Tegang dengan AS 
Kapal induk China, Liaoning, akan melakukan latihan militer di Pasifik Barat di tengah ketegangan dengan AS. [Istimewa] ★
Media China melaporkan kapal induk China, Liaoning, akan mengambil bagian dalam latihan militer di Pasifik Barat. Liaoning akan menjadi bagian dari pembentukan angkatan laut nasional yang lebih luas yang dikirim ke wilayah tersebut.
"Liaoning akan melakukan latihan militer di Pasifik Barat," kata juru bicara Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, Liang Yang, begitu laporan China Global Times seperti disitir dari Russia Today, Minggu (25/12/2016).
Hal ini diyakini menjadi yang pertama kalinya kapal induk tersebut berpartisipasi dalam pelatihan laut terbuka.
Pada hari Sabtu kemarin, Liaoning ikut latihan perang Angkatan Laut yang sedang berlangsung di Laut Kuning. Dalam latikan itu Liaoning mendapat dukungan dari kapal perusak dan fregat. Latihan juga melibatkan jet tempur buatan China sendiri J-15, yang ditugaskan terbang dari Liaoning.
Kementerian Pertahanan China juga mengumumkan bahwa kapal induk itu dijadwalkan akan mengikuti pelatihan lintas laut dan uji coba. Menurut Global Times, Liaoning akan melakukan latihan lebih lanjut di bagian lain dari wilayah maritim China yang meliputi Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.
Liaoning adalah kapal induk kelas Admiral Kuznetsov yang awalnya diluncurkan untuk Uni Soviet pada tahun 1988. Cina memperoleh kapal yang tidak utuh dari Ukraina sepuluh tahun kemudian dan mengoperasikan kapal induk itu pada tahun 2012.
Potensi penyebaran pesawat untuk Pasifik Barat akan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Wilayah Laut Cina Selatan, di mana Liaoning beroperasi, telah menjadi salah satu alasan di balik berbagai ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Baik AS dan China saling menuduh satu sama lain melakukan pameran kekuatan senjata dan penyebaran militer. China mengklaim Laut China Selatan adalah wilayahnya dan kerap mencegah patroli Angkatan Laut AS yang mengatakan sah untuk melakukannya karena kebebasan navigasi. (ian)
Jatuh di Laut Hitam
Pesawat militer Rusia jenis TU-154 jatuh di Laut Hitam setelah 20 menit lepas landas. [Istimewa] ☆
Pesawat militer Rusia yang hilang dari radar sesaat setelah lepas landas dilaporkan jatuh ke Laut Hitam. Pesawat yang mengangkut 92 orang itu jatuh dalam perjalanan ke Suriah dan kemungkinan tidak ada yang selamat.
Kantor berita Rusia, Interfax melaporkan, pesawat TU-154 jatuh di laut dekat kota Sochi selatan Rusia setelah hilang dari radar. Laporan tersebut mengutip sumber keamanan yang tidak mau disebutkan namanya, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/12/2016).
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan terlalu dini untuk mengatakan apa yang menyebabkan kecelakaan itu. "Presiden Vladimir Putin sedang diinformasikan perkembangan terbaru," tambah Peskov. (ian)
Seluruh Penumpang Tewas
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, semua penumpang dalam pesawat militer Rusia yang jatuh di Laut Hitam dipastikan tewas. Setidaknya terdapat 92 orang dalam pesawat itu, termasuk di dalamnya anggota paduan suara, penari, dan anggota orkestra militer Rusia.
"Luas lokasi kecelakaan telah ditetapkan. Kami tidak melihat adanya korban yang selamat," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/12).
Sebelumnya diwartakan, pesawat militer Rusia itu hilang dari radar beberapa menit setelag lepas landas, yang kemudian diketahui pesawat itu jauh di Laut Hitam. Pesawat itu jatuh dalam perjalanan menuju Suriah.
Puing pesawat yang nahas itu telah ditemukan pada kedalaman 50-70 meter pada jarak sekitar 1,5 km dari pantai Rusia. Menurut kantor berita Rusia RIA, yang mengutip sumber keamanan, data awal menunjukkan pesawat jatuh karena kerusakan teknis atau kesalahan pilot.
Kementerian Pertahanan Rusia secara teratur menerbangkan musisi ke Suriah untuk mengisi konser bagi personel militer. Basis militer mereka di Suriah berada di Provinsi Latakia. Dari Hmeymim Rusia melakukan serangan udara terhadap pemberontak Suriah.
Assad Ucapan Belasungkawa pada Putin
Presiden Suriah Bashar al-Assad mengucapkan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ucapan belasungkawa ini terkait dengan kecelakaan pesawat militer Rusia di Laut Hitam yang menewaskan 92 orang.
Dalam pesan belasungkawa yang dikirim kepada Putin, Assad mengatakan kedua negara adalah mitra dalam perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar stabilitas, keamanan dan perdamaian di Suriah.
"Doa kami bersama Anda, kesedihan kalian adalah kesedihan kami, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan kami," bunyi pesan belasungkawa Assad, seperti dilansir Reuters pada Minggu (25/12).
"Pesawat itu ditumpangi oleh teman-teman yang datang untuk bergabung dengan kami dan orang-orang dari Aleppo dalam sukacita mereka dengan kemenangan yang didapat dan peta Natal," sambungnya.
Paduan suara, penari dan anggota orkestra militer Rusia adalah sejumlah penumpang yang berada di dalam pesawat itu. Pesawat yang mereka tumpangi jatuh saat dalam perjalanan menuju Suriah. (esn)
Untuk Bantu Korban Banjir Bima
KRI Teluk Bintuni 520 [TNI AL] ☆
KRI Teluk Bintuni 520 milik TNI AL akan bergerak menuju Bima, Nusa Tenggara Barat. Kapal perang ini akan membawa prajurit dan paket bantuan kesehatan untuk korban banjir bandang di Kota Bima dan sekitarnya.
"Rencana pergerakan KRI Teluk Bintuni 520 dengan membawa beberapa perlengkapan personel dan material, di antaranya Batalyon Kesehatan Divif 2 Kostrad, 2 truk boks, 2 truk angkut, 1 ambulans, 1 set rumkitlap, dan 100 personel Batalyon Kesehatan," ucap Karo Humas dan Protokol Pemprov NTB, Yusron Hadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2016).
"Ada pula Batalyon Kesehatan Marinir, 10 truk, 2 mobil dapur lapangan, dan 125 personel," imbuh dia.
Menurut Yusron, KRI Teluk Bintuni akan berangkat dan dari Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya, Jawa Timur. Mereka yang tergabung dalam tim medis itu akan bergabung mendukung kegiatan evakuasi banjir bandang di 'Negeri Mbojo' itu.
"Berangkat Minggu, (25/12) pukul 08.00 WIB dari pangkalan Surabaya menuju Bima NTB. Dalam rangka dukungan giat kemanusiaan evakuasi banjir bandang," pungkas Yusron.
(msl/jor)
Ilustrasi Bakamla [GM] ☆
Tahun 2016 hanya tinggal beberapa hari saja. Saatnya jeda sejenak, melihat ke belakang, dan bertanya: bagaimanakah dunia kemaritiman nasional menapaki 365 hari sepanjang tahun ini?
Lumayan terkejut. Itulah barangkali catatan yang bisa dituliskan untuk kemaritiman nasional kita. Kita tentu terkejut dengan kasus yang terjadi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Bak menyiramkan bensin ke kobaran api, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Bakamla menjadi peneguhan bahwa laut merupakan lahan yang amat basah untuk korupsi dan tindak kejahatan lainnya.
Dalam OTT kemaritiman sebelumnya jumlah uang yang berhasil digerebek terhitung kecil, berkisar puluhan juta saja, namun kasus Bakamla jumlahnya terbilang fantastis, menyundul Rp 2 miliar.
Tak hanya itu. Karena Bakamla merupakan salah satu elemen dari Satgas 115 pemberantasan "illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing", apa yang terjadi di kantor pusatnya jelas-jelas merupakan tamparan keras.
Ia yang seharusnya menjadi sapu untuk bersih-bersih sampah atau kotoran, alih-alih menjadi sampahnya. Singkat cerita, korupsi Bakamla boleh dibilang kasus kejahatan maritim besar, jika tidak mau disebut terbesar, di era Poros Maritim Dunia saat ini.
Desakan agar lembaga tersebut dibubarkan akhirnya muncul ke permukaan. Ada yang disuarakan oleh legislator, ada pula yang dikemukakan oleh kalangan pengamat dengan segala argumentasinya.
Tentu ada pula pihak yang ingin Bakamla dipertahankan. Mereka beranggapan praktik korupsi dijalankan oleh oknum, bukan merupakan kebijakan kelembagaan. Mencermati pemberitaan media terkait korupsi Bakamla, keberadaan dua kubu ini dapat terlihat cukup jelas.
Bagaimanakah kasus korupsi Bakamla harus dimaknai? Di manakah akar persoalannya, apakah ia lebih merupakan aksi individual atau ada celah institusional yang memungkinkan praktik pelanggaran itu terjadi?
Perjalanan Bakamla
Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan kelanjutan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut alias Bakorkamla. Bakamla lahir sejurus diundangkannya Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan yang disahkan oleh DPR RI periode 2009-2014 menjelang mereka purna tugas.
Undang-undang tersebut merupakan inisiatif dari pihak DPR RI, bekerja sama dengan DPD RI yang menyiapkan draft atau rancangannya.
UU itu sebenarnya mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh UU yang lain, sehingga akhirnya tak terhindarkan bahwa ia hanya membahas isu-isu non-teknis seperti nilai, direktif/arahan atau yang lain.
Tiba-tiba, munculah pasal-pasal tentang Bakamla. Mereka sepertinya hanya menyempil dan nampaknya dimasukkan pada detik-detik terakhir proses drafting. Memang seperti itulah kenyataannya.
Bakamla menemplok di UU Kelautan, sebab sebelumnya sudah kecewa terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) "Coast Guard" yang diajukan oleh Kemhub, menindaklanjuti amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.
Menurut penjelasan UU Pelayaran 2008, pendirian "coast guard" atau penjagaan laut dan pantai adalah dengan memberdayakan Bakorkamla dan menguatkan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), sebuah unit Kemhub yang membidangi keselamatan dan keamanan di laut.
Informasi yang ada mengungkapkan, RPP Coast Guard versi terakhir -- ada tiga versi sebelumnya -- sudah tidak lagi melibatkan Bakorkamla sebagai salah satu elemen pendiri penjaga laut dan pantai Indonesia.
Patah arang, Bakorkamla merapat ke Senayan yang saat itu tengah membahas RUU Kelautan. Publik tahu bagaimana akhirnya cerita perjuangan Bakorkamla itu.
Setelah RUU Kelautan diundangkan, eksistensi Bakamla hanya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014, dan tidak ada Peraturan Pemerintah atau PP yang berstatus lebih tinggi dan kuat dibanding Perpres.
Inilah salah satu sebab mengapa seluruh pejabat eselon satu masih berstatus Plt -- pelaksana tugas. Hingga hari ini, tidak terdengar KKP selaku "leading agency" UU Kelautan membahas PP yang diamanatkannya.
Kendati badan baru, Bakamla menyerap hampir seluruh nilai kelembagaan (corporate values) yang melekat pada pendahulunya, seperti perilaku militeristik misalnya.
Adapun nilai ini diserap dari instansi kepada mana Bakamla menginduk, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di sini berkumpul para tentara dan polisi, sehingga atmosfer yang terhirup pun "rasa tentara". Belum berkembang nilai-nilai yang khas Bakamla.
Ambisi Besar
Bakamla juga meneruskan saja program yang dirancang Bakorkamla. Proyek surveillance yang akhirnya membelit Deputi Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla, ESH, merupakan kelanjutan dari program monitoring pendahulunya yang sudah membangun beberapa stasiun pemantau di beberapa provinsi. Bakamla juga sudah, tengah, dan akan membangun armada kapal patroli.
Di sisi lain, proyek merupakan hal yang lazim, sehingga tidak ada masalah dengan proyek-proyek Bakamla. Hanya saja, kedua proyek tersebut tergolong ambisius karena APBN yang ada sangat ketat.
Di samping itu, proyek-proyek itu sepertinya tidak berkoordinasi dengan pihak yang bisa terlibat dalam perencanaan proyek nasional seperti Bappenas, Kemenkeu dan Banggar DPR RI.
Ketiadaan koordinasi itu terasa sedikit mengganggu karena yang diadakan Bakamla (satelit dan kapal patroli) sudah dimiliki oleh instansi bahkan dengan spesifikasinya yang lebih tinggi.
Lebih dari itu, untuk apa Bakorkamla/Bakamla yang memiliki tugas mengkoordinasi harus memiliki aset? Bukankah mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang ada dalam lingkup koordinasi mereka?
Ada kemubaziran di sini. Rasanya korupsi di Bakamla yang terjadi di penghujung tahun 2016 ini bukan semata-mata soal kerakusan personal. Ada masalah tata kelola yang tidak tepat yang membuat pegawainya lincah memanfaatkan kesempatan.
Dari sana pulalah barangkali upaya membenahi Bakamla bisa dimulai. Dimulai dari pembenahan kelembagaan.
Alangkah lebih baiknya Bakamla menjadi lembaga koordinasi yang menyinergikan berbagai instansi yang sudah ada lebih dahulu di laut.
Ia tidak perlu aset untuk itu, tetapi cukup berkomunikasi yang intensif dengan mitranya. Sejak menjadi Bakamla, lembaga ini menjadi sangat aktif melakukan patroli; sepertinya "berlomba" dengan instansi dalam lingkup koordinasinya.
Pilihan kedua ini jelas akan menimbulkan kemarahan dari pegawai Bakamla dan akan dianggap tidak mendukung Poros Maritim Dunia mengingat Bakamla dianggap sebagai wujud dari visi poros dimaksud.
Pilihan itu adalah Bakamla dibubarkan dan pemerintah dapat mendirikan "coast guard" sebagai gantinya.
*Penulis, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) (A015/S025)
Pesawat F35 Semakin Mahal
Tidak terima biaya produksi jet tempur F-35 yang diajukan Lockheed Martin, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump minta Boeing ajukan proyek tandingan dengan harga yang bersaing. (U.S. Navy photo courtesy Lockheed Martin/Released)
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menekan perusahaan pembuat pesawat Lockheed Martin agar menurunkan harga jet tempur tercanggih di negaranya, F-35. Tidak terima biaya yang dibutuhkan untuk membuat pesawat siluman itu, Trump meminta perusahaan lain, Boeing, untuk mengajukan proyek tandingan, dengan harga yang bersaing dari yang diajukan Lockeed.
"Karena harga luar biasa mahal dan pengeluaran berlebihan untuk membuat F-35 Lockheed Martin, saya telah meminta Boeing untuk mengajukan F-18 Super Hornet yang sebanding!" kata Trump lewat akun Twitter, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (23/12).
F-18 Super Hornet adalah pesawat model lama yang tidak mempunyai kemampuan siluman seperti F-35. Jet lawas itu telah lama digunakan oleh militer AS dan dinilai mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni.
Kemampuan siluman adalah teknologi yang membuat objek tidak terdeteksi oleh radar lawan sehingga lebih sulit ditemukan.
Trump menyatakan desakan itu sehari setelah bertemu dengan bos kedua perusahaan aviasi itu. Setelah Trump berkicau, saham Lockheed turun 2 persen sementara Boeing meningkat 0,7 persen.
Lockheed menolak untuk berkomentar. Program F-35 adalah proyek penting dalam mendongkrak pemasukan perusahaan tersebut, dengan kontribusi 20 persen dari total pemasukan US$ 46,1 juta perusahaan itu tahun lalu.
Di sisi lain, Pentagon juga belum mau mengomentari pernyataan Trump. Sementara juru bicara Boeing Todd Blecher mengatakan perusahaannya siap menyediakan kebutuhan pertahanan yang mumpuni sekaligus murah.
Beda Generasi
Walau jauh lebih murah, pesawat F-18 juga dapat dikatakan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan F-35. Hanya saja, selain mahal, proses produksi pesawat termutakhir itu terkendala banyak masalah.
"Kedua pesawat itu termasuk dalam dua generasi yang berbeda," kata Philip Carter, pakar senior di think tank Center for a New American Security. "Membandingkan keduanya seperti melihat mobil jip tua dan Humvee."
Sementara itu, Don Grazier dari Project on Government Oversight mengatakan biaya pembuatan F-35 melonjak karena kemampuan siluman yang kegunaannya sejauh ini belum terdemonstrasikan.
Walau begitu, organisasi nirlaba yang menginvestigasi kontraktor pemerintah itu menilai penghentian program F-35 bisa berdampak buruk.
Pertemuan Trump dengan bos kedua perusahaan dilakukan pada Rabu kemarin di Florida. Setelah pertemuan, Chief Executive Lockhees Marillyn Hewaon tidak berkomentar apa-apa, namun Trump justru mengatakan dirinya ingin memotong biaya pembuatan F-35.
Di sisi lain, CEO Boeing Dennis Muilenburg hanya mengatakan dirinya menjamin biaya penggantian pesawat kepresidenan Air Force One tidak akan melonjak di luar kendali. Proyek itu adalah salah satu hal yang disebut Trump terlalu mahal.
Pembatalan proyek militer mahal seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di sejarah AS. Presiden Jimmy Carter juga pernah membatalkan program pesawat pengebom B-1, 1977 silam. Hanya saja, proyek itu dibangkitkan kembali oleh penerusnya, Ronald Reagan. (ama/ama)
