Komisi I Akan Panggil Kemenhan dan TNI 
Parade Alutsista TNI [Marvel/def.pk]
Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menambah dan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mudah terwujud. Sebab, kenaikan anggaran pada 2016 tidak terealisasi. Pagu anggaran yang diberikan pemerintah Rp 99 triliun. Jumlah itu tidak mencukupi untuk memperbarui alutsista milik TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan, angka itu merupakan pe- nurunan anggaran bagi Kemenhan. Sebab, pada APBN Perubahan 2015, disepakati anggaran bagi Kemenhan mencapai Rp 102,3 triliun. ”(Jumlah Rp 99 triliun) jelas enggak cukup. Terus terang, anggaran itu paling sedikit dibanding tahun sebelumnya,” katanya.
Menurut Hanafi, nilai anggaran Kemenhan pada 2016 membalik tren yang sudah digagas selama bertahun-tahun. Biasanya, APBN selalu memberikan kenaikan anggaran. Namun, kali ini anggaran yang dibutuhkan malah mengalami penurunan. ”Kalau tidak salah, kebutuhan 2016 sekitar Rp 150 (triliun), (tapi) dipotong,” kata wakil ketua umum PAN itu.
Komisi I DPR memahami alasan ekonomi sebagai pertimbangan pemerintah untuk menurunkan anggaran. Namun, jangan sampai karena alasan itu, pemerintah melanggar janji. Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pemerintah melalui Nawacita, pemerintah berjanji memperbaiki alutsista TNI melalui kenaikan anggaran. ”Ini kan sudah menjadi konstitusi, termasuk sejak pemerintah sebelumnya,” ujarnya.
DPR meminta pemerintah melalui Bappenas menghitung ulang anggaran untuk Kemenhan. Diupayakan segera ada perbaikan karena hal itu diperlukan untuk melakukan tender terhadap pengadaan alutsista. Tidak hanya itu, kebutuhan kenaikan anggaran juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
”Jangan sampai karena alasan ekonomi, dua aspek ini tertinggal. Kalau tertinggal, yang namanya MEF (minimum essential force, Red) hanya hitam di atas putih. Enggak bisa terealisasi,” ujar Hanafi.
Komisi I akan memanggil Kemenhan dan TNI setelah reses. Mereka ingin mendengar apa saja program kerja pada 2016. ”Kita akan dengar dengan anggaran yang disetujui itu mau apa saja,” katanya. (jawapos)
Parade Alutsista TNI [Marvel/def.pk]Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menambah dan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mudah terwujud. Sebab, kenaikan anggaran pada 2016 tidak terealisasi. Pagu anggaran yang diberikan pemerintah Rp 99 triliun. Jumlah itu tidak mencukupi untuk memperbarui alutsista milik TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan, angka itu merupakan pe- nurunan anggaran bagi Kemenhan. Sebab, pada APBN Perubahan 2015, disepakati anggaran bagi Kemenhan mencapai Rp 102,3 triliun. ”(Jumlah Rp 99 triliun) jelas enggak cukup. Terus terang, anggaran itu paling sedikit dibanding tahun sebelumnya,” katanya.
Menurut Hanafi, nilai anggaran Kemenhan pada 2016 membalik tren yang sudah digagas selama bertahun-tahun. Biasanya, APBN selalu memberikan kenaikan anggaran. Namun, kali ini anggaran yang dibutuhkan malah mengalami penurunan. ”Kalau tidak salah, kebutuhan 2016 sekitar Rp 150 (triliun), (tapi) dipotong,” kata wakil ketua umum PAN itu.
Komisi I DPR memahami alasan ekonomi sebagai pertimbangan pemerintah untuk menurunkan anggaran. Namun, jangan sampai karena alasan itu, pemerintah melanggar janji. Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pemerintah melalui Nawacita, pemerintah berjanji memperbaiki alutsista TNI melalui kenaikan anggaran. ”Ini kan sudah menjadi konstitusi, termasuk sejak pemerintah sebelumnya,” ujarnya.
DPR meminta pemerintah melalui Bappenas menghitung ulang anggaran untuk Kemenhan. Diupayakan segera ada perbaikan karena hal itu diperlukan untuk melakukan tender terhadap pengadaan alutsista. Tidak hanya itu, kebutuhan kenaikan anggaran juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
”Jangan sampai karena alasan ekonomi, dua aspek ini tertinggal. Kalau tertinggal, yang namanya MEF (minimum essential force, Red) hanya hitam di atas putih. Enggak bisa terealisasi,” ujar Hanafi.
Komisi I akan memanggil Kemenhan dan TNI setelah reses. Mereka ingin mendengar apa saja program kerja pada 2016. ”Kita akan dengar dengan anggaran yang disetujui itu mau apa saja,” katanya. (jawapos)
★ Garuda Militer
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.