Termasuk untuk Penanganan Teroris 
Ilustrasi desain corvette kreasi PT PAL [PT PAL]
Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran Rp 215 triliun untuk RAPBN tahun 2019. Anggaran yang diajukan ini termasuk untuk penanggulangan terorisme.
Meski begitu, usulan anggaran Kemenhan tak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Usulan anggaran dipotong menjadi Rp 106 T, namun keputusan pada akhirnya nanti berada di Banggar DPR.
"Sekarang ini baru pagu indikatif. Kita mendapat acuan dari Rp 215 triliun. Pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang sudah disetujui. Tapi masih ada proses lagi nanti," kata Dirjen Rencana Pertahanan, Tata Endrataka usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Dalam rapat kerja ini, turut hadir Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji. Rapat bersama Komisi I digelar tertutup.
Tata menjelaskan, proses pembahasan anggaran ini masih akan terus berlanjut. Sebab, untuk saat ini belum disepakati soal pagu anggaran, alokasi anggaran. Kemenhan berharap anggaran Kemenhan yang disetujui pemerintah dan DPR nanti bisa sesuai dengan yang mereka ajukan yakni Rp 106 T.
"Prosesnya masih belum kelar sampai sekarang," ujarnya.
Tata merinci alokasi anggaran tersebut. Anggaran tersebut nantinya dibagi untuk Kemenhan, TNI, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
"Kemhan Rp 19 triliun. TNI Rp 8 triliun. AD Rp 40 triliun. AL Rp 17 triliun. AU Rp 14 triliun," ujarnya.
Untuk pos pengeluaran, kata Tata, angka pengeluaran terbesar masih soal belanja pegawai yang besarannya hampir 40 persen dari anggaran. Sementara soal alutsista, hal tersebut tetap menjadi satu prioritas dan pos anggarannya selalu dipersiapkan setiap tahun.
"Sejak tahun yang lalu sudah kita rencanakan semua alutsista yang prioritas tadi sudah kita rencanakan semua. Ya ada pesawat, ada kapal, ada tank, ada semuanya," tutur Tata.
Tata juga mengatakan, dalam anggaran tersebut juga dialokasikan anggaran untuk pemberantasan terorisme. Termasuk anggaran pemberantasan terorisme untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) dan Polri.
"Besarannya nanti kita, nanti karena belum sampai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ya. Itu masih indikatif," sebut Tata.
Ilustrasi desain corvette kreasi PT PAL [PT PAL] Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran Rp 215 triliun untuk RAPBN tahun 2019. Anggaran yang diajukan ini termasuk untuk penanggulangan terorisme.
Meski begitu, usulan anggaran Kemenhan tak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Usulan anggaran dipotong menjadi Rp 106 T, namun keputusan pada akhirnya nanti berada di Banggar DPR.
"Sekarang ini baru pagu indikatif. Kita mendapat acuan dari Rp 215 triliun. Pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang sudah disetujui. Tapi masih ada proses lagi nanti," kata Dirjen Rencana Pertahanan, Tata Endrataka usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Dalam rapat kerja ini, turut hadir Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji. Rapat bersama Komisi I digelar tertutup.
Tata menjelaskan, proses pembahasan anggaran ini masih akan terus berlanjut. Sebab, untuk saat ini belum disepakati soal pagu anggaran, alokasi anggaran. Kemenhan berharap anggaran Kemenhan yang disetujui pemerintah dan DPR nanti bisa sesuai dengan yang mereka ajukan yakni Rp 106 T.
"Prosesnya masih belum kelar sampai sekarang," ujarnya.
Tata merinci alokasi anggaran tersebut. Anggaran tersebut nantinya dibagi untuk Kemenhan, TNI, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
"Kemhan Rp 19 triliun. TNI Rp 8 triliun. AD Rp 40 triliun. AL Rp 17 triliun. AU Rp 14 triliun," ujarnya.
Untuk pos pengeluaran, kata Tata, angka pengeluaran terbesar masih soal belanja pegawai yang besarannya hampir 40 persen dari anggaran. Sementara soal alutsista, hal tersebut tetap menjadi satu prioritas dan pos anggarannya selalu dipersiapkan setiap tahun.
"Sejak tahun yang lalu sudah kita rencanakan semua alutsista yang prioritas tadi sudah kita rencanakan semua. Ya ada pesawat, ada kapal, ada tank, ada semuanya," tutur Tata.
Tata juga mengatakan, dalam anggaran tersebut juga dialokasikan anggaran untuk pemberantasan terorisme. Termasuk anggaran pemberantasan terorisme untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) dan Polri.
"Besarannya nanti kita, nanti karena belum sampai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ya. Itu masih indikatif," sebut Tata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.