Kamis, 05 Januari 2017

Jokowi Sebut Penundaan Kerja Sama Militer RI-Australia Masalah Prinsip

http://sumbar.antaranews.com/image/2015/12/ori/20151215Jokowi5.jpgPresiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait penundaan kerja sama militer TNI dan Australia Defence Force (ADF).

Jokowi menyetujui putusan tersebut sampai masalah yang ada bisa diselesaikan secara tuntas oleh kedua belah pihak.

"Ini masalahnya biar diclearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (5/11/2017).

Sebelumnya, Menhan mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang mengina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila. Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF.

"Saat ini masalah itu, saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," tambah Jokowi.

Yang pasti, lanjut Jokowi, Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka,” kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).

 Oknum Militer Australia yang Hina Pancasila Sudah Diberi Sanksi 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui, ada oknum anggota Australian Defence Force (ADF) yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di Sekolah Pasukan Khusus Australia.

Menhan mengatakan, oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF.

"Itu kan yang letnan saja, kemudian sudah ditegur, sudah dihukum itu," kata Ryamizard di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).

Ryamizard meyakini, militer atau Pemerintah Australia sama sekali tidak berniat untuk menghina atau melecehkan Indonesia.

Ia menegaskan, Australia dan Indonesia selama ini selalu menjaga hubungan baik.

"Jangan gara-gara 'curut-curut' enggak jelas itu hubungan negara enggak bagus, enggak baik juga," kata dia.

Menhan mengakui dengan adanya peristiwa ini, kerja sama militer antara TNI dan ADF ditunda.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat, dirinya akan segera menemui Menteri Pertahanan Australia untuk membahas kelanjutan kerja sama militer ini.

"Nanti saya ngomong dengan Menhan-nya dulu ya. Memang, seharusnya saya kemarin ke sana. Belum karena Menhan-nya lagi di rumah sakit, mungkin akhir bulan ini saya ke sana," ujar Ryamizard.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

 Surati Panglima TNI, Militer Australia Minta Maaf 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah menerima surat permohonan maaf dari Militer Australia, yang dikirim Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin.

Surat permohonan maaf itu terkait dugaan adanya penghinaan terhadap TNI dan Pancasila di pendidikan militer Australia.

"Saya dengan Marsekal AU Mark Binskin bersahabat. Akhirnya beliau mengirim surat kepada saya, permohonan maaf," kata Gatot di Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Selain permohonan maaf, lanjut Gatot, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka.

Selain itu, disebutkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Australia akan dikirim ke Indonesia untuk koordinasi lebih lanjut.

"Karena beliau sahabat saya, saya juga mengirimkan surat. Terima kasih atas permintaan maaf dan kita hentikan dulu program tersebut, dan akan dilanjutkan pembicaraan setelah hasil investigasi," ucap Gatot.

Gatot menambahkan, keberadaan kurikulum itu diketahui dari laporan seorang perwira TNI AD yang dikirim untuk mengajar di sana.

"Pada saat mengajar di sana, ditemukan hal tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskreditkan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia," kata Gatot di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

"Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan. Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila" ujarnya.

Akibat adanya permasalahan ini, TNI pun menunda semua kerja sama militer dengan Australia.

  Kompas  

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...