Sebanyak 200 Prajurit TNI, terdiri dari 178 TNI AD, 18 TNI AL dan 4 TNI AU yang tergabung dalam Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-C/Minusca (Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic) Misi Perdamaian PBB menerima Medali Central Africa Republic (CAR). Satgas ini dipimpin oleh Mayor Czi Widya Wijanarko selaku Komandan Satgas (Dansatgas).
Bertindak selaku Inspektur Upacara pada acara penyematan Medali CAR yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Afrika Tengah Paul Domo Saragba, di halaman kantor Kementerian Pertahanan Afrika Tengah, Kota Bangui, Republik Afrika Tengah, kemarin.
Penyematan Medali CAR secara simbolis dilakukan oleh Menhan Afrika Tengah kepada Dansatgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-C/Minusca Mayor Czi Widya Wijanarko dan Wadansatgas Mayor Czi I Made Bagus Asmara Putra.
Mengawali sambutannya, Menhan Republk Afrika Tengah Paul Domo Saragba mengucapkan selamat kepada seluruh personel Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-C/Minusca yang telah menerima Medali CAR.
“Penghargaan ini diberikan atas kerja samanya selama ini dalam misi United Nations Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic (UN Minusca),” ucapnya.
“Pemerintah Afrika Tengah sangat bangga terhadap kerja keras yang dilakukukan oleh Kontingen Garuda, karena setiap pekerjaan yang di berikan oleh Minusca selalu terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” kata Paul Domo Saragba seperti siaran pers Perwira Penerangan Konga XXXVII-C/Minusca, Kapten Czi Setiadi Wibowo.
Pada akhir sambutannya, Menhan Republk Afrika Tengah menyampaikan terima kasih atas partisipasi negara Indonesia dalam membantu mewujudkan perdamaian di negara Afrika Tengah yang diselimuti konflik antar kelompok bersenjata, yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir.
Usai menerima Medali CAR, Dansatgas Konga XXXVII-C/Minusca Mayor Czi Widya Wijanarko (Abituren Akmil 2001) yang sehari-hari menjabat Pabandya Jaslog Slogdam VI/Mulawarman mengatakan bahwa penghargaan Medali CAR merupakan bukti kesungguhan seluruh anggota Satgas Zeni TNI dalam melaksanakan misi operasi dan juga sebagai duta-duta bangsa di tanah Afrika.
“Keberadaan Kontingen Garuda di Afrika Tengah tidak hanya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh sesama Kontingen negara sahabat yang bertugas di Afrika Tengah,” pungkas Mayor Czi Widya Wijanarko.
Kisah Awak Kapal Selam Indonesia 
Lelaki itu membuka tirai ruang keluarga, lalu menuju ruang keluarga rumahnya yang jembar. Ia sudah rapi dengan baju koko putih dan celana kain berwarna cokelat. Langkahnya sudah pelan, namun tubuhnya masih terlihat tegap. Sebundel koran edisi terbaru tergulung di tangan kiri pria yang sebentar lagi berusia 86 tahun itu. Sambil menyodorkan tangan, ia memperkenalkan diri: Handogo.
Handogo adalah salah satu sesepuh Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut. Purnawirawan bintang dua itu pernah menjadi orang nomor satu di satuan yang dulu pernah bernama Komando Jenis Kapal Selam tersebut. "Saya salah seorang kru dua kapal selam pertama Indonesia," ujarnya kepada detikX di kediamannya, kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Kamis, 24 Agustus 2017.
Kisah perkenalannya dengan kapal bawah air dimulai saat munculnya kabar akan diadakan tes masuk pendidikan kru kapal selam hampir 60 tahun lalu. Handogo kala itu masih menjadi perwira di RI Cepu, tanker milik Angkatan Laut. "Saya pikir pendidikannya pasti istimewa. Makanya saya tertantang ikut," ujar Handogo. Saat itu Angkatan Laut belum punya kapal selam. "Tentunya para pelaut yang lolos akan menjadi kru kapal selam pertama di Angkatan Laut."
"Presiden Sukarno menunggu kekuatan kapal selam agar segera bisa bergabung."
Handogo, perwira di RI Cepu, tanker milik TNI Angkatan Laut
RM Handogo (kanan) saat masih menjabat Panglima Daerah Angkatan Laut IV di Manado, Sulawesi Utara
[dok. Laksda (Purn) RM Handogo]
Tanpa pikir panjang lagi, Handogo mendaftar tes tersebut. Komandannya di RI Cepu, Mayor (Pelaut) O.P. Koesno, ternyata ikut juga. Keduanya bersama 110 pelaut lainnya dinyatakan lolos tes. Komandan RI Pati Unus Mayor Raden Panji Poernomo dan Koesno menjadi perwira tertinggi di antara mereka. "Tapi saya tak tahu akan dikirim ke mana," kata ayah dua anak itu. Menjelang keberangkatan, mereka baru tahu lokasi pendidikan berada di Polandia. "Kami diminta tutup mulut rapat-rapat."
Instruksi merahasiakan tempat pendidikan juga sangat dijaga Mayor Poernomo. Bahkan kepada istrinya, Aminarti, Poernomo tak menceritakan detailnya. "Bapak hanya bilang, ia akan pergi dalam rangka tugas negara mengikuti pendidikan dan latihan untuk beberapa lama," ujar Aminarti kepada detikX di rumahnya, daerah Rawamangun, Jakarta Timur, beberapa hari lalu. "Bapak juga minta tak usah omong-omong kalau pergi pendidikan."
Pada 5 Agustus 1958, 112 orang calon kru kapal selam diberangkatkan dari Dermaga Ujung, Surabaya, dengan menumpang kapal berbendera Denmark, MV Heinrich Jessen. Rupanya, kata Handogo, rombongan dari Indonesia tak hanya calon kru kapal selam. Bersama mereka diberangkatkan juga ratusan calon awak kapal perusak yang baru dibeli dari Uni Soviet.
Kapal yang disewa khusus itu ternyata tak langsung menuju Polandia. Perjalanan mereka dengan MV Heinrich Jessen berakhir di Pelabuhan Rijeka, Yugoslavia. "Kami lalu diangkut naik kereta api," ujar mantan Panglima Daerah Angkatan Laut IV itu. Kereta api yang mereka naiki mengambil jalur negara Eropa Timur melalui Hungaria dan Cekoslovakia sampai di Stasiun Gdynia di Teluk Gdansk, Polandia. "Sepanjang perjalanan, kami dilarang membuka tirai jendela."
Komandan RI Tjakra dan Komandan RI Nanggala dalam upacara penyerahan dua kapal selam kepada KSAL R.E. Martadinata di Komando Armada Surabaya, 1959.
[Foto: dok. Dispen ALRI]
Para calon kru kapal selam ini ditempatkan di asrama di Desa Oxyvia. Di sana sudah menunggu instruktur dari Angkatan Laut Uni Soviet. Dalam kondisi normal, pendidikan tersebut bisa berlangsung sampai 2 tahun. Namun rupanya ada permintaan khusus dari Jakarta untuk mempersingkat. "Presiden Sukarno menunggu kekuatan kapal selam agar segera bisa bergabung," ujar Handogo.
Latihan spartan pun harus dilalui Handogo dan rekan-rekannya. Kelas-kelas teori digeber hingga larut malam. Kendala bahasa disiasati dengan merekrut penerjemah ke dalam bahasa Inggris. "Bagi perwira, tidak jadi masalah. Nah, bagi anak buah kami, harus ada yang jelaskan lagi dalam bahasa Indonesia," katanya.
Ujian akhir digelar setelah 9 bulan latihan. Tim pengujinya perwira-perwira senior Angkatan Laut Uni Soviet, yang diketuai seorang laksamana. Menurut putra Poernomo, Raditya Poernomo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya R. Soebijakto menyaksikan langsung ujian tersebut. Sejumlah penugasan diberikan, seperti menyeimbangkan kapal dan demonstrasi membawa kapal ke permukaan air. "Tugas terakhirnya crash dive atau menyelam cepat," ujar Raditya, mengutip kisah yang pernah dituturkan almarhum ayahnya.
Dalam posisi kapal selam mengapung, Poernomo, yang ditunjuk menjadi komandan, meneriakkan "menyelam cepat" sambil menutup pintu masuk dan melompat ke bawah. Saat itu pula para penguji menekan stopwatch. Para awak segera mengerjakan tugas masing-masing, sampai kapal mencapai kedalaman periskop atau 14 meter. Saat posisi kapal sudah horizontal, para penguji kembali menekan stopwatch.
Raditya menuturkan, laksamana dari kesatuan Tentara Merah itu berteriak "horosho", yang artinya baik, sambil menjabat tangan Poernomo dan Laksdya Soebijakto. Batas waktu crash dive yang diizinkan 45 detik, sementara kru Indonesia berhasil menorehkan waktu 42 detik. "Saat itu Pak Soebijakto bilang ke Bapak, ‘Saya iri kepada Anda.’ Mayor Poernomo, jadilah komandan kapal selam yang baik," ujar Raditya menirukan.
Seusai pendidikan, semua kru kapal selam pulang ke Indonesia, kecuali Mayor Poernomo dan Mayor Koesno, yang ditunjuk sebagai komandan dua kapal selam yang dibeli dari Uni Soviet. Didampingi dua kepala kamar mesin, Poernomo dan Koesno terbang ke Moskow. Dari Moskow, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Pangkalan Vladivostok, markas Armada Pasifik Uni Soviet. Sampai di pangkalan, mereka langsung masuk ke kapal selam masing-masing untuk berangkat ke Indonesia dibantu sejumlah pelaut Uni Soviet.
Upacara penyerahan dua kapal selam ALRI, yakni RI Tjakra dan RI Nanggala, dari pemerintah Uni Soviet kepada pemerintah Indonesia, 12 September 1959, di Surabaya.
[Foto: dok. Dispen ALRI]
Abdul Haris Nasution dalam bukunya Sedjarah Perdjuangan Nasional di Bidang Bersendjata menyebut pembelian kapal-kapal selam tersebut berdasarkan persetujuan Indonesia-Uni Soviet pada 1958. Pembeliannya pun melalui kredit jangka panjang tanpa syarat politik dan ideologi. Pada Desember 1960, Jenderal Nasution, yang menjabat Menteri Keamanan Nasional/KSAD, menuju Moskow untuk melakukan pembelian peralatan militer, termasuk penambahan kapal selam, kapal perusak, tank, dan persenjataan lainnya.
Dua kapal selam kelas Whiskey pertama yang dimiliki Indonesia itu tiba di Indonesia pada 7 September 1959. Lima hari kemudian, dilakukan serah-terima kepada pemerintah Indonesia yang diwakili Kolonel Laut Raden Eddy Martadinata selaku Kepala Staf Angkatan Laut. Kedua kapal itu diberi nama RI Tjakra S-01 dan RI Nanggala S-02. Mayor Poernomo ditunjuk menjadi Komandan Divisi Kapal Selam merangkap Komandan RI Tjakra. Sedangkan Mayor Koesno menjadi Komandan RI Nanggala. Hari bersejarah itulah yang kini setiap tahun diperingati sebagai hari lahir Korps Hiu Kencana.
Kunjungan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia 
TRS-15 mobile medium rage radar [PITRadar] ✬
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Charge d’Affaires (Kuasa Usaha) Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Igor Kaczmarczyk, Selasa (25/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan khususnya industri pertahanan. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam konteks pertahanan”, ungkap Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia saat bertemu Menhan RI.
Lebih lanjut dikatakan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia bahwa hubungan kerja sama pertahanan Indonesia dan Polandia sudah terjalin sejak lama dan hingga kini berlangsung sangat erat. Diharapkan dimasa mendatang kerja sama tersebut terus meningkat khususnya di bidang kerja sama industri pertahanan.
Untuk itu, agar kerja sama kedua negara dapat berjalan secara konkrit dan operasional maka menurutnya kedua negara perlu membentuk working group atau kelompok kerja bersama guna membahas secara detail hal-hal kerjasama yang potensial dilakukan kedua negara.
Diantara potensi kerjasama industri pertahanan yang ada, Polandia menawarkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan radar sistem dan kendaraan lapis baja ringan. “Industri pertahanan Polandia mampu membuat radar yang sanggat canggih, radar ini penting untuk mengamankan wiayah laut dan penting untuk sistem pertahanan udara”, jelasnya.
Dalam rangka menjajaki kerjasama tersebut, lebih lanjut Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia mewakili Kemhan Polandia mengundang kepada Menhan RI atau perwakilan dari industri pertahanan Indonesia untuk dapat mengunjungi dan menyaksikan pameran industri pertahanan di Polandia yang akan diselenggarakan pada awal bulan September mendatang.
Menurutnya, moment tersebut sangat baik digunakan kedua negara menjajaki kerja sama industri pertahanan dalam rangka memperkuat komunikasi antara perusahaan industri pertahanan Polandia dengan industri pertahanan Indonesia seperti PT PAL, PT DI dan PT Pindad yang sebenarnya selama ini sudah dilaksanakan secara rutin. “Kunjungan tersebut nantinya diharapkan menjadi suatu dukungan politik untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan antara kedua negara melalui joint venture”, jelasnya.
Sementara itu menanggapi hal tersebut, Menhan RI menyambut baik atas tawaran Polandia untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Melalui kerjasama tersebut hubungan kerja sama pertahanan kedua negara sudah terjalin sangat baik dan diharapkan akan terus meningkat di masa mendatang. “Kerja sama di bidang industri pertahanan kedua negara sangat penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara”, ungkap Menhan RI. (BDI/SGY)
✈ Pesawat N219 [Republika]
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi pesawat N219 sampai 24 unit per tahun. Namun untuk mencapai target tersebut sejumlah proses dan tahapan yang perlu dilalui.
Direktur Utama PT DI Budi Santoso menuturkan setelah melakukan serangkaian uji terbang diharapkan pesawat N219 sudah bisa diproduksi di akhir 2018. Sehingga pada 2019, diharapkan sudah berhasil memproduksi sebanyak 6 unit pesawat.
Di tahun berikutnya, kata Budi, jumlah produksi tersebut akan terus ditingkatkan sebanyak 12 unit pesawat sampai 24 pesawat setiap tahunnya. Dengan jumlah produksi tersebut biaya produksi akan semakin ekonomis dan bisa menguntungkan bagi perusahaan.
"Kita selesaikan akhir tahun depan (uji terbang). Kita produksi (akhir) 2018, 2019 mulai terbang tapi itu paling produksinya 6 pesawat. Terus naik jadi 12 pesawat. Target kami ini naik 24 pesawat per tahun produksinya," kata Budi, ditemui usai flight test ke dua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017).
Menurut dia, untuk memproduksi secara pesawat hasil pengembangan bersama LAPAN pihaknya tidak perlu melakukan penambahan investasi baik dari alat dan juga aset. Saat ini saja, kata dia, kemampuan produksinya bisa mencapai 12 unit per tahun.
Pasalnya, Budi menjelaskan, sistem produksi pesawat (zig) untuk pembuatan purwarupa pesawat N219 bisa digunakan untuk melakukan produksi. Sehingga tidak perlu melakukan penambahan investasi.
"(Produksi) sampai 12 unit per tahun (fasilitas) yang ada sekarang cukup. Meski mesin zig dibuat untuk produksi prototipe, tapi mampu untuk produksi. Ini beda ketika dulu kami memproduksi N250, zig prototipe dan produksi berbeda," ujarnya.
Produksi pesawat N219 [Detik]
Sementara agar mampu memproduksi sebanyak 24 unit pesawat per tahun memang perlu menambah kawasan assembly atau perakitan. Namun hal itu bisa disiasati dengan memanfaatkan sejumlah hanggar kosong. Sehingga tidak perlu ada cost yang dikeluarkan terlalu besar.
"Untuk 24 unit per tahun memang perlu ada penambahan. Tapi ada hanggar kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terlalu besar investasinya," ujarnya.
Sejauh ini, dia menambahkan telah banyak perusahaan yang berminat membeli pesawat N219. Bahkan ada satu perusahaan asal dalam negeri yang ingin memesan 50 unit pesawat N219.
Tapi pihaknya, belum berani melakukan kontrak karena pesawat tersebut masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendapat Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.
"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.
Untuk diketahui, pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.
Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.
Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.
Latihan Joint Minex 17/2017
KRI Pulau Rengat -711 dan Pulau Rupat-712 Berhasil Deteksi dan Hancurkan Ranjau. [Koarmatim] ●
Setelah semalam melaksanakan tugas pemburuan ranjau, KRI Pulau Rupat-712 dan KRI Pulau Rengat -711 berhasil mendeteksi ranjau pada Kamis 23-8-2017 yang terletak di Perairan Timur, Pulau Bintan.
Dalam Latihan Joint Minex 17/2017, pemburuan ranjau dengan menggunakan sonar kapal berhasil mendeteksi dan menangkap frekwensi dari bawah air kemudian menerima klasifikasi pada ranjau tersebut, sehingga sonar bawah air mendeteksi ukuran, bentuk, bayangan dan kekuatan pancaran pada ranjau tersebut.
Setelah dipastikan area yang telah ditemukan titik ranjau terdeteksi, 2 KRI jajaran Satran Koarmatim itu menyiapkan bom laut untuk membantu peledakan pada ranjau yang ditemukan, selanjutnya sekoci di turunkan dari KRI Pulau Rupat sebagai sekoci droping atau yang membawa bom, sedangkan sekoci dari KRI Pulau Rengat sebagai eksekutor dengan membawa kabel peledakan yang nantinya akan disambungkan dengan blasting.
Dalam Latihan ini, Kedua tim sekoci bergerak menuju tanda dimana titik ranjau berada dan sekoci droping menjatuhkan bom ke dasar laut. Sesudah semuanya terpasang tim sekoci droping melaksanakan pengamanan area dan menjauh dari jarak aman yang sudah ditentukan, selanjutnya tim sekoci eksekutor melaporkan bahwasanya bom siap ditembakkan menunggu perintah komando dari KRI Pulau Rupat sebagai Komando perintah peledakan.
Ketika tim sekoci eksekutor siap menyambungkan kabel bom dengan kabel penembakkan, dari KRI pulau Rupat menghitung mundur dan hitungan terakhir terlihat serta terdengar suara ledakan. Selesai melaksanakan peledakan ranjau dalam keadaan aman, unsur KRI dan RSN yang terlibat latihan, bergerak menuju Batam.
Pulau Batek NTT Jadi Lokasi Strategis Pangkalan Militer. [Liputan Indonesia News] ●
Kepala Seksi Teritorial Korem 161/Wira Sakti, Letnan Kolonel Infantri Afson Sirait, mengatakan, Pulau Batek di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste menjadi lokasi strategis bagi pembangunan pangkalan militer Indonesia.
“Pulau Batek merupakan pulau yang strategis bagi pangakalan militer kita makanya sampai saat ini tetap dipertahankan dalam persoalan sengketa lahan perbatasan Indonesia-Timor Leste pada sejumlah titik di Pulau Timor,” katanya, di Kupang, Rabu.
Saat ini, kata dia, Pulau Batek yang berada di depan Pos Pengamanan Perbatasan Napan Atas, di Kabupaten Timor Tengah Utara, dijaga pasukan Korps Marinir TNI AL didukung TNI AD.
Pulau Batek, lanjutnya, dari hasil peta topografi TNI AD merupakan wilayah yang menguntungkan bagi Indonesia.
“Sementara kalau versi kita dari traktat itu kita ambil sudut kompasnya dari teluk wilayah Indonesia, makanya sampai sekarang tetap dipertahankan,” katanya.
Ilustrasi [istimewa] ●
Rencana pemerintah memusatkan industri pertahanan di Lampung terus dimatangkan. Kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus.
Secara khusus, Ryamizard meninjau Kawasan Industri Maritim (KIM). Selain itu, dia juga melakukan anjau silau ke Kebandakhan Limau, Pekon Padangkhatu, Kecamatan Limau.
Turut mendampingi Ryamizard, Dirut PT PAL Budiman, Dirut PT Pindad Abraham Mose, dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso. Hadir pula Pangdam II Sriwijaya Mayjen A.M. Putranto, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel (Inf.) Hadi Basuki, dan Dandenpom II/3 Lampung Letkol CPM Tri Handaka.
Rombongan Menhan disambut Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I. Dia didampingi Dandim 0424 Letkol (Inf.) Hista Soleh Harahap dan Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili.
Sebelum ke rumah adat, Menhan beserta rombongan memantau KIM dengan menggunakan dua helikopter. Yaitu helikopter Bell 429 milik PT Whitesky Aviation dan MI-17 milik TNI Angkatan Darat. Pantauan udara dilakukan sekitar 15 menit.
Dalam sambutannya, Ryamizard mengatakan, industri pertahanan yang ada di Pulau Jawa sudah tak layak. Karenanya, Kemenhan menggelar survei ke beberapa daerah. Tujuannya untuk menentukan lokasi yang cocok guna membangun industri pertahanan.
’’Dan, KIM ini lokasinya cocok. Sebab dari segi lahannya luas, lautnya tidak dangkal, dan tidak terlalu rawan dengan gempa. Cocok untuk membuat pabrik kapal selam. Karena daerah selatan rawan gempa. Sedangkan wilayah lain, lautnya dangkal. Kami akan melaporkan ini kepada presiden,” kata putra daerah Lampung tersebut.
Dikatakannya, produk industri pertahanan Indonesia sudah diakui kualitasnya oleh dunia internasional. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa negara yang membeli produk alutsista (alat utama sistem persenjataan) dari Indonesia.
’’Kawasan industri maritim ini nantinya berdiri tiga perusahaan BUMN, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT DI,” terang Ryamizard.
Wabup Tanggamus Samsul Hadi mengatakan, masyarakat telah lama menantikan pembangunan KIM. Yakni terhitung sudah enam tahun. Untuk itu melalui kunker Menhan ini, ia berharap pembangunan KIM dapat segera terealisasi.
’’Kabupaten Tanggamus memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Salah satunya bakal lokasi pembangunan KIM di Batu Balai, Pekon Ketapang, Kecamatan Limau. Untuk itu, kami berharap KIM ini bisa segera dibangun,” kata Samsul.
Dalam anjau silau tersebut, Menhan yang memiliki gelar adat Suntan Tuan Kacamarga menerima secara simbolis surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik). Surat itu diberikan Suntan Pengikhan Adat II Limau Junait Fihri.
Junait Fihri mengatakan, kunjungan Ryamizard merupakan sejarah di Pekon Padangkhatu. Menurut dia, Kebandakhan Limau yang terdiri dari 62 marga mendukung rencana pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan hibah tanah kepada negara seluas 10.500-an hektare (ha).
’’Kami mendukung program pemerintah dalam rencananya untuk membangun kawasan industri maritim yang kebetulan bertempat di pekon kami. Semoga hal ini cepat terealisasi. Karena dengan terealisasinya pembangunan kawasan industri maritim, otomatis berdampak untuk kemajuan pembangunan Provinsi Lampung khususnya Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus,” kata dia.
RAPBN 2018 telah dipublikasi. Dalam rancangan anggaran tersebut Kementrian Pertahanan mendapatkan posisi kedua yang terbesar setelah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Namun demikian, jumlah dana yang dianggarkan menurun dibandingkan tahun 2017. Tahun 2018 nanti anggaran Kemhan hanya mendapat jatah Rp 105.874,6 miliar. Ini menunjukkan penurunan sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp 119.975,1 miliar. Namun demikian, program modernisasi dan tetap menjadi prioritas. Salah satunya adalah pengadaan 50 unit kendaraan tempur untuk TNI Angkatan Darat.
TNI Angkatan Darat sendiri diketahui memiliki sejumlah rencana pengadaan. Diantaranya adalah penambahan meriam Caesar dan roket Astros, pengadaan heli Mi-26, panser Pandur dan lain sebagainya. Namun pengadaan-pengadaan tersebut merupakan pengadaan melalui pinjaman luar negeri, yang tak sepenuhnya bergantung pada dana APBN. Lalu pertanyaannya, 50 unit ranpur apakah yang akan dibeli tersebut?
ARCinc mendapat sedikit bocoran bahwa ranpur tersebut adalah M-113. Kemungkinan ranpur M-113 yang dibeli nantinya berasal dari Italia, yang kemudian diperbarui di Belgia, sebelum dikirim ke Indonesia. Tampaknya, di masa depan, tulang punggung infantri mekanis TNI-AD memang akan bertumpu ke ranpur M-113. Karena itulah, kebutuhan atas ranpur ini pun terus bertambah.
Selain itu, seperti terlihat dalam Latancab TNI AD 2017, M-113 membuktikan mampu bergerak cepat mengimbangi Leopard di segala medan. Kabin yang cukup lapang dan olah gerak inilah yang membuat banyak prajurit infantri jatuh cinta. Sehingga tidak heran jika nantinya 50 unit ranpur yang akan dibeli melalui dana APBN.
Selain matra darat, modernisasi matra laut dan udara melalui dana APBN juga dijabarkan. Untuk TNI-AL akan dilakukan pembelian 10 unit alutsista berupa KRI atau KAL atau Ranpur. Sementara untuk matra udara, prioritasnya adalah modernisasi pusat komando Kohanudnas.
Batalion Komposit Cakra Di Lebak
KSAD tinjau pembangunan Batalion Cakra. [Dok. Korem 064/Maulana Yusuf] ●
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono melakukan peninjauan pembangunan pangkalan satuan elit Kostrad yang dinamakan Batalion Cakra. Pembangunan pangkalan ini berada di lahan seluas 700 hektar di daerah Ciuyah, Lebak, Banten.
Mulyono meninjau pembangunan Batalion Cakra pada Rabu (23/8). Batalion Cakra yang berada di bawah Kostrad merupakan komposisi satuan tempur infanteri, satuan bantuan tempur artileri medan (armed), artileri pertahanan udara (arhanud) dan satuan heli tempur penerbad. Batalion Cakra akan dipimpin seorang komandan batalion berpangkat Kolonel.
"Komandan Batalion (Cakra) berpangkat Kolonel dan langsung bertanggung jawab kepada Pangkostrad," kata Jenderal TNI Mulyono saat meninjau pembangunan Batalion Cakra seperti tertulis dalam keterangan Korem 064/Maulana Yusuf.
Selain itu, di pangkalan Batalion Cakra juga akan dibangun perumahan dinas personel dan keluarganya, perkantoran, markas komando batalion, gudang alutsista serta lahan latihan tempur dan manuver. Semua berada dalam satu kompleks di Ciuyah, Lebak.
Rencananya, pembangunan pangkalan Batalion Cakra akan selesai pada tahun 2019 nanti. Sampai saat ini, pembangunan sudah mencapai 30% dan sudah ditempati sekitar 150 personel agar lokasi terpelihara.
Selain KSAD Jenderal TNI Mulyono, hadir dalam kunjungan tersebut Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Danpuspenerbad, para Pati dan Pamen jajaran Mabesad. Selain itu juga ada Pangdam III/Siliwangi Mayjen Herindra serta Danrem 064 Maulana Yusuf.
(bri/elz)
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjabat tangan dalam peluncuran buku Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8). Buku yang diluncurkan membahas tiga aspek, yaitu kebijakan strategis pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, kebijakan pengendalian dan pengawasan penguasaan teknologi industri pertahanan, serta kebijakan standardisasi kelaikan produk alat peralatan pertahanan keamanan.
●
Industri pertahanan Indonesia ditargetkan mandiri tahun 2045. Pada tahun itu, minimal 85 persen alat utama sistem persenjataan yang ada di Indonesia berasal dari hasil produksi industri dalam negeri.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian alat peralatan pertahanan keamanan (alpahankam), saat ini seluruh pemeliharaan alpahankam dilakukan di dalam negeri. Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Sementara untuk alpahankam, pada tahun 2045 ditargetkan 85 persen alpahankam di Indonesia berasal dari dalam negeri. ”Saat ini dari dalam negeri 53 persen besarannya dan untuk tahun 2045 minimal 85 persen. Kami telah identifikasi ada sekitar 1.200 jenis alpahankam yang sebenarnya wajib diproduksi industri pertahanan nasional kita,” kata Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu dalam acara peluncuran dan bedah buku Kebijakan KKIP di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8).
Buku tersebut berisi kebijakan terkait strategi pengembangan industri pertahanan nasional hingga tahun 2045. Hadir dalam acara peluncuran buku ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, petinggi KKIP, dan pimpinan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional dianggap penting karena akan memengaruhi kemandirian Indonesia dalam hal alutsista.
”Kalau sudah punya industri pertahanan yang mandiri, kita tidak akan terpengaruh lagi dengan negara lain. Kita akan memiliki kepercayaan yang sangat tinggi nantinya. Memang untuk industri ini bertahap karena dibutuhkan alih teknologi, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan sebagainya,” ujar Gatot.
Said menyampaikan, total aset industri pertahanan nasional saat ini sekitar Rp 17,3 triliun, dengan keuntungan (revenue) Rp 11 triliun.
Keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan produk militer sebesar 70 persen, produk nonmiliter 15 persen, dan ekspor sebesar 15 persen.
Dalam pembangunan industri pertahanan, KKIP menilai diperlukan peran perguruan tinggi untuk membantu industri pertahanan dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan rekayasa inovasi teknologi pertahanan.
Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan industri pertahanan, Kementerian Pertahanan telah menyiapkan 10.000 hektar lahan untuk memindahkan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad. Langkah itu dilakukan karena ketersediaan lahan industri pertahanan nasional dinilai sudah tidak memadai.
”Sudah saya siapkan. Yang penting tanahnya dahulu, karena sulit cari tanah. Tempatnya masih rahasia,” ujar Ryamizard. Gatot mengakui lahan PT Pindad di Bandung sudah terlalu kecil.
”Mungkin perlu direlokasi ke suatu lokasi yang ada pelabuhan, bandara, dan sebagainya,” ujar Gatot.
Tentu Akan Menguntungkan Kedua Negara
Monster Langit Pertama Di Asean [detik]●
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, berkomentar tentang rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Indonesia. Kremlin mengklaim tidak pernah mengaitkan atau menerapkan persyaratan non teknis sebagaimana negara lain.
"Kerja sama ini menunjukkan bahwa Rusia siap menjadi sekutu militer yang bisa diandalkan Indonesia. Kami tidak menerapkan syarat-syarat politik tertentu untuk penjualan pesawat tempur ini, tidak seperti negara lain yang tentu Anda sudah tahu siapa," kata Galuzin, kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya pada Selasa, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengumumkan Indonesia berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia senilai 1,14 milyar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 15,3 trilyun. Dia didampingi Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
Hampir setengah dari harga itu akan dibayar dalam bentuk komoditas perkebunan, di antaranya karet, kelapa sawit, dan kopi.
UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan mensyaratkan berbagai hal pada tiap akuisisi sistem kesenjataan dari luar negeri, di antaranya kewajiban offset, imbal dagang, transfer teknologi, partisipasi industri pertahanan dalam negeri, hingga bebas dari intervensi politik negara pembuat.
Pada 1999, Amerika Serikat mengembargo Indonesia soal persenjataan pasca Peristiwa Santa Cruz (1991) dengan ujungnya pada pemisahan Provinsi Timor Timur. Embargo itu baru dicabut pada 2006 lalu.
Selain itu, Amerika Serikat juga pernah menerapkan langkah serupa kepada China, Argentina, Iran, dan Rusia sendiri.
Pada sisi lain, Rusia juga diberi sanksi Uni Eropa menyusul tuduhan aneksasi mereka di Semenanjung Krimea pada 2013. Sanksi ini cukup memukul Rusia yang kemudian gencar mencari pasar bagi produk-produk mereka.
"Kesepakatan pembelian senjata ini menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa Rusia adalah sekutu yang bekerja sama dengan prinsip saling menghormati tanpa melibatkan persoalan politik," kata Galuzin.
"Kesepakatan ini tentu saja akan menguntungkan kedua negara," kata dia.
Namun demikian, Galuzin mengabaikan fakta bahwa negaranya sendiri juga menerapkan embargo terhadap Pakistan dengan motivasi politik; persis Amerika Serikat. Embargo itu sudah dicabut pada 2014 lalu.
Menurut majalah The Diplomat, sikap keras Moskow terhadap Islamabad sudah dimulai sejak masa Perang Dingin. Saat itu, politik luar negeri Pakistan lebih condong ke koalisi NATO, sementara Uni Soviet memilih India sebagai aksis politik regional di Asia Selatan.
Sukhoi Su-35 (NATO: Flanker E atau Super Flanker) menjadi salah satu andalan ekspor Rusia, dengan dua negara yang hampir pasti menerima pesawat tempur pengembangan Sukhoi Su-27/30 Flanker, yaitu Indonesia dan China.
Di ASEAN, ada tiga negara yang mengoperasikan Sukhoi Su-27/30 Flanker, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Malaysia.
Monster langit Su 35 [detik]
Indonesia resmi mengadakan kontrak pembelian Sukhoi SU-35 melalui teknik imbal beli (trade-off technique) dengan Rusia. Pun demikian, 11 pesawat hasil transaksi dua negara ini masih kurang dari kondisi ideal.
"Idealnya kita butuh 1 skuadron Sukhoi SU-35, Satu skuadron itu 16 buah. Kurang 5 lagi. Tapi kan lumayan," kata Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 22 Agustus 2017.
Ditanya mengenai kemungkinan kontrak pembelian lanjutan, Menhan menyebut ada kemungkinan ke sana. Namun tentunya belanja triliunan rupiah harus mempertimbangkan keuangan negara juga.
Walau demikian, Menhan menuturkan ada keuntungan besar yang diperoleh dari kerjasama imbal beli 11 pesawat tempur canggih itu.
Pertama, Rusia melalui kontrak perdagangan itu menyediak fasilitas pendamping. Dari kontrak bernilai USD 1,14 miliar, hanya USD 990 juta yang digunakan membeli pesawat.
Sisanya dipergunakan membuat hangar yang memiliki fasilitas perawatan dan persenjataan Sukhoi di Indonesia. Dengan kelebihan itu maka negara pemilik Sukhoi seperti Malaysia dan Vietnam, bakal melakukan perawatan pesawat mereka di Tanah Air. Karena lebih murah dibandingkan harus ke Rusia.
"Pasti mereka ke kita, Rusia itu kan jauh pasti ke Indonesia lebih deket, lebih murah, kita juga dapat duit dari itu," kata Ryamizard.
Seperti diketahui, melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan melakukan pembelian Sukhoi SU-35 dari Rusia, dengan skema trade-off atau imbal beli senilai US$ 1,14 miliar. Dengan skema itu, transaksi diatur sesuai UU Nomor 16 tahun 2012 yang memungkinkan Indonesia membeli keperluannya dengan komoditas di Tanah Air.
Pihak Rusia sendiri dikatakan tertarik menukar pesawat buatannya, dengan komoditas unggulan Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO), olahan karet dan sumber daya alam lainnya. Dari nominal kesepakatan sebesar US$ 1 miliar lebih itu Indonesia mendapat 11 pesawat seharga US$ 90 juta dolar per unit. Sisanya sebanyak US$ 114 juta digunakan membuat hangar dan persenjataan pesawat Su-35 di Tanah Air. (SUR)
♖ Metronews
