Sabtu, 27 Oktober 2018

[Video] Latihan Kesenjataan Terpadu Pasukan Marinir 2

♞ Liputan Garuda NET.


  Youtube  

♞ "Medium Tank" PT Pindad Siap Diproduksi Masal

Medium Tank Pindad [def.pk]

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa industri pertahanan Indonesia saat ini sudah semakin kuat. Hal itu ditandai dengan rampungnya proyek medium tank oleh PT Pindad.

"Kami berusaha mewujudkan kemandirian pertahanan yang didukung alutsista TNI, yakni dengan selesai pembangunan medium tank bekerja sama dengan Turki dan akan segera diproduksi masal," ujar Ryamizard di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Medium tank merupakan hasil rancangan Pindad bersama FNSS Turki. Tank Medium Pindad ini memiliki bobot tempur 32 ton, daya engine 711 HP dilengkapi transmisi otomatis, kecepatan maksimal 70 km/jam.

Medium tank menampung tiga orang kru yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi, serta memiliki senjata utama turret kaliber 105 mm yang memiliki daya hancur besar.

Indikator penguatan industri pertahanan lainnya, yakni operasionalisasi dua unit kapal selam di TNI Angkatan Laut oleh PT PAL. Sementara, kapal selam ketiga sedang dalam tahap akhir penyambungan oleh PT PAL.

"Pertahanan negara Indonesia saat ini ada pada urutan ke 10," ujar Ryamizard.

Industri pertahanan Indonesia juga sudah menuai keuntungan. Hal itu ditandai dengan catatan ekspor yang senilai 280,5 juta dollar Amerika Serikat.

  Kompas  

PT PAL Siap Tampung 48 Kapal Per Tahun

LPD Pesanan TNI AL Diserahkan Desember 2018✈️ Ilustrasi LPD/SSV [GM]

PT PAL memperkirakan galangan kapal mereka dapat menampung 48 kapal per tahun untuk perawatan dan perbaikan dalam program Home Doctor Service (HDS).

Sekretaris PT PAL, Rariya Budi Harta, menuturkan galangan ini tidak eksklusif untuk melayani kapal niaga dari Pelni maupun ASDP dalam HDS. Akan tetapi dengan program itu maka perusahaa BUMN pemilik kapal dapat memperoleh layanan yang lebih maksimal.

Keunggulan ini dikarenakan layaknya dokter di rumah sakit, PT PAL akan memiliki catatan riwayat permasalahan dari masing-masing kapal milik BUMN.

Perawatan ini [melalui HDS] merupakan sinergi BUMN, kami optimalkan potensi tersebut,” kata Rariya, Kamis (25/10/2018).

 Kapal Militer 

Sementara itu, untuk pembangunan kapal militer baru, Rariya menyebutkan perusahaan dalam tahap penyelesaian atas dua buah kapal.

Kapal yang hampir rampung itu yakni kapal cepat rudal (KCR) dengan panjang 60 meter serta landing platform dock (LPD) sepanjang 124 meter.

Untuk LPD penyerahannya Desember 2018, sedangkan KCR karena ada pengembangan dan penambahan perlengkapan kemungkinan awal tahun depan,” katanya.

Menurut Rariya, semenjak 1985 hingga 2017 pihaknya telah merampungkan pembuatan 234 kapal berbagai jenis.

PT PAL juga menjadi fasilitas pembuatan perkapalan terlengkap baik secara teknologi maupun kapasitas.

Lebih lanjut dia menjelaskan pihaknya pada prinsipnya mampu mengerjakan berbagai jenis kapal yang dibutuhkan militer.

Meski begitu besaran pesanan tergantung Kementerian Pertahanan dan kebutuhan pengguna seperti TNI AL.

  ✈️ Bisnis  

Jumat, 26 Oktober 2018

PT PAL Incar Kontrak Alutsista Pada Akhir Tahun 2018

✈️ KRI TNI AL produksi PT PAL [TNI AL]

PT PAL memperkirakan pesanan kapal dari militer masih menjadi prioritas utama bisnis perusahaan pada tahun 2019.

Direktur Utama PT PAL, Budiman Saleh, menuturkan pihaknya tengah mengincar beberapa kontrak baru. Diharapkan penetapan perusahaan sebagai penyedia kapal bagi Alutsista ditetapkan pada akhir 2018 ini.

Pada 2018 ini bisa secure mendapatkan kontrak-kontrak Alutsista. beberapa kontrak diperoleh di akhir tahun ini,” kata Budiman, Kamis (25/10/2018).

Dia menuturkan, selain kontrak kapal untuk militer, pihaknya mendapatkan kontrak membangun kapal niaga. Perusahaan juga mendapatkan overhaul kapal permukaan dan kapal selam, serta proyek kelistrikan.

Pada 2018 ini repair overhaul sudah mulai untuk pekerjaan di luar negeri,” katanya.

Meski memiliki kontrak pembangun sejumlah kapal baru maupun perawatan, Budiman tidak bersedia menyebutkan pendapatan yang berhasil dibukukan perusahaan. Dia hanya bersedia menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan modal kerja yang cukup untuk merampungkan setiap pekerjaan.

Estimasi 2018 dan 2019 plus minus sama. Jumlahnya belum dihitung,” katanya.

  ✈️ Bisnis  

Jet Sukhoi Pertama Diserahkan Agustus 2019

✈️ Pesawat Sukhoi TNI AU [TNI AU]

Proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia terus berjalan. Menurut rencana, pesawat Sukhoi pertama ini akan diserahterimakan pada Agustus 2019.

Duta Besar RI untuk Rusia Wahid Supriyadi di Kedutaan Besar RI untuk Rusia, Moskwa, Rabu (24/10/2018) malam, mengatakan, perjanjian pembelian pesawat tempur Sukhoi secara prinsip sudah ditandatangani. Hal yang masih dinegosiasikan adalah jenis komoditas yang akan dibarter dalam pembelian ini.

Ini pekerjaan Kementerian Perdagangan. Ternyata tidak sederhana karena dalam 16 daftar yang diakui dan disetujui oleh mereka itu banyak komponennya. Bukan hanya karet, melainkan juga ada kopi, teh, dan lainnya. Bahkan, alat-alat militer mereka juga bersedia. Apakah kita siap dengan itu. Jadi, lebih pada masalah teknis,” ujar Wahid.

Atase Pertahanan KBRI Moskwa Kolonel Firman Dwi Cahyono mengatakan, pembahasan masih berlangsung. Awalnya, Pemerintah Indonesia akan membeli 16 pesawat, kemudian berkurang sesuai dengan anggaran.

Menurut rencana, kata Firman, pesawat Sukhoi akan diserahterimakan pada Agustus 2019. ”Kalau kontrak efektif sesuai jadwal, kemungkinan Agustus 2019 dua pesawat,” ujarnya.

  ✈️ Kompas  

Kamis, 25 Oktober 2018

Tahun Depan TNI Akan Terima Alutsista Canggih

Pelanggaran wilayah di NKRI masih terjadi, tapi terus menurun Latihan penembakan MLRS TNI AD 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut, jumlah pelanggaran perbatasan di Indonesia semakin menurun selama empat tahun terakhir.

Pelanggaran wilayah di NKRI memang masih terjadi, tapi sekarang angkanya terus menurun,” ujar Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers pencapaian empat tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Dilansir dari laman Kompas (25/ 10), Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, TNI melaksanakan penindakan kepada pelaku pelanggaran wilayah teritorial NKRI yang dilakukan oleh 25 pesawat asing dan 4 kapal asing.

Adapun, sepanjang empat tahun terakhir, total TNI berhasil mendeteksi sekaligus menghalau pelaku pelanggaran wilayah teritorial NKRI oleh 286 pesawat asing dan 26 kapal asing.

Dalam mempertebal kekuatan di daerah terpencil, TNI juga menggelar kekuatan baru. Ini sekaligus demi menyingkronisasi dengan agenda pembangunan nasional.

Gelar kekuatan yang dilaksanakan adalah pembentukan Divisi Infanteri III Kostrad di Sulawesi Selatan, Koarmada III dan Pasukan Maritim III di Sorong dan pembentukan Koopsau III di Biak,” ujar Hadi.

Dalam memperkuat aksi penindakan terhadap pelanggaran wilayah teritorial NKRI, lanjut Hadi, TNI juga mengadakan sejumlah alutsista demi mendukung itu.

Tahun depan akan kembali kami terima berbagai alutsista canggih, misalnya peluncur roket multilaras MLRS Astros, Rudal Truck, kapal selam, LPD dan pesawat tanpa awak,” ujar Hadi.

  Kompas  

Anggaran Alutsista Menjadi Rp 75 Triliun

Pada Tahun 2019 Ilustrasi PKR TNI AL

Pemerintah berjanji akan memperkuat alutsista TNI. Salah satu caranya dengan menambah anggaran alutsista yang selama ini terbilang rendah.

Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konfrensi pers Empat Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10).

Anggaran alutsista tahun 2015 ada Rp 40 triliun, tahun 2019 akan jadi Rp 75 triliun,” kata Wiranto.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menjelaskan penambahan anggaran untuk penguatan alutsista sangat penting. Sebab, alutsista merupakan alat pertahanan kedaulatan negara dari serangan luar.

Apalagi, lanjut dia, belakangan ini ancaman dari luar mulai terjadi.

Ini penting, bargaining position. Kalau gertak-gertakan, kita jangan kalah gertak,” ujar dia.

 Penambahan Pos Lintas Batas Negara 

Selain menambah anggaran alutsista, pemerintah berencana menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, tercatat baru ada 7 PLBN di sejumlah titik di Tanah Air.

Tahun depan ditambah 11 PLBN. Ini perkuat pertahanan,” tandasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2015 anggaran yang dialokasikan untuk TNI sebesar Rp 106 triliun. Namun, hanya Rp 40 triliun saja yang dianggarkan untuk pengadaan alutsista.

  Merdeka  

Kutai Timur Jadi Opsi Lokasi Uji Coba Peluncuran Roket

Ilustrasi 

Kutai Timur menjadi salah satu opsi lokasi uji coba peluncuran roket pertahanan buatan dalam negeri. Tim dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI telah melakukan survei kelaikan lokasi di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon.

Kemenhan tengah melakukan pengembangan roket, sebagai salah satu program prioritas nasional dalam rangka melakukan kemandirian alat utama sistem senjata atau alutsista.

Roket yang tengah dikembangkan Litbang Kemenhan yakni R-Han atau Roket Pertahanan. Dalam pertemuan di Makodim 0909/Sangatta, kemarin (24/10), diketahui jika R-Han telah beberapa kali dilakukan uji coba.

Pertama pada 6 November 2010 di Baturaja, Lampung, dengan panjang roket 1,7 meter dan diameter 122 milimeter. Roket kedua panjang 2,8 meter dan diameter 122 milimeter, diuji coba pada 6 Maret 2014 di Garut, Jawa Barat.

Kini, Kemenhan tengah melakukan penelitian lokasi latihan uji coba untuk roket generasi selanjutnya. Menurut keterangan Pujiantoro, ketua tim pemantau lokasi, pihaknya tahun ini telah mendatangi 6 lokus. Salah satunya Desa Sekerat.

“Kami akan mengidentifikasi lokasi atau wilayah yang dimungkinkan bisa digunakan untuk uji coba peluncuran. Ini baru tahap identifikasi. Kami memilih yang pas sesuai kriteria yang cocok,” ujar Pujiantoro.

Dirinya menambahkan dengan beberapa roket yang telah dikembagnkan dari kaliber 122 hingga 450, memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Oleh sebab itu, diperlukan cakupan wilayah minimal 2.500 hektare.

Sementara itu, Kasdim 0909/Sangatta Mayor Jon Young Saragi mengaku cukup bangga lantaran Kutim, menjadi salah satu lokasi yang ditunjuk oleh tim. Diakui, meski Sekerat merupakan daerah latihan militer, namun belum pernah untuk peluncuran roket. “Apabila Kutim terpilih merupakan suatu kebanggaan. Apalagi kita sebagai daerah yang berdekatan dengan wilayah perbatasan” kata Jon Young.

  angmalaya  

Uji Terbang Roket R-Han 122B

Di Landasan Udara TNI AU Cikelethttps://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2018/10/foto-1-25.jpgUji terbang Roket R-Han 122B di Landasan udara TNI AU, Cikelet, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

Uji terbang Roket R-Han 122B di Landasan udara TNI AU, Cikelet, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat, dilaksanakan tanggal 23 s.d 25 Oktober 2018.

Kegiatan ini dipimpin oleh Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan Laksamana Pertama TNI Edy Sulistyadi. S.T. Turut hadir Tim Wasprod Roket R-HAN 122B Kol Inf Zulkarnain, Tim PPHP Roket R-HAN 122B Kol Laut (T) Imam Baihaqi, Tim ahli Prof. Dr-Ing. Nandy Putra dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Dirtekindhan menyampaikan bahwa dalam rangka menuju kemandirian Industri Pertahanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan bermaksud memberikan satu pedoman bagi pengguna dan produsen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan dengan tujuan menciptakan iklim sehat bagi stakeholder, dalam rangka meningkatan kualitas produk, yang pada gilirannya Industri Nasional secara optimal dapat mendukung alat pertahanan/ sarana Pertahanan Negara secara maksimal untuk meningkatkan Ketahanan Nasional.

Program Pengembangan Roket R-Han 122B merupakan program lanjutan dari program Pengembangan Roket R-Han 122B tahun anggaran 2011 di Subdit Tekhan.

Pengembangan Roket R-Han 122B ini merupakan program yang melibatkan berbagai instansi, yang tergabung di dalam Konsorsium Roket Nasional yaitu PT. DI, PT. Pindad, dan PT. Dahana serta LAPAN.

Sasaran kegiatan antara lain terlaksananya koordinasi dengan Konsorsium Roket, TNI dan Instansi terkait lainnya untuk menyiapkan Pengembangan Roket R-Han 122B yang sesuai Spesifikasi Teknis (Spektek) yang dibutuhkan pengguna.

 ♖ Kemhan  

Rabu, 24 Oktober 2018

KAL Mamuju I-6-64 Memperkuat Alutsista TNI AL

Produksi PT Tesco Indomaritimhttps://lancerdefense.files.wordpress.com/2018/10/kal-mamuju-i-6-64-memperkuat-alutsista-tni-al.jpgKAL Mamuju I-6-64 buatan PT. Tesco Indomaritim memperkuat Alutsista TNI AL setelah diserahterimakan dari PT. Tesco Indomaritim kepada TNI AL, yang dilanjutkan dengan Peresmian serta Pengukuhan Komandan KAL di Pantai Mutiara Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/ 10).

Penyerahan KAL Mamuju dilaksanakan Dirut PT. Tesco Indomaritim Dr. Jamin Basuki kepada Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut (Kadisadal) Laksma TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc, yang selanjutnya diserahkan kepada Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Mulyadi, S.IP., M.A.P.

Sehubungan dengan penggunaan kapal yang berada di wilayah Koarmada II dalam hal ini Lantamal VI Makasar, maka KAL Mamuju diserahkan Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Mulyadi, S.IP., M.A.P kepada Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si., diwakili Aslog Pangkoarmada II Kolonel Laut (T) Admuji yang selanjutnya diserahkan ke Komandan Lantamal VI Makasar Laksma TNI Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han).

Seusai acara serah terima KAL Mamuju, dilanjutkan dengan Peresmian dan Pengukuhan Mayor Laut (P) Andi Johan sebagai Komandan KAL Mamuju dalam suatu upacara dengan Inspektur Upacara Asisten Logistik Kasal Laksda TNI Moeljadi.

Aslog kasal Lakda TNI Mulyadi, S.IP., M.A.P dalam sambutannya mengatakan penyerahan dan peresmian kapal Fast Offshore Patrol Combat (FOPC) 36 M yaitu KAL Mamuju kedalam jajaran kapal TNI AL merupakan kebijakan yang relevan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim yang berinteraksi diantara negara pantai di dunia.

Lebih lanjut dikatakan dalam kegiatan operasi diharapkan dengan bergabungnya KAL Mamuju akan dapat diproyeksikan untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai sarana pengamanan wilayah, khususnya wilayah perairan Lantamal VI Makasar.

KAL Mamuju dibangun oleh PT. Tesco Indomaritim Bekasi dengan panjang 38 M, lebar 7,30 M dengan kecepatan maksimal 25 knot. Diawaki 25 ABK dan 8 pasukan khusus dan mampu berlayar selama 5 hari.

 ♖ TNI AL  

Indonesia-India Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

Salah Satunya Radarhttps://2.bp.blogspot.com/-3v94rDuzumk/W9AyrETvLWI/AAAAAAAA9fo/s2eZF97N7ncHGOUjcTUu1tDk3JyHAe7VgCLcBGAs/s400/1.jpgRoadmap radar nasional [Kompas]

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan India Nirmala Sitharaman yang melakukan kunjungan balasan ke Indonesia, salah satunya membahas kerja sama industri pertahanan.

"Kunjungan Bu Menteri ke sini untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara. Kemampuan (industri pertahanan) India cukup bagus," kata Ryamizard sai menerima Menhan India‎ Nirmala Sitharaman di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa.

Ryamizard menjelaskan produk dari India yang bisa dipakai Indonesia adalah radar dan drone. Kedua alat itu sedang dibutuhkan Indonesia untuk pengamanan berbagai wilayah di tanah air.

Dalam pertemuan itu juga dibahas kerja sama maritim, industri pertahanan, dan penanggulangan teroris, serta penanggulangan bencana.

"India ingin masuk dalam patroli bersama di Selat Malaka. Namun, perlu izin dulu dengan Malaysia. Sampai saat ini, Malaysia belum memberikan jawaban," kata purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Selain itu, Indonesia dan India akan bekerja sama dalam pelatihan pilot Sukhoi mengingat India memiliki banyak pesawat tempur produk Rusia itu.

 Kerjasama Radar BEL-Len 
Radar pertahanan udara 3D produksi BEL India [radar tutorial]

Indonesia menghargai inisiasi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dikirimkan oleh Bharat Electronic Ltd, India ke PT Len. MoU itu terkait pengadaan radar. Pihak India berharap MoU tersebut dapat ditandatangani pada saat Indo Defence tahun ini di Jakarta.

"Saat ini MoU tersebut sedang dalam pembahasan internal PT Len. Diharapkan akan segera dapat diselesaikan dalam waktu dekat," ujar Ryamizard.

Dalam penemuan tersebut, Ryamizard juga mengapresiasi keunggulan teknologi yang dimiliki oleh India, yaitu misil jarak jauh. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang saat ini sedang membangun tujuh program unggulan nasional dalam industri pertahanan. Salah satu diantaranya adalah penguasaan teknologi misil.‎

Sementara itu, Menhan India Nirmala Shitaraman menuturkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia sangat menyenangkan sehingga banyak yang sudah disepakati.

Untuk bidang penanggulangan bencana, India akan memberikan bantuan lagi jika Indonesia memintanya.

"Dalam pertemuan ini kami lebih banyak berbagi informasi dan keuntungan dalam bidang ini," tutur dia.

Saat ini India dan Indonesia telah memiliki tiga forum bilateral di bidang keamanan dalam berbagai tingkatan. Kerja sama pertahanan antara India dan Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Defence Cooperation Agreement yang ditandatangani pada Januari 2001.

Dalam perjalanannya DCA telah direvisi bersama dan telah ditandatangani kedua belah pihak secara sirkular pada bulan Mei 2018. Dokumen tersebut secara seremonial telah diserahterimakan bersamaan dengan kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Mei 2018.

Indonesia dan India telah memiliki tiga forum bilateral di bidang pertahananan dan keamanan. Ketiganya adalah Biennial Meeting pada level Menhan, Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) pada level Sekjen dan Indonesia-India Security Dialogue (IISD) pada level Menko Polhukam.

 ♖ antara  

Selasa, 23 Oktober 2018

Indonesia Nunggak $ 200 Juta Dalam Proyek Pesawat Tempur

http://ikahan.com/wp-content/uploads/2014/04/01-Submarine-Ex-Komodo-2014.jpgIlustrasi KFX/IFX ✈️

Korea Selatan (Korsel) menyatakan Indonesia belum membayar tunggakan $ 200 juta dalam proyek jet tempur bersama senilai miliaran Dolar. Benarkah?

Dilansir AFP, Senin (22/10/2018), Korea Fighter eXperiment KFX adalah proyek senilai 8 triliun Won atau sekitar $ 7 miliar. Tujuan proyek ini untuk mengembangkan armada dari 120 pesawat tempur generasi baru yang asli, guna menggantikan pesawat Korsel bikinan Amerika Serikat (AS) yang semakin menua, yakni F-4 dan F-5.

Industri Kedirgantaraan Korea dan kedirgantaraan raksasa AS, Lockheed Martin, adalah kontraktor utama di proyek KFX itu. Mesin-mesinnya bakal disuplai oleh perusahaan besar General Electric.

Menurut pemberitaan AFP ini, Jakarta meneken persetujuan pada 2016 lampau untuk menjadi mitra junior. Jakarta akan menangani 20 persen dari biaya proyek serta menerima satu pesawat purwarupa (prototype). 100 Pekerja Indonesia akan ikut ambil bagian dalam pengembangan dan proses produksi.

Namun pihak Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) yang menangani pembelian alat utama sistem persenjataan menyatakan pada Senin (22/10/2018), Indonesia berhenti membayar bagiannya.

"Kami berencana untuk menunda negosiasi tambahan untuk menunggu pembayaran kontribusi Indonesia," kata juru bicara DAPA.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Wiranto mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari upaya untuk membuat persetujuan baru secara keseluruhan.

"Dengan kondisi ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merenegosiasi persetujuan itu," kata Wiranto, Jumat (19/10) kemarin.

Nilai tukar Rupiah sedang terpuruk ke titik terendah selama 20 tahun terakhir. Kondisi ini membuat pembayaran semakin mahal.

Wiranto menjelaskan, Jakarta ingin mengubah pembagian pembiayaan, pembiayaan produksi, transfer teknologi, dan hak intelektual.

"Ini jelas belum final karena kami butuh waktu. Semoga ini akan terselesaikan dalam waktu kurang dari setahun," kata Wiranto.

Namun demikian, juru bicara DAPA menekankan bahwa proyek bersama itu akan berlanjut dan pesawat tempur bakal dioperasikan sesuai rencana, yakni pada tahun 2026 nanti untuk mempertahankan Korea Selatan.

Negara tetangga mereka, yakni Korea Utara, dikenal sebagai pihak yang berkali-kali kena sanksi Dewan Keamanan PBB karena program nuklir dan misil balistiknya. (dnu/hans)

 BKPM Beberkan Alasan RI Nego Ulang 

Pemerintah Indonesia negosiasi ulang proyek pembuatan pesawat tempur kerjasama dengan Korea Selatan (Korsel), Korea Fighter eXperiment dan Indonesia Fighter eXperiment (KFX dan IFX). Ada sejumlah alasan pemerintah untuk renegosiasi pembuatan pesawat tempur tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, renegosiasi ini untuk penghematan devisa dalam rangka menjaga stabilitas rupiah.

"Restrukturisasi, renegosiasi program kerjasama KFX/IFX ini bagian upaya pemerintah menghemat devisa. Kan semua setoran pemerintah di program kerja sama pesawat tempur ini ke Korea semua dibayar devisa. Sementara mata uang negara berkembang termasuk rupiah masih mengalami tekanan yang luar biasa," jelasnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Thomas mengapresiasi keputusan pemerintah Korea Selatan yang menyetujui renegosiasi proyek tersebut. Dia melanjutkan, renegosiasi juga untuk menjaga kepercayaan investor Korea Selatan, terlebih Korea Selatan berada di urutan kedua atau ketiga penanam modal di Indonesia.

"Ini tujuan utama renegosiasi, pertama bagaimana menghemat devisa sementara ini, kedua menjaga iklim investasi," sambungnya.

Dalam pembuatan pesawat tempur ini, pemerintah akan menyetor anggaran negara. Thomas tak menyebut besaran anggaran tersebut, namun negosiasi ulang dilakukan juga untuk mengurangi tekanan APBN.

"Terus terang beban kepada APBN ini cukup besar apalagi jangka panjang, terus terang puluhan triliun dan kalau beli puluhan unit sampai ratusan triliun. Karena itu nggak mungkin kita sentuh di saat APBN tertekan, rupiah cukup tertekan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto usai rakor mengatakan Presiden Jokowi memutuskan renegosiasi proyek kerja sama pesawat tempur dengan Korea Selatan.

"Dengan kondisi ekonomi nasional, maka Presiden telah memutuskan, bukan membatalkan, tapi merenegosiasikan," kata Wiranto.

Dia menjelaskan banyak poin yang akan dinegosiasikan ulang terkait program kerjasama tersebut, antara lain masalah pembiayaan dan alih teknologi.

"Banyak hal kita bicarakan, kemampuan pembiayaan Indonesia, persentase cost sharing untuk development, cost produksi, alih teknologi ke Indonesia bagaimana, keuntungan HAKI bagaimana, lalu pemasaran bagaimana, ini banyak sekali, nggak bisa sejam kita selesaikan. Kita hanya membentuk tim khusus untuk melakukan detil lagi yang harus kita renegosiasikan dengan pihak Korea Selatan," terangnya.

Wiranto menambahkan negosiasi ulang akan berlangsung selama setahun, namun dia berharap renegosiasi itu bisa diselesaikan lebih cepat.

  ✈️ detik  

Senin, 22 Oktober 2018

Kodam VI Mulawarman Rancang Puslatpur Modern

Latihan Perang Model Tentara NATO https://1.bp.blogspot.com/-N89KqzEb3Dc/WY_YMPwwq9I/AAAAAAAA0wM/3RabBQNFQakeUykbkmaVu1mdWwWMPmlLwCLcBGAs/s400/20638933_1232708460170828_6818693618510924581_n.jpgIlustrasi ✈️

Modernisasi tak bisa dielakkan. Termasuk dalam hal pembangunan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI Angkatan Darat. Menjaga kedaulatan negara adalah tugas pokok TNI, sehingga kesiapan tempur harus ditingkatkan.

Seiring perjalanan waktu model perang pun semakin berubah. Prajurit TNI wajib dibekali latihan menghadapi ancaman, bukan lagi perang gerilya namun modern.

Semakin lama kita harus semakin modern. Perang kita tak selamanya gerilya saja,” kata Komandan Satuan Tugas Latihan Tugas, Kolonel Inf Muhammad Yasin saat dijumpai di Puslatpur Kodam VI Mulawarman, Amborawang, Kutai Kartanegara, Kamis (19/10) lalu.

Usai melaksanakan latihan yang diikuti 460 prajurit Raider baru‑baru ini di Puslatpur Amborawang, selain melaporkan hasil latihan Kolonel Yasin juga memaparkan rancangan peningkatan sarana dan prasarana latihan kepada Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto.

Saya paparkan Sarpraslat Modern Amborawang. Panglima merespon positif. Puslatpur kita ikuti seperti Singapura dan pusat latihan Kostrad di Cibenda, Bogor,” tuturnya.

Sarpraslat Modern di Amborawang diproyeksikan dapat memfasilitasi latihan Fire Arms Training System (FATS) 300 MIL Immersive Virtual Training System. Di dalamnya terdapat sarana simulator latihan perorangan, yang mampu melakukan skenario operasi tempur bervariasi.

Dengan perlatan canggih seperti 300 derajat view menggunakan HD Screen dan 5.1 surround, Hit detection system dan recorded for AAR. Sistem latihan ini digunakan US Army dan US Marine sejak 2017.

Selain itu, Multiple Integrated Laser Engagement Systems (MILES) juga dirancang dalam Sarpraslat Modern Amborawang. Sebagai sarana latihan tempur TKT RU sampai dengan BDE Multi Korps. Prajurit dapat menggunakan laser sebagai sensor tembakan, yang dapat menimbulkan akibat sungguhan.

Model latihan ini digunakan mayoritas negara NATO, Australia, Singapura, Korea Selatan dan Jepang.

Dapat digunakan di Jarti, Jatban dan Ranpur dalam berbagai skenario pertempuran kota,operasi khusus, penyergapan dan pertahanan. Setiap personel dan kendaraan direkam peregerakan dan tindakan yang dilakukan,” ungkapnya.

Digital Multi Purpose Range Complex (DMPRC) juga termasukan pengembangan Sarpraslat modern di Amborawang. Kelengkapan sarana latihan manuver tempur multi korps, baik latihan cabang maupun gabungan. Latihan tersebut menggunakan CCTV, sasaran diam dan bergerak.

Dikendalikan dan dimonitor dengan sistem komputerisasi. Setiap personel dan kendaraan tempur direkam pergerakan dan tindakan untuk evaluasi,” jelas Kolonel Yasin.

Rancangan modernisasi sarpraslat tersebut direncanakan selesai dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan rencana anggaran biaya (RAB) ditaksir hingga RP 136 miliar.

Dari model site plan yang direncanakan, nantinya bakal terdapat mess VVIP, tower air, gedung serbaguna, masjid, KSA, senkom, GOR, lapangan bola, barak, ruang makan, dapur, lapangan tembak pistol, lapbak 100 hingga 300 meter, bungker, pos tinjau, jalan klas I (50%), Jalan Klas II (605) dan Jalan Klas II (100%).

Memiliki kontur geografis yang wahid, membuat kawasan Amborawang dijadikan pusat latihan tempur TNI. Seluas 724 hektare kawasan latihan tempur dikuasai Kodam di atas tanah Amborawang. “Kontur geografis memenuhi syarat, ada gunung, hutan, air gak begitu susah, ada Tahura,” tuturnya.

Ditambah, lokasi latihan tempur tersebut dekat dengan laut. Hanya 4,2 kilometer dari batas ujung, bisa dijumpai garis pantai Amborawang Laut.

Sesuai arahan, melihat pemaparan evaluasi latihan prajurit Raider pada September 2018 lalu, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto meminta agar Puslatpur Kodam VI ditata ulang. Modernisasi jadi kata kunci.

Kita buat yang modern. Paling mendesak ini latihan Kavaleri, Desember 2018 nanti. Yang paling utama jalur dulu, pelebaran jalan sampai laut,” katanya.

Tribun diberi kesempatan melihat proses pelebaran akses jalan yang diproyeksikan sebagai jalur tank militer. Menaiki tank AMX 13 buatan perancis tahun 1960, ditemani Kapendam VI Mulawarman Kolonel Kav Dino Martino.

Pengamatan, Tribun, akses jalan yang dilalui masih tanah. Hujan yang turun di perjalanan membuat tanah basah dan becek. Namun hal itu tak jadi masalah bagi tank untuk melintasi jalan yang sedang dilakukan pelebaran.

Dari pantai menuju base camp itu sekitar 7,1 kilometer. Nah kalau dari sini (patok batas kawasan Puslatpur) sekitar 4,2 kilometer. Ini yang sedang kami buka sampai ke Amborawang Laut,” ujarnya.

Beberapa rumah warga tampak berada di pinggir jalan. Tak hanya itu, lokasi stock pile batu bara juga tak sedikit.

Mereka berada tak jauh dari akses jalan penghubung tank dari laut ke Puslatpur Kodam VI. Beberapa alat berat pun tampak nangkring dibalut garis kuning militer.

Sekarang saya diperintah buat jalan tank ke laut. Saya kerja di wilayah 724 hektare, itu halaman saya. Begitu lewat di sana, saya pasti laksanakan ganti rugi. Wajib sesuai kesepakatan masyarakat,” katanya.

Pelebaran jalan hingga penembusan sampai Amborawang, nantinya tak berguna sebagai jalur tank saja, namun, akses tersebut juga dapat digunakan masyarakat sekitar. Dengan catatan, apabila ada latihan tempur maka warga tak diperkenankan memakai akses jalan tersebut.

Masyarakat boleh lewat situ, tak ekslusif. Tapi kalau Latihan jangan lewat dulu, apalagi beraktivitas. Latihan paling seminggu. Kita sudah sosialiaasi tahap 1, tahap 2. Sekarang menghitung karet. Tanahnya bebaskan, karetnya kita beli. Sesuai prosedur bukan ngawur. Janhan dihembuskan tentara gak mau bayar,” ungkapnya.

 Fasilitas Modern 
Kapendam VI Mulawarman Kolonel Kav Dino Martino, menambahkan belum ada daerah latihan tempur dimana kapal perang dapat menurunkan alutsista langsung ke darat. Di beberapa tempat ada yang bisa namun harus melintasi pemukiman warga. “Di sini bila terlaksana, langsung plong dan fokus,” katanya.

Apalagi ditunjang dengan fasilitas moderen yang saat ini tengah dirancang. Selain latihan militer juga dapat dipergunakan untuk latihan Pleton Tangkas (Ton Tangkas) prajurit. “Asops sudah ke sana (Singapura). Puslatpur mereka tapi kecil. Kita punya lahan yang lebih luas,” katanya.

Justru itu, apabila ini jadi, Kodam lainnya bisa latihan batalyon pertempuran baik Kavalery, Armed dan Zipur. Ini akan jadi alternatif yang baik,” sambungnya.

  ✈️ Tribunnews  

Infoglobal Pamerkan Avionik Pesawat Angkut

https://2.bp.blogspot.com/-lrdyp0WfGSE/W8vW6OmGaFI/AAAAAAAA9aI/cx8I35scEPE1Q4XBOV_vCoqn5r3LMeA-wCLcBGAs/s400/Infoglobal-201809280832.jpgProduk Infoglobal, Electronic Flight Display (EFD) di gelaran Asian Defense & Security (ADAS) 2018, Manila, Filipina (26/09). [Infoglobal] ✈️

Infoglobal turut berpartisipasi dalam Asian Defense & Security (ADAS) 2018 yang digelar pada 26-28 September 2018. ADAS 2018 merupakan Pameran dan Konferensi Pertahanan, Keamanan dan Management Crisis yang digelar ketiga kalinya di Filipina. Pameran ini digelar di World Trade Center Metro Manila, Filipina.

Dalam pameran ini, Infoglobal memamerkan 2 produk unggulan terbarunya, EFD-6.0 dan EFD-5.5. EFD atau Electronic Flight Display adalah instrumen avionik yang merupakan bagian dari sistem navigasi pesawat angkut. EFD-6.0 dapat digunakan di pesawat Boeing 737-200, sedangkan EFD-5.5 dapat digunakan di pesawat Hercules.

EFD yang dikembangkan khusus untuk pesawat angkut ini menjadi inovasi terbaru dari Infoglobal. Selama ini, Infoglobal telah mengembangkan instrumen avionik untuk pesawat tempur dan patroli.

  ✈️ Infoglobal  

RI Tolak Mundur dari Kesepakatan Jet Su-35 Rusia

✈️ Dihantui Sanksi AS✈️ Pesawat SU 35 [edebiyatcicash]

Indonesia menolak mundur dari kesepakatan pembelian 11 pesawat jet tempur Su-35 Rusia meskipun dihantui sanksi dari Amerika Serikat (AS). Pembelian jet tempur dengan nilai kontrak sekitar USD 1,154 miliar itu sudah tercapai dan sedang dalam proses pengiriman.

Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.

Sejauh ini, China menjadi negara pertama yang terkena sanksi CAATSA karena membeli sejumlah jet tempur Su-35 dan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Beijing memprotes keras penjatuhan sanksi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak mundur dari kesepakatan pembelian jet tempur Moskow itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah pernyataan di sela-sela forum ASEAN Defense Ministers' Meeting (Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN).

"Indonesia sangat menantikan untuk menerima jet tempur itu segera, kami sangat tertarik dengan ini," kata Menhan Ryamizard, Sabtu (20/10/2018).

Ryamizard menambahkan bahwa kementeriannya saat ini sedang mengerjakan perincian tentang prosedur pembayaran dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

AS mengklaim CAATSA sejatinya hanya ditargetkan pada Rusia, Iran dan Korea Utara. Khusus terhadap Moskow, Washington memberlakukan CAATSA dengan berbagai alasan, termasuk tuduhan intervensi krisis Ukraina, krisis Suriah dan ikut campur pemilu Amerika tahun 2016.

Menteri Pertahanan AS James Mattis sudah meminta para anggota Kongres pada bulan Agustus lalu untuk memberikan pengabaian kepada India, Indonesia dan Vietnam yang memungkinkan ketiga negara tersebut untuk membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa ancaman sanksi Amerika.

Sejauh ini Washington belum memberikan jaminan bahwa ketiga negara ini tidak akan menghadapi sanksi Washington. (mas)

  ✈️ SINDOnews  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...