Kala Perang Tak Lagi Soal Tank dan Pesawat
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan pertahanan Indonesia dinilai tidak lagi sebatas seberapa banyak alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki.
Perubahan karakter peperangan membuat kekuatan militer harus mampu menghadapi ancaman dari berbagai domain, mulai dari darat, laut dan udara hingga siber, ruang angkasa, spektrum elektromagnetik, bahkan perang informasi.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai pertahanan Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju modernisasi, meski belum sepenuhnya mencapai kemampuan ideal.
Kemajuan terlihat dari pembangunan industri pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit hingga pengadaan sejumlah alutsista baru.
Namun, masih terdapat persoalan berupa keterbatasan anggaran, ketergantungan teknologi luar negeri, kesenjangan kemampuan antarmatra serta kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional.
"Secara umum, pertahanan Indonesia berada dalam fase transisi menuju modernisasi, namun belum sepenuhnya mencapai kemampuan pertahanan yang ideal," kata Selamat kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2026).
Modernisasi alutsista mendesak
Menurut Selamat, modernisasi alutsista merupakan kebutuhan mendesak.
Perkembangan teknologi militer berlangsung cepat sehingga penundaan dapat memperlebar kesenjangan kemampuan Indonesia dengan negara lain di kawasan.
Namun, modernisasi tidak cukup hanya dengan membeli ppesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur atau sistem persenjataan baru. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan tempur yang terintegrasi.
Kemampuan tersebut mencakup sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian atau C4ISR yang merupakan singkatan dari command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance.
Interoperabilitas antarmatra, logistik, pemeliharaan, ketersediaan amunisi dan suku cadang hingga kualitas sumber daya manusia juga penting. Sebab, alutsista yang canggih tidak akan optimal jika tak didukung sistem informasi dan komando yang mampu menghubungkan seluruh kekuatan.
Perang tak lagi hanya soal tank dan pesawat
Selamat menilai alutsista Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perang modern. Indonesia mulai mengadopsi berbagai teknologi baru. Namun, tantangannya adalah mengintegrasikan kemampuan tersebut dalam satu sistem pertahanan.
Perang modern menuntut kemampuan multidomain yang menghubungkan operasi darat, laut, udara, siber, ruang angkasa dan spektrum elektromagnetik. Drone, kecerdasan buatan, satelit, sistem navigasi, peperangan elektronik dan pertahanan siber kini menjadi bagian penting dari kekuatan militer.
Karena itu, ukuran kekuatan pertahanan tidak lagi semata-mata dilihat dari jumlah kapal perang atau pesawat tempur.
Kemampuan memperoleh informasi secara cepat, membaca ancaman dan mengambil keputusan secara tepat juga menentukan keberhasilan operasi.
Ancaman dari pintu siber
Tantangan Indonesia semakin kompleks karena ancaman terhadap negara dapat muncul tanpa perang konvensional.
Serangan siber terhadap infrastruktur strategis, disinformasi, sabotase, penggunaan drone hingga operasi informasi merupakan bagian dari ancaman yang harus diantisipasi.
Selamat menyebut Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan siber, mengembangkan sistem anti-drone, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis intelijen serta meningkatkan kemampuan peperangan elektronik.
Kemampuan menghadapi perang informasi juga menjadi penting. Karena itu, menurutnya pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.
Posisi Indonesia di tengah geopolitik Indo-Pasifik
Tantangan pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua serta memiliki wilayah laut yang luas dan jalur perdagangan strategis.
Persaingan negara-negara besar di kawasan membuat kemampuan menjaga wilayah maritim, udara dan jalur komunikasi laut semakin penting.
Menurut Selamat, Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim, pengawasan wilayah laut dan udara serta kesadaran domain maritim. Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan tetap diperlukan.
Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terikat dalam aliansi militer tertentu.
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan pertahanan Indonesia dinilai tidak lagi sebatas seberapa banyak alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki.Perubahan karakter peperangan membuat kekuatan militer harus mampu menghadapi ancaman dari berbagai domain, mulai dari darat, laut dan udara hingga siber, ruang angkasa, spektrum elektromagnetik, bahkan perang informasi.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai pertahanan Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju modernisasi, meski belum sepenuhnya mencapai kemampuan ideal.
Kemajuan terlihat dari pembangunan industri pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit hingga pengadaan sejumlah alutsista baru.
Namun, masih terdapat persoalan berupa keterbatasan anggaran, ketergantungan teknologi luar negeri, kesenjangan kemampuan antarmatra serta kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional.
"Secara umum, pertahanan Indonesia berada dalam fase transisi menuju modernisasi, namun belum sepenuhnya mencapai kemampuan pertahanan yang ideal," kata Selamat kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2026).
Modernisasi alutsista mendesak
Menurut Selamat, modernisasi alutsista merupakan kebutuhan mendesak.Perkembangan teknologi militer berlangsung cepat sehingga penundaan dapat memperlebar kesenjangan kemampuan Indonesia dengan negara lain di kawasan.
Namun, modernisasi tidak cukup hanya dengan membeli ppesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur atau sistem persenjataan baru. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan tempur yang terintegrasi.
Kemampuan tersebut mencakup sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian atau C4ISR yang merupakan singkatan dari command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance.
Interoperabilitas antarmatra, logistik, pemeliharaan, ketersediaan amunisi dan suku cadang hingga kualitas sumber daya manusia juga penting. Sebab, alutsista yang canggih tidak akan optimal jika tak didukung sistem informasi dan komando yang mampu menghubungkan seluruh kekuatan.
Perang tak lagi hanya soal tank dan pesawat
Selamat menilai alutsista Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perang modern. Indonesia mulai mengadopsi berbagai teknologi baru. Namun, tantangannya adalah mengintegrasikan kemampuan tersebut dalam satu sistem pertahanan.Perang modern menuntut kemampuan multidomain yang menghubungkan operasi darat, laut, udara, siber, ruang angkasa dan spektrum elektromagnetik. Drone, kecerdasan buatan, satelit, sistem navigasi, peperangan elektronik dan pertahanan siber kini menjadi bagian penting dari kekuatan militer.
Karena itu, ukuran kekuatan pertahanan tidak lagi semata-mata dilihat dari jumlah kapal perang atau pesawat tempur.
Kemampuan memperoleh informasi secara cepat, membaca ancaman dan mengambil keputusan secara tepat juga menentukan keberhasilan operasi.
Ancaman dari pintu siber
Tantangan Indonesia semakin kompleks karena ancaman terhadap negara dapat muncul tanpa perang konvensional.Serangan siber terhadap infrastruktur strategis, disinformasi, sabotase, penggunaan drone hingga operasi informasi merupakan bagian dari ancaman yang harus diantisipasi.
Selamat menyebut Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan siber, mengembangkan sistem anti-drone, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis intelijen serta meningkatkan kemampuan peperangan elektronik.
Kemampuan menghadapi perang informasi juga menjadi penting. Karena itu, menurutnya pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.
Posisi Indonesia di tengah geopolitik Indo-Pasifik
Tantangan pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua serta memiliki wilayah laut yang luas dan jalur perdagangan strategis.Persaingan negara-negara besar di kawasan membuat kemampuan menjaga wilayah maritim, udara dan jalur komunikasi laut semakin penting.
Menurut Selamat, Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim, pengawasan wilayah laut dan udara serta kesadaran domain maritim. Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan tetap diperlukan.
Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terikat dalam aliansi militer tertentu.
Di usia 81 tahun, pekerjaan rumah pertahanan Indonesia masih panjang. Selamat menilai setidaknya ada sejumlah hal yang perlu menjadi prioritas dalam lima hingga 10 tahun mendatang:1. Modernisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan interoperabilitas dan kesiapan operasional.
2. Industri pertahanan nasional harus diperkuat melalui riset, inovasi dan penguasaan teknologi strategis agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang.
3. Sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan, siber dan ruang angkasa.
4. Sistem komando terpadu dan C4ISR perlu diperkuat agar seluruh matra mampu bekerja dalam satu sistem.
5. Peningkatan cadangan logistik dan kesiapan mobilisasi nasional, sehingga daya tahan pertahanan lebih kuat dalam situasi krisis berkepanjangan.
Prabowo kumpulkan pimpinan TNI
Di tengah kebutuhan memperkuat pertahanan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan membahas perkembangan berbagai program strategis TNI, termasuk program yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program yang dibahas antara lain pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, pembangunan 3.000 titik air bersih serta program listrik masuk desa. Pertemuan itu juga membahas pelaksanaan bakti sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menhan intensifkan diplomasi pertahanan
Selain modernisasi kekuatan militer di dalam negeri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain.
Indonesia dan Thailand, misalnya, berencana menggelar pertukaran personel serta latihan bersama pasukan khusus. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Sjafrie dengan Menteri Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Adul Boonthumjaroen.
Sjafrie mengatakan pertukaran personel diperlukan untuk mendapatkan perbandingan kemampuan militer kedua negara.
Kedua negara juga membahas keamanan Selat Malaka dan peningkatan kolaborasi dalam berbagai forum multilateral ASEAN.
Sebelumnya, Sjafrie juga menerima Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon Gu di Kementerian Pertahanan pada 14 Juli 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Agenda yang dibahas antara lain mekanisme dialog pertahanan, pendidikan dan pelatihan, penguatan kerja sama industri pertahanan serta rencana pengembangan kerja sama di bidang sistem senjata.
Rangkaian diplomasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pertahanan Indonesia tidak hanya ditempuh melalui pengadaan alutsista, tetapi juga melalui kerja sama, pertukaran pengetahuan dan penguatan industri pertahanan.
Pada akhirnya, peta pertahanan Indonesia di usia 81 tahun bukan hanya soal apakah Indonesia memiliki senjata yang lebih modern. Pertanyaan lebih besar adalah apakah seluruh ekosistem pertahanan, mulai dari teknologi, industri, anggaran, sumber daya manusia, sistem komando hingga diplomasi sudah bergerak menuju kebutuhan perang masa kini.
👷 Kompas
