Unmanned Surface Vehicles (USV) Buatan STTAL Indonesia ☆
Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melaksanakan uji dinamis Mission System Unmanned Surface Vehicle (USV) tahap I-II di Pelabuhan Pelindo III (North Quai), Surabaya.
Uji coba diawali sambutan oleh Direktur Marketing PT. Infoglobal Teknologi Semesta Tomi Dwinanto, dilanjutkan sambutan oleh Kabalitbang Kemhan yang diwakili oleh Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan Laksma TNI Arif Harnanto, S.T., M.Eng., kemudian pembacaan doa dan pelaksanaan uji coba.
Litbang Unmanned Surface Vehicle (USV) tahap I-II TA. 2019 merupakan program litbang yang bekerjasama dengan PT. Infoglobal Teknologi Semesta, yang sebelumnya program ini dilaksanakan oleh Puslitbang Iptekhan Balitbang Kemhan dengan output rancang bangun di tahun 2018.
Unmanned Surface Vehicle (USV) merupakan wahana/ kapal yang beroperasi di permukaan air tanpa awak.
USV menjadi alternatif solusi dalam operasi di perairan dalam mendukung kegiatan dalam bidang militer dan non militer. Dengan kemampuan jelajah (saat ini) sejauh 15 km dan akan terus ditingkatkan, serta kemampuan autopilot menjadikan USV sebagai solusi alternatif dalam pengamanan wilayah laut Indonesia.
USV diwujudkan melalui beberapa tahapan, secara umum penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, dan tujuan/hasil dari uji coba ini meliputi:
☆ Konstruksi perangkat mission system untuk USV.
☆ Konstruksi sistem kendali USV (Remote System).
☆ Konstruksi sistem komunikasi USV (Communication System).
☆ Pengujian perangkat mission system, termasuk fungsi autopilot meliputi detection dan obstacle avoidance.
Ilustrastion Navy submarines [TNI AL]
National Defense Forces (TNI) Chief Marshal Hadi Tahjanto unveiled the third strategic work plan for the 2019-2024 period at a hearing with the House of Representatives’ (DPR’s) Commission I in Jakarta on Wednesday.
"I have conveyed the next work program (at the hearing). The TNI will continue the (existing) work program related to the third strategic work plan for the 2019-2024 period in which we need to expedite (the procurement of) the primary weaponry defense system, including submarines. I will convey the details during a question-and-answer session," he remarked on the sidelines of the hearing with the DPR Commission I.
In conveying the work plan at the hearing held behind closed doors, he informed the DPR Commission I that the TNI had set up a new organization that requires budget funding to build its station, including office stationary.
Citing an example, he explained that the TNI had formed the Special Operation Command (Koopsus) to combat terrorism and that sufficient equipment and training were required to that end.
Before the closed-door hearing was held, the TNI chief discussed several national strategic issues, including the concept of defense system for the new capital of the country in East Kalimantan and potential disturbance in the simultaneous regional head elections in 2020.
In connection with the defense system concept, he highlighted the need for the country to focus on several issues in the defense field.
The issues covered the air defense identification zone (Adis) and the restricted and prohibited area in line with Government Regulation No. 4 of 2018 on Indonesian Air Territory Security.
★ antara
Ilustrasi medium tank Harimau [Pindad]
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono mengatakan akan mendorong kemampuan industri pertahanan nasional. Hal itu sebagai upaya mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
"Artinya, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Yang bisa dilakukan di lokal akan dilakukan," kata Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Lebih lanjut Trenggono menjelaskan cara-cara pihaknya untuk mendorong industri pertahanan nasional agar lebih maju. Salah satunya dengan memberi kesempatan untuk memproduksi alutsista yang dibutuhkan pemerintah.
"Kasih kesempatan semaksimal mungkin. Kasih kesempatan supaya dia jadi lebih cepat maju. Soal kesempatan aja. Kesempatan kasih order," kata Trenggono.
Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan tengah berupaya mendorong industri pertahanan nasional agar semakin maju. Hal itu juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar alutsista dibuat di dalam negeri.
"Presiden juga sudah memberi instruksi sedapat mungkin alat-alat kita dibangun di dalam negeri," kata Prabowo setelah mengunjungi kantor Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (7/11).
(idn/gbr)
Butuh Kapal Selam dan Jet
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono esok hari akan mengunjungi PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan itu bertujuan mengembangkan industri pertahanan di tingkat nasional maupun kawasan.
"Jadi ini bagian dari, istilahnya kita mau liat langsung apa yang terjadi di Pindad, maksudnya itu belanja masalahlah. Kalau ada masalah kita mesti lihat, kan kita juga ingin mengembangkan industri pertahanan nasional. Supaya kita berperan dan berbicara di kawasan," ujar Trenggono di Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Trenggono menyebut dia diajak langsung oleh Prabowo ke PT Pindad, perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang alutsista (alat utama sistem persenjataan). Dia juga menjelaskan jajaran Kemhan dan TNI telah melakukan diskusi terkait kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke depan.
"Nah jadi memang kita belum (ke Pindad), sehingga Pak Menteri ajak saya juga, bersama-sama. Kemarin habis di internal kemudian kita rapat koordinasi dengan kolega kita, Mabes TNI, kemudian tiga angkatan, kita ketemu diskusi bahkan tadi kita diskusi lagi soal kira-kira perkembangan ke depan dari sisi kebutuhan alutsista," kata dia.
Selain ke PT Pindad, Prabowo berencana mengunjungi PT PAL Indonesia, yang bergerak di bidang industri galangan kapal. Menurutnya, kemampuan perkapalan Indonesia juga harus ditingkatkan.
"Apalagi kita ini negara kepulauan, selain tidak hanya Pindad, tapi juga seperti PT PAL, kemampuan-kemampuan di bidang perkapalan dan lain sebagainya," kata dia.
Selain meningkatkan pertahanan di bidang perkapalan, Prabowo dan Trenggono juga akan mempelajari industri pesawat tempur. Dalam hal ini, dia akan melakukan koordinasi dengan PT Dirgantara Indonesia (DI).
"Tidak hanya kapal selam, tapi juga sampai kapal tempur dan lain sebagainya. Pesawat tempur, kita kan ada PT DI ya, paling tidak untuk angkutan misalnya gitu kita mungkin bisa ke depannya nanti kita lihat," kata dia.
Diketahui, Menhan Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi PT Pindad pada Rabu (6/11) besok. Prabowo sendiri akan didampingi Trenggono dan jajaran Kemhan lainnya.
"Rencana hari Rabu (6/11) baru mau ke Pindad," ujar Trenggono saat dihubungi, Selasa (5/11). (lir/dnu)
★ detik
Ungkap Prabowo Sesuai Instruksi Jokowi 
Ilustrasi alutsista produksi BUMNIS [Pen Yonif Raider 323]
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuturkan telah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengadaan alat-alat pertahanan. Jokowi, kata Prabowo, memintanya agar alutsista dibuat di dalam negeri.
"Presiden juga sudah memberi instruksi sedapat mungkin alat-alat kita dibangun di dalam negeri," kata Prabowo usai mengunjungi kantor Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (7/11/2019).
Sebelumnya, Prabowo melakukan kunjungan ke PT Pindad. Di sana, Prabowo sempat menjajal kendaraan taktis (rantis) Komodo hingga memegang senjata yang diproduksi Pindad.
"Pada kunjungan ini, Menhan berkesempatan menjajal Kendaraan Taktis (Rantis) produksi PT Pindad yakni Rantis Komodo," demikian tulis akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan RI, @kemhanri, Rabu (6/11).
Dalam video yang diunggah akun tersebut, Prabowo juga terlihat sedang memegang senjata. Dia tampak menutup sebelah matanya sambil mengangkat senjata seperti sedang membidik target.
Selain itu, Prabowo tampak berkeliling melihat senjata dan kendaraan tempur yang diproduksi Pindad. Dia tampak berbincang dengan para pegawai yang ada.
Terkait produksi alutsista di dalam negeri, Jokowi sempat menyampaikan langsung dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Pada saat itu, Jokowi meminta agar belanja di bidang pertahanan diarahkan untuk memacu industri. Jokowi tidak ingin produk-produk pertahanan impor semua.
"Di sektor pertahanan kita harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri," kata Jokowi.
"Juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan. Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," jelasnya.
(idn/gbr)
★ detik
Disiapkan lahan 100 hektar 
Screenshoot bandar antariksa skala kecil di Biak [indoinfra.go] ✬
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memilih Biak Utara sebagai lokasi untuk rencana pembangunan Bandar Antariksa pertama Indonesia yang sedang mereka kaji dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LAPAN di Tangerang, Banten.
"Alasan utamanya pertama karena Biak itu paling dekat dengan ekuator," kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin melalui sambungan telepon kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Selain dekat dengan ekuator, pemilihan Desa Soukobye di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai lokasi rencana pembangunan Bandar Antariksa itu adalah karena posisinya yang sekitar satu derajat Lintang Selatan dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik, sehingga aman untuk dijadikan sebagai lokasi peluncuran.
"Untuk peluncuran, itu aman bagi titik jatuhnya," katanya.
Saat ini, LAPAN tengah menggelar Rakornas untuk menyatukan pandangan dari berbagai stakeholder terkait perencanaan pembangunan dua Bandar Antariksa pertama di Indonesia, yaitu Bandar Antariksa skala kecil untuk uji terbang dan peluncuran roket-roket kecil serta Bandar Antariksa besar.
"Karena keterbatasan anggaran, LAPAN akan membangun Bandar Antariksa atau space port skala kecil untuk uji terbang dan peluncuran roket-roket kecil. Bandar Antariksa yang besar akan dibangun dengan kemitraan internasional," katanya.
Dalam Rakornas itu, LAPAN berdiskusi dengan beberapa pihak terkait diantaranya Pemerintah Daerah Biak, Pemerintah Provinsi Papua dan juga Pemerintah Kabupaten Biak, selain juga dari Kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Mulai tahun depan LAPAN akan memulai sejumlah kajian untuk menghasilkan perencanaan dan pembangunan Bandar Antariksa tersebut.
"Karena Bandar Antariksa itu sangat mahal, kami memulai dari tahapan (pembangunan) Bandar Antariksa skala kecil terlebih dahulu," katanya.
Saat ini, LAPAN sudah memiliki 100 hektar lahan di Biak Utara untuk pembangunan Bandar Antariksa skala kecil yang akan difungsikan sebagai lokasi uji terbang.
"Memang sebenarnya itu tidak cukup. Tetapi kami akan mengoptimalkan lahan itu lebih dahulu. Meskipun ada komitmen dari Pemkab untuk menyediakan lahan tambahan," ujarnya.
LAPAN menargetkan pada 2024 pembangunan Bandar Antariksa tersebut sudah dapat diselesaikan, walaupun belum sempurna. "Setidaknya bisa kami pakai untuk uji terbang," katanya.
Pembangunan Bandar Antariksa tersebut, katanya, dilakukan untuk memberikan ruang lebih luas bagi peluncuran roket bertingkat yang juga sedang mereka kembangkan.
"Jadi kalau roket yang biasa kecil-kecil itu biasa dilakukan dari Garut. Tapi untuk ukuran besar dan bertingkat itu riskan kalau diluncurkan di Garut karena lokasinya sudah padat penduduk, sehingga kami harus menyiapkan tempat peluncuran yang lebih aman. Dan posisi terbaiknya ada di Biak," katanya.
Saat ini, LAPAN tengah mengembangkan roket Sonda atau roket penelitian atmosfer yang secara bertahap target ketinggiannya akan terus ditingkatkan.
"Jadi roketnya masih dikembangkan. Karena roket yang ada saat ini belum bisa mencapai orbit. Jadi roket yang sudah ada capaiannya baru sampai beberapa puluh kilometer. Targetnya minimal 300 kilometer," katanya.
Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melaksanakan uji dinamis pengembangan rudal petir tahap III-IV di lapangan tembak Air Shoot Range Pandan Wangi, Lumajang.
Sebelumnya, pada tanggal 5 November 2019 diadakan paparan oleh pihak PT. Sari Bahari, selesai paparan dilanjutkan sesi tanya jawab oleh para tim uji dinamis.
Pelaksanaan uji dinamis pengembangan prototipe rudal petir ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemhan dengan PT. Sari Bahari.
Uji dinamis tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengembangan seeker, sistem autopilot, warhead fuze, serta peluncur ejector system dan pembuktian performa rudal petir untuk mencapai kemampuan yang sesungguhnya di lapangan.
Uji dinamis ini dilaksanakan guna mendapatkan masukan, sehingga rencana pembangunan dan pengembangan bidang industri teknologi roket dan rudal dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan pemerintah.
Sistem pertahanan rudal David Sling Israel saat diuji coba. Foto/Kementerian Pertahanan Israel/Times of Israel ✬
Sistem pertahanan rudal David Sling Israel saat diuji coba. Foto/Kementerian Pertahanan Israel/Times of Israel
Menurut laporan situs berita China, SINA pada hari Sabtu pekan lalu, misil pencegat Zionis mendarat utuh di Suriah dan dengan cepat diambil oleh pasukan militer Damaskus.
Situs berita menyatakan misil dari sistem pertahana David Sling telah diserahkan kepada militer Rusia yang selama ini membantu rezim Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara Suriah. Misil itu akhirnya dibawa ke Moskow untuk dipelajari.
Masih menurut laporan SINA yang dikutip Times of Israel, Rabu (6/11/2019), Israel dan Amerika Serikat telah meminta Rusia untuk mengembalikan misil pencegat tersebut. Laporan itu belum dikonfirmasi oleh militer Moskow. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa mereka tidak mengomentari laporan asing.
IDF membela penempatan rudal pencegat pada saat itu, dengan mengatakan bahwa pasukannya telah bertindak dengan benar mengingat jumlah waktu yang singkat untuk bertindak.
Namun, IDF mengatakan bahwa alasan teknis mengapa rudal pencegatnya gagal menghantam targetnya tidak dapat dipublikasikan karena masalah keamanan.
Proyektil yang ditembakkan dari Suriah diidentifikasi sebagai rudal OTR-21 Tochka buatan Rusia (juga dikenal sebagai rudal SS-21 Scarab) dan berada di udara selama satu setengah menit. Rudal dapat membawa hulu ledak 500 kilogram (setengah ton) dan memiliki jangkauan 100 kilometer (60 mil).
Tentara Zionis menghitung bahwa rudal Damaskus itu sedang menuju wilayah Israel dan IDF menunggu sampai detik-detik terakhir untuk menembakkan misil pencegat dari sistem pertahanan David Sling.
Setelah misil dari David Sling diluncurkan, komputer baterai pertahanan udara menentukan bahwa rudal Suriah akan jatuh pendek dan tidak menimbulkan bahaya bagi Israel. Pada saat itu, militer Zionis memerintahkan agar salah satu misil pencegat itu dihancurkan.
IDF tidak mengatakan apa yang terjadi pada rudal pencegat kedua dan pada saat itu dianggap tidak mungkin telah diambil dalam kondisi utuh oleh pasukan Suriah dan digunakan untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang kemampuan sistem pertahanan udara Zionis.
Sistem David Sling dirancang untuk menangani rudal yang datang dari jarak 40 kilometer (24,85 mil) hingga 300 kilometer (186,41 mil) jauhnya. Sistem itu membentuk tingkat menengah dari susunan pertahanan udara canggih Israel.
Negara Yahudi itu juga memiliki sistem Iron Dome untuk mengatasi serangan proyektil jarak pendek, dan sistem Arrow 3 yang dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh.
David Sling, yang dinyatakan operasional pada April 2017, dikembangkan dalam proyek bersama oleh Organisasi Pertahanan Rudal Israel dan Badan Pertahanan Rudal Departemen Pertahanan AS. Sistem ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem rudal Patriot di gudang senjata Israel.
(mas)
Rusia Dapat Meniru Sistem Anti-Pesawat Israel
Para ilmuwan di Moskow tengah meneliti teknologi sistem anti pesawat canggih milik Israel. Itu dilakukan setelah rezim Suriah menyerahkan kepada Rusia rudal utuh yang ditemukan di negara itu tahun lalu.
Sebuah rudal dari sistem rudal David Sling Israel ditemukan utuh di Suriah pada Juli 2018, setelah gagal meledak ketika mencegat sebuah proyektil. Pasukan Suriah yang dikirim ke tempat kejadian menemukan rudal utuh dengan kerusakan kecil, sebelum menyerahkan ke pihak berwenang Rusia.
Setelah dikirim ke pangkalan udara Rusia di Suriah, rudal itu kemudian dikirim ke Moskow untuk penelitian.
Media China melaporkan bahwa para ilmuwan Rusia sedang melakukan "rekayasa terbalik" untuk mengungkap beberapa rahasia di balik teknologi tersebut.
David Sling, awalnya dikenal sebagai Magic Wand, dikembangkan oleh pabrikan militer Israel Rafael Advanced Defense Systems dan Raytheon dari Amerika Serikat (AS).
Dikutip dari Al Araby, Kamis (7/11/2019), sistem rudal anti pesawat ini dirancang untuk melumpuhkan drone, rudal dan pesawat. Selain itu, sistem rudal ini bertindak sebagai "lapisan tengah sistem pertahanan" antara Iron Dome dan Arrow 2 serta Arrow 3.
Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap target terkait Iran di Suriah, sejak pecahnya perang di negara itu pada 2011. Sebagian besar serangan udara terkonsentrasi pada target militer Iran di barat daya dan sekitar Damaskus, tetapi kampanye telah diperluas ke timur negara itu. Milisi yang memiliki hubungan dengan Iran juga dituduh berusaha mengirim drone yang dipersenjatai ke Israel.
(ian)
Israel Bisa Gugup
Militer Rusia dilaporkan telah memperoleh satu rudal pencegat dari sistem pertahanan udara David's Sling, salah satu sistem pertahanan paling canggih Israel. Para pakar mengatakan rezim Zionis bisa gugup jika laporan itu benar, karena Moskow bisa berbagi data intelijen dengan musuh-musuh Israel dan Amerika Serikat (AS) seperti Iran.
Militer Rusia dilaporkan memperoleh rudal itu pada Juli 2018, ketika Israel menembakkannya terhadap rudal-rudal Suriah buatan Rusia yang dikira terbang ke negara Yahudi tersebut. Dari dua misil pencegat yang ditembakkan sistem David's Sling, satu diledakkan sendiri oleh Angkatan Udara Israel ketika menjadi jelas bahwa senjata-senjata Suriah tidak menembus perbatasan Israel.
Satu rudal pencegat lainnya dilaporkan mendarat utuh di Suriah, tempat, seperti dilaporkan kantor berita China; SINA hari Sabtu bahwa rudal itu diambil oleh pasukan Suriah dan diserahkan ke Rusia.
David's Sling adalah sistem pertahanan anti-rudal jarak menengah yang dibangun oleh perusahaan Israel Rafael Advanced Defense Systems dan perusahaan AS Raytheon sebagai pengganti sistem pertahanan Patriot.
Israel pertama kali memperoleh sistem David's Sling pada 2017; dan pada Juli 2018 digunakan secara operasional untuk pertama kalinya. Rudal pencegat yang ditembakkan sistem itu diketahui bernama misil Stunner.
"Ini tentu saja memprihatinkan. Jika saya berada di Rafael, saya akan gugup sekarang," katra Ian Williams, wakil direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Internasional Strategis, kepada Business Insider, Kamis (7/11/2019).
Kekhawatiran itu, kata Williams, bukan karena Rusia akan menghasilkan salinan sistem itu untuk penggunaannya sendiri seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. "Jika Iran menangkap hal ini, kita akan melihat sistem yang sama dua tahun dari sekarang," ujarnya.
Tetapi jika Rusia benar-benar menguasai rudal Stunner, Moskow dapat mempelajari teknologinya dan mencari cara untuk mengalahkan sistem David's Sling, yang akan menjadi masalah besar bagi negara-negara seperti Polandia, di mana rezim Zionis berusaha menjual sistem tersebut dan belum lagi bagi Israel sendiri.
"Jika saya adalah Israel, kekhawatiran utama saya adalah jika Rusia bisa mendapatkan (data) intelijen untuk mengalahkan (rudal) pencegat untuk Iran," kata Williams.
Dmitry Stefanovich, pakar Dewan Urusan Internasional Rusia dan salah satu pendiri proyek Vatfor, mengatakan kepada Business Insider bahwa Rusia juga berpotensi menggunakan rudal pencegat itu untuk memperbaiki sistemnya sendiri, baik ofensif dan defensif.
“Dalam hal pencegat pertahanan udara, mereka tidak membungkuk sendiri, mereka memiliki pencegat yang cukup canggih, sangat canggih,” kata Williams, merujuk pada sistem S-300, S-400, dan S-500.
SINA juga melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Israel meminta Rusia mengembalikan rudal pencegat tersebut ke Israel. Namun, upaya itu tidak berhasil. Baik Rusia maupun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak mengonfirmasi laporan mengenai rudal pencegat Stunner yang jatuh ke tangan Moskow.
"Saya tidak tahu apakah itu benar," kata Brigadir Jenderal (purn) Zvika Haimovitch, mantan Komandan Divisi Pertahanan Udara Zionis kepada The Jerusalem Post soal laporan media China.
Namun dia menekankan bahwa Israel selalu menganggap musuh-musuhnya berusaha mendapatkan informasi sensitif. “Saya pikir kita harus selalu khawatir dan khawatir tentang rahasia dan informasi kita dan data kita bahwa musuh kita bisa mendapatkannya. Saya berasumsi bahwa musuh kita selalu mencari data yang sangat sensitif dan tentang kemampuan dan kesenjangan serta kegagalan kita. Itu bagian dari cara yang perlu kita pikirkan, bahwa musuh kita selalu berusaha untuk mendapatkan informasi sensitif ini," paparnya.
(mas)
TNI AU shopping list for 2020-2024 [MilitaryBuzz] ✬
The Indonesian Air Force (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara: TNI-AU) is planning to procure two squadrons of Lockheed Martin's F-16V (Viper) Block 70/72 Fighting Falcon multirole combat aircraft, TNI-AU's Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Yuyu Sutisna, has said.
The procurement is planned to coincide with the third and final phase of the TNI-AU's modernisation programme - called Minimum Essential Force (MEF) - that runs from 2020 until 2024. During this phase, the TNI-AU also plans to finalise its planned procurement of Sukhoi Su-35 fighter aircraft from Russia, ACM Sutisna confirmed.
"We will buy two squadrons in the next strategic plan 2020-24," ACM Sutisna said in comments reported by the state-run Antara news agency. "We will purchase the newest type of Block 72 Viper."
He added, "[The F-16 procurement proposal] is expected to be processed as of 1 January 2020. [The aircraft] will increase our strength. If we have them, we will be among those having sophisticated F-16s."
Commenting on the potential procurement, a spokesperson from Lockheed Martin told Jane's on 5 November, "Lockheed Martin is committed to supporting the Indonesian Air Force and stands ready to support their future defense needs."
Jane's understands that the F-16V has been identified by the TNI-AU as a replacement for its BAE Systems Hawk 109/209 strike aircraft, which have been operational within the service since the mid-1990s. The TNI-AU currently operates about 30 Hawks. The TNI-AU plan to procure two F-16V squadrons would encompass 32 aircraft.
The TNI-AU already operates more than 30 F-16s, 24 of which - in the F-16C/D configuration - were refurbished and upgraded through a USD670 million programme with the United States Air Force. This work was completed in late 2017. The TNI-AU's F-16s are operated by the TNI-AU's Aviation Squadron 16 in Pekanbaru, Riau, and by its Aviation Squadron 3 in Iswahyudi, East Java.
Asisten Direktur Bidang Ekspor PT Pindad (Persero), Hery Mochtady menerima kunjungan Rombongan Delegasi Militer Australia yang dipimpin oleh LTCOL Thomas Dowsett di Ruang Rapat Direktorat Kantor Pusat PT Pindad Bandung (1/11).
Dalam kunjungan kali ini, Delegasi Militer Australia terdiri dari : WCGR Alexander McCreath, CAPT Mark Montague, CAPT William Taylor, LCDR Alex Binns, LCDR David Clarkson, LCDR Alastair Walsh, MAJ Alastair Hee, MAJ Arlo Meany, MAJ Edith Santosa, dan WOI Brook Buchan. Delegasi Militer Australia juga didampingi oleh Kolonel S. Iskandar Hardoyo, Mayor Edith Purnama dan Ibu Evi Savitri.
Maksud kunjungan kali ini ditujukan untuk studi banding mengenai teknologi industri pertahanan dan alutsista di Indonesia. Selain itu, kunjungan dimaksudkan untuk melihat langsung fasilitas produksi dan kompetensi PT Pindad (Persero) dalam memproduksi produk alutsista berkualitas termasuk untuk membahas mengenai teknologi dan manajemen produksi.
Hery Mochtady menyampaikan rasa bangga dapat dikunjungi oleh Delegasi Militer Australia. Thomas Dowsett juga memberikan apresiasi atas sambutan PT Pindad (Persero) dan tertarik dengan berbagai produk PT Pindad. Dalam sambutannya, Hery Mochtady juga memberikan paparan berbagai produk unggulan inovasi PT Pindad (Persero) seperti Medium Tank, Berbagai varian Armoured Vehicle, seperti Anoa, Komodo dan Badak. Dijelaskan juga berbagai produk senjata seperti SS2 dan produk industrial seperti excavator dan tempa cor.
Terjadi diskusi menarik, karena Delegasi Militer Australia ingin tahu lebih dalam mengenai fasilitas produksi dan manajemen produksi di Pindad. Selain itu, Delegasi Militer Australia juga ingin mengetahui bagaimana Pindad bisa memiliki kompetensi serta teknologi untuk produksi dan maintenance berbagai produk alutsista dan memenuhi kebutuhan militer Indonesia.
Setelah diskusi yang menarik dan cair, serta penjelasan mengenai profil dan berbagai produk PT Pindad (Persero), Rombongan Delegasi Militer Australia melaksanakan plant tour untuk melihat secara langsung proses produksi produk hankam maupun industrial. Delegasi Militer Australia terlihat antusias saat mengunjungi fasilitas produksi kendaraan khusus, terutama saat melihat Harimau Medium Tank. Kegiatan diakhiri dengan kegiatan menembak dengan berbagai senjata buatan Pindad.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) ★
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan kekuatan militer dalam sistem pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus mampu mengantisipasi ancaman kejahatan siber hingga serangan senjata kimia.
Penangkal serangan udara dan rudal juga mesti dibangun dalam sistem pertahanan di ibu kota baru.
Menurutnya, konsep pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus dipersiapkan dengan matang. Tujuannya jelas, untuk mengantisipasi situasi darurat perang.
"Gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, serta ancaman chemical biology dan radio aktif, dan nuklir," kata Hadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).
Dia menyatakan bahwa pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak. Sejumlah hal pun harus menjadi perhatian di bidang pertahanan seperti pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIS), serta restricted and prohibited area atau daerah terbatas dan terlarang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Tidak ketinggalan, ucap Hadi, ibu kota baru nantinya juga harus memiliki jalur yang dekat untuk mobilisasi kekuatan militer sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi orang-orang atau tamu negara penting.
"Memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara," ujarnya.
Ilustrasi ★
Mabes TNI memprioritaskan peningkatan kekuatan pertahanan pada 2020. Termasuk penguatan kemandirian pertahanan, kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, saat melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Komisi I DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Rabu (6/11/2019).
Didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Panglima TNI menjelaskan rencana kerja TNI pada 2020 adalah melanjutkan pembangunan postur TNI yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan.
“Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan dengan melakukan validasi organisasi sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personel TNI,” ujarnya.
Mantan KSAU ini menambahkan untuk pemenuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI yang dilaksanakan dalam lima tahun tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) III periode 2020-2024.
"Pada 2020 kami akan melaksanakan pembangunan fasilitas di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan, pulau terluar dan daerah rawan; melanjutkan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan Pulau Yamdena/Selaru; termasuk pembangunan barak standby force dan sarana dan prasarana Koopssus TNI dan Kogabwilhan I, II dan III," ucapnya..
(cip)
Ilustrasi KFX/IFX
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan mengkaji kelanjutan kerja sama pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Trenggono menilai kerja sama dengan Korea Selatan tersebut harus memiliki manfaat yang jelas bagi industri pertahanan Indonesia.
"Cuma kita khusus KFX/IFX itu kita sedang dalamilah, kita pelajari. Sebetulnya manfaatnya kita dapat apa juga, itu kan penting," ujar Trenggono di kompleks Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
"Iya (dikaji Prabowo), pasti," tegasnya.
Trenggono menilai pengadaan pesawat tempur tersebut menggunakan teknologi tinggi. Maka itu, teknologi juga akan diikuti kemampuan pertahanan Indonesia.
"Karena itu kan teknologi tinggi. Teknologi tinggi, pesawat tempur itu tidak sembarangan juga. Nah di level mana kita nanti dan kita sampai punya kemampuan seperti apa, itu juga," kata Trenggono.
Selain memahami teknologi yang digunakan dalam pesawat tempur tersebut, Trenggono menyebut pihaknya tengah mengkaji biaya kerja sama itu. Menurutnya, pengadaan KFX/IFX itu memakan biaya yang tinggi.
"Karena nilainya mahal. Kalian tahu nilainya berapa? Sampai 2 miliar dolar Amerika lo," ungkapnya.
Dengan demikian, Trenggono belum memastikan apakah kerja sama tersebut akan dilanjutkan. Menurutnya, perlu kajian mendalam untuk memutuskan kelanjutan kerja sama tersebut.
"Belum bisa menjawab saya karena perlu kajian dulu. Nanti kalau saya jawab kalian ini apa namanya, dilanjutkan atau dihentikan, heboh lagi. Masih dikaji dulu," imbuhnya.
Diketahui, proyek KFX/IFX diinisiasi pihak Korea Selatan. Indonesia menyatakan minat untuk ikut serta pada 2009, yang ditandai dengan penandatangan letter of intent (LoI). Kemudian, LoI ini berlanjut dengan kesepakatan pengembangan bersama.
Rencananya, pesawat tersebut akan diproduksi sebanyak 168 unit dengan pembagian Korsel 120 unit dan Indonesia diperkirakan 48 unit. Produksi massal rencananya dimulai pada 2026.
(lir/jbr)
Ilustrasi F16 TNI AU ★
Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) II Pangkalan TNI AU Iswahjudi akan menggelar latihan pengeboman dengan pesawat tempur dengan pesawat F-16C/D dan T-50i yang berlokasi di laut selatan Pacitan.
Komandan Pangkalan TNI AU Iswahjudi Marsma TNI Widyargo Ikoputra dalam informasi yang diterima Pacitanku.com pada Senin (4/11/2019) mengatakan kegiatan latihan tersebut sebagai salah satu program kerja dan anggaran Pangkalan TNI AU Iswahjudi tahun anggaran 2019.
Program kerja tersebut adalah tentang penyiapan kemampuan penerbang pesawat tempur F-16 dan T-50i di Lanud Iswawhyudi dalam melaksanakan pengeboman dengan sasaran di permukaan laut.
Sehingga, atas dasar itu, para penerbang TNI AU akan menggelar latihan pengeboman dengan sasaran di permukaan laut pada Kamis (7/11/2019) mulai pukul 18.00 WIB.
“Lanud Iswajudi akan mengadakan latihan pengeboman sasaran di permukaan laut dengan pesawat F-16C/D dan T-50i di laut sebelah selatan kota Pacitan kurang lebih 5 NM dari bibir pantai Pacitan dengan koordinat S. 08 derajat 14’40” E. 111 derajat 05’0”, pada ketinggian 0 sampai dengan 15 ribu kaki,” jelas Widyargo.
Lebih lanjut, Widyargo mengatakan dalam latihan ini menggunakan amunisi berupa bom MK-82 live dengan berat 250 Kilogram.
Atas kegiatan tersebut, Widyargo meminta bantuan pengamanan dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar daerah latihan oleh aparat territorial setempat.
“Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (incident/accident) untuk segera diinformasikan ke Lanud Iswajudi tentang lokasi kejadian melalui nomor telepon 0351-869712,” pungkasnya.
Terpisah, Komandan Detasemen Meteorologi Lanud Iswahjudi Kapten Lek Muhamad Arfan saat dihubungi Pacitanku.com, Senin siang membenarkan rencana tersebut. “Betul mas (kegiatan tersebut-red),” katanya.
Arfan mengungkapkan, informasi tersebut disebarkan lebih awal agar masyarakat, utamanya para nelayan bisa mengantisipasi terkait rencana tersebut. “Kami infokan lebih awal mengingat nelayan supaya antisipasi dengan kegiatan tersebut,” jelas Arfan.
Ilustrasi ★
Kebijakan pembangunan militer Indonesia pada tahun 2019 memasuki fase ketiga dalam kerangka Kebijakan Minimmum Essential Force (MEF). Diberitakan oleh Media Indonesia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan secara keseluruhan pencapaian kebijakan MEF hingga tahun 2019 telah mencapai 72%. Kebijakan MEF dimulai sejak tahun 2009, terbagi dalam tiga fase yaitu fase pertama 2009-2014, fase kedua 2014-2019, dan fase ketiga 2019-2024. Kebijakan MEF didukung secara konsisten oleh anggaran pertahanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya.
Memasuki fase ketiga MEF terdapat beberapa momentum yang menambah optimisme kebijakan akan tercapai secara penuh pada tahun 2024. Tahun 2019 merupakan kali kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintahan dijalankan oleh Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Ryamizard Ryacudu masa bakti 2019-2024. Momentum tersebut ditunjang dengan anggaran pertahanan tahun 2020 sebesar 126 Trilyun Rupiah, meningkat dari tahun 2019 sebesar 16%, anggaran tersebut merupakan 5% dari keseluruhan APBN.
Dengan kenaikan anggaran pertahanan yang cenderung stabil, Indonesia menempati peringkat 26 negara-negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di dunia (SIPRI, 2019). Kementerian Pertahanan mentargetkan dengan anggaran pertahanan yang ada, MEF dapat dipenuhi hingga tahun 2024.
MEF merupakan kebijakan yang saling melengkapi antar variabel di dalamnya. Setidaknya terdapat empat elemen pembangun MEF yaitu Rematerialisasi, Pengadaan, Revitalisasi, dan Relokasi. Keempat elemen tersebut dikonsentrasikan pada titik yang disebut sebagai flash point yaitu bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual. Flash point menjadi dasar prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan. Disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2018, kebijakan MEF tidak mengarah untuk arms race namun pemenuhan kebutuhan pertahanan minimal Indonesia.
Kebijakan MEF seyogyanya mengakomodasi berbagai kebijakan pertahanan terkait untuk mewujudkan kebijakan pembangunan pertahanan yang ideal. Salah satu kebijakan terkait dengan alutsista adalah kebijakan industri pertahanan dalam negeri melalui UU No.16 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan kepada BUMN industri pertahanan menjadi lead integrator pembangunan alutsista. Lebih lanjut keputusan KKIP Kep/12/KKIP/XII/2013 menyebutkan PT PAL Indonesia (Persero) menjadi lead integrator pembangunan alutsista matra laut. Idealnya kebijakan MEF dibangun untuk mengakomodasi industri pertahanan dalam negeri, sehingga akan mewujudkan pembangunan pertahanan dengan didasarkan pada kemandirian industri pertahanan. Sinergi yang baik dan berkelanjutan didasarkan pada komitmen kuat antara pengguna (Kementerian Pertahanan) dengan industri pertahanan merupakan prasyarat bagi kemandirian industri pertahanan.
Industri pertahanan yang mandiri merupakan visi yang harus dicapai. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga untuk kebutuhan ekspor. Kebijakan MEF seyogyanya dapat menjadi pendorong percepatan kemandirian industri pertahanan dengan cara pertama, pengadaan alutsista berbasis kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Kedua, jika industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi, maka pengadaan melalui produsen luar negeri, transfer of technology (ToT) kepada industri pertahanan dalam negeri menjadi prasyarat. ToT yang dilakukan akan menjadi dasar penguasaan teknologi alutsista di masa depan.
Industri Pertahanan Dalam Negeri
Hingga saat ini pemerintah relatif konsisten dalam komitmennya untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri bagi pengadaan alutsista. PT PAL Indonesia (Persero) mampu merealisasikan kontrak pengadaan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter, Kapal Landing Platform Dock (LPD) 125 meter, Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) 124 Meter, dan Kapal Selam Kelas Changbogo. Realisasi penyelesaian pembangunan dalam termin on schedule dan bahkan dalam kategori ahead delivery. Penguasaan teknologi kapal tersebut di atas dimiliki dengan skema ToT yang kemudian dikembangkan oleh sesuai dengan kebutuhan pengguna oleh PT PAL Indonesia (Persero). Ke depan, komitmen pemerintah akan skema tersebut harus tetap kuat untuk memastikan sustainabilitas industri pertahanan dalam negeri.
Penguasaan teknologi oleh industri strategis bukanlah suatu hal yang sederhana. Negara telah melakukan investasi cukup besar terhadap PT PAL Indonesia (Persero) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Investasi tersebut digunakan untuk menunjang keberhasilan penguasaan teknologi, ToT dan Transfer of Knowledge (ToK). Sebagaimana investasi lainnya, nilai tersebut seiring dengan berjalannya waktu mengalamai penyusutan akibat pengaruh depresiasi, amortisasi, dan lainnya yang dibebankan kepada overhead perusahaan. Investasi yang telah dilakukan harus diutilisasikan semaksimal mungkin untuk proyek-proyek berteknologi tinggi seperti LPD, PKR, Frigate, dan Kapal Selam untuk menjaga produktifitas dan sustainabilitas. Dalam investasi tersebut terdapat amanat rakyat bagi kemaslahatan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terdapat dua mekanisme penguasaan teknologi pertahanan, pertama melalui riset komprehensif dan kedua melalui skema ToT. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. ToT dapat menjadi pilihan karena memiliki keunggulan mempersingkat lead time riset dan pengembangan. Apapun pilihan pemerintah, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam bingkai kepentingan nasional Bangsa Indonesia.
Berdasarkan kebutuhan TNI AL, terdapat wacana untuk mengakusisi dua unit kapal perang frigate kelas Iver Huitfeldt buatan Denmark. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan diberitakan oleh jakartagreater.com dalam kesempatan silaturahmi dengan Paguyuban Purnawirawan TNI AL Jala Nusantara pada bulan Januari 2019 mengungkapkan akan dibangun dua unit frigate kelas Iver Huitfeldt di PT PAL Indonesia (Persero) dengan skema ToT. Pernyataan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi mengenai industri pertahanan. Secara konstitusional diamatkan melalui melalui UU No.16 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut BUMN industri pertahanan menjadi lead integrator pembangunan alutsista. Lebih lanjut keputusan KKIP Kep/12/KKIP/XII/2013 menyebutkan PT PAL Indonesia (Persero) menjadi lead integrator pembangunan alutsista matra laut. PT PAL Indonesia (Persero) memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam kemitraan ToT, sekaligus kapabilitas pengembangan dan penyesuaian untuk penyesuaian kebutuhan TNI AL. Skema dan prosentase teknis ToT menjadi perhatian khusus nantinya, sejalan dengan kepentingan nasional Bangsa Indonesia.
Kemampuan jelajah samudera menjadi salah satu pertimbangan pengadaan frigate. Dilansir dari janes.com, Kapal tersebut memiliki spesifikasi panjang 138 meter, kecepatan maksimal 30 knot, dan awak kapal 165 personel. Kapal tersebut dapat dipersenjatai rudal jenis BGM-109 Tomahawk atau sejenisnya. Pengadaan tersebut akan semakin memperkuat TNI AL untuk melindungi wilayah NKRI dan menghadirkan efek gentar (deterence). Namun terdapat sebuah catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah, prasyarat ToT menjadi amanat yang harus tetap konsisten untuk dijalankan.
Untuk memastikan penguasaan teknologi maju pertahanan oleh anak bangsa. PT PAL Indonesia (Persero) memiliki catatan keberhasilan dalam ToT sebelumnya seperti pada program Kapal Patroli Cepat (FPB), LPD, Patroli Kawal Rudal (PKR), dan Kapal Selam. PT PAL Indonesia (Persero) memiliki kesiapan untuk menjalankan program ToT dan memastikan penguasaan teknologi serta keberlanjutan produksi frigate kelas Iver Huitfeldt.
Tantangan ke depan
Tantangan bagi Pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan adalah memastikan tercapainya target MEF tahap III sesuai dengan anggaran yang ada dan merumuskan kebijakan selanjutnya. Dalam menjalankan kebijakan MEF pemerintah harus tetap konsisten mengoptimalkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri sejalan dengan amanat konstitusi. Kebijakan impor alutsista dapat dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan, namun setiap kebijakan pengadaan melalui impor mensyaratkan ToT dengan skema yang menguntungkan bagi Bangsa Indonesia.
Unmanned Surface Vehicles (USV) Buatan STTAL Indonesia ☆
