TNI Prioritaskan Pengamanan di Pulau Terluar 
Panglima TNI saat meninjau pulau terluar (Foto: Pool)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, saat ini prioritas utama TNI adalah membangun pulau-pulau terluar. Tak hanya Natuna, Morotai, Biak, Saumlaki dan tempat-tempat terluar lainnya akan menjadi sasaran utama pembangunan.
Gatot menegaskan, semua batas laut Indonesia harus diawasi sehingga bila ada ancaman dapat segera diatasi. Gatot amat memimpikan TNI memiliki pesawat Sukhoi 35, karena berdasarkan simposium Angkatan Udara, saat ini alutsista itulah yang memiliki peralatan tercanggih.
"Kalau kita memiliki Sukhoi 35, sudah dipastikan kita menjadi yang terbaik," kata Gatot dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Rabu (18/5/2016).
TNI telah mengajukan kebutuhan alutsista yang dibutuhkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Prioritas alutsista adalah yang berkaitan dengan kemaritiman.
Selain memperkuat perbatasan, upaya diplomasi damai di Laut Cina Selatan juga terus dilakukan. TNI berpedoman pada kebijakan pemerintah untuk mewujudkan situasi keamanan dan perdamaian di jalur urat nadi ekonomi di dunia tersebut. Segala tindakan yang dapat menyebabkan instabilitas di Laut Cina Selatan, sebisa mungkin juga dicegah.
"Laut Cina Selatan ini menjadi fokus, kemungkinan terjadi konflik dan lain sebagainya, maka kita harus menyiapkan segala kemungkinan, sehingga jangan sampai orang lain yang bertikai kita kena imbasnya," tuturnya.
Terkait pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina masih akan dilanjutkan. Ketiga negara sepakat untuk memperkuat keamanan laut.
"Dalam joint deklarasi di area yang human interest tersebut, memang memungkinkan tidak hanya di laut Sulu. Di wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia kita bisa lakukan, kemudian kita dengan Filipina yang berbatasan dengan Sulawesi Utara," kata Gatot. (khf/imk)
♘ detik
BMP 3F Marinir
Industri Rusia dan Indonesia tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan peluru meriam 100 mm bagi kendaraan tempur infanteri generasi terbaru milik Rusia, BMP.
“Kami berharap dalam waktu dekat dapat memasuki tahap uji coba konstruksi bersama dengan Indonesia. Hal ini terkait dengan rencana pembuatan peluru meriam baru untuk BMP. Ini benar-benar bidang pekerjaan yang baru bagi institusi kami,” terang perwakilan resmi perusahaan Mechanical Engineering Research Institute (NIMI), salah satu anak perusahaan pemerintah Rusia Rostec, dalam pameran Indo Defence 2014.
“Tahap uji coba konstruksi mencakup pembuatan dokumen teknis grafis dan tertulis peluru meriam baru tersebut yang sesuai dengan spesifikasi dari pihak Indonesia, pembuatan prototip, serta pelaksanaan uji coba,” demikian tertulis dalam siaran pers Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Rusia mengutip pernyataan perwakilan NIMI.
Transfer teknologi dan pembuatan pabrik berlisensi di wilayah Indonesia pun bisa menjadi langkah lanjutan yang dapat meningkatkan hubungan kerja sama bilateral. "Pemberian lisensi tersebut akan membantu mempersiapkan kader-kader lokal untuk perindustrian militer Indonesia kelak," ujar perwakilan NIMI tersebut.
BMP-3F adalah kendaraan tempur BMP-3 yang diperuntukan bagi operasi kelautan pasukan marinir, penjaga berbatasan dan garis pantai, pelaksanaan operasi militer di pesisir dan garis pantai, serta pendaratan pasukan amfibi. BMP-3F dipersenjatai oleh meriam 100 mm, senapan kaliber 30 mm, rudal, dan senapan mesin. BMP dirancang untuk dikendalikan tiga awak dan mengangkut tujuh orang.
Rusia memiliki catatan positif dalam upaya pengembangan senjata bersama dengan negara lain, salah satunya adalah kerja sama perusahaan asal Rusia Bazalt dengan Yordania, yang telah menghasilkan peluncur granat Khoshim. Selain itu, Rusia juga sukses bekerja sama dengan India dalam proyek pembuatan roket Bramos. Hal itu tertulis dalam situs resmi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia.
Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia di VPK.
♘ RBTH
MISI PEMBEBASAN: KRI Surabaya saat tiba di perairan Teluk Balikpapan, kemarin. Kapal ini selanjutnya akan berlabuh ke Jakarta lalu ke Surabaya.
(gusti ambri/kp) ☆
KRI Surabaya singgah di perairan Teluk Balikpapan. Kapal ini merupakan salah satu kapal yang ikut dalam misi pembebasan sandera WNI di Filipina. Sebelumnya, KRI bernomor lambung 591 ini sempat mengikuti latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) di Tarakan pada April lalu.
Kapal yang dinakhodai oleh Komandan Letkol Laut (P) Ari Krisdiyanto ini tiba di Pelabuhan Semayang pukul 09.55 Wita. Sebelumnya mereka berlayar dari Dermaga Umum Malundung Tarakan selama 30 jam. Singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta lalu ke Surabaya.
“Mereka hanya singgah untuk melakukan pengisian bekal ulang, air tawar, dan logistik,” ucap Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Arief Budiman. Sayang, saat ditanya detail tentang pembebasan sandera, ia enggan menjelaskan lebih rinci.
Salah satu awak KRI Surabaya, Ari, mengatakan, kapal ini bergeser setelah menunaikan tugas. Mereka pun telah melakukan pengamanan di Ambalat selama dua bulan. Ada 150 orang anggota pasukan khusus dan ABK berjumlah 125 orang di dalam kapal.
“Kebetulan ada enam anggota pasukan khusus dari Kodam VI/Mulawarman yang ikut serta,” tuturnya.
Bertugas di jajaran TNI Angkatan Laut sejak tahun 2008, kapal ini buatan Korea Selatan yang mulai dikerjakan pada 2005. Kapal ini merupakan kapal kedua dari tipe Makassar Class. KRI Surabaya-591 adalah kapal perang jenis landing platform dock (LPD) yang merupakan sebuah kapal perang amfibi.
Bertugas sebagai peluncur, membawa dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal ini mampu mengangkut 618 personel yang terdiri dari 100 orang ABK, 11 orang tamu, serta 507 pasukan. Kapal mampu membawa material tempur yang terdiri dari 15 truk, 22 tank, tiga helikopter tipe Mi-2 Bell, 2 unit landing craft utility (LCU).
“Kecepatan maksimum hingga 17 knot,” kata Ari. Selain itu, kapal ini juga mampu membawa dua unit helikopter di geladak serta satu unit helikopter di hanggar. Kaltim Post sempat pula diajak berkeliling menggunakan helikopter mengitari Teluk Balikpapan. (*/lil/one/k15)
Sukhoi TNI AU ☆
Pemerintah Rusia mengklaim akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia, untuk memasok senjata dan amunisi. Penandatangan tersebut akan dilakukan di Sochi, pekan ini.
Diketahui, setelah melakukan kunjungan kenegaraan di Seoul, Republik Korea selama tiga hari, Rabu (18/5) pagi waktu setempat, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Sochi, Rusia. Di sana, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Selain itu, Jokowi juga ikut bergabung dengan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Rusia (ASEAN-Russia Summit 2016).
"Rusia akan melakukan penandatanganan dengan Indonesia, untuk memasok senjata (tidak disebutkan spesifikasinya) dan untuk amunisi yang akan diproduksi dengan lisensi," kata juru bicara Kremlin Yuri Ushakov, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (17/5).
Ushakov menambahkan, perjanjian itu akan ditandatangani dalam pertemuan puncak Rusia-ASEAN di Sochi. (adk/jpnn)
Bila memiliki Sukhoi 35
Sukhoi Su-35 ☆
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meyakini, pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia adalah pilihan tepat untuk menambal pertahanan Indonesia.
"Kalau kita punya itu (Sukhoi Su-35), sudah dipastikan kita akan menjadi yang terbaik," ujar Gatot di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/5/2016).
Nama Sukhoi Su-35, diakui Gatot, keluar dari kajian dan perencanaan TNI sebelumnya. Berdasarkan kajian tersebut, Sukhoi dianggap mampu memenuhi kebutuhan pertahanan di Tanah Air.
Adapun kebutuhan akan pertahanan yang dimaksud sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Apa yang dikatakan Presiden, poros maritim dunia. Otomatis, laut kita begitu luas dan terbuka. Maka perlu ada pengawasan. Setiap relung laut, batas, harus diawasi," ujar Gatot.
"Selain itu, kalau ada ancaman, bisa kita segera atasi. Maka diperlukan alutsista yang terkini dan tercanggih, Sukhoi 35 (Su-35)," lanjut dia.
Meski demikian, Gatot menekankan bahwa TNI tidak turut campur di dalam pengadaan itu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada Kementerian Pertahanan.
Panglima TNI saat meninjau pulau terluar (Foto: Pool)
