✈ Bappenas alokasikan dana 210 Milyar 
Pesawat N219 versi amfibi (BPPT)
Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, negara akan mengalokasikan Rp 210 miliar untuk pembuatan atau prototyping hingga sertifikasi internasional pesawat amphibi N219.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (19/6/2023).
Amalia menjelaskan, anggaran bidang Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas tahun depan mencapai Rp 246,8 miliar, dimana 85% atau sebesar Rp 210 akan dialokasikan untuk pembuatan hingga sertifikasi internasional pesawat amphibi N219.
"Pagu indikatif Rp 246,8 miliar, dan Rp 210 miliar akan fokus untuk pengembangan N219 dan ini merupakan yang akan dihibahkan ke Institute Teknologi Bandung (ITB) bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI)," jelas Amalia.
Anggaran pengembangan pesawat amphibi N219 yang sebesar Rp 210 miliar tersebut, kata Amalia diperuntukan dari prototyping hingga sertifikasi berstandar internasional, sehingga nantinya bisa dikomersialisasi.
Adanya pengembangan pesawat amphibi N219 buatan PT DI ini, kata Amalia sekaligus pilot project atau proyek pertama kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha.
"Ini adalah pilot project untuk mengkonkretkan kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha," ujar Amalia lagi.
Proses pembuatan pesawat N219 ini, kata Amalia saat ini masih dalam pembuatan floating kit, sehingga nanti dapat diintegrasikan dengan N219.
Sebelumnya, sertifikasi pesawat amphibi N219 sebenarnya sudah dilakukan, namun hanya berstandar nasional. Saat ini pemerintah pun tengah melakukan pembuatan hingga sertifikasi internasional dari The Federal Aviation Administration (FAA) agar bisa dikomersialkan.
"Nanti kalau dikomersialisasi jadi komersial, sehingga bisa menjadi jembatan udara yang menghubungkan tempat terkecil ke tempat yang lain (di Indonesia), sekaligus membangkitkan industri kedirgantaraan Indonesia," jelas Amalia.
Pesawat N219 dipromosikan, tiba di Kepulauan Riau (Kepri). (PTDI)
Pun kata Amalia pemerintah daerah pun membutuhkan pesawat amphibi N219 tersebut, sehingga mereka bisa dengan leluasa menarik para turis mancanegara, untuk bisa memberikan pundi devisa negara.
Terlebih, pesawat amphibi N219 ini, kata Amalia tidak membutuhkan bandara besar, sehingga cost yang dikeluarkan pemerintah daerah juga akan efisien.
"Daerah membutuhkan itu. Sekaligus kalau pakai amphibi, tidak perlu membangun bandara yang mahal, cukup dengan water based port," ujarnya.
Melansir laman resmi pemerintah indonesia.go.id, pesawat amphibi N219 merupakan pesawat besutan PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini dapat melakukan lepas landas dan pendaratan di permukaan air.
Setelah mendapatkan sertifikasi dari FAA dan bisa dikomersilkan, pesawat N219 ini mampu dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti layanan pariwisata, layanan perjalanan dinas pemerintahan, oil and gas company, layanan kesehatan masyarakat, SAR dan penanggulangan bencana, dan pengawasan wilayah maritim.
Berbagai wilayah di Indonesia pun cukup berpotensi untuk menggunakan pesawat ini, seperti Danau Toba, Pulau Bawah Kepri, Pulau Derawan Kaltim, Raja Ampat, Wakatobi, dan Pulau Moyo.
Potensi pasar yang besar juga terlihat khususnya di Asia Pasifik. Kini, ada 150 unit pesawat aktif dan 45% dari total populasi tersebut telah memasuki masa aging.
Pesawat ini memiliki kecepatan hingga 296 km per jam pada ketinggian maksimal 10.000 kaki. Dengan beban 1560 kg, pesawat mampu menempuh jarak hingga 231 km.
Take-off untuk ketinggian 35 kaki dari darat membutuhkan jarak 500 meter, sedangkan dari air, ia membutuhkan jarak hingga 1.400 meter. Kemudian untuk landing dari ketinggian 50 kaki, ia membutuhkan jarak 590 meter untuk di darat, dan 760 meter untuk di laut.
Pesawat N219 versi amfibi (BPPT) Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, negara akan mengalokasikan Rp 210 miliar untuk pembuatan atau prototyping hingga sertifikasi internasional pesawat amphibi N219.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (19/6/2023).
Amalia menjelaskan, anggaran bidang Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas tahun depan mencapai Rp 246,8 miliar, dimana 85% atau sebesar Rp 210 akan dialokasikan untuk pembuatan hingga sertifikasi internasional pesawat amphibi N219.
"Pagu indikatif Rp 246,8 miliar, dan Rp 210 miliar akan fokus untuk pengembangan N219 dan ini merupakan yang akan dihibahkan ke Institute Teknologi Bandung (ITB) bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI)," jelas Amalia.
Anggaran pengembangan pesawat amphibi N219 yang sebesar Rp 210 miliar tersebut, kata Amalia diperuntukan dari prototyping hingga sertifikasi berstandar internasional, sehingga nantinya bisa dikomersialisasi.
Adanya pengembangan pesawat amphibi N219 buatan PT DI ini, kata Amalia sekaligus pilot project atau proyek pertama kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha.
"Ini adalah pilot project untuk mengkonkretkan kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha," ujar Amalia lagi.
Proses pembuatan pesawat N219 ini, kata Amalia saat ini masih dalam pembuatan floating kit, sehingga nanti dapat diintegrasikan dengan N219.
Sebelumnya, sertifikasi pesawat amphibi N219 sebenarnya sudah dilakukan, namun hanya berstandar nasional. Saat ini pemerintah pun tengah melakukan pembuatan hingga sertifikasi internasional dari The Federal Aviation Administration (FAA) agar bisa dikomersialkan.
"Nanti kalau dikomersialisasi jadi komersial, sehingga bisa menjadi jembatan udara yang menghubungkan tempat terkecil ke tempat yang lain (di Indonesia), sekaligus membangkitkan industri kedirgantaraan Indonesia," jelas Amalia.
Pesawat N219 dipromosikan, tiba di Kepulauan Riau (Kepri). (PTDI)Pun kata Amalia pemerintah daerah pun membutuhkan pesawat amphibi N219 tersebut, sehingga mereka bisa dengan leluasa menarik para turis mancanegara, untuk bisa memberikan pundi devisa negara.
Terlebih, pesawat amphibi N219 ini, kata Amalia tidak membutuhkan bandara besar, sehingga cost yang dikeluarkan pemerintah daerah juga akan efisien.
"Daerah membutuhkan itu. Sekaligus kalau pakai amphibi, tidak perlu membangun bandara yang mahal, cukup dengan water based port," ujarnya.
Melansir laman resmi pemerintah indonesia.go.id, pesawat amphibi N219 merupakan pesawat besutan PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini dapat melakukan lepas landas dan pendaratan di permukaan air.
Setelah mendapatkan sertifikasi dari FAA dan bisa dikomersilkan, pesawat N219 ini mampu dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti layanan pariwisata, layanan perjalanan dinas pemerintahan, oil and gas company, layanan kesehatan masyarakat, SAR dan penanggulangan bencana, dan pengawasan wilayah maritim.
Berbagai wilayah di Indonesia pun cukup berpotensi untuk menggunakan pesawat ini, seperti Danau Toba, Pulau Bawah Kepri, Pulau Derawan Kaltim, Raja Ampat, Wakatobi, dan Pulau Moyo.
Potensi pasar yang besar juga terlihat khususnya di Asia Pasifik. Kini, ada 150 unit pesawat aktif dan 45% dari total populasi tersebut telah memasuki masa aging.
Pesawat ini memiliki kecepatan hingga 296 km per jam pada ketinggian maksimal 10.000 kaki. Dengan beban 1560 kg, pesawat mampu menempuh jarak hingga 231 km.
Take-off untuk ketinggian 35 kaki dari darat membutuhkan jarak 500 meter, sedangkan dari air, ia membutuhkan jarak hingga 1.400 meter. Kemudian untuk landing dari ketinggian 50 kaki, ia membutuhkan jarak 590 meter untuk di darat, dan 760 meter untuk di laut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.