keluar formasi untuk selanjutnya kembali menuju daerah operasi masing-masing.
“Kegiatan latihan Mailbag Transfer seperti ini sangat diperlukan dalam satu satuan tugas seperti MTF Unifil guna meningkatkan profesionalisme prajurit serta memperpanjang kehadiran unsur di laut dalam rangka melaksanakan misi Maritime Interdiction Operation UNIFIL sesuai dengan mandate UNSCR 1701,” kata Letkol Ludfy di sela latihan.
Ludfy juga menambahkan jika kegiatan latihan bersama yang mereka melaksanakan selama menjalankan misi perdamaian PBB adalah upaya mengimplementasikan program prioritas KSAL Laksamana TNI Yudo Margono di bidang Penyelarasan doktrin, Ops-lat dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini. (fri/jpnn)
KRI Sultan Hasanuddin (SHN) – 366 melaksanakan latihan Mailbag Transfer serial Miscex 805 dengan unsur MTF dari Yunani yakni HS Hydra F – 452 di Area of Maritime Operation (AMO), Laut Mediterania, Lebanon, Selasa (29/12) waktu setempat. Foto: Dispen Koarmada II ☆KRI Sultan Hasanuddin (SHN) – 366 dari jajaran Satkor Koarmada II yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI XXVIII-L/UNIFIL dengan Komandan Letkol Laut (P) Ludfy melaksanakan latihan Mailbag Transfer serial Miscex 805, dengan unsur MTF dari Yunani yakni HS Hydra F – 452 di Area of Maritime Operation (AMO), Laut Mediterania, Lebanon, Selasa (29/12) waktu setempat.
Kapal perang Hydra F-452 adalah kapal Angkatan Laut Yunani jenis Freegat yang dibangun tahun 1991 di Hellenic Shipyards Co, Scaramagas, Yunani.
Latihan ini diawali dengan HS Hydra F – 452 yang berperan sebagai kapal penerima melaksanakan approach ke KRI Sultan Hasanuddin – 366 hingga posisi sejajar, dilanjutkan dengan pengiriman tali pendahuluan, tali jarak serta high line.
Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang (Mailbag Transfer). Selanjutnya pada run kedua, KRI Sultan Hasanuddin – 366 berganti peran menjadi kapal penerima, melaksanakan approach kepada kapal pemberi yaitu HS Hydra F – 452.
Usai melaksanakan latihan, kedua kapal perang bermanuver keluar formasi untuk selanjutnya kembali menuju daerah operasi masing-masing.
“Kegiatan latihan Mailbag Transfer seperti ini sangat diperlukan dalam satu satuan tugas seperti MTF Unifil guna meningkatkan profesionalisme prajurit serta memperpanjang kehadiran unsur di laut dalam rangka melaksanakan misi Maritime Interdiction Operation UNIFIL sesuai dengan mandate UNSCR 1701,” kata Letkol Ludfy di sela latihan.
Ludfy juga menambahkan jika kegiatan latihan bersama yang mereka melaksanakan selama menjalankan misi perdamaian PBB adalah upaya mengimplementasikan program prioritas KSAL Laksamana TNI Yudo Margono di bidang Penyelarasan doktrin, Ops-lat dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini. (fri/jpnn)
Rabu, 30 Desember 2020
Bakamla Dibolehkan Gunakan Senjata Kaliber Besar
Lampu Hijau Prabowo soal Senjata Bikin Bakamla Gembira 
KN 301 Tanjung Datu Bakamla ★
Badan Keamanan Laut (Bakamla) kini bakal lebih kuat dalam menjaga perairan Indonesia dari kapal-kapal asing pelanggar tapal batas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membolehkan personel Bakamla memakai senjata lebih besar.
Tugas Bakamla, sebagaimana dilansir situs resminya, adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, wilayah laut Indonesia sering diterobos pencuri ikan hingga kapal-kapal China, Vietnam, dan negara-negara lainnya.
"Saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita," kata Prabowo seusai rapat di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Januari 2020.
Bakamla pernah menceritakan kekuatan armada lautnya masih minimalis. Tak aneh bila kapal-kapal asing kerap melanggar batas laut RI. Pada Desember 2019-Januari 2020, kapal-kapal China diketahui melanggar batas dan sempat menimbulkan kegaduhan. Pada September lalu, Bakamla disokong Angkatan Laut (TNI AL) dapat mengusir kapal pelanggar wilayah tanpa insiden berarti.
Setelah insiden Januari lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komisi I DPR-RI setuju mengucurkan anggaran untuk melengkapi kapal patroli Bakamla dengan senjata. Persenjataan dimaksud adalah 20 mitraliur 12,7 MM dari PT Pindad, yang dibeli pada awal September lalu. Padahal China Coast Guard dilengkapi dengan meriam berukuran 76 MM.
"Kita memang cuma 12,7 MM, kecil, nyempil, untuk pertahanan diri. Tapi masih lumayanlah. Kalau ada yang nembak, kita bisa balas, nggak seperti Januari lalu, kapal-kapal kita nggak ada senjatanya," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, 18 September.
Kabar terbaru, Bakamla mendapat izin menggunakan senjata yang lebih besar dari 12,7 MM, yakni 30 MM. Izin menggunakan senjata itu disetujui pada pertengahan 2020 setelah bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto.
Pertemuan Aan Kurnia dengan Prabowo Subianto dilakukan pada Agustus 2020. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, Bakamla diperbolehkan menggunakan senjata.
"Yang menggembirakan juga tahun ini saya mendapat izin menggunakan senjata. Jadi saya menghadap Pak Menhan langsung bulan Agustus. Jadi selama ini coast guard China, coast guard Vietnam, meriamnya sudah gede-gede, sudah 75, 57, saya mau beli senjata saja nggak boleh. Kemarin saya menghadap Pak Menhan langsung, aturan-aturan kita lihat ternyata boleh, bisa, dan alhamdulillah bisa," ujar Aan dalam acara konferensi pers capaian kinerja Bakamla RI tahun 2020 secara virtual, Rabu (30/12/2020).
Aan menjelaskan, sebelumnya, Bakamla hanya dibekali senjata peluru karet. Pada tahun ini, petugas Bakamla sudah diizinkan menggunakan senjata berkaliber 30 MM dan senjata perorangan.
"Senjata kaliber diizinkan sementara hanya menggunakan 30 mm paling besar, kemudian ke bawahnya 12,7 sama senjata perorangan. Itu saja," ucapnya.
Aan menegaskan senjata tersebut tidak mematikan. Menurutnya, fungsi petugas Bakamla dipersenjatai itu untuk keamanan diri apabila sedang bertugas di laut.
"Ingat, senjata yang saya gunakan ini bukan untuk mematikan, tapi hanya untuk self defense, hanya untuk bertahan saja. Kita tidak perlu senjata besar, kaliber besar, seperti Angkatan Laut, tapi paling tidak untuk membela diri kalau memang ini diperlukan. Izinnya sudah secara resmi kita dapat bulan Agustus tahun 2020," ucapnya.
KN 301 Tanjung Datu Bakamla ★Badan Keamanan Laut (Bakamla) kini bakal lebih kuat dalam menjaga perairan Indonesia dari kapal-kapal asing pelanggar tapal batas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membolehkan personel Bakamla memakai senjata lebih besar.
Tugas Bakamla, sebagaimana dilansir situs resminya, adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, wilayah laut Indonesia sering diterobos pencuri ikan hingga kapal-kapal China, Vietnam, dan negara-negara lainnya.
"Saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita," kata Prabowo seusai rapat di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Januari 2020.
Bakamla pernah menceritakan kekuatan armada lautnya masih minimalis. Tak aneh bila kapal-kapal asing kerap melanggar batas laut RI. Pada Desember 2019-Januari 2020, kapal-kapal China diketahui melanggar batas dan sempat menimbulkan kegaduhan. Pada September lalu, Bakamla disokong Angkatan Laut (TNI AL) dapat mengusir kapal pelanggar wilayah tanpa insiden berarti.
Setelah insiden Januari lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komisi I DPR-RI setuju mengucurkan anggaran untuk melengkapi kapal patroli Bakamla dengan senjata. Persenjataan dimaksud adalah 20 mitraliur 12,7 MM dari PT Pindad, yang dibeli pada awal September lalu. Padahal China Coast Guard dilengkapi dengan meriam berukuran 76 MM.
"Kita memang cuma 12,7 MM, kecil, nyempil, untuk pertahanan diri. Tapi masih lumayanlah. Kalau ada yang nembak, kita bisa balas, nggak seperti Januari lalu, kapal-kapal kita nggak ada senjatanya," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, 18 September.
Kabar terbaru, Bakamla mendapat izin menggunakan senjata yang lebih besar dari 12,7 MM, yakni 30 MM. Izin menggunakan senjata itu disetujui pada pertengahan 2020 setelah bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto.
Pertemuan Aan Kurnia dengan Prabowo Subianto dilakukan pada Agustus 2020. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, Bakamla diperbolehkan menggunakan senjata.
"Yang menggembirakan juga tahun ini saya mendapat izin menggunakan senjata. Jadi saya menghadap Pak Menhan langsung bulan Agustus. Jadi selama ini coast guard China, coast guard Vietnam, meriamnya sudah gede-gede, sudah 75, 57, saya mau beli senjata saja nggak boleh. Kemarin saya menghadap Pak Menhan langsung, aturan-aturan kita lihat ternyata boleh, bisa, dan alhamdulillah bisa," ujar Aan dalam acara konferensi pers capaian kinerja Bakamla RI tahun 2020 secara virtual, Rabu (30/12/2020).
Aan menjelaskan, sebelumnya, Bakamla hanya dibekali senjata peluru karet. Pada tahun ini, petugas Bakamla sudah diizinkan menggunakan senjata berkaliber 30 MM dan senjata perorangan.
"Senjata kaliber diizinkan sementara hanya menggunakan 30 mm paling besar, kemudian ke bawahnya 12,7 sama senjata perorangan. Itu saja," ucapnya.
Aan menegaskan senjata tersebut tidak mematikan. Menurutnya, fungsi petugas Bakamla dipersenjatai itu untuk keamanan diri apabila sedang bertugas di laut.
"Ingat, senjata yang saya gunakan ini bukan untuk mematikan, tapi hanya untuk self defense, hanya untuk bertahan saja. Kita tidak perlu senjata besar, kaliber besar, seperti Angkatan Laut, tapi paling tidak untuk membela diri kalau memang ini diperlukan. Izinnya sudah secara resmi kita dapat bulan Agustus tahun 2020," ucapnya.
★ detik
Benda Asing Mirip Drone di Selayar
Dibawa Kapal Perang ke Komando Armada II TNI ALBenda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. Kini tengah diteliti Surabaya. [Foto Ist]
Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Kepulauan Selayar , Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. Kini tengah diteliti Komando Armada II Surabaya.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal VI Makassar Kapten Laut Suparman Sulo mengatakan benda asing yang ditemukan oleh nelayan setempat tersebut sempat dievakuasi di Kantornya.
"Sudah dibawa ke Surabaya untuk diteliti di Komando Armada II . Mabes TNI AL yang punya kewenangan langsung. Kemarin langsung dibawa, pakai kapal perang. Mau dicari tahu benda apa dan sebagainya. Kita tunggu hasilnya," paparnya kepada SINDOnews, Rabu (30/12/2020).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan benda itu ditemukan nelayan bernama Saeruddin (60) saat memancing di perairan Selayar.
"Kemudian masyarakat itu melaporkan ke Kodim. Nanti Kodim yang jelaskan prosedur penanganannya. Dia bentuknya logam memanjang berbentuk seperti peluru tetapi mempunyai sayap. Benda itu terapung," jelas Ibrahim.
Meski begitu, Ibrahim belum bisa berkomentar lebih jauh, terkait kabar benda tersebut merupakan alat pengintai dari luar negeri. "Karena memang minim sekali data di alat itu. Nomor dan sebagainya. Tidak ada identitasnya," ungkapnya.
Dia menyampaikan belum ada indikasi benda tersebut membahayakan Kamtibmas. "Penilaian yang ada ketika anggota Kodim periksa tidak ada alat peledak maka tidak ada gegana yang kita turunkan," papar Ibrahim. (sms)
♖ Sindonews
Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. Kini tengah diteliti Surabaya. [Foto Ist]Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Kepulauan Selayar , Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. Kini tengah diteliti Komando Armada II Surabaya.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal VI Makassar Kapten Laut Suparman Sulo mengatakan benda asing yang ditemukan oleh nelayan setempat tersebut sempat dievakuasi di Kantornya.
"Sudah dibawa ke Surabaya untuk diteliti di Komando Armada II . Mabes TNI AL yang punya kewenangan langsung. Kemarin langsung dibawa, pakai kapal perang. Mau dicari tahu benda apa dan sebagainya. Kita tunggu hasilnya," paparnya kepada SINDOnews, Rabu (30/12/2020).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan benda itu ditemukan nelayan bernama Saeruddin (60) saat memancing di perairan Selayar.
"Kemudian masyarakat itu melaporkan ke Kodim. Nanti Kodim yang jelaskan prosedur penanganannya. Dia bentuknya logam memanjang berbentuk seperti peluru tetapi mempunyai sayap. Benda itu terapung," jelas Ibrahim.
Meski begitu, Ibrahim belum bisa berkomentar lebih jauh, terkait kabar benda tersebut merupakan alat pengintai dari luar negeri. "Karena memang minim sekali data di alat itu. Nomor dan sebagainya. Tidak ada identitasnya," ungkapnya.
Dia menyampaikan belum ada indikasi benda tersebut membahayakan Kamtibmas. "Penilaian yang ada ketika anggota Kodim periksa tidak ada alat peledak maka tidak ada gegana yang kita turunkan," papar Ibrahim. (sms)
♖ Sindonews
Kemenhub dan Provinsi Aceh Akan Beli N219
Untuk Menjangkau Daerah Terpencil
Pesawat N219 [PTDI] ☆
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memesan pesawat N219 untuk tiga keperluan yakni kalibrasi fasilitas penerbangan, memenuhi kebutuhan untuk menjangkau daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan), dan angkutan perintis.
"Selain untuk kalibrasi fasilitas penerbangan dan kebutuhan daerah 3TP, juga akan digunakan untuk angkutan perintis," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara, Senin, 28 Desember 2020.
Hal tersebut disampaikan Menhub usai menyaksikan Kemenhub secara resmi menyerahkan sertifikat tipe Pesawat N219 kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, hari ini.
Menhub mengapresiasi tersertifikasinya pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa. Selesainya proses sertifikasi tipe diharapkan menjadi tonggak bersejarah kebangkitan industri rancang bangun pesawat udara di Indonesia setelah era pengembangan pesawat buatan anak bangsa N250 sekitar 30 tahun lalu yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia ke-3 BJ Habibie.
"Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi motivasi PT Dirgantara Indonesia untuk terus berinovasi, karena masih diperlukan penyempurnaan teknis pada pesawat generasi selanjutnya sehingga bisa bersaing dengan pesawat buatan luar negeri dan mempunyai daya jual yang tinggi," jelasnya.
Pesawat N219 ini merupakan hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian pengujian sertifikasi dan resmi memperoleh Type Certificate di akhir 2020.
Sertifikat yang menandakan bahwa pesawat sebentar lagi bisa diproduksi massal itu diberikan oleh otoritas kelaikudaraan sipil yang berwenang di Indonesia, yakni Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara/DKPPU Kementerian Perhubungan. (medcom)
Pemerintah Aceh bakal membeli pesawat N-219 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk menjangkau daerah kepulauan di Tanah Rencong. Artinya, Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang membeli pesawat buatan dalam negeri itu.
Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengatakan rencana Pemerintah Aceh membeli pesawat tersebut demi memenuhi kebutuhan transportasi perintis.
"Karena masih ada daerah yang sulit dijangkau, seperti di pulau-pulau. Sehingga mempermudah hubungan lebih baik di Aceh," kata Taqwallah dalam keterangannya, Selasa (29/12).
Ia menyebutkan, Aceh membeli transportasi udara buatan lokal tersebut karena sangat menghargai karya cipta anak bangsa.
"Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan pesawat buatan negara kita sendiri," ujar Taqwallah.
Sebelumnya, model pesawat N-219 diterima oleh Sekda Aceh Taqwallah mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Penyerahan model Pesawat N-219 kepada Pemerintah Aceh itu terkait kerangka kerja sama (framework agreement) rencana pembelian pesawat N-219, yang ditandatangani Gubernur Irwandi Yusuf di sela-sela Singapore Airshow, pada 7 Februari 2018 lalu.
Selanjutnya, framework agreement tersebut diperbaharui dan ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama PTDI di Bandung, pada 9 Desember 2019.
PTDI sendiri dapat menyerahkan model N-219 kepada Pemerintah Aceh setelah menerima type certificate pesawat berkapasitas 19 tempat duduk dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan, pada 27 Desember 2020.
Sebagai informasi, pesawat N-219 yang diberi nama Nurtanio oleh Presiden Joko Widodo adalah pesawat hasil kolaborasi antara PTDI bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan).
Pesawat N219 [PTDI] ☆Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memesan pesawat N219 untuk tiga keperluan yakni kalibrasi fasilitas penerbangan, memenuhi kebutuhan untuk menjangkau daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan), dan angkutan perintis.
"Selain untuk kalibrasi fasilitas penerbangan dan kebutuhan daerah 3TP, juga akan digunakan untuk angkutan perintis," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara, Senin, 28 Desember 2020.
Hal tersebut disampaikan Menhub usai menyaksikan Kemenhub secara resmi menyerahkan sertifikat tipe Pesawat N219 kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, hari ini.
Menhub mengapresiasi tersertifikasinya pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa. Selesainya proses sertifikasi tipe diharapkan menjadi tonggak bersejarah kebangkitan industri rancang bangun pesawat udara di Indonesia setelah era pengembangan pesawat buatan anak bangsa N250 sekitar 30 tahun lalu yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia ke-3 BJ Habibie.
"Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi motivasi PT Dirgantara Indonesia untuk terus berinovasi, karena masih diperlukan penyempurnaan teknis pada pesawat generasi selanjutnya sehingga bisa bersaing dengan pesawat buatan luar negeri dan mempunyai daya jual yang tinggi," jelasnya.
Pesawat N219 ini merupakan hasil kerja sama PT Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian pengujian sertifikasi dan resmi memperoleh Type Certificate di akhir 2020.
Sertifikat yang menandakan bahwa pesawat sebentar lagi bisa diproduksi massal itu diberikan oleh otoritas kelaikudaraan sipil yang berwenang di Indonesia, yakni Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara/DKPPU Kementerian Perhubungan. (medcom)
Pemerintah Aceh bakal membeli pesawat N-219 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk menjangkau daerah kepulauan di Tanah Rencong. Artinya, Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang membeli pesawat buatan dalam negeri itu.Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mengatakan rencana Pemerintah Aceh membeli pesawat tersebut demi memenuhi kebutuhan transportasi perintis.
"Karena masih ada daerah yang sulit dijangkau, seperti di pulau-pulau. Sehingga mempermudah hubungan lebih baik di Aceh," kata Taqwallah dalam keterangannya, Selasa (29/12).
Ia menyebutkan, Aceh membeli transportasi udara buatan lokal tersebut karena sangat menghargai karya cipta anak bangsa.
"Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan pesawat buatan negara kita sendiri," ujar Taqwallah.
Sebelumnya, model pesawat N-219 diterima oleh Sekda Aceh Taqwallah mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Penyerahan model Pesawat N-219 kepada Pemerintah Aceh itu terkait kerangka kerja sama (framework agreement) rencana pembelian pesawat N-219, yang ditandatangani Gubernur Irwandi Yusuf di sela-sela Singapore Airshow, pada 7 Februari 2018 lalu.
Selanjutnya, framework agreement tersebut diperbaharui dan ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama PTDI di Bandung, pada 9 Desember 2019.
PTDI sendiri dapat menyerahkan model N-219 kepada Pemerintah Aceh setelah menerima type certificate pesawat berkapasitas 19 tempat duduk dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan, pada 27 Desember 2020.
Sebagai informasi, pesawat N-219 yang diberi nama Nurtanio oleh Presiden Joko Widodo adalah pesawat hasil kolaborasi antara PTDI bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan).
Pindad dan Solar Group India Tandatangani Nota Kesepahaman Multi-mode Hand Grenades (MMHG)
Mengenai Produk Pertahanan
Produk granat tangan multi-mode [Indian Express] ☆
Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose dan Direktur Executive Economic Explosives Limited, AK Jain (anak perusahaan Solar Industries India Limited, perusahaan bahan peledak dan aksesoris terbesar di India serta produsen produk-produk Pertahanan), menandatangani Nota Kesepahaman (NK) di bidang produk Pertahanan yang disebut granat tangan multi-mode. Penandatanganan NK dilakukan secara daring melalui video conference dari Jakarta, Indonesia dan Nagpur, India.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Chairman Solar Industries India Limited, Satyanarayan Nandlal Nuwal, Managing Director & CEO, Manish Nuwal, Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad (Persero), Heri Heriswan, Direktur Strategi Bisnis PT Pindad (Persero), Rizka Putranto dan GM Mining Services, Tatang Sugiana.
Abraham Mose menyambut baik kerja sama di bidang produk pertahanan dan berharap bisa segera diimplementasikan.
“Hari ini kita akan tandatangani kesepakatan, penandatanganan kerjasama antara Pindad dan India, MoU Granat Tangan. Penting untuk menandatangani MoU ini, kami berharap dapat segera mewujudkannya karena ini sangat diperlukan untuk menjalankan bisnis kita,” kata Abraham.
SN Nuwal mengapresiasi langkah cepat Pindad dalam mewujudkan kerja sama meski ditengah pandemi Covid-19.
“Akhirnya kita bisa merealisasikan kesepakatan dan menandatangani kesepakatan di tengah situasi sulit pandemi Covid-19. Penandatanganan ini merupakan batu loncatan sebagai langkah awal untuk membuka hubungan yang baik bagi kedua perusahaan. Semoga ini membuka terjalinnya hubungan baik. Pindad dan Solar punya banyak kesamaan ide terkait pemahaman dalam berbisnis ke depan,” ujar SN Nuwal.
“Indonesia dan India memiliki hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama, semoga kedepannya banyak peluang yang datang seiring dengan kemajuan hubungan ini,” ujar Manish Nuwal.
Semoga dengan penandatanganan MoU ini, Pindad dan mitra strategisnya, Solar Group dapat menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Produk granat tangan multi-mode [Indian Express] ☆Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose dan Direktur Executive Economic Explosives Limited, AK Jain (anak perusahaan Solar Industries India Limited, perusahaan bahan peledak dan aksesoris terbesar di India serta produsen produk-produk Pertahanan), menandatangani Nota Kesepahaman (NK) di bidang produk Pertahanan yang disebut granat tangan multi-mode. Penandatanganan NK dilakukan secara daring melalui video conference dari Jakarta, Indonesia dan Nagpur, India.
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Chairman Solar Industries India Limited, Satyanarayan Nandlal Nuwal, Managing Director & CEO, Manish Nuwal, Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad (Persero), Heri Heriswan, Direktur Strategi Bisnis PT Pindad (Persero), Rizka Putranto dan GM Mining Services, Tatang Sugiana.
Abraham Mose menyambut baik kerja sama di bidang produk pertahanan dan berharap bisa segera diimplementasikan.
“Hari ini kita akan tandatangani kesepakatan, penandatanganan kerjasama antara Pindad dan India, MoU Granat Tangan. Penting untuk menandatangani MoU ini, kami berharap dapat segera mewujudkannya karena ini sangat diperlukan untuk menjalankan bisnis kita,” kata Abraham.
SN Nuwal mengapresiasi langkah cepat Pindad dalam mewujudkan kerja sama meski ditengah pandemi Covid-19.
“Akhirnya kita bisa merealisasikan kesepakatan dan menandatangani kesepakatan di tengah situasi sulit pandemi Covid-19. Penandatanganan ini merupakan batu loncatan sebagai langkah awal untuk membuka hubungan yang baik bagi kedua perusahaan. Semoga ini membuka terjalinnya hubungan baik. Pindad dan Solar punya banyak kesamaan ide terkait pemahaman dalam berbisnis ke depan,” ujar SN Nuwal.
“Indonesia dan India memiliki hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama, semoga kedepannya banyak peluang yang datang seiring dengan kemajuan hubungan ini,” ujar Manish Nuwal.
Semoga dengan penandatanganan MoU ini, Pindad dan mitra strategisnya, Solar Group dapat menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Indonesia Disebut Mundur dari Proyek Jet Tempur KF-X Korsel
Ilustrasi KFX/IFXIndonesia disebut berencana mundur dari proyek pengembangan jet tempur KF-X/IF-X bersama dengan Korea Selatan yang digarap sejak 2016 lalu.
Anggota Dewan Perwakilan Korsel dari Partai Kekuatan Rakyat, Shin Won-shik, mengatakan Indonesia terus mengulur waktu dalam memenuhi komitmennya terkait proyek militer termahal dalam sejarah Negeri Ginseng ini.
Shin menuturkan sejauh Indonesia baru membayar 227,2 miliar won Korsel dari total 831,6 miliar won yang harus dibayarkan untuk proyek tersebut tahun ini.
Sementara itu, pengembangan jet tempur Korea Fighter eXperimental tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 8,5 triliun won atau US$ 7,8 miliar.
Sebanyak 1,6 triliun won atau 20 persen dari total biaya pengembangan harus dibayar oleh Indonesia.
Hal itu berdasarkan kontrak kemitraan bersama Jakarta dan Seoul terkait pengembangan KF-X/IF-X yang ditandatangani pada 2016 lalu.
Dalam perjanjian itu, kedua negara berencana memproduksi 125 jet tempur untuk Korsel dan 15 jet untuk Indonesia pada 2026.
Sampai saat ini, proyek pengembangan KF-X/IF-X itu juga telah menelan biaya triliunan won. Sebuah prototipe pesawat sedang dalam perakitan sampai saat ini.
Padahal, jadwal penerbangan perdana KF-X/IF-X dijadwalkan berlangsung pada 2022.
Selain masalah uang, Shin menuturkan Indonesia juga tidak mengirimkan kembali 114 spesialis tekniknya dari PT Dirgantara Indonesia ke Korsel.
Ilustrasi desain KFX/IFXRatusan ahli teknik itu dipulangkan ke Tanah Air pada Maret lalu akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Dilansir Harian Korea JoongAng, negosiator dari badan pengadaan senjata Korsel (DAPA) disebut mengunjungi Indonesia pada September lalu untuk membujuk Jakarta agar mau melanjutkan proyek bersama itu.
Menurut salah satu sumber Korsel, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KF-X/IF-X, salah satunya meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya.
Indonesia juga disebut memohon agar beban finansial yang harusnya dibayarkannya dikurangi dari 20 persen menjadi 15 persen dari total pembiayaan proyek.
Sumber pejabat Korsel itu mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Jakarta tersebut. Namun, negosiasi tetap berlangsung.
Indonesia juga dikabarkan kurang senang dengan proyek KF-X/IF-X yang dinilai berjalan lambat. Baru-baru ini, Jakarta santer melirik jet tempur dari sejumlah negara seperti jet Rafale asal Prancis dan Sukhoi dari Rusia.
"KF-X adalah jet tempur yang saat ini hanya baru berupa cetak biru, tapi jet Rafale sudah beroperasi. Untuk Indonesia, [melengkapi angkatan udaranya dengan jet Prancis] mungkin merupakan kesepakatan yang lebih menguntungkan meski itu berarti harus merelakan 227,2 miliar won yang sudah dibayarkan," kata sumber pejabat industri pertahanan Korsel.
Pada September lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menuturkan proyek bersama pengembangan jet tempur itu masih terus berlanjut.
Prabowo mengatakan pemerintah memang tengah melakukan negosiasi ulang dengan Seoul terkait pembagian biaya proyek KF-X-IF-X ini. (rds/dea)
♖ CNN
Langganan:
Postingan (Atom)
