✈️ Wujudkan RI Poros Maritim Dunia
✈️ Atraksi helikopter milik TNI AU dalam acara HUT ke-71 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017). [Koran SINDO/Sucipto]
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mendukung pembangunan tol udara. Kebijakan itu dinilai mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ungkapan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto dalam amanatnya saat peringatan HUT ke-71 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017).
Menurut Hadi, saat ini wilayah udara bukan lagi wilayah kosong yang tidak bermakna. Wikayah udara sangat menentukan bagi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa.
"Bercermin dari hal itu, TNI AU perlu berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mendukung terwujudnya tol udara sehingga penetapan satu harga di seluruh Indonesia bisa terwujud," ujarnya.
Mantan Komandan Pangkalan Udara Malang ini menjelaskan, keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) memerlukan angkatan udara yang kuat.
"Kehadiran kekuatan udara bukan hanya sebagai deteren power, melainkan juga memiliki nilai ekonomis. Dimensi kedirgantaraan yang menjadi pengabdian TNI AU telah berkembang menjadi spektrum yang semakin cepat dan signifikan," kata Hadi.
Hadi menyadari, untuk mencapai kekuatan udara yang modern dan kapabel bukan hal mudah.Membangun Angkatan Udara yang modern membutuhkan anggaran besar, termasuk dukungan politik negara.
"Mohon doa agar TNI AU ke depan menjadi lebih baik dan lebih siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucapnya.
Hadi juga menekankan dan memprioritaskan pentingnya keselamatan terbang kerja. Hal itu menjadi tolok ukur keberhasilan setiap menjalankan tugas.
"Peran TNI AU harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan ke dalam Nawa Cita. Di antaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada masyarakat," katanya.
Implementasi hal itu, kata dia, konsep gelar kekuatan harus didasarkan pada ancaman yang potensial dan faktual. Serta gelar kekuatan yang merata dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang merata sehingga mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga karena ruang udaranya telah dijaga.
"TNI AU juga perlu melakukan perbaikan di berbagai lini, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan pengawasan. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," ucapnya. (sucipto/dam)
Butuh Banyak Pesawat Angkut
Atraksi helikopter milik TNI AU dalam acara HUT ke-71 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017). [Koran SINDO/Sucipto]
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menegaskan pembangunan tol udara dapat mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Untuk mewujudkan tol udara, rencana straregi (renstra) minimum essential force (MEF) II memprioritaskan pengadaan sejumlah pesawat angkut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadisenau) Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya menjelaskan, kebijakan pemerintah membangun poros maritim dunia harus didukung oleh TNI dan pihak terkait.
TNI AU dengan konsep dan rencana strategi (renstra) yang dimilikinya akan mendukung kebijakan itu dengan membuat tol udara.
"TNI AU akan membutuhkan pesawat-pesawat angkut dalam rangka tol udara. Jadi kebutuhan renstra dari 2015-2019 TNI AU direncanakan menerima pesawat-pesawat angkut berat, kemudian ada heli angkut yang multi untuk mendukung tol udara," ucap Jemi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017).
Dia menyebutkan untuk helikopter, TNI AU akan menerima lima unit, sedangkan untuk pesawat angkut berat jumlahnya sekitar empat unit.
Selain itu, pihaknya juga membutuhkan pesawat tanker multirole transport untuk memperpanjang jangkauan operasi pesawat tempur supaya sampai ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
"Angkatan Udara menjaga 3/3 wilayah terdiri atas 2/3 laut dan 1/3 darat makanya dibutuhkan dukungan dari segenap rakyat, Komisi I DPR, dan pemerintah. Pesawat angkut yang nantinya diterima itu akan ditempatkan di Skuadron 8 dan 6. Tapi akan dikaji lagi," tutur Jemi.
Terkait rencana pembelian pesawat angkut A400, Jemi menjelaskan pengadaan pesawat itu merupakan milik BUMN. "BUMN berharap kalau jadi (beli) penerbang-penerbang dari kita (TNI AU). Ke depan kalau punya pesawat angkut berat tidak kesulitan dalam mengoperasikannya," ujarnya. (dam)
✈️ Atraksi helikopter milik TNI AU dalam acara HUT ke-71 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017). [Koran SINDO/Sucipto]Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mendukung pembangunan tol udara. Kebijakan itu dinilai mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ungkapan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto dalam amanatnya saat peringatan HUT ke-71 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017).
Menurut Hadi, saat ini wilayah udara bukan lagi wilayah kosong yang tidak bermakna. Wikayah udara sangat menentukan bagi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa.
"Bercermin dari hal itu, TNI AU perlu berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mendukung terwujudnya tol udara sehingga penetapan satu harga di seluruh Indonesia bisa terwujud," ujarnya.
Mantan Komandan Pangkalan Udara Malang ini menjelaskan, keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) memerlukan angkatan udara yang kuat.
"Kehadiran kekuatan udara bukan hanya sebagai deteren power, melainkan juga memiliki nilai ekonomis. Dimensi kedirgantaraan yang menjadi pengabdian TNI AU telah berkembang menjadi spektrum yang semakin cepat dan signifikan," kata Hadi.
Hadi menyadari, untuk mencapai kekuatan udara yang modern dan kapabel bukan hal mudah.Membangun Angkatan Udara yang modern membutuhkan anggaran besar, termasuk dukungan politik negara.
"Mohon doa agar TNI AU ke depan menjadi lebih baik dan lebih siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucapnya.
Hadi juga menekankan dan memprioritaskan pentingnya keselamatan terbang kerja. Hal itu menjadi tolok ukur keberhasilan setiap menjalankan tugas.
"Peran TNI AU harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan ke dalam Nawa Cita. Di antaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada masyarakat," katanya.
Implementasi hal itu, kata dia, konsep gelar kekuatan harus didasarkan pada ancaman yang potensial dan faktual. Serta gelar kekuatan yang merata dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang merata sehingga mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga karena ruang udaranya telah dijaga.
"TNI AU juga perlu melakukan perbaikan di berbagai lini, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan pengawasan. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," ucapnya. (sucipto/dam)
Butuh Banyak Pesawat Angkut
Atraksi helikopter milik TNI AU dalam acara HUT ke-71 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017). [Koran SINDO/Sucipto]Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menegaskan pembangunan tol udara dapat mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Untuk mewujudkan tol udara, rencana straregi (renstra) minimum essential force (MEF) II memprioritaskan pengadaan sejumlah pesawat angkut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadisenau) Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya menjelaskan, kebijakan pemerintah membangun poros maritim dunia harus didukung oleh TNI dan pihak terkait.
TNI AU dengan konsep dan rencana strategi (renstra) yang dimilikinya akan mendukung kebijakan itu dengan membuat tol udara.
"TNI AU akan membutuhkan pesawat-pesawat angkut dalam rangka tol udara. Jadi kebutuhan renstra dari 2015-2019 TNI AU direncanakan menerima pesawat-pesawat angkut berat, kemudian ada heli angkut yang multi untuk mendukung tol udara," ucap Jemi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017).
Dia menyebutkan untuk helikopter, TNI AU akan menerima lima unit, sedangkan untuk pesawat angkut berat jumlahnya sekitar empat unit.
Selain itu, pihaknya juga membutuhkan pesawat tanker multirole transport untuk memperpanjang jangkauan operasi pesawat tempur supaya sampai ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
"Angkatan Udara menjaga 3/3 wilayah terdiri atas 2/3 laut dan 1/3 darat makanya dibutuhkan dukungan dari segenap rakyat, Komisi I DPR, dan pemerintah. Pesawat angkut yang nantinya diterima itu akan ditempatkan di Skuadron 8 dan 6. Tapi akan dikaji lagi," tutur Jemi.
Terkait rencana pembelian pesawat angkut A400, Jemi menjelaskan pengadaan pesawat itu merupakan milik BUMN. "BUMN berharap kalau jadi (beli) penerbang-penerbang dari kita (TNI AU). Ke depan kalau punya pesawat angkut berat tidak kesulitan dalam mengoperasikannya," ujarnya. (dam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.