Medium Tank Pindad [antara] ★
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan Ghana dan Filipina merupakan negara yang prospektif untuk pangsa pasar alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan anak bangsa.
"Salah satunya prospek yang sudah eksekusi, tapi akan lebih besar lagi itu Ghana, Afrika," katanya, saat meninjau pameran alutsista di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (22/1).
Pameran alutsista buatan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta itu digelar bersamaan dengan Rapat Pimpinan Kemenhan yang berlangsung selama dua hari, yakni 22-23 Januari 2020.
Untuk kawasan ASEAN, Trenggono menyebut Filipina merupakan salah satu negara yang sedang dijajaki untuk perluasan pangsa alutsista.
"Terus juga beberapa negara Afrika, kemudian yang berikutnya ASEAN itu Filipina," katanya, tanpa memerinci jumlah dan jenis alutsista yang dibeli oleh dua negara itu.
"Kalau Ghana itu produknya Pindad, Filipina itu juga Pindad. Iya, udah pasti. Kalau Filipina itu tank. Jumlahnya, saya nanti perlu cek," kata Trenggono.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Ghana Dominic BA Nitiwul juga sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, di Kantor Kemenhan, Jakarta, 21 November 2019.
Menhan menyampaikan adanya kerja sama saling menguntungkan dengan sahabat manapun, termasuk dengan Ghana, salah satunya dalam hal produk-produk industri pertahanan.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan kepada Menhan Ghana terkait kemampuan yang dimiliki Industri pertahanan Indonesia diantaranya PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI dan PT Len Industri.
"Indonesia memandang negara-negara kawasan Afrika Barat termasuk Ghana sebagai negara penting dan dapat menjadi mitra bagi kerjasama produk-produk industri pertahanan Indonesia dan juga kerja sama pertahanan strategis lainnya," katanya.
Menhan Prabowo Subianto (kiri) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2020). [SINDOphoto/Yulianto] ★
Kedaulatan Indonesia sudah harga mati tidak bisa ditawar lagi. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut Komisi I DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama terkait kedaulatan Indonesia tersebut.
Menurut Prabowo, untuk bisa menegakkan kedaulatan harus ditunjang dengan pertahanan yang kuat. Sedangkan pertahanan yang kuat bisa didapat satu di antaranya dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sehingga memiliki kemampuan untuk menegakkan kedaulatan.
“Yah, meningkatkan pertahanan tentunya kita perlu modernisasi alutsista kita, memperbaiki yang kita punya supaya kita punya kemampuanlah menegakan kedaulatan kita,” tandas Prabowo seusai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Kaitan dengan ini, Menhan pun mengungkapkan bahwa Komisi I pun mendukung kementeriannya dan Panglima TNI untuk memperkuat pertahanan lewat modernisasi alutsista. “Saya kira itu di Komisi I memahami juga mendukung pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya,” ungkapnya.
Meski demikian, menurut Prabowo, Indonesia tidak bisa serta-merta memiliki pertahanan yang kuat sebab butuh investasi untuk memperkuat pertahanan tersebut. Karena itu, Kemhan akan bekerja sama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar hal itu bisa terwujud.
“Yah, saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar-tawar. Kedua bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya khusus bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi,” paparnya.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini juga mengungkapkan bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya dilakukan satu negara, tetapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah Indonesia. “Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran ke wilayah kita,” ungkapnya.
Saat ditanya negara mana saja yang dimaksud, Prabowo enggan mengelaborasi lebih jauh karena menurutnya tidak perlu mengungkapkan negara mana saja yang melanggar batas wilayah Indonesia. “Iya ada beberapa negara lain yah. Yah, saya cukup sebut beberapa negara,” tandasnya.
Sebelumnya dalam raker itu Komisi I DPR sempat menghujani Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan pertanyaan seputar masalah Natuna.
“Saya agak terlambat datang, tapi lebih banyak pada persoalan Natuna dan saya kira ini juga persoalan yang serius karena kalau kita tidak hadapi dengan serius, komprehensif, dan koordinatif, tentu nanti akan terulang lagi apa yang terjadi kemarin dengan masuknya kapal-kapal asing, kapal penangkap ikan nelayan, atau kapal coast guard di wilayah ZEE kita yang seharusnya memang kita secara fisik juga kuasai,” tandas anggota Komisi I DPR Fadli Zon.
Karena itu, lanjut Fadli, Komisi I berharap pemerintah tegas baik dalam diplomasi maupun dalam menunjukkan eksistensi secara militer di perairan Natuna. Indonesia tidak bisa berkonfrontasi dengan pihak China di Natuna. Namun, pemerintah sudah harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia di laut. “Kita harus prepare for the worst untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita, jangan sampai kemudian kita dilecehkan. Jadi diplomasi juga penting jalan hard diplomacy atau offensive diplomacy juga sangat penting,” tandas ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu.
Selain itu, karena kedaulatan wilayah perairan Indonesia diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) di mana sembilan garis putus-putus juga tidak diakui, Indonesia tidak perlu melakukan negosiasi dengan China. “Saya kira, forum-forum internasional juga mereka sendirian walaupun mereka di ASEAN punya proxy jadi misalnya seringkali kita berharap melalui ASEAN, tapi di ASEAN sendiri kita terpecah ada pihak-pihak yang memang sekarang ini menjadi proxy China, terutama Kamboja dan Laos,” paparnya. (nfl)
✈️ Bertemu Mahfud
✈️ Ilustrasi rudal pertahanan Iran [istimewa]
Dubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Azad menyebutkan pemerintah Iran ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia.
Hal itu disampaikan Azad dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas peningkatan kerja sama terkait peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran.
"Iran dan Indonesia telah memulai hubungan diplomatiknya sejak 1950. Tahun 2020, kami akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik dan ingin meningkatkan kerja sama di berbagai dimensi," ujar Azad.
Sistem pertahanan Udara [istimewa]
Terkait hubungan diplomatik ini, kata dia, sudah waktunya Indonesia berkunjung ke Iran melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Karena kurang lebih 5 bulan lalu Menteri Luar Negeri Iran telah berkunjung ke Indonesia," katanya.
Sementara itu, kerja sama yang ditawarkan oleh Iran salah satunya di bidang pertahanan.
Namun demikian, lanjut dia, pihaknya masih menunggu kesempatan untuk bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Iran memiliki pengalaman yang baik di bidang pertahanan. Jika Indonesia tertarik, tentu kami bisa bekerja sama dengan Indonesia," kata Azad.
✈️ Ilustrasi Pesawat rafale Perancis [Dassault Aviation]
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan berbicara banyak soal laporan yang menyebutkan bahwa Indonesia berencana membeli 48 jet tempur, empat kapal selam, dan dua kapal perang korvet Prancis.
Selepas menghadiri rapat di komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (20/1) sore, Prabowo hanya tertawa dan mengatakan bahwa pembelian puluhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu adalah keinginan Prancis.
"Itu mungkin keinginan Prancis, itu bisa saja itu," ucap Prabowo di depan wartawan sambil berjalan ke arah mobil.
Namun, Prabowo mengaku bahwa Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan dengan salah satunya memodernisasi alutsista. Langkah itu, paparnya, diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan untuk menegakkan kedaulatan wilayah, terutama setelah insiden pelanggaran wilayah oleh puluhan kapal ikan China di Natuna baru-baru ini.
"Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan kuat, tentunya pemerintah harus memikirkan ini. Soal pelanggaran wilayah, termasuk di Natuna baru-baru ini, harus menjadi perhatian seluruh pihak," kata Prabowo.
Indonesia dilaporkan tertarik untuk membeli 48 jet tempur Dessault Rafale, empat kapal selam Scorpene, dan dua kapal korvet GoWind buatan Prancis.
Minat Indonesia untuk membeli kapal selam Prancis disebut muncul setelah pemerintah dikabarkan berencana mengakhiri kontrak pembelian kapal selam dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) setelah menghadapi sejumlah masalah.
Hal itu diungkap surat kabar lokal La Tribune mengutip sumber Kementerian Pertahanan Prancis .
Dikutip FR24 News, lawatan Prabowo Subianto ke Paris pada 11 hingga 13 Januari lalu dilakukan salah satunya untuk merampungkan rencana pembelian puluhan alutsista itu.
Dalam lawatan ke Prancis baru-baru ini, Prabowo memang bertemu Menhan Florence Parly dan berdiskusi soal penguatan kerja sama pertahanan. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Parly sepakat memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis demi memajukan industri pertahanan Indonesia.
Prabowo juga mengunjungi sejumlah industri militer negara Eropa tersebut. Beberapa perusahaan yang dikunjungi Prabowo antara lain terdiri dari perusahaan pesawat tempur, kapal, radar, sistem avionik, hingga perusahaan amunisi.
Ia menganggap Prancis dapat menjadi mitra strategis dalam membantu Indonesia memperkuat alutsista TNI dan memajukan pengembangan industri pertahanan nasional.
Di sisi lain, Indonesia juga masih menggantungkan kontrak pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dengan Rusia. Indonesia sudah meneken kontrak pembelian 11 Su-35 dari Rusia sekitar Februari 2018 lalu.
Sekitar akhir 2018, sejumlah pihak menuturkan belasan Sukhoi siap mengangkasa di Indonesia pada 2019. Namun, hingga kini kontrak pembelian belasan pesawat itu tak kunjung jelas. (rds/evn)
Di Banyuwangi 
Uji kemampuan kapal selam KRI Alugoro 405 [instagram BUMN] ⚓️
Kapal Selam Alugoro yang merupakan karya anak bangsa memasuki tahapan kemampuan selam laut (nominal diving depth/NDD) di area latihan TNI AL yang memiliki kedalaman laut memadai, yakni di Perairan Laut Utara Pulau Bali, Senin.
Dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Senin, tahapan kemampuan selam laut merupakan bagian dari 53 item dari tes penerimaan laut (sea acceptance test/SAT) kapal selam Alugoro dan dalam NDD kapal selam ini dilakukan tes selam hingga kedalaman 250 meter.
"Tahapan NDD ini sangat penting, setelah tahapan uji kemampuan selam berhasil dilaksanakan, dapat disimpulkan 90 persen proses pembangunan kapal selam telah berhasil," ujar Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero) Satriyo Bintoro.
Menurut ia, Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama hasil kerja sama pembangunan kapal selam PT PAL Indonesia (Persero) bersama Daewoo Shipbuilding serta Marine Engineering (DSME).
Katanya, keberhasilan pembangunan Kapal Selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.
"Kapal selam tersebut sepenuhnya dibangun di fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia (Persero)," ujarnya.
Ia mengemukakan, dalam pengerjaan joint section PT PAL Indonesia (Persero) berhasil menyelesaikan dengan predikat tidak ada kendala (zero defect).
Data diperoleh, peluncuran serta pemberian nama Kapal Selam Alugoro dilaksanakan pada 11 April 2019 di Dermaga Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero).
Setelah itu, Kapal Selam Alugoro menjalani berbagai proses pengujian seperti tes penerimaan pelabuhan (harbour acceptance test/HAT), SAT dan direncanakan akan diserahterimakan pada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI AL pada Desember 2020.
Selama pengujian Kapal Selam Alugoro, dikawal oleh KRI RE Martadinata-331, dan
Selama pelaksanaan tes penerimaan laut, Kapal Selam Alugoro menggunakan dermaga di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, sebagai sarana dan fasilitas berlabuh.
Kapal Selam Alugoro memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot.
Medium Tank Pindad [antara] ★
"Kalau Ghana itu produknya Pindad, Filipina itu juga Pindad. Iya, udah pasti. Kalau Filipina itu tank. Jumlahnya, saya nanti perlu cek," kata Trenggono.
