✈ Drone Elang Hitam MALE [@yudisupri)
Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang merumuskan peta jalan (roadmap) baru untuk memproduksi drone atau pesawat terbang tanpa awak (PTTA) Medium Altitude Long Endurance (MALE).
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra saat membuka acara “Simposium Nasional Pesawat Terbang Tanpa Awak” di Jakarta, pada Senin (23/10/2023) kemarin.
Rumusan drone atau pesawat nirawak MALE itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
“Perlunya pemberdayagunaan segenap sumber daya teknologi, manusia, dan anggaran dalam negeri guna mewujudkan kemandirian industri pesawat terbang tanpa awak, serta petunjuk untuk menyelenggarakan simposium pesawat terbang tanpa awak guna mencari solusi permasalahan PTTA MALE,” kata Herindra dalam siaran pers Biro Humas Kemenhan, Selasa (24/10/2023).
Herindra kemudian berharap, simposium tersebut dapat menghasilkan rumusan strategis menguatkan sinergi industri pertahanan.
“Khususnya pesawat terbang tanpa awak, serta mengevaluasi konsorsium PTTA MALE dan rumusan roadmap baru untuk keberhasilan program ini,” ujarnya.
Wamehan dalam keterangan persnya juga mengatakan, pesawat terbang nirawak telah menjadi komponen vital dalam kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara.
“Mengingat era pertahanan modern yang semakin kompleks dan teknologi yang berkempang pesat, maka kemandirian industri teknologi pesat terbang tanpa awak di bidang pertahanan dan keamanan memiliki urgensi yang sangat penting,” kata Herindra.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa TNI AL hendak memaksimalkan drone atau kendaraan nirawak dan alat-alat siber untuk menghadapi ancaman hibrida.
Hal itu diungkapkan KSAL Ali saat membuka seminar akhir perwira siswa (Pasis) pendidikan reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI AL angkatan ke-61 tahun 2023 di Auditorium Gedung Yos Soedarso, Markas Komando (Mako) Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
“Peralatan-peralatan siber yang ada di kapal maupun di pasukan marinir, juga unmanned system (kendaraan nirawak) juga penting karena dengan unmanned ini risiko terhadap manusia nol, tapi lebih efektif dan efisien. Dari penggunaan anggaran jauh lebih efisien dibandingkan dengan manned system,” kata Ali dalam keterangan pers, Senin.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sempat mengatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan tetap menjadi prioritas. Tetapi, modernisasi itu akan dilakukan secara bertahap.
“Tentunya enggak bisa kita langsung modernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap,” ujar Yudo Margono usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monas pada 5 Oktober 2023.
"Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas,” katanya lagi menegaskan.
Berdasarkan catatan Harian Kompas, APBN 2023 dalam sektor pertahanan mencapai Rp 134,32 triliun. Secara spesifik, alokasi anggaran Rp 55,6 triliun untuk TNI AD, Rp 23,7 triliun untuk TNI AL, dan Rp 19,2 triliun untuk TNI AU.
Selain itu, Markas Besar TNI mendapat anggaran Rp 12,08 triliun.
Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang merumuskan peta jalan (roadmap) baru untuk memproduksi drone atau pesawat terbang tanpa awak (PTTA) Medium Altitude Long Endurance (MALE).
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra saat membuka acara “Simposium Nasional Pesawat Terbang Tanpa Awak” di Jakarta, pada Senin (23/10/2023) kemarin.
Rumusan drone atau pesawat nirawak MALE itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
“Perlunya pemberdayagunaan segenap sumber daya teknologi, manusia, dan anggaran dalam negeri guna mewujudkan kemandirian industri pesawat terbang tanpa awak, serta petunjuk untuk menyelenggarakan simposium pesawat terbang tanpa awak guna mencari solusi permasalahan PTTA MALE,” kata Herindra dalam siaran pers Biro Humas Kemenhan, Selasa (24/10/2023).
Herindra kemudian berharap, simposium tersebut dapat menghasilkan rumusan strategis menguatkan sinergi industri pertahanan.
“Khususnya pesawat terbang tanpa awak, serta mengevaluasi konsorsium PTTA MALE dan rumusan roadmap baru untuk keberhasilan program ini,” ujarnya.
Wamehan dalam keterangan persnya juga mengatakan, pesawat terbang nirawak telah menjadi komponen vital dalam kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara.
“Mengingat era pertahanan modern yang semakin kompleks dan teknologi yang berkempang pesat, maka kemandirian industri teknologi pesat terbang tanpa awak di bidang pertahanan dan keamanan memiliki urgensi yang sangat penting,” kata Herindra.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan bahwa TNI AL hendak memaksimalkan drone atau kendaraan nirawak dan alat-alat siber untuk menghadapi ancaman hibrida.
Hal itu diungkapkan KSAL Ali saat membuka seminar akhir perwira siswa (Pasis) pendidikan reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI AL angkatan ke-61 tahun 2023 di Auditorium Gedung Yos Soedarso, Markas Komando (Mako) Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
“Peralatan-peralatan siber yang ada di kapal maupun di pasukan marinir, juga unmanned system (kendaraan nirawak) juga penting karena dengan unmanned ini risiko terhadap manusia nol, tapi lebih efektif dan efisien. Dari penggunaan anggaran jauh lebih efisien dibandingkan dengan manned system,” kata Ali dalam keterangan pers, Senin.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sempat mengatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan tetap menjadi prioritas. Tetapi, modernisasi itu akan dilakukan secara bertahap.
“Tentunya enggak bisa kita langsung modernisasi secara keseluruhan, tidak. Tapi secara bertahap,” ujar Yudo Margono usai perayaan HUT ke-78 TNI di Monas pada 5 Oktober 2023.
"Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas,” katanya lagi menegaskan.
Berdasarkan catatan Harian Kompas, APBN 2023 dalam sektor pertahanan mencapai Rp 134,32 triliun. Secara spesifik, alokasi anggaran Rp 55,6 triliun untuk TNI AD, Rp 23,7 triliun untuk TNI AL, dan Rp 19,2 triliun untuk TNI AU.
Selain itu, Markas Besar TNI mendapat anggaran Rp 12,08 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.