Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro saat mengunjungi Timor Leste. TNI Angkatan Laut (AL) menyatakan kesiapannya untuk memberikan pelatihan dan melindungi negara Timor Leste dari ancaman militer. [Foto/Dok Dispenal] ⚓️
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kesiapannya melindungi wilayah Timor Leste dari ancaman militer.
Hal itu terungkap saat kunjungan Satuan Tugas (Satgas) Port Visit Indonesia Maritim Envoy (IME) 19B yang dipimpin Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro ke Componente Da Força Naval Ligeria di Hera Timor Leste, Kamis (12/12/2019).
Pada pertemuan pertama kalinya ini, Kapushidrosal mewakili Tim Satgas Port Visit IME-19B menyampaikan Indonesia siap membantu Timor Leste dalam bidang pendidikan ataupun pelatihan militer yang dapat diikuti oleh Componente Da Força Naval Ligeria.
”Pada prinsipnya Indonesia sebagai negara tetangga tidak akan membiarkan Timor Leste menghadapi ancaman militer,” kata dia dalam keterangan yang diterima SINDOnews Jumat (13/12/2019).
Menurut dia, TNI Angkatan Laut memiliki Pusat Hidro-Oseonografi yang mampu melaksanakan survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran. ”Kesempatan ini merupakan hal yang baik untuk Timor Leste guna memperkuat pertahanan maritime,” kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut (Kadisdikal) Laksamana Pertama TNI Ivan Yulian, menyampaikan sudah banyak dari negara tetangga mengikuti pendidikan Sesko setingkat magister selama 10 bulan, untuk fasilitas selama pendidikan dari negara asing akan ditanggung TNI Angkatan Laut. ”Ini akan sangat bermanfaat sekali sebagai bekal pembangunan pertahanan maritim bagi negara Timor Leste,” ucapnya.
Sementara itu, Capitao de fragata Componente Da Força Naval Ligeria Joao Da Silva mengucapkan selamat Hari Armada kepada TNI Angkatan Laut dan berharap kerja sama dalam bidang pertahanan maritim dapat berjalan dengan signifikan terutama dalam berbagai pelatihan militer yang ada di Indonesia.
Sebelum mengkahiri pertemuan, Capitao de fragata serta Delegasi TNI Angkatan Laut melaksanakan pertukaran cinderamata sebagai simbol mempereratkan hubungan Indonesia dengan Timor Leste.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Danguspurla Koaramada III Laksma TNI Rudhi Afiantara Athan RI Kolonel Inf Elvin Tiomada Saragih, Komandan KRI Usman Harun Kolonel Laut (P) Himawan, Komandan KRI Sultan Iskandar Muda Letkol Laut (P) Rasyid, Perwira Pertama KRI Sultan Iskandar Muda dan Staff Componente Da Força Naval Ligeria.
✈ Ilustrasi KFX/IFX [def.pk]
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaporkan masalah-masalah alutsista kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Prabowo mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan negoisasi harga alutsista sebelum melakukan pembelian.
"Alutsista dianggap mungkin terlalu mahal. Sedang ditinjau kembali, kita sedang mereview, mengkaji. Kita diperintah menego kembali begitu oleh Bapak Presiden," kata Prabowo usai bertemu Menko Polhukam Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).
"Kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai pandai untuk menjaga kepentingan nasional," imbuhnya.
Prabowo juga mengatakan pertemuan tadi juga membahas prihal tiga warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf di Filipina. Dia mengaku akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Mahfud prihal kasus ini.
"Yang kedua, sudah berita umum ya, ada 3 warga negara kita disandera di philipina, jadi ya kita akan membahas nanti," jelasnya.
Untuk pembahasan alutsista, diketahui Prabowo dan Mahfud telah melakukan pembahasan bersama Menhan Korea Selatan (Korsel) Jeong Kyeong-doo. Pertemuan keduanya membahas kerja sama di bidang alutsista pertahanan proyek jet tempur KFX/IFX RI-Korsel.
Kerja sama pesawat KFX/IFX itu disebut Mahfud masih dalam tahap negosiasi. Mahfud mengatakan pembicaraan terkait kerja sama itu masih terus dilakukan. Namun ia tak menjelaskan secara rinci dan menyerahkannya kepada Prabowo.
"Itu sekarang masih sedang dinegosiasi dan voice point dari Indonesia yang ditunjuk Pak Prabowo, Menhan, untuk berbicara antar-Menhan. Dia ke sini hanya memberi tahu bahwa dia datang ke Indonesia dan ketemu Pak Prabowo. Jadi tidak ada yang spesifik diputuskan," ucap Mahfud.
Hingga saat ini belum ada kejelasan prihal kerjasama antarkedua negara ini. Prabowo enggan menanggapi ketika ditanya tentang kelanjutan kerjasama pesawat KFX/IFX.
✈ Diskusi pengembangan UAV dan N219 
✈ Ilustrasi drone MALE kreasi PT DI [detik]
Menteri Pertahanan Negara United Arab Emirates, H.E. Mohammed Ahmed Al Bowardi Al Falacy melakukan kunjungan ke PTDI, diterima oleh seluruh Direksi PTDI. Seperti diberitakan pada instagram officialptdi.
Dalam kesempatannya, beliau berdikusi terkait pengembangan UAV pesawat tanpa awak dan pesawat N219, dilanjut dengan kunjungan ke fasilitas produksi PTDI.
Diharapkan kedepannya Indonesia dan UAE dapat semakin menguatkan hubungan bisnis ke arah yang lebih baik dan memberikan benefit untuk masing-masing negara.
✈ Garuda Militer
✈ Rencanakan Bentuk Anak Usaha Baru 
✈ Uji Terbang pesawat N219 karya anak bangsa [PTDI]
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Elfien Goentoro mengatakan, korporasi sudah menyiapkan rencana untuk membentuk anak usaha. Anak usaha itu dibentuk guna memenuhi seluruh pesanan pesawat perintis N219 yang akan memasuki fase produksi pada 2020.
“Kita butuh US$ 127 juta, dengan instalasi semua, dengan membentuk SPV (special purpose vehicle),” kata dia di hanggar PTDI, di Bandung.
Elfien mengatakan, fasilitas yang sudah siap saat ini maksimal untuk memproduksi maksimal 6 unit N219 per tahunnya. Adapun perseroan mengejar target kapasitas produksi 36 unit N219 per tahun. “Kita sedang merencanakan untuk membangun fasilitas yang bisa (memproduksi) 36 pesawat per tahun,” kata dia.
Untuk itu, PTDI berencana mencari investor, agar dapat membangun lini produksi yang sanggup membangun lini produksi dengan kapasitas tersebut. “Tentunya fasilitas baru, dan ini sudah merupakan otomatisasi yang memang tidak seperti fasilitas yang ada sekarang. Itu investasi baru,” kata Elfien.
PTDI saat ini sudah mulai menjajaki rencana itu dengan menimbang tingginya minat atas pesawat N219 yang kini tengah menjalani proses sertifikasi. “Itu menjadi salah satu target pengembangan fasilitas kami untuk bisa memproduksi lebih banyak lagi tiap tahun,” kata Elfien.
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan menambahkan, hingga saat ini potensi pemesanan pesawat N219 menembus ratusan unit kendati belum masuk fase produksi. “Kalau melihat pada minat customer itu, sekarang sudah 238 (pesawat) lebih,” kata dia.
Gita mengatakan, PT Dirgantara sudah memaparkan konsep bisnis SPV itu pada Kementerian BUMN. Konsep bisnisnya juga sudah mulai dibicarakan dengan calon investor. “Ke para calon investor juga, sudah mulai mensosialisasikan ini karena waktunya juga tidak terlalu lama lagi,” kata Gita.
Saat ini, kata Gita, sudah banyak investor yang menyatakan tertarik berinvestasi di PTDI untuk membangun lini produksi pesawat N219. “Kita sudah bicara dengan United Arab Emirat untuk investasi. Cina juga, kita lihat kemungkinannya. Dari dalam negeri juga banyak,” kata dia.
Lini produksi pesawat N219 kelak akan menjadi lini produksi pesawat dengan model otomatisasi pertama yang dimiliki PTDI. “Tahun 2020 harus sudah persiapan untuk otomatisasi karena tidak mudah,” kata Gita.
Industri Pertahanan Nasional Semakin Kuat
Industri pertahanan di Indonesia mampu membuat sendiri bom latih menyerupai Mark 82 (Mk82). Foto/Ist. ★
Industri pertahanan dalam negeri bersinar cerah. Mereka berhasil membuat sendiri bom latih menyerupai Mark 82 (Mk82) buatan Amerika Serikat, Kamis (12/12/2019).
Jenis bom ini begitu populer dipakai para pilot tempur di berbagai dunia. Mereka mengoperasikan pesawat-pesawat tempur buatan NATO. Bom latih ini diberi nama Bom NATO Latih (BNL) dengan berat 250 kilogram.
Secara detail, bom latih yang bentuk serta spesifikasinya mirip dengan bom Mk82 buatan Amerika Serikat ini, dibuat oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AU bekerjasama dengan industri pertahanan swasta nasional PT Sari Bahari.
"Kami butuh waktu penelitian sekitar tiga tahun, sebelum akhirnya kami memutuskan memproduksi dummy untuk dilakukan uji coba secara live," kata Kepala Dislitbang AU Marsekal Pertama Rochmadi Saputro.
Pembuatan desain dan spesifikasi bom yang diproduksi, lanjutnya, memang dimatangkan sejak 2018 lalu. Setelah desain produk disepakati bersama, Dislitbang AU dan Sari Bahari kemudian membuat fasilitas latih untuk pengetesan.
Bom yang diproduksi awal ini merupakan jenis bom latih, sehingga dilakukan modifikasi dengan melengkapi asap pada bagian tail bomb saat terjadi impact. Asap putih yang muncul digunakan sebagai penanda pilot mengetahui apakah bom tepat mengenai sasaran atau tidak.
"Saat dilakukan uji coba di Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, di Kabupaten Lumajang, bom sangat stabil mulai dari lepas dari sayap pesawat. Datar dan tidak ada gerakan yang membahayakan pesawat," ungkapnya.
Bahkan, katanya, trajektori jalannya bom saat jatuh juga sangat mulus. Hasil ini jauh lebih baik dibanding dengan buatan luar negeri. "Ini lebih bagus pergerakannya mulai dari lepas hingga titik perkenaan itu lebih mulus," ucapnya.
Yang menjadi istimewa menurut Rochmadi, bom yang dibuat baru sebatas bom uji coba, namun perkenaan semuanya hampir di titik silang.
"Ini sungguh luar biasa. Para kru pilot yang terbang sangat menginginkan bom tersebut segera diproduksi untuk latihan, karena mengatur perkenaannya mereka sangat yakin. Sekali coba saja sudah tepat sasaran, apalagi kalau berkali-kali mencoba," katanya
Terpisah, Danlanud Iswahjudi, Marsma TNI Widyargo Ikoputra mengatakan, saat dua pesawat tempur F16 dari Skadron Udara 3 Madiun yang dipimpinnya melakukan uji coba delivery bombing di AWR Pandanwangi pihaknya begitu puas.
"Saya termasuk yang cukup percaya diri dengan hasil BNL-250 ini, karena saat saya masih pilot muda dan terbang dengan Sukhoi 27/30, disitu mulai dibuat juga bom P-100 series buatan dalam negeri yang memiliki karakter sama dengan bom OFAB buatan Rusia. Saya yang mengujicoba. Itu mulai tahun 2008-2010. Berhasil baik. Dan sekarang sudah muncul BNL-250. Ini proses yang cukup panjang," kata Ikoputra.
Tentang delapan bom yang diujicoba seluruhnya masuk mulus ke dalam target sasaran, Ikoputra mengakui hal tersebut tidaklah mudah.
"Proses untuk masuk dalam target itu tidak mudah. Saya sendiri sebenarnya tidak menuntut itu di awal. Yang penting bom itu aman dulu saat dibawa. Saat turning G tidak jatuh. Saat delivery tidak rolling atau tumbling. Bahwa kemudian itu masuk semua dalam sasaran, itu bonus yang luar biasa. Karena (materi latihan) kami para pilot belum menuju ke arah sana. Namanya juga baru uji pertama kali," jelasnya.
Keberadaan BNL-250 ini untuk menjawab permasalahan satuan latihan dan operasi TNI AU, bahwa saat ini mereka tengah kekurangan pasokan bom MK82 untuk latihan air to ground bombing. Sementara stok bom MK82 hampir habis dan kalau membeli dari luar harganya mahal sekali.
Dalam satu tahun diperkirakan kebutuhan bom untuk latihan pilot tempur TNI AU mencapai lebih dari 1.500 unit. Kondisi ini menurut Kadislitbang AU, akan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Mabes TNI AU.
Namun dengan kemampuan industri dalam negeri memproduksi sendiri bom-bom latih tersebut, maka akan ada jaminan ketersediaan pasokan serta harga pembelian yang jauh lebih murah dibandingkan jika harus impor.
Direktur Utama PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam menjelaskan, bom BNL-250 terbaru yang baru saja lulus uji dinamis kini tengah menunggu sertifikasi laik operasi.
"Dengan dikeluarkannya sertifikat tersebut, maka berapapun kebutuhan pilot-pilot TNI AU akan dapat segera kami penuhi. Tentunya dengan kualitas lebih baik dan harga yang jauh lebih bersaing dibandingkan jika membeli dari luar negeri. Kami juga bisa mengisi bom-bom tersebut menjadi bom live," kata Ricky.
Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan TNI AU saja, kesempatan untuk melakukan ekspor juga bisa dilakukan oleh Sari Bahari, mengingat bom jenis MK82 sangat banyak digunakan oleh negara-negara di sekitar Indonesia.
“Kami juga sudah masuk ke dalam NATO Supply Chain. Artinya, jika negera-negara pengguna pesawat produk NATO membutuhkan bom sejenis MK82, mereka bisa membelinya dari kami di Indonesia," ungkapnya. Ia menambahkan, kemampuan produksi bom ini mencapai 3.000 unit per tahun, dan akan terus ditingkatkan.
TNI AU, katanya, sangat membutuhkan bom jenis ini. Baik sebagai sarana latihan maupun untuk keperluan operasi sesungguhnya. Ini mengingat 2020 mendatang akan mulai datang gelombang pertama dari 2 skadron pesawat tempur F16 Viper Blok 72 yang dibeli, yang merupakan varian tercanggih dari keluarga F16 buatan USA.
BNL-250 disebut Ricky memiliki spesifikasi yang sama persis dengan MK82. Yang membedakan hanya aerodinamis designnya saja. Jika melihat MK82, hulu ledak BNL-250 akan mampu diisi 87-89 kilogram peledak jenis tritonal minol berupa TNT sebesar 80 persen dan alumunium sebesar 20 persen. Dengan campuran ini, daya ledak bom akan meningkat 18 persen dibanding bom biasa.
Bom ini diperuntukkan sebagai anti personel, anti tank, serang darat, dan serang bangunan, dengan efek lethal mencapai luas 2.400 meter persegi. Umumnya bom ini dilepaskan dari pesawat tempur dalam kecepatan rata-rata 400 knot. "Bom jenis ini sebelumnya banyak digunakan saat perang teluk," katanya. (eyt)
Kunjungan rombongan Menristek di PT DI [IG PTDI]r ★
Dari instagram officialptdi, diberitakan Menristek melakukan kunjungan ke PT DI di Bandung.
Dalam kesempatan itu, Beliau beresrta rombongan mendiskusikan pengembangan pesawat N219 dan pesawat tanpa Awak UAV.
Dalam IG tersebut nampak prototipe UAV kreasi PT DI.
Diharapkan Indonesia mampu memperkuat industri pertahanan dan menjadi devisa pemasukan negara.
Helikopter Dauphin Basarnas delivered by PT DI [ IG PTDI] ★
State-owned aircraft manufacturer PT Dirgantara Indonesia (PTDI) handed over two Medium Intermediate AS365 N3+ Dauphin helicopters to the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in Bandung, West Java, on Thursday.
PTDI President Director Elfien Goentoro and Basarnas Chief Vice Marshal Bagus Puruhito signed a document on the handover of the two helicopters in the presence of Vice Minister of State-Owned Enterprises Budi Gunadi Sadikin at the PTDI Hangar Rotary Wing in Bandung.
"The handover of the two AS365 N3+ Dauphin helicopters demonstrates PTDI’s seriousness in assisting Basarnas in fulfilling its main tasks and functions, especially in evacuating and rescuing victims," Goentoro explained.
Handover of the two helicopters is based on a sales and purchase contract, dated November 16, 2018, between PTDI and Basarnas. The two helicopters were ready on time and will be delivered in December 2019 in accordance with the targeted delivery date.
PTDI had also delivered two AS365 N3+ Dauphin helicopters on February 18, 2014, and two other AS365 N3+ Dauphin helicopters on November 15, 2016.
PTDI produced the Medium Intermediate AS365 N3+ Dauphin helicopters in cooperation with Airbus Helicopters in France.
The helicopter meets the SAR and Coast Guard standards. In total, 170 Dauphin helicopters are operated worldwide.
The helicopter is equipped with hoist to pull out or evacuate victims from its right doors.
PTDI is making necessary preparations to fulfill other orders from Basarnas to produce SAR helicopters, both AS365 N3+ Dauphin and other types of helicopter, as a manifestation of its commitment to building and developing the country's air strength.
Ilustrasi Kapal Bakamla ★
Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Maritim danInvestasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan industri pelayaran nasional masih terkendala dengan hal tersebut misalnya, belum ada badan tunggal penjaga laut dan pantai.
Dia menegaskan dalam waktu dekat pemerintah akan menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard.
“Nanti Bakamla itu akan menjadi coast guard sepenuhnya, dan nantinya Bakamla itu akan menjadi partner untuk INSA [Indonesian National Shipowners Association] juga di laut,” jelasnya, Senin (9/12/2019).
Dia mendorong pula agar kapal-kapal yang digunakan oleh para penjaga pantai ini merupakan kapal yang berstandar untuk jelajah samudera, sehingga tidak kalah dengan penjaga pantai dan laut dari negara lain.
Luhut menyebut aturan mengenai coast guard akan termasuk dalam omnibus law yang mulai dipersiapkan oleh pemerintah sehingga kewenangan di laut dikelola oleh satu instansi.
"Kita jadikan satu semua kewenangan Menteri Perhubungan Budi Karya sudah bicara, di tim sudah bicara, kita sudah bicara dengan Presiden juga memang tidak bisa dipecah-pecah kewenangan itu," urainya.
Tiga Coast Guard
Sebelumnya, pengusaha pelayaran yang tergabung dalam INSA mengadukan soal penjaga laut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Dalam pertemuan dengan Presiden, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan pihaknya membahas mengenai isu coast guard.
Carmelita mengatakan Indonesia memiliki tiga coast guard yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air. Carmelita berharap Presiden menetapkan satu penegak hukum saja.
Menurutnya, keberadaan lebih dari satu coast guard itu memberatkan pengusaha pelayaran. Kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, menurutnya, sering diberhentikan oleh coast guard.
Dengan demikian, biaya logistik seperti bahan bakar yang ditanggung oleh pengusaha pelayaran itu menjadi lebih besar. "Kan juga mustinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan (tiba lebih lama) karena setop-setop," kata Carmelita.
Temui Mahfud Md - Prabowo
Ilustrasi KFX/IFX [istimewa] ★
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Jeong Kyeong-doo. Pertemuan keduanya membahas kerja sama di bidang alutsista pertahanan proyek jet tempur KFX/IFX RI-Korsel.
"Jadi Korea ini kunjungan biasa, kunjungan antar pemerintah, yang salah satunya menjadi perhatian dalam hubungannya ke sini adalah melanjutkan pembicaraan kerjasama alutsista, terutama sistem pertahanan persenjataan yang disebut KFX dan IFX itu ya, join pembuatan pesawat," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).
Kerja sama pesawat KFX/IFX itu disebut Mahfud masih dalam tahap negosiasi. Sebelum menemui Mahfud, Menhan Korsel Jeong Kyeong-doo lebih dulu menemui Menhan Prabowo Subianto yang mengurusi kerja sama tersebut.
"Itu sekarang masih sedang dinegosiasi dan voice point dari Indonesia yang ditunjuk Pak Prabowo, Menhan, untuk berbicara antar-Menhan. Dia ke sini hanya memberi tahu bahwa dia datang ke Indonesia dan ketemu Pak Prabowo. Jadi tidak ada yang spesifik diputuskan," ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan pembicaraan terkait kerja sama itu masih terus dilakukan. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci dan menyerahkannya kepada Prabowo.
"Ya itu biar nanti lah, saya nggak masuk ke substansinya, nanti biar Pak Prabowo. Pembicaraannya tetap dilanjutkan," ujar Mahfud. (azr/hri)
Dan 6 Combat Boat 
Ilustrasi KAL28M TNI AL ⚓️
TNI AL kembali memperkuat pertahanan negara dengan penambahan alat utama sistem senjata (alutsista).
10 unit kapal perang baru yang dilengkapi teknologi canggih dan kecepatan tinggi terdiri 4 unit KAL 28 M dan 6 unit Combat Boat AL D-18 siap dioperasikan di seluruh pangkalan di bawah TNI AL termasuk pangkalan Selat Malaka.
Penyerahan 10 unit kapal perang ini dihadiri langsung Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Siwi Sukma Adji di Dermaga Fasharkan Mentigi di Tanjunguban, Bintan, Kepulauan Riau pada Senin (9/12) siang.
KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji mengatakan, Alutsista TNI AL sudah hampir 40 persen. Akan tetapi, TNI AL akan terus secara bertahap memenuhi alutsista meski menyesuaikan alokasi anggaran.
Kapal perang baru ini, kata KSAL, dibuat empat perusahaan galangan kapal dalam negeri yang berada di industri galangan strategis nasional yang ada di Batam.
Empat perusahaan itu ialah PT Palindo Marine, PT Lims Nautical Shipyard, PT Citra Shipyard dan PT Global Mandiri.
“Ada 10 unit kapal baru, 4 unit KAL 28 M dan 6 unit Combat Boat,” sebut KSAL.
Siwi menjelaskan, mengingat Indonesia merupakan negara Kepulauan, alutsista yang dibutuhkan ialah alutsista yang bisa bergerak cepat dan memobilisasi pasukan khusus dalam melaksanakan konsep peperangan atau pun dalam rangka penegakkan kedaulatan dan hukum.
“Teknologi kapal saat ini dengan kecepatan tinggi, karena itu kita harus mampu mengimbangi dengan perkembangan teknologi saat ini,” katanya.
Ilustrasi Comabt Boat TNI AL [istimewa]
KSAL menyebut, kapal Combat Boat yang baru diserahkan memiliki teknologi yang canggih dengan kecepatan 100 km per jam atau 45 knot.
Ia juga menyebut, kapal-kapal yang baru diserahkan akan memperkuat beberapa pangkalan TNI AL diantaranya di Selat Malaka, Banten, Banyuwangi, dan wilayah Timur.
Ia juga menyampaikan bahwa pembuatan kapal ini merupakan kerja sama yang baik dari pihak swasta karena sudah berkontribusi terhadap pertahanan negara.
“Kapal ini 100 persen karya anak bangsa, dibuat tangan anak bangsa,” ujarnya.
Ia berharap prajurit yang menggunakannya bisa memaksimalkan pengoperasian kapal ini dan merawatnya.
Pada kesempatan itu, KSAL menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan kapal dari para direktur empat perusahaan ke Kadismatal Laksamana Pertama TNI Budi Sulistyo.
Kemudian dilanjutkan penyerahan dari Kadismatal Laksamana Pertama TNI Budi Sulistyo ke Aslog KSAL Laksamana Muda TNI Moelyanto, rombongan meninjau kapal dan ramah tamah.
Untuk diketahui, dua unit KAL 28 M produksi PT Lims Nautical Shipyard yang akan memperkuat jajaran Koarmada I diberi nama KAL Iboih (IBH) I-1-71 dan KAL Sorake (SRK) I-2-18, sedangkan dua unit KAL 28 M produksi PT Palindo Marine diberi nama KAL Talise (TLS) II-6-65 dan KAL Lalos (LLS) II-8-34.
Selain KAL 28 M, ada Combat Boat AL D-18 satu unit dari PT Infinity Global Mandiri yang akan memperkuat jajaran Koarmada II dan diberi nama Patkamla Balaroa (BLR) II-6-66, dua unit Combat Boat AL D-18 dari PT Citra Shipyard diberi nama Patkamla Gorar (GRR) III-9-19 dan Patkamla Wasur (WSR) III-11-16, serta tiga unit produksi PT Palindo Marine diantaranya Patkamla Binanga (BNG) II-6-67, Patkamla Santiago (STG) II-8-35, Patkamla Kastela (KTL) III-14-13 untuk memperkuat jajaran Koarmada III. KAL 28 M ini, memiliki spesifikasi panjang 28,98 meter, lebar 6,2 meter, dengan berat 90 ton.
Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 28 knots, dengan kecepatan jelajah 18 knots, dan membawa ABK sebanyak 15 orang, serta mampu berlayar dengan endurance selama 3 hari. Sedangkan Combat Boat AL D-18 memiliki spesifikasi panjang 18 meter, lebar 4,5 meter, dengan berat 20 ton dengan kecepatan maksimal 45 knots.
Perakitan Kapal Selam PT PAL ⚓️
Balitbang Kemhan dan PT. PAL menyelenggarakan paparan Transfer of Technology Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Selam Class 209, yang dilaksanakan di Rupatama Lantai V Gedung Ir. H. Djuanda Balitbang Kemhan, Jl. Jati No.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Paparan dihadiri oleh Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan Laksma TNI Arif Harnanto, S.T., M.Eng., sekaligus membuka kegiatan tersebut, serta para pejabat di lingkungan Balitbang Kemhan. Sebagai narasumber dari PT. PAL adalah Bpk. Laksda Purn. Mulyadi, Kolonel Laut (T) Wiranto, dan Chabibi Nur T. serta moderator Kabid Matra Laut Kolonel Laut (E) Aab Abdul Wahab, S.T., M.T.
Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Transfer of Technology Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Selam Class 209 ini, dibuat dalam rangka mendukung program nasional.
Pada tahun 2019 ini yang dikembangkan baru sebatas joint production and MRO dengan Korea Selatan. Mekanisme Transfer of Technology Kapal Selam sangat komplek, memakan waktu yang cukup lama.
Lebih lanjut Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan menambahkan, untuk ke depan perlu adanya kerjasama Balitbang Kemhan dengan PT. PAL untuk pengembangan desain Kapal Selam.
Mengakhiri sambutannya, Kapuslitbang Strahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada narasumber, moderator dan undangan yang telah meluangkan waktunya. Beliau berharap dalam pelaksanaan paparan ini dapat memberi masukan dan saran untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang nantinya dapat berfungsi sebagai alutsista TNI yang handal serta dalam rangka ikut mengurangi ketergantungan import produk alutsista dari luar negeri.
Untuk Patroli Perbatasan 
Ilustrasi patroli bersama (Rachman Haryanto/detikTravel) ⚓️
Indonesia dan Malaysia pada prinsipnya sepakat untuk menggunakan drone dan teknologi lainnya untuk memantau perbatasan kedua negara. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Muhyiddin mengatakan perjanjian perbatasan Malaysia-Indonesia akan diperbarui pada tahun 2020. Perjanjian itu merupakan nota kesepahaman tentang lintas batas dan perdagangan yang akan diselesaikan dan ditandatangani tahun depan.
Menteri Malaysia itu membuat komentar setelah bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly sebagai bagian dari kunjungan kerja dua hari ke Indonesia.
Menurutnya, kedua negara akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya.
"Perbatasan (darat) antara Malaysia dan Indonesia (seperti di Sabah dan Sarawak, dan di Kalimantan) lebih dari 1.000 km, dan tentu saja sulit untuk dipantau, dan membutuhkan penggunaan teknologi," katanya.
Muhyiddin menambahkan bahwa kedua pemerintah juga mempertimbangkan pertukaran tahanan—sebuah topik yang diangkat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan baru-baru ini dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Program pertukaran tahanan akan memungkinkan tahanan kedua negara dikirim kembali ke negara mereka masing-masing untuk menjalani hukumannya.
Tetapi, kata Muhyiddin, ketika Indonesia bersedia untuk mengimplementasikan program tersebut, masalah hukum tertentu harus diselesaikan.
"(Indonesia) belum memiliki undang-undang untuk mengimplementasikan program, dan pejabat kementerian akan menyusun proposal," kata Muhyiddin.
Ada sekitar 300 orang Malaysia saat ini berada di penjara-penjara Indonesia, sementara lebih dari 5.000 orang Indonesia menjalani hukuman di Malaysia.
Masalah pekerja ilegal juga diangkat selama kunjungan Muhyiddin ketika dia bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziya.
"Malaysia dan Indonesia bersatu dalam hal ini, masalah imigran ilegal harus diselesaikan bersama dan serius," katanya, seperti dikutip Bernama.
(mas)
Misi Diplomasi 
KRI Usman Harun-359 memasuki perairan Kupang ketika akan sandar di Dermaga Lantamal VII Kupang, NTT, Sabtu (7/12/2019). KRI Usman Harun-359 bersandar di Kupang hingga Selasa,10 Desember sebelum melakukan misi diplomasi di Timor Leste. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru/hp). ⚓️
Indonesia mengirimkan KRI Usman Harun-359 dan KRI Sultan Iskandar Muda-367 ke Dili, Timor Leste untuk mengikuti kegiatan Indonesia Maritme Envoy-19B sekaligus menjalankan misi diplomasi selama empat hari di negara itu.
Komandan KRI Usman Harun-359 Kolonel Laut (P) Himawan mengatakan bahwa kedua kapal perang bersejarah tersebut dikirim untuk menjadi duta maritim Indonesia bagi negara-negara yang memang berbatasan langsung dengan Indonesia dan kali ini adalah dengan Timor Leste ketika ditemui di Mako Lantamal VII Kupang, Senin (9/12).
“Tugas kami adalah mengunjungi wilayah-wilayah negara tetangga yang memang berbatasan langsung baik laut dan darat dengan kita untuk meningkatkan diplomasi yang berkaitan dengan kelautan dan kali ini dengan Timor Leste,” katanya.
Kegiatan Indonesia Maritime Envoy-19B itu, kata dia, tentunya bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara kedua negara.
Selain itu juga ia meyakini, kegiatan tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi TNI AL sendiri karena tentunya akan ada hubungan kerja sama di bindang angkatan bersenjata, khususnya angkatan laut kedua negara.
Himawan yang sebelumnya pernah menjadi komandan KRI Frans Kaisiepo-368 itu, beberapa misi utama yang diembankan kepada para prajurit TNI AL selama kegiatan di Timor Leste adalah misi diplomasi angkatan laut untuk mendukung diplomat-diplomat Indonesia yang ada di negara tetangga tersebut yang tujuannya adalah guna meningkatkan kerja sama antara negara khususnya di bidang militer terkhusus angkatan laut.
“Ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di sana, yakni kunjungan resmi ke duta besar Indonesia untuk Timor Leste, para pejabat tinggi negara Timor Leste serta akan melakukan kunjungan atau ziarah ke taman makam pahlawan seroja di Dili,” tambah dia.
Selain itu selama empat hari di Dili akan ada pameran alutista mini seperti pameran senjata dari PT. Pindad serta dari PT. PAL serta akan ada opn ship bagi para pejabat dari Timor Leste.
Ia menambahkan pimpinan TNI AL berharap agar pascakunjungan itu persaudaraan kedua negara semakin dipererat, serta ada peningkatan kerja sama antara TNI AL dan tentara angkatan laut dari Timor Leste.
Lebih lanjut terkait KRI Sultan Iskandar Muda-367 kata dia akan bertemu dengan KRI Usman Harun pada tanggal 11 di pertengahan perjalanan menuju ke Timor Leste.
KRI Usman Harun sendiri akan bertolak dari dermaga Mako Lantamal VII Kupang pada Selasa (10/12) dan akan menempuh pelayaran selama 13 jam lebih agar bisa tiba di Timor Leste.
Senilai Rp 336 Miliar 
N219 PT DI [Rizky Aditya]
Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menandatangani naskah kesepahaman tentang rencana pembelian 4 unit pesawat N219 dengan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Elfien Goentoro, hari ini, Senin, 9 Desember 2019. “Nota kesepahaman ini akan segera beralih menjadi kontrak. Dari empat pesawat itu, satu akan dikirimkan pada 2021, dan tiga pada 2022,” kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro, di Bandung, Senin, 9 Desember 2019.
Elfien mengatakan, pesawat perintis N219 yang dinamai Presiden Joko Widodo dengan nama Nurtanio itu ditargetkan akan memperoleh Type Certificatae (TC) dari Kementerian Perhubungan akhir tahun ini. Selepas mengantungi sertifikasi itu, pesawat N219 akan mulai memasuki fase produksi. “Mudah-mudahan tidak menggeser,” kata dia.
Elfien mengatakan, naskah kesepahaman yang akan menjadi bahan kontrak tersebut tidak melulu berisi soal pembelian pesawat N219. “Yang diharapkan dari pemerintah Aceh yaitu adanya pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan dari pengoperasian pesawat itu sendiri. Jadi ini merupakan bagian dari kontrak yang tidak terpisahkan, yang akan segera kita realisasikan,” kata dia.
Elfien mengatakan, rencananya di tahap pertama PTDI akan menyiapkan kapasitas produksi untuk 6 unit pesawat N1219 di tahun pertama, sebelum kapasitasnya dinaikkan bertahap. “Kami punya fasilitas yang eksisting bisa 6 (unit). Jadi nanti sedang direncanakan untuk membangun fasilitas yang bisa (produksi) 36 pesawat per tahun,” kata dia.
Pesawat N219 Nurtanio [Roby Cahyadi]
Dia mengaku, Aceh tidak hanya membeli 4 unit pesawat N219 untuk membangun konektivitas udara, tapi juga 3 unit kapal RoRo untuk membangun konektivitas pelayaran antar pulau. “Tahun ini 3 kapal penyeberangan RoRo kita pesan, dari Bangkalan dan Tanjung Balai Karimun, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, atau APBA. Insya Allah itu multiyears, kontrak 2 tahun. Bulan April 2020 nanti sudah kita terima,” kata Nova.
Nova mengatakan, pesawat N219 pertama yang akan diterima Aceh itu akan digunakan sebagai Ambulan Terbang. “Kita di Aceh menjamin kesehatan masyarakat, bahkan di pelosok-pelosok. Kemarin-kemarin kita harus rental pesawat,” kata dia.
Pesawat itu juga akan dimanfaatkan untuk mengawasi wilayah Aceh untuk mencegah perambahan hutan. “Banyak pencurian kekayaan alam kita terjadi di laut, dan ilegal loging karena garis pantai begitu panjang, wilayah yang begitu luas,” kata Nova.
Nova mengatakan, Aceh juga menimbang untuk membangun layanan transportasi pesawat komersial bagi warganya untuk mendukung konektivitas dengan keberadaan 7 bandara yang tersebar di seluruh wilayahnya. “Pesawat perintis paling pas untuk kondisi geografi dan alam daerah itu N219,” kata dia.
★ Tempo
Funding remains a major challenge as foreign loans are required to support major acquisitions 
Ilustration F 16V with TNI AU logo [Lockheed Martin]
The Indonesian Ministry of Defence (MoD) has outlined the military procurement priorities for the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia: TNI) as it enters the third and final phase of its long-term modernisation programme.
In presentations to the House of Representatives' defence commission in November, the MoD tabled plans for a multi-billion-dollar investment in assets including fighter aircraft, transport aircraft, tanks, air defence systems, and surface combatants to support the 2020-24 phase of the TNI's Minimum Essential Force (MEF) programme.
However, with Indonesia continuing to face a shortfall in defence spending, the country is expected to require substantial foreign loans to support much of this modernisation drive. The country will also look to support procurement through countertrade with commodities such as palm oil and coffee.
Similar funding methods underpinned the two previous phases of the MEF programme in 2009-2014 and 2015-19. In line with this modernisation drive, Indonesia also aims to ensure that its national defence industry is involved in all military imports. Such participation will likely be greatest in naval and land programmes, given the scope of local capabilities.
Air force
The most expensive procurement identified in the 2020-24 priorities is the Indonesian Air Force (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara: TNI-AU) project to acquire Lockheed Martin F-16V Block 70/72 Fighting Falcon multirole combat aircraft.
The MoD confirmed that the TNI-AU is planning to acquire 32 F-16s (two squadrons), which would cost about USD 2 billion. Jane's understands that the F-16V has been identified by the TNI-AU as a replacement for its ageing BAE Systems Hawk 109/209 strike aircraft.
★ Janes
